DPRD Dorong Penyelesaian Serah Terima PSU Perumahan, 122 Lokasi Belum Diserahkan

CIREBON – DPRD Kota Cirebon mendorong kepada pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan kepada pemerintah daerah.

Hal itu mmengemuka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama Asisten Administrasi Umum, Inspektorat, BPKPD, DPRKP dan DPP Barisan Advokat Rakyat (BAR), Kamis (20/11/2025) di Griya Sawala.

RDP membahas pelaksanaan Perda Nomor 6/2021 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Perumahan di Kota Cirebon serta Perwal Nomor 41/2022 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

DPRD menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian masalah PSU karena menyangkut hak dasar warga dan keberlanjutan pelayanan publik.

Memimpin jalannya rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani SH menegaskan, DPRD tidak ingin masyarakat dirugikan akibat keterlambatan serah terima PSU. Menurutnya, fasilitas publik seperti jalan lingkungan, drainase, taman, ruang terbuka hijau, hingga lahan pemakaman harus terjamin keberadaannya.

“Regulasinya sudah jelas. Sekarang yang kita dorong adalah komitmen pelaksanaan. Persoalan PSU ini harus dituntaskan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegas pria akrab disapa HSG.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP menambahkan bahwa kondisi ini merupakan darurat pengelolaan aset publik dan memerlukan langkah konkret dari pemerintah daerah, termasuk penegakan hukum terhadap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai Perda.

“Dari 122 perumahan yang belum menyerahkan PSU, 77 pengembang sudah tidak diketahui keberadaannya. Ini harus diselesaikan segera karena berkaitan dengan hak masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut,” ujar Andru, sapaanya.

Andru menambahkan, di samping itu keberadaan lahan pemakaman juga menjadi bagian penting untuk mendukung pemenuhan RTH di Kota Cirebon yang dinilai masih kurang dari target kebutuhan.

“Tentunya ini harus dibenahi tata kelola seperti apa, agar progres ke depan termanfaatkan betul. Karena kebutuhan RTH masih kurang,” tambahnya.

Di akhir pertemuan, DPRD menyampaikan kesimpulan bahwa belum ada keputusan final, namun pertemuan hari ini merupakan langkah strategis untuk menyatukan data, pandangan, dan arah penyelesaian.

Kendati demikian, tambah HSG, pelaksanaan RDP kali ini penting untuk menyamakan persepsi bahwa ketersediaan lahan pemakaman menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

DPRD berkomitmen mengawal penuh proses penyelesaian PSU dan meminta pemerintah segera menyusun langkah operasional agar persoalan PSU tidak terus berlarut.

“Belum ada hal yang bisa diputuskan, namun pertemuan kali ini penting. Dan perlu ditegaskan kembali, kewajiban developer selain membangun rumah di dunia, mereka juga ada kewajiban menyediakan lahan pemakaman yang merupakan rumah masa depan kita semua,” tutup HSG, selaku pimpinan rapat.

Sementara itu, dalam paparannya, Kepala DPRKP Wandi Sofyan SSTP menyampaikan bahwa pihaknya mendata terdapat 151 perumahan di Kota Cirebon.

Dari jumlah tersebut, baru 6 perumahan yang telah melakukan serah terima PSU, 6 menjalani proses penguasaan aset sepihak, 19 PSU tercatat sebagai aset Pemda, 6 perumahan sedang dalam proses serah terima, dan 122 perumahan belum menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah.

Dari 122 perumahan tersebut, 77 pengembang telah meninggalkan lokasi pembangunan, sehingga pengurusan aset menjadi terhambat.

Adapun untuk pengadaan lahan pemakaman, ia menyebut pihaknya masih melakukan peninjauan lokasi yang tepat mengingat luas wilayah daerah yang terbatas. Kendati demikian Kedung Menjangan dikabarkan menjadi lokasi selanjutnya untuk pengembangan lahan pemakaman.

“Tentunya kita sangat berhati-hati, pengembangan tapi memang berdekatan dengan yang sudah ada. Intinya kami mengakomodir kebutuhan masyarakat Kota Cirebon,” ujarnya. (din)

Read More

Humas UIN Siber Cirebon Perkuat Branding Kampus Digital Melalui Podcast Bersama Itjen Kemenag RI

 

CIREBON, FC — Upaya memperkuat citra sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pertama dan satu-satunya berbasis digital di Indonesia terus dilakukan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Salah satunya melalui program sinergi publikasi dengan Humas Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama RI yang dikemas dalam sesi podcast menarik dan informatif.(20/11).

Dalam kesempatan tersebut, Mohamad Arifin Pranata, Humas Ahli Muda UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, tampil sebagai host dan berbincang dengan tiga narasumber dari Humas Itjen Kemenag RI, yaitu Agus Sujiarko, Aeni Farah Tristiyanti, dan Dwi Endah Lestari. Perbincangan berfokus pada identitas dan keunggulan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai PTKIN yang kini menjadi pusat inovasi pembelajaran jarak jauh di Indonesia.

Arifin menjelaskan bahwa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki Gedung Siber SBSN sebagai pusat kegiatan digital yang dilengkapi fasilitas modern, mulai dari studio podcast terbanyak di lingkungan PTKIN, ruang produksi bahan ajar Learning Management System (LMS) yang digunakan oleh mahasiswa 6 program studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), hingga sarana multimedia berstandar penyiaran profesional.

“Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berkomitmen mendorong percepatan transformasi SDM agar adaptif dengan perkembangan teknologi digital,” tegas Arifin dalam siaran podcast tersebut.

Arifin menambahkan, pada minggu kedua November 2025, komitmen tersebut semakin ditegaskan melalui kebijakan Rektor yang mendorong peningkatan kompetensi seluruh SDM di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sebanyak 108 dosen dan tenaga kependidikan, baik CPNS maupun PPPK, mengikuti pelatihan AI Generatif serta AI Dashboard Administrasi. Setelah pelatihan, setiap peserta diharapkan mampu menghasilkan inovasi aplikasi yang dapat membantu kelancaran tugas akademik maupun layanan administrasi kampus.

Arifin juga menekankan bahwa transformasi kampus tidak hanya sebatas pemanfaatan teknologi. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berkomitmen menjadi ruang pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk penyandang disabilitas maupun mahasiswa non-Muslim. Berbagai fasilitas pendukung aksesibilitas seperti jalur kursi roda, area parkir khusus, toilet aksesibel, serta layanan akademik yang setara disiapkan untuk memastikan tidak ada satu pun sivitas akademika terhambat dalam meraih pendidikan terbaik.

Tim Humas Itjen Kemenag RI memberikan apresiasi terhadap pesatnya perkembangan inovasi dan tata kelola UIN Siber Cirebon. Mereka menyatakan kesiapan untuk mendukung publikasi kampus pada skala nasional, terutama dalam penguatan branding inovasi digital dan integritas kelembagaan.

Kolaborasi strategis ini menjadi momentum penting untuk semakin memperkenalkan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai kampus cerdas, inklusif, dan berdaya saing global — yang menghadirkan pendidikan agama Islam modern dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di era digital.

Read More

Isbat Nikah Terpadu, Solusi Pemkot Cirebon Penuhi Kepastian Hukum untuk Hak Perempuan dan Anak

CIREBON, FC – Pemenuhan hak sipil serta perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah prioritas. Pemerintah Kota Cirebon mewujudkan hak tersebut dalam kegiatan Isbat Nikah Terpadu. Kegiatan ini juga dalam rangka peringatan HUT Ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang diselenggarakan di Aula Kantor Kecamatan Harjamukti pada Kamis (20/11/2025). 

Tujuan penting lainnya dalam kegiatan ini adalah untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Dengan adanya penetapan hukum dari Pengadilan Agama, pernikahan yang telah dijalani secara agama dapat diakui sah menurut hukum negara.

"Perjalanan rumah tangga yang sudah dijalani selama ini, akhirnya diakui secara hukum. Dengan keluarnya penetapan hukum dari Pengadilan Agama, pernikahan yang sudah dilaksanakan sesuai agama, kini sah menurut hukum negara," ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo dalam sambutannya.

Wali Kota juga menegaskan bahwa dengan adanya akta nikah, pasangan yang telah mengikuti Isbat Nikah Terpadu akan memperoleh hak-hak sipil yang sah, termasuk hak waris dan hak akses terhadap berbagai layanan publik. 

"Ini memberikan kepastian status bagi anak-anak, sehingga mereka bisa mengakses hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan warisan tanpa hambatan administrasi," jelasnya. 

Kegiatan ini diikuti oleh 58 pasangan yang menjalani proses Isbat Nikah, serta 12 pasangan yang melaksanakan nikah ulang. Selain itu, sebanyak 41 Kartu Keluarga (KK) mengalami perubahan status, 39 Akta Kelahiran dikeluarkan, dan 38 Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan. Semua pencatatan sipil ini penting untuk memberikan kepastian dan melindungi hak-hak dasar warga.

Wali Kota menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, termasuk Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan perangkat daerah terkait.

"Sinergi yang luar biasa antara instansi terkait ini menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara tidak hanya fokus pada birokrasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap masyarakat," kata Wali Kota.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga mengingatkan kepada seluruh pasangan yang telah mengikuti kegiatan Isbat Nikah untuk menjaga dan merawat ikatan suci pernikahan.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh pasangan yang sudah sah secara hukum. Jadikan keluarga Bapak/Ibu sebagai keluarga yang berkualitas, harmonis, dan penuh kasih sayang, sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya kita," tegasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, turut menambahkan bahwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih terdapat lebih dari 2.000 keluarga di Kota Cirebon yang belum tercatat secara resmi pernikahannya. 

"Hal ini tentunya menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini melalui kerjasama dengan Kementerian Agama dan instansi terkait," ujarnya.

Di kesempatan yang sama juga dilaksanakan penyaluran bantuan nutrisi dari program Gerakan OrangTua Asuh Cegah Stunting (GENTING) untuk ibu hamil dan anak-anak oleh Korpri Kota Cirebon dan PT Asha Kreatif Unggul (Gadgetdoc).

"Kami bersyukur bahwa target orang tua asuh stunting sudah mencapai lebih dari 100 persen, dan ini menjadi bukti nyata komitmen kita bersama dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat," tambah Suwarso. (Nur)

Read More

Kota Cirebon Raih Penghargaan Kampung Wisata Proklim Terbaik Jawa Barat 2025

 

CIREBON, FC - Pemerintah Kota Cirebon kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kota Cirebon meraih penghargaan sebagai Kampung Wisata Proklim – Desa Wisata Terbaik dalam program Gapura Sapta Pesona (Gerakan Penataan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata). Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya konsisten pemerintah daerah dalam mendorong kualitas pariwisata yang berkelanjutan sekaligus memberdayakan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, kepada Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dalam kegiatan Rakor TPPPS Provinsi Jawa Barat dan Aksi Stunting Award Tahun 2025 yang diselenggarakan di Bale Asri PUSDAI Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025). Acara tersebut turut dihadiri Kepala BKKBN Jawa Barat serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.

Melalui rakor tersebut, pemerintah provinsi kembali menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran bagi keluarga dan individu yang menjadi sasaran TPPPS. Konvergensi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah Jawa Barat.

Pendekatan menyeluruh ini tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata. Karena itu, keterkaitan antara program pencegahan stunting dan pengelolaan desa wisata menjadi salah satu indikator penilaian yang semakin relevan untuk memastikan pembangunan daerah berlangsung secara seimbang.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan tersebut. “Alhamdulillah, penilaian ini tidak hanya melihat aspek pariwisata, tetapi juga bagaimana desa wisata mampu memberdayakan masyarakat, termasuk dalam edukasi dan penanganan stunting,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program kampung wisata yang dikembangkan Kota Cirebon mengusung isu lingkungan hidup dan keberagaman sebagai fondasi utama. Kampung Wisata Proklim di kawasan Kampung Keberagaman Merbabu Asih, nilai toleransi tercermin dari keberadaan berbagai rumah ibadah seperti masjid, gereja, hingga pura yang berdampingan secara harmonis. 

“Isu ramah lingkungan dan keberagaman menjadi kekuatan utama kampung wisata ini, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan inklusif bagi masyarakat sekitar,” tutur Wakil Wali Kota.

Prestasi ini, lanjutnya, tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan perangkat daerah terkait lainnya yang turut mendampingi sepanjang proses penilaian. Pemkot Cirebon memastikan bahwa kampung wisata yang dikembangkan di Kota Cirebon selalu melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Penghargaan yang diterima tahun ini menegaskan bahwa pembangunan Kota Cirebon berjalan secara terpadu, kesehatan masyarakat, pemberdayaan sosial, dan kualitas pariwisata tumbuh berdampingan. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen Kota Cirebon dalam membangun destinasi wisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga menghadirkan nilai keberlanjutan dan kesejahteraan bagi warga.

"Lebih dari sekadar destinasi, kampung wisata ini diharapkan menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat ketahanan keluarga, memperluas kesadaran lingkungan, serta merawat nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari," tutur Wakil Wali Kota. (Nisa)

Read More

Pendidikan Politik dan Demokrasi di Kota Cirebon, Bakesbangpol Dorong Pengawasan Partisipatif demi Pemilu Berintegritas

CIREBON, FC– Suasana hangat dan dialogis mewarnai kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cirebon, dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemutakhiran data partai politik serta peran aktif warga dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dalam kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut, Mohamad Joharudin menyampaikan bahwa demokrasi yang sehat tidak mungkin terwujud tanpa keterlibatan masyarakat. 

Ia menekankan bahwa pengawasan partisipatif harus menjadi budaya bersama, terutama di tengah proses pemutakhiran data partai politik yang menjadi fondasi penting bagi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil.

“Pemilih yang kritis adalah benteng utama demokrasi. Ketika masyarakat berani mempertanyakan, mengawasi, dan memastikan setiap proses berjalan transparan, maka di situlah integritas pemilu dapat terjaga,” ujar Joharudin dalam penyampaian materinya.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan bukan hanya tugas lembaga resmi seperti Bawaslu atau KPU, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral seluruh warga. Dengan memahami proses pemutakhiran data partai politik, masyarakat diharapkan mampu mendeteksi potensi masalah sejak awal, mulai dari keabsahan anggota parpol hingga validasi data kepengurusan.

Kegiatan ini tidak hanya berisi pemaparan, tetapi juga diskusi terbuka. Para peserta, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga kader organisasi kemasyarakatan, diberikan ruang untuk bertanya, berdialog, dan menyampaikan pandangan mereka mengenai dinamika politik lokal.

Joharudin menegaskan bahwa Bakesbangpol Kota Cirebon berkomitmen untuk terus menghadirkan program pendidikan politik yang mudah dipahami, humanis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi pemantik tumbuhnya pemilih yang sadar, kritis, dan berani menyuarakan kebenaran.

“Demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi bagaimana kita menjaga agar suara rakyat tidak diselewengkan. Integritas pemilu adalah tugas kita bersama,” pungkasnya.

Dengan semangat kebersamaan ini, Bakesbangpol Kota Cirebon berharap masyarakat semakin memahami perannya dalam mengawasi proses politik sejak awal, sehingga Pemilu di Kota Cirebon dapat berlangsung lebih bersih, transparan, dan mencerminkan kehendak rakyat. (Ara)

Read More