Dua Dosen FITK UIN Siber Cirebon Raih Hibah Internasional Mora The Air Funds 2024

Melbourne, Australia, - Langkah inovatif kembali ditorehkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon. Tim penelitinya sukses meraih hibah prestisius Mora The Air Funds 2024, program riset kolaboratif antara Kementerian Agama RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 

Melalui program ini, tim UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menggandeng Monash University, Melbourne, untuk mengembangkan platform digital pendidikan Islam bagi anak-anak diaspora Indonesia di luar negeri.(01/11).

Riset bertajuk “Digitalizing Islamic Teaching and Learning: Toward a Transformative Model for Migrant Children’s Education” ini dipimpin oleh Dr. Atikah Syamsi bersama Dr. Maulidya Ulfah, Ema Wilianti Dewi, Deni Hadiana (BRIN), dan Ayu Luhanarky dari Monash University. Penelitian berlangsung di Melbourne mulai 21–28 Oktober 2025 dengan fokus menciptakan model pembelajaran Islam yang relevan dengan kehidupan anak-anak Indonesia di negara maju, khususnya Australia, melalui pendekatan digital, interaktif, dan kontekstual.

Dalam pelaksanaan riset di Melbourne, tim melakukan pengumpulan data lapangan, wawancara dengan keluarga diaspora, serta uji coba aplikasi “Tarbiyah-MAE” — platform digital yang dirancang untuk membantu anak-anak migran mempelajari ajaran Islam dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan budaya digital mereka.

“Anak-anak diaspora bukan kehilangan iman, melainkan kehilangan medium belajar agama yang sesuai dengan realitas digital mereka,” ujar Dr. Atikah Syamsi saat berdiskusi dengan akademisi Monash University, Fida Sanjakdar, Ph.D., di Faculty of Education, serta komunitas orang tua Muslim di Clayton, Melbourne.

“Melalui Tarbiyah-MAE, kami ingin menciptakan ruang belajar Islam yang informatif sekaligus reflektif dan transformasional.”

Hasil awal penelitian menunjukkan tingkat validasi ahli mencapai 85,6%, menandakan platform ini layak digunakan dan berpotensi besar dalam mentransformasi pembelajaran agama di komunitas diaspora. Bahkan, 74% orang tua peserta uji coba aktif menggunakan fitur pemantauan perkembangan belajar anak mereka, menunjukkan respon positif terhadap integrasi teknologi dalam pendidikan Islam.

Program Mora The Air Funds sendiri merupakan inisiatif strategis Kemenag RI dan LPDP untuk memperkuat jejaring riset internasional di bidang pendidikan Islam berbasis digital. Program ini membuka peluang bagi akademisi Indonesia untuk berkolaborasi dengan universitas terkemuka dunia, memperkuat peran keilmuan Islam Indonesia dalam percaturan global.

“Kami sangat berterima kasih kepada LPDP dan Kementerian Agama atas dukungannya melalui Mora The Air Funds. Dukungan dari pimpinan UINSSC, LP2M, serta Monash University menjadi kunci keberhasilan riset ini,” tutur Dr. Atikah Syamsi, M.Pd.I.

Ke depan, riset ini diharapkan menjadi tonggak baru pengembangan pendidikan Islam digital, sekaligus mendorong Kemenag RI, khususnya Ditjen Pendis dan Puspenma, untuk menghadirkan program pendidikan agama yang lebih adaptif bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., menyampaikan apresiasinya atas capaian dua dosen FITK tersebut.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa dosen-dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mampu berkompetisi di level internasional. Keberhasilan meraih hibah Mora The Air Funds dan berkolaborasi dengan Monash University menjadi bukti nyata transformasi akademik yang berorientasi global dan berbasis digital,” ujar Prof. Aan Jaelani.

“Kami terus mendorong para dosen untuk memperluas jejaring riset internasional dan menghadirkan kontribusi ilmiah yang berdampak bagi dunia pendidikan Islam.”

Senada dengan hal itu, Dekan FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. H. Saifuddin, M.Ag., menegaskan bahwa keberhasilan dua dosen FITK ini menjadi motivasi bagi sivitas akademika lainnya.

“Kami bangga atas capaian Dr. Atikah dan Dr. Maulidya yang telah membawa nama FITK dan UIN Siber Cirebon di kancah riset global. Riset ini sangat relevan dengan misi FITK dalam mengembangkan pembelajaran Islam berbasis teknologi dan konteks masyarakat global,” tutur Dr. Saifuddin.

“Semoga hasil penelitian ini menjadi inspirasi dalam mengembangkan model pembelajaran inovatif di lingkungan PTKIN dan dunia pendidikan Islam pada umumnya.”

Ke depan, riset ini diharapkan menjadi tonggak baru pengembangan pendidikan Islam digital, sekaligus mendorong Kemenag RI, khususnya Ditjen Pendis dan Puspenma, untuk menghadirkan program pendidikan agama yang lebih adaptif bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Model pembelajaran yang dikembangkan — “Tarbiyah-MAE: Digital Learning Resources for Diaspora Identity Empowerment” — dinilai menjadi kontribusi baru dalam ranah Islamic EdTech global, menjawab tantangan pendidikan Islam di era digital dan migrasi modern.

Langkah ini sejalan dengan visi besar UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk menjadi Pusat Open Islamic Educational Resources (OIER), memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor pendidikan Islam berbasis teknologi di tingkat dunia. (din)

Read More

Bahas Penataan PKL di Jalan Provinsi, DPRD Kota Cirebon Tegaskan Pentingnya Pendekatan Humanis

CIREBON — Penataan pedagang kaki lima (PKL) di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali menuai perhatian DPRD Kota Cirebon. DPRD menilai perlu adanya koordinasi lintas instansi agar penertiban PKL tidak menimbulkan dampak sosial, dan menegaskan pentingnya pendekatan humanis.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE saat rapat pembahasan bersama Komisi I DPRD Kota Cirebon dan Jawa Barat dengan sejumlah instansi, baik perangkat daerah Pemprov Jabar dan Kota Cirebon, Senin (3/11/2025), di ruah Griya Sawala DPRD.

“Para PKL menyampaikan aspirasi kepada kami, perihal adanya penertiban dari Pemprov Jabar. Kami menilai, berdagang bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga menjadi cara untuk menghindari potensi tindakan kriminal karena adanya aktivitas ekonomi yang produktif,” ucap Andri.

Andrie juga mengatakan, para PKL berharap pemerintah dapat memberikan solusi dan ruang usaha yang layak agar tidak kehilangan mata pencaharian. Ia menegaskan, langkah ini bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan penataan dari Pemprov Jabar, melainkan sebagai solusi terbaik bagi para pedagang.

“Yang terpenting adalah menghadirkan solusi atas kebijakan yang diambil pemerintah provinsi. Kota Cirebon ini kecil, jika ada sedikit gejolak bisa langsung terdengar dan berpotensi menimbulkan kericuhan. Karena itu, perlu pendekatan yang lebih bijak,” ujar Andrie.

Ia menambahkan, meski penataan berada di bawah kewenangan provinsi, para pedagang tetap merupakan warga Kota Cirebon. Karena itu, DPRD dan Pemkot perlu menunjukkan keberpihakan dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Meski bagaiamanapun, para PKL ini warga Kota Cirebon, sehingga DPRD dan Pemkot Cirebon memiliki kewajiban untuk berpihak kepada masyarakat,” tuturnya.

Menanggapi hal demikian, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat SH menerima aspirasi masyarakat Kota Cirebon yang disampaikan melalui DPRD Kota Cirebon.

Menurutnya, penertiban yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat merupakan bagian dari program penataan infrastruktur provinsi.

“Gubernur sangat konsisten terhadap penataan infrastruktur jalan dan alur sungai yang menjadi kewenangan provinsi. Kegiatan ini merupakan bagian dari visi Jabar Istimewa, agar seluruh ruas jalan dan sungai lebih indah dan tertata,” jelas Taufik.

Ia menambahkan, meski penertiban dilakukan di banyak wilayah Jawa Barat, aspirasi dari Kota Cirebon bisa menjadi salah satu contoh untuk pembahasan di Komisi I DPRD Jabar.

“Dalam proses penataan yang melibatkan PKL atau hunian di sekitar ruas jalan dan alur sungai, kami menekankan agar dilakukan secara humanis dan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Sumanto menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas terkait untuk memperoleh informasi dan memastikan proses penataan berjalan sesuai aturan.

“Kami memiliki tanggung jawab yang sama karena masyarakat yang terdampak juga warga Kota Cirebon. Oleh sebab itu, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi harus berjalan intensif,” ujarnya.

Sebagai informasi, jalur yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar sepanjang 6,5 Kilometer yang meliputi Jalan Kesambi, Lawanggada, Nyi Mas Gandasari, Jalan Pulasaren hingga Ariodinoto.

Pemprov Jabar sudah tiga kali melayangkan surat kepada PKL untuk melakukan pembongkaran mandiri sejak Agustus-Oktober, sehingga tahapan selanjutnya adalah pembongkaran paksa. Hingga saat ini belum ada keterangan waktu kapan pembongkaran paksa dilakukan.

Hadir rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik, Ketua dan anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH, Imam Yahya SFilI MSi, Syaifurrohman SE MM,

Hasil rapat bersama ini dihasilkan keputusan bahwa DPRD Kota Cirebon mendukung penataan PKL, Pemerintah harus utamakan kemaslahatan masyarakat, Hadirkan solusi untuk PKL, Perkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemprov Jabar dan Kota Cirebon, Hasil pertemuan jadi nota Komisi I DPRD Jabar dalam rapat bersama Pemprov Jabar, dan menjadi dasar kebijakan Pemprov Jabar. (Nisa)

Read More

Mahasiswa Fakultas Syari’ah Borong Juara Voli Putra dan Putri di Ajang Festival Banking Days 2025 Tingkat Universitas

CIREBON, FC – Prestasi membanggakan kembali diraih oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam ajang Festival Banking Days 2025 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI dengan tema “The Future of Banking: Increased Innovation”.

Tim voli putra dan putri dari Fakultas Syari’ah sukses meraih Juara 1 sekaligus memborong dua gelar bergengsi di tingkat universitas.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa Fakultas Syari’ah tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan keilmuan hukum Islam, tetapi juga memiliki semangat tinggi dalam bidang olahraga dan kerja sama tim.

Salah satu perwakilan tim voli putri mengungkapkan rasa syukur dan bangganya setelah melewati pertandingan yang penuh semangat.

“Kami berusaha tampil maksimal di setiap pertandingan. Kemenangan ini bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk Fakultas Syari’ah yang selalu mendukung penuh kegiatan mahasiswa,” ujarnya dengan penuh rasa haru.

Sementara itu, Dekan Fakultas Syari’ah turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut. “Prestasi ini mencerminkan semangat kebersamaan dan kedisiplinan mahasiswa kami. Kami bangga, karena mereka tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif membangun karakter dan sportifitas,” ujarnya.

Festival Banking Days 2025 sendiri merupakan ajang rutin tahunan yang mempertemukan kreativitas dan kompetisi antar mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selain lomba voli, kegiatan ini juga diisi dengan seminar dan diskusi seputar inovasi perbankan syariah di era digital.

Dengan semangat juang dan kekompakan yang luar biasa, mahasiswa Fakultas Syari’ah berhasil membawa pulang gelar juara sekaligus mengharumkan nama fakultas di tingkat universitas.

Kemenangan ini menjadi motivasi bagi seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah untuk terus berprestasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi di berbagai bidang, baik akademik, sosial, maupun olahraga, sejalan dengan semangat “Muda, Berprestasi, dan Menginspirasi.”

Read More

Pemkot Cirebon dan DPRD Tandatangani Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cirebon, Sumanto, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka Penandatanganan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (3/11/2025) .

Seperti yang diketahui, penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi langkah penting dalam rangkaian proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026. 

Dokumen KUA-PPAS memuat arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Pj Sekda Kota Cirebon, Sumanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan.

“KUA-PPAS ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen bersama untuk mengarahkan kebijakan fiskal daerah agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki Kota Cirebon,” ujar Sumanto.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi multipihak dalam pelaksanaan program pembangunan di tahun mendatang.

“Seluruh perangkat daerah dan para pelaku pembangunan di Kota Cirebon harus berkomitmen melaksanakan program sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Diperlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat agar pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan bahwa setelah melalui proses pembahasan intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, telah disepakati proyeksi pendapatan dan belanja daerah. 

Untuk pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.494.256.418.924,00, kemudian belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.484.992.170.524,00. Dengan demikian, terdapat  surplus sebesar Rp9.264.248.400,00 yang akan digunakan untuk menutup minus pembiayaan netto.

Sumanto juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas kerja sama dan dedikasi selama proses pembahasan berlangsung. 

Ia berharap penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun KUA-PPAS ini. Semoga kerja sama yang baik ini terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Cirebon tercinta,” harapnya. (Ara)

Read More

Kabupaten Cirebon Jadi Episentrum Pembelajaran Budaya di Jawa Barat

 

KABUPATEN CIREBON — Kabupaten Cirebon menjadi pusat pembelajaran budaya Jawa Barat setelah dipilih sebagai tuan rumah Program Sekolah Budaya 2025 yang digelar Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) bersama Pemkab Cirebon di halaman Museum Pangeran Cakrabuwana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, Senin (3/11/2025).

Plt Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Amin Mughni mengatakan, Cirebon memiliki kekayaan budaya yang sangat kuat, sehingga tepat dijadikan ruang belajar bagi pelajar dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Menurut Amin, kekayaan tersebut mencakup bahasa, tari, musik, kuliner, keterampilan tradisional, hingga situs sejarah yang masih terjaga.

“Keberlimpahan warisan ini harus dimanfaatkan sebagai media edukasi generasi muda,” katanya.

Amin menegaskan kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di daerah.

Ia menyebutkan, program ini memberi ruang kreativitas bagi siswa SMA/SMK sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam merawat budaya lokal.

Ia juga berterima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX dan Kemenbud yang membawa program strategis ini ke Kabupaten Cirebon.

Amin menambahkan, Museum Pangeran Cakrabuwana yang berdiri hampir sepuluh tahun, kini menjadi pusat edukasi yang relevan, karena memiliki koleksi seni, tradisi, dan sejarah Cirebon. Museum tersebut juga dibuka gratis agar mudah diakses generasi muda.

Ketua BPK Wilayah IX, Retno Raswaty mengatakan, Kabupaten Cirebon dipilih, karena memiliki ekosistem budaya yang lengkap serta mampu mendukung proses pembelajaran lapangan.

Kehadiran situs-situs sejarah memudahkan peserta mengenali akar budaya Jawa Barat.

Retno menjelaskan, peserta Sekolah Budaya 2025 dipilih dari lebih 300 calon siswa, dengan 30 sekolah mewakili 27 kabupaten/kota. Kota dan Kabupaten Cirebon mendapatkan kuota lebih besar sebagai tuan rumah.

Ia memaparkan, peserta dipilih dari sekolah-sekolah berprestasi di bidang pemajuan kebudayaan. Selama kegiatan, siswa mengikuti workshop, pembelajaran kuratorial, serta penulisan karya budaya yang akan menjadi keluaran program.

“Pola pencampuran peserta lintas daerah dilakukan untuk memperkuat kolaborasi, adaptasi, dan kreativitas,” katanya.

Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi (PKT) Kemenbud, Restu Gunawan, menilai Cirebon sangat ideal sebagai laboratorium budaya karena memiliki objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang kaya.

“Saya meminta peserta mempelajari seluruh situs tersebut secara kontekstual,” tuturnya.

Restu mengatakan, pertemuan pelajar dari seluruh Jawa Barat di Kabupaten Cirebon membuka kesempatan besar membangun jejaring budaya.

Ia berharap siswa dapat terus mendiskusikan kebudayaan bahkan setelah program selesai.

“Kami meminta guru membawa metode pembelajaran interaktif ke sekolah masing-masing, karena menurutnya, pembelajaran berbasis konteks lokal dapat memperkuat daya nalar dan karakter siswa,” pungkasnya.

Dengan warisan budaya yang melimpah dan dukungan fasilitas pembelajaran, Kabupaten Cirebon dipandang menjadi episentrum penguatan literasi budaya Jawa Barat melalui Program Sekolah Budaya 2025. (din)

Read More