Pemkab Cirebon Serahkan Legalitas untuk Koperasi Desa Merah Putih

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Koperasi dan UKM menyerahkan akta pendirian dan surat keputusan (SK) pengesahan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada 412 desa dan 12 kelurahan se-Kabupaten Cirebon.

Penyerahan legalitas tersebut dilakukan secara simbolis dalam kegiatan yang digelar di Aula PCNU Sumber, Kamis (3/7/2025), yang turut dihadiri jajaran perwakilan Bank Himbara, unsur pemerintah daerah, dan para ketua koperasi desa penerima.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra, mengatakan pembentukan Koperasi Merah Putih telah sesuai target yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

“Alhamdulillah, per 31 Mei 2025, seluruh musyawarah desa khusus dan pembentukan koperasi di 424 titik telah rampung,” katanya.

Ia menjelaskan, akta dan SK Koperasi selesai dibuat pada 16 Juni 2025, lebih cepat dari tenggat yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 30 Juni 2025.

Penyerahan legalitas ini, menurutnya, menjadi dasar hukum bagi koperasi untuk segera menjalankan unit usaha di daerah masing-masing.

Dadang menekankan, banyak simpang siur terkait informasi pendanaan koperasi yang disebut-sebut hingga Rp3-5 miliar per unit.

Ia menegaskan bahwa dana tersebut bukan hibah, melainkan pinjaman dari Bank Himbara untuk tahap pengembangan usaha koperasi setelah peluncuran nasional pada 19 Juli mendatang.

“Tahap pertama adalah pembentukan, tahap kedua launching oleh Bapak Presiden, dan tahap ketiga adalah pengembangan usaha yang akan dimodali oleh Bank Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Ini pinjaman berjangka, bukan dana hibah,” ujar Dadang.

Koperasi, lanjutnya, wajib mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan tenor, yakni tiga hingga lima tahun. Pengurus koperasi bertanggung jawab penuh atas keberhasilan usaha dan pengelolaan dana.

“Kalau koperasinya rugi bahkan bangkrut, maka bukan digaji, tapi harus mengembalikan pinjaman,” tegasnya.

Untuk menjaga akuntabilitas, setiap koperasi akan diawasi oleh pengawas tingkat desa, termasuk kepala desa dan tokoh masyarakat, serta 18 instansi terkait di Kabupaten Cirebon.

Koperasi Merah Putih tetap tunduk pada regulasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Honorarium pengurus ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan hanya bisa diberikan apabila koperasi menghasilkan keuntungan.

Begitu pula dengan besaran iuran wajib dan iuran pokok anggota yang akan dirumuskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

“Pemilik koperasi adalah anggota, jadi keputusan penting termasuk penggajian, iuran, dan arah kebijakan semua ditentukan melalui rapat anggota,” jelas Dadang.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, menilai pembentukan koperasi desa merupakan langkah strategis dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Program ini adalah amanat langsung dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang dijalankan secara nasional dan menjadi bagian dari visi pembangunan ekonomi berbasis kemandirian,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Cirebon yang menempati posisi kedua di Provinsi Jawa Barat dalam hal percepatan legalisasi koperasi.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan kekompakan dan sinergi antarlembaga, termasuk kontribusi Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Cirebon.

Hafidz berharap, legalitas yang diberikan menjadi landasan awal sinergi berkelanjutan antara koperasi, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor BUMN dalam mendorong pengembangan usaha koperasi secara profesional dan berkelanjutan.

Dengan peluncuran nasional Koperasi Desa Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli mendatang, Pemerintah Kabupaten Cirebon akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait petunjuk teknis lanjutan, terutama pada tahap pengembangan usaha koperasi.

“Kami yakin, dengan sinergi yang solid dan peran aktif seluruh stakeholder, koperasi desa di Kabupaten Cirebon akan tumbuh menjadi pilar ekonomi rakyat yang kokoh,” kata Hafidz. (din)

Read More

Kementerian Agama RI Dorong PTKN Jadi Badan Publik Informatif Melalui Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi

 

CIREBON, FC— Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia terus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. 

Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Kementerian Agama menggelar kegiatan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik untuk PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) pada Rabu–Kamis, 2–3 Juli 2025, bertempat di Ruang Rapat Setjen Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3–4, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Monev Q&A Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam sambutannya, Akhmad Fauzin, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik sekaligus Kepala PPID Utama Kemenag RI, secara resmi membuka acara dan menegaskan bahwa ini merupakan gelombang ketiga dari rangkaian pendampingan: 

“Hari pertama dilakukan untuk unit eselon I, kemudian Kantor Wilayah (Kanwil), dan kini giliran PTKN sebagai satuan kerja strategis yang langsung dinilai oleh KIP pusat.”

Fauzin menekankan pentingnya peran PPID dalam menjaga amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta PP Nomor 61 Tahun 2010. 

“PTKN adalah badan publik yang wajib informatif. Saat ini baru lima PTKN yang dinilai informatif oleh KIP, yakni UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Walisongo Semarang, UIN Kediri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Raden Fatah Palembang. Kita ingin jumlah ini bertambah,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah perwakilan dari PTKN turut hadir, termasuk Mohamad Arifin, Pranata Humas Ahli Muda dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang didaulat sebagai peserta untuk mendukung upaya transparansi dan tata kelola informasi di lingkungan kampus.

Fauzin juga memberikan catatan penting tentang konsekuensi serius jika nilai PPID suatu satuan kerja tidak memenuhi standar. “Ketika nilai PPID adalah nol, maka bisa terjadi kriss kepercayaan terhadap pengelolanya. Ini menyangkut tanggung jawab terhadap pengelolaan website dan informasi publik,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa ada dua jenis informasi: informasi yang dibuka untuk publikasi dan informasi yang dikecualikan, yang hanya bisa diakses melalui surat permohonan resmi. 

Ia juga mengarahkan agar segera disusun Surat Keputusan (SK) PPID dengan penanggung jawab seperti Rektor, Warek II, hingga unit PTIPD dan Humas sebagai bagian dari tim pengelola.

Tak hanya itu, PPID di lingkungan PTKN juga diimbau untuk segera mengembangkan website berbasis layanan PPID yang ramah disabilitas dan memenuhi standar pelayanan publik, termasuk penyediaan fasilitas fisik seperti ruang laktasi dan parkir difabel.

“Kita harus memandang pengisian PPID layaknya pengisian borang akreditasi. Ini bukan sekadar administrasi, tapi bentuk komitmen terhadap keterbukaan, layanan prima, dan akuntabilitas publik,” pungkas Fauzin.

Dengan kegiatan pendampingan ini, diharapkan seluruh PTKN mampu menjadi badan publik yang informatif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. (din)

Read More

Pemkab Cirebon dan Kejari Teken MoU Transparansi Penggunaan APBDes

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melakukan penandatanganan nota kesepakatan atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon terkait transparasi penggunaan anggaran dan dana desa.

Penandatanganan MoU tersebut digelar di ruang rapat Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (2/7/2025).

Bupati Cirebon, Imron, menegaskan bahwa Pemkab Cirebon berkomitmen mendukungan penggunaan dana desa yang transparan dan berdampak langsung ke masyarakat.

Untuk itu, lanjut dia, pemkab bekerja sama dengan Kejari Kabupaten Cirebon dengan menggandeng seluruh kepala desa atau kuwu.

“Para kuwu dari 412 desa agar bisa melaksanakan programnya dengan baik dan mempertanggungjawabkan keuangan, serta administrasinya dengan baik,” ucap Imron.

Imron mengatakan, pihaknya meminta Kejari Kabupaten Cirebon untuk membimbing dan memberikan arahan kepada kuwu agar transparan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Langkah ini, lanjut Imron, merupakan salah satu upaya Pemkab Cirebon untuk menyukseskan Indonesia Emas 2045.

“Desa itu harus kuat, desa juga harus maju. Maka, harus disiapkan mental juga karakter serta administrasinya. Dengan adanya MoU ini, mudah-mudahan desa di Kabupaten Cirebon lebih baik lagi,” kata Imron.

Senada disampaikan Kepala Kejari Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan. Ia mengatakan, MoU yang dilaksanakan merupakan sinergi antara Pemkab dan Kejari Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kemajuan desa.

Sebab, lanjut dia, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah dengan jumlah desa yang banyak, yakni 412 desa.

“Di antara poin-poin (MoU) ini, pada intinya kita ingin penggunaan APBDes digunakan secara transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, kegiatan di desa, output-nya dapat dirasakan masyarakat,” tutur Yudhi.

Yudhi berharap, seluruh desa menjalankan amanat dari apa yang telah direncanakan melalui program-program. Ia juga menegaskan, MoU ini merupakan upaya dan komitmen dalam pencegahan terhadap penggunaan dana desa yang tak sesuai.

“Salah satunya adalah soal pertukaran data dan informasi mengenai penggunaan dana desa. Nanti, aplikasi ini bisa dibuka dan dilihat oleh masyarakat sebagai bentuk transparasi. (din)

Read More

Perkuat Budaya Literasi, Dispusip Hadirkan Bedah Buku Bersama Risty Tagor

CIREBON — Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) kembali menegaskan komitmennya dalam membangun budaya literasi yang kuat. 

Hal ini tercermin dari terselenggaranya kegiatan Bedah Buku Koleksi Perpustakaan Umum, Rabu (2/7/2025). Bedah buku ini menghadirkan Risty Tagor, penulis sekaligus seorang publik figur.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Dispusip Kota Cirebon atas terselenggaranya kegiatan tersebut. 

“Saya ingin menekankan bahwa kegiatan ini tidak menggunakan dana dari APBD Kota Cirebon. Ini murni hasil kerja keras dan kreativitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam memanfaatkan bantuan pusat untuk tetap menghadirkan kegiatan literasi yang bermakna,” ujar Wali Kota dalam sambutannya.

Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada komunitas literasi, pegiat buku, pustakawan dari berbagai institusi pendidikan, serta para pengelola perpustakaan yang telah secara konsisten memberikan kontribusi terhadap pengembangan literasi di Kota Cirebon. 

“Capaian kita sebagai kota dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi se-Jawa Barat selama dua tahun berturut-turut adalah hasil nyata dari sinergi luar biasa berbagai pihak,” ungkapnya.

Sebagai informasi, IPLM Kota Cirebon mengalami peningkatan signifikan dari skor 87,75 pada tahun 2023 menjadi 95,37 di tahun 2024. Pencapaian ini menempatkan Cirebon sebagai kota dengan tingkat literasi tertinggi di Jawa Barat selama dua tahun terakhir. 

“Prestasi ini bukan terjadi begitu saja, melainkan buah dari konsistensi dan program-program literasi yang tepat sasaran, termasuk forum bedah buku seperti ini,” tambahnya.

Dalam arahannya, Wali Kota juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan peningkatan capaian IPLM pada 2025 mendatang. 

Ia mendorong Dispusip untuk mengambil langkah-langkah strategis, seperti memperluas jangkauan kegiatan literasi ke masyarakat, membangun jejaring yang kuat antar komunitas literasi, dan rutin melakukan evaluasi terhadap indikator penilaian IPLM.

Wali Kota juga mengajak agar kegiatan ini dijadikan momentum untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. “Antusiasme para peserta adalah energi positif bagi kami. Saya berharap forum bedah buku ini bisa menjadi media diskusi yang hidup, tempat bertukar ide, dan memperluas cakrawala berpikir,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Gunawan, turut menyampaikan optimismenya terhadap masa depan literasi di Kota Udang ini. 

“Kami menghadirkan Risty Tagor bukan hanya sebagai public figure, tapi juga sebagai penulis aktif. Kehadirannya memberi inspirasi bagi peserta, khususnya pelajar dan mahasiswa, untuk menumbuhkan minat membaca dan menulis,” jelas Gunawan.

Menurut Gunawan, kegiatan bedah buku tidak sekadar menjadi ajang diskusi literasi, melainkan juga ruang silaturahmi bagi insan literasi dari berbagai kalangan. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin tahunan yang mampu melahirkan banyak gagasan segar untuk memperkaya koleksi dan kualitas layanan perpustakaan. 

“Semangat kami adalah menghadirkan perpustakaan sebagai ruang terbuka, inklusif, dan relevan bagi semua,” tegasnya.

Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi semua pihak, Kota Cirebon kembali menunjukkan bahwa literasi bukan sekadar slogan, melainkan gerakan nyata yang membawa perubahan positif bagi masyarakat. (din)

Read More

DPRD Kota Cirebon Apresiasi 'Pesona Cirebon Berkebaya' Momentum Pelestarian Budaya dan Wujud Pemberdayaan Perempuan

CIREBON - Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani SH mengapresiasi Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) Cirebon menggelar kegiatan “Pesona Cirebon Berkebaya” di kawasan Gedung BAT, Sabtu (28/6/2025).

Kegiatan rangkaian Hari Jadi ke-598 Kota Cirebon itu dinilai menjadi momentum pelestarian budaya sekaligus wujud pemberdayaan perempuan di ruang publik.

Harry mengatakan, kegiatan yang mengusung tema Berdaya Bersama Kebaya ini menegaskan bahwa kebaya bukan sekadar pakaian tradisional, melainkan simbol identitas, martabat, dan kekuatan perempuan Indonesia.

“Kegiatan ini memperlihatkan betapa besar peran perempuan dalam menjaga budaya. Pelestarian kebaya tidak hanya penting secara simbolik, tetapi juga memperkuat posisi perempuan dalam ruang sosial dan budaya,” ungkapnya.

Harry mengatatakan, melalui kegiatan ini, perempuan diajak untuk bangga mengenakan kebaya sebagai warisan budaya leluhur yang sarat nilai sejarah dan keanggunan.

Acara juga diramaikan berbagai stan UKM perempuan yang menampilkan produk-produk lokal unggulan. Ini menjadi bukti perempuan tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ekonomi kerakyatan.

“Kegiatan Pesona Cirebon Berkebaya ini menjadi momentum penting untuk merayakan kiprah perempuan Cirebon sebagai penjaga budaya dan penggerak ekonomi lokal,” katanya.

Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) Cirebon, Garnis Mutiara Savira, menegaskan pentingnya membudayakan kembali pemakaian kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia. Menurutnya, selama ini kebaya masih dianggap sebagai busana yang hanya pantas dikenakan di acara formal.

Padahal, kebaya memiliki fleksibilitas tinggi dan tetap mampu memancarkan keanggunan dalam berbagai situasi. “Kami ingin kebaya dikenakan tidak hanya di acara resmi, tetapi juga dalam aktivitas harian seperti pertemuan, rapat, bahkan acara komunitas,” ujarnya.

Ia juga menyoroti potensi budaya Kota Cirebon yang besar dan layak untuk dikembangkan lebih luas.

PBI Cirebon berharap gerakan berkebaya ini dapat menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan perempuan. Kebaya tak hanya sebagai simbol keindahan, tetapi juga sebagai representasi jati diri dan kekuatan perempuan Indonesia di era modern.

“Cirebon punya kekayaan budaya luar biasa, mulai dari keraton, tradisi, hingga kebaya khas. Kami ingin menjadikan Cirebon sebagai pusat budaya yang bersaing di tingkat nasional dan internasional, tanpa kehilangan identitasnya sendiri,” tambahnya. (din)

Read More

Sekolah Rakyat Ikhtiar Pemkot Cirebon Menyalakan Harapan Anak-Anak Bangsa

CIREBON — Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama jajaran pemerintah kota meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat di SMPN 18 Kota Cirebon, Selasa (1/7/2025). 

Didampingi oleh Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, para asisten, dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait, peninjauan ini menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang layak dan merata bagi seluruh warga, khususnya mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem.

Dalam kunjungannya, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon memberikan perhatian serius terhadap kenyamanan dan kelayakan proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat, terutama menyangkut fasilitas penginapan bagi siswa, guru, dan penjaga sekolah. 

“Fasilitas penginapan kami dahulukan. Ini penting agar anak-anak merasa nyaman saat belajar, dan ini akan sangat membantu keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” ujar Wali Kota di sela-sela peninjauan.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan harapannya bahwa Sekolah Rakyat bisa menjadi sarana pendidikan yang mampu mencetak generasi muda yang berkualitas. 

“Proses pendidikan itu sangat perlu. Kami ingin dari Sekolah Rakyat ini lahir anak-anak yang kelak bisa berguna bagi bangsa,” tambahnya.

Untuk diketahui, Sekolah Rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial ini memang dirancang khusus untuk menyasar masyarakat dalam kondisi sosial ekonomi paling rentan. 

Program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang inklusif dan gratis.

Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Santi Rahayu, menjelaskan bahwa Dinas Sosial turut terlibat langsung dalam proses perekrutan siswa untuk Sekolah Rakyat. 

“Sampai hari ini, alhamdulillah kuota sudah terpenuhi untuk jenjang SD dan SMP. Ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat,” ungkapnya.

Santi menambahkan bahwa tahun ajaran baru akan dimulai pada 14 Juli mendatang, dan seluruh persiapan terus dimatangkan. 

“Sekolah Rakyat ini sangat strategis dalam memutus rantai kemiskinan. Sasaran utamanya memang keluarga miskin ekstrem, dan kami pastikan seluruh prosesnya berjalan dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon menyampaikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat sangat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka anak putus sekolah.

“Harapan kami, tidak ada lagi anak-anak di Kota Cirebon yang tidak bisa bersekolah karena alasan biaya. Alhamdulillah, Sekolah Rakyat ini gratis dan benar-benar membantu masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, dukungan penuh dari Dinas Pendidikan akan terus diberikan. Kadini menilai, program Sekolah Rakyat di Kota Cirebon menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan solusi konkret dalam menjawab persoalan kemiskinan ekstrem dan pendidikan. 

"Sekolah Rakyat adalah tempat membina dan membangun masa depan anak-anak,” pungkasnya.  (Hafiz)

Read More

Pecahkan Rekor MURI, Donor Darah Jadi Simbol Kolaborasi dan Empati

CIREBON- Masih dalam rangkaian Hari Jadi Cirebon ke-598 digelar kegiatan donor darah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Selasa pagi (1/7/2025). 

Tak hanya berhasil menyedot antusiasme ribuan insan perbankan, tapi juga mencatatkan rekor membanggakan: pemecahan Rekor MURI untuk aksi donor darah oleh sektor keuangan.

Kegiatan ini menjadi penanda bahwa perayaan ulang tahun kota bukan hanya tentang perayaan seremonial, tapi juga tentang wujud nyata kepedulian sosial. Sebanyak 1.300 pendonor ambil bagian dalam kegiatan mulia ini.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sinergi dan gotong royong semua pihak. 

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong menyukseskan kegiatan ini, khususnya  KPw BI Cirebon, PMI Kota Cirebon kepada rekan-rekan dari dunia perbankan. Saudara-saudara tidak hanya berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga menunjukkan bahwa dunia finansial tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota juga menekankan bahwa donor darah adalah aksi kecil yang bisa berdampak sangat besar. “Setetes darah mungkin tampak sederhana, tetapi bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati bagi seseorang. Setiap pendonor hari ini sesungguhnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi lebih bermakna karena tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap sesama, tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai luhur Kota Cirebon.  Ia menilai, donor darah ini menunjukkan bahwa gotong royong, rasa empati, dan solidaritas sosial masih hidup dan tumbuh di tengah masyarakat kita. 

"Inilah yang akan membuat kota ini menjadi ruang hidup yang tangguh dan beradab,” lanjut Wali Kota.

Momentum ini juga menjadi ruang refleksi, terutama bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-32 yang jatuh pada 29 Juni lalu. Wali Kota Cirebon mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai kekeluargaan.

“Keluarga yang sehat, harmonis, dan memiliki akses pada pendidikan serta pelayanan dasar yang adil adalah fondasi dari masa depan kota ini. Hari ini, kita melihat bagaimana nilai-nilai itu mewujud nyata dalam aksi donor darah yang dilakukan bersama,” lanjut Edo.

Peringatan Hari Jadi Cirebon ke-598 menjadi pengingat bahwa pembangunan tak hanya soal membangun fisik kota, tapi juga menyuburkan nilai-nilai kemanusiaan. 

“Pembangunan sejati adalah ketika kita mampu menyentuh sisi terdalam dari nilai tolong-menolong. Semoga kegiatan ini jadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat. Semoga darah yang kita sumbangkan hari ini menjadi aliran harapan bagi mereka yang membutuhkan,” tutup Wali Kota.

Di kesempatan yang sama, Kepala KPw BI Cirebon, Jajang Hermawan, juga menyampaikan kebanggaannya atas suksesnya kegiatan ini. 

“Berikan darah, berikan harapan. Itulah semangat yang kami bawa hari ini. Terima kasih kepada Pemerintah Kota Cirebon atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Kolaborasi ini adalah bagian dari peringatan Hari Jadi Cirebon sekaligus HUT Bank Indonesia, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, kami melakukannya bersama PMI Kota Cirebon,” terang Jajang.

Menurutnya, kegiatan donor darah semacam ini bukan hanya memberi manfaat bagi penerima, tetapi juga memiliki dampak positif secara kesehatan bagi para pendonor. 

“Ini bukan sekadar aksi sosial, tapi juga bentuk investasi kesehatan. Donor darah secara rutin terbukti membantu pembentukan sel darah baru dan meningkatkan kesejahteraan psikologis,” tambahnya.

Dengan semangat kolaboratif, gotong royong, dan kemanusiaan yang ditunjukkan hari ini, Kota Cirebon bukan hanya merayakan ulang tahunnya, tapi juga meneguhkan jati diri sebagai kota yang peduli dan berdaya. (Ara)

Read More