Badan Intelijen Negara Undang Sejumlah Humas Kementerian Dan Lembaga

FOKUS JAKARTA-- Humas Badan Intelijen Negara (BIN) mengundang sejumlah Humas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk ikut bersinergi menyukseskan kebijakan Pemerintah, pada Kamis (12/12). 

Tema yang diangkat kali ini adalah Sinergitas Kehumasan Mengantisipasi Dampak Kebijakan Pemerintah, Penyederhanaan Regulasi Dan Deradikalisasi.

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berkomitmen untuk membangun Indonesia Maju. Beberapa program tersebut diantaranya adalah penyederhanaan regulasi dan birokrasi. 

Guna menunjang program tersebut, Pemerintah terus menjalin koordinasi yang intens dengan berbagai pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama terkait Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Berkaca pada kondisi tersebut, BIN mengajak Humas K/L untuk meningkatkan kerja sama dan sinergitasnya.

“Melalui penyelenggaraan Forum Komunikasi Bakohumas kali ini, kami berharap dapat memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan, sehingga terwujud sinergitas dalam membumikan program prioritas pemerintah," kata Sekretaris Utama BIN, Kasubdit Humas Direktorat 74, Rudi Ibrahim

Selama ini, masyarakat cenderung mengeluhkan tentang regulasi yang tumpang tindih maupun birokrasi Pemerintahan yang panjang dan berbelit. 

Akibatnya, berbagai perizinan menjadi terhambat bahkan gagal di tengah jalan. Menyikapi hal tersebut, Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin menyerukan untuk menyederhanakan regulasi dan memangkas birokrasi.

Penyederhanaan regulasi dan perampingan birokrasi dinilai mampu memberikan dampak positif. Salah satu implikasi tersebut adalah mempercepat pengambilan keputusan dalam proses administrasi pemerintahan. 

Dengan proses birokrasi yang lebih sederhana, diharapkan mampu mempercepat masuknya investasi dan mendongkrak daya saing Indonesia. Rencana Pemerintah tersebut bukan berarti tidak menemui hambatan. 

Beberapa hal tesebut diantaranya adalah resistensi dari berbagai pihak yang mendapat keuntungan dari ketidakteraturan regulasi tersebut sehingga jika tidak segera dilakukan kebijakan penataan regulasi dikawatirkan akan menghambat pelayanan publik yang pada akhirnya akan menghambat iklim investasi dan.peningkatan ekonomi lainnya.

Sementara itu, perampingan birokrasi melalui pemangkasan Eselon III dan IV juga rentan memicu resisten dari kalangan ASN itu sendiri. 

Sebab, rencana tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi pendapatan (take home pay) dan menimbulkan kekacauan koordinasi di level pelaksana. Keresahan tersebut menjadi indikasi awal tentang belum optimalnya sosialisasi kebijakan Pemerintah tersebut.

Melalui Forum Bakohumas, BIN berupaya mengajak seluruh Humas Kementerian/Lembaga untuk ikut bersinergi mengamankan kebijakan Pemerintah tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam menerjemahkan visi-misi Presiden Jokowi. 

Selain itu, sinergitas dalam.forum diskusi ini juga diharapkan dapat menginventarisasi potensi hambatan dalam menerapkan kebijakan tersebut, sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang muncul.

Kegiatan Forum Komunikasi kali ini menghadirkan narasumber yaitu, Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Dr. Wawan Hari Purwanto, Dewan Pengawas LPP RRI, Dra. Dwi Hernuningsih, MA., dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo.Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M.Com. (dade)

Read More

Untuk Kesamaan Data, Walikota Minta Seluruh SKPD Akses Cirebon Satu Data

FOKUS CIREBON - Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kota Cirebon diminta untuk segera mengakses Cirebon Satu Data. Akurasi data merupakan pilar penting untuk ketepatan pengambilan keputusan.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH., usai Rapat Koordinasi Evaluasi Cirebon Satu Data di aula Gotra Sawala, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon, Kamis, 12 Desember 2019.

“Sesuai dengan peraturan presiden dan peraturan menteri dalam negeri, akurasi dan kesamaan data sangat dibutuhkan,” ungkap Azis.

Karena hanya dengan kesamaan data maka keputusan yang tepat terhadap suatu permasalahan tertentu bisa diambil.

Karena itu Azis meminta kepada semua SKPD untuk bisa segera mengakses Cirebon Satu Data ini. Juga kepada pemerintah vertikal lainnya yang ada di Kota Cirebon baik TNI, Polri maupun sipil lainnya.

“Juga diperlukan koordinasi agar kita memiliki kesamaan dalam berbicara tentang data Kota Cirebon,” ungkap Azis.

Jika Cirebon Satu Data ini sudah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka pengambilan keputusan khususnya yang menyangkut kehidupan masyarakat Kota Cirebon dapat diambil dengan tepat.

“Cirebon satu data ini sekaligus juga bisa menjadi bentuk pemenuhan data publik bagi masyarakat,” ungkap Azis.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, AP, menjelaskan jika Cirebon satu data diinisiasi DKIS sejak 2017 lalu. “Kita melakukan sejak 2017 hingga 2019 ini,” ungkap Ma’ruf. 

Dimulai dengan pembangunan portal Open Data (data statistik) dan hingga kini forum satu data masih dikelola oleh DKIS.

Selanjutnya yang akan dilakukan pada 2020 yaitu membagi peran masing-masing stakeholders data, mulai dari forum satu data, pembina data, walidata, produsen data dan pengguna data. “Ini sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,” ungkap Ma’ruf. 

Selain itu, untuk pengembangan Portal Satu Data akan memperhatikan beberapa hal, mulai dari klasifikasi data (terbuka untuk pengguna publik dan terbatas untuk pengguna instansi atau perangkat daerah), jenis data (data statistik dan data spasial).

Kemudian juga visualisasi berupa grafik, chart dan infografis, terkoneksi dengan sistem informasi, aplikasi dan data warehouse lainnya serta pengembangan arsitektur tata kelola data menuju era Big Data. (bam)

Read More

Wakil Bupati Kuningan Hadiri Kegiatan 'Galaksi' Yang Digelar SMPN 1 Ciwaru

FOKUS KUNINGAN - Riuh tepuk tangan dan sirak sorai gembira mewarnai prosesi kegiatan 'Galaksi' yang diikuti oleh ratusan siswa SD dqn SMP saat mengikuti lomba aksi dan Prestasi (Galaksi) yang digelar SMPN 1 Ciwaru. 

Lomba ini juga dihadiri Wakil Bupati Kuningan H.M Ridho, didampingi Camat Ciwaru dan lainnya pada Rabu, (11/12/2019)

Wabup Kuningan menyampaikan, kegiatan ini sebagai arena pengasahan bakat atau potensi yang ada pada peserta didik. Juga ajang penyaluran kreatifitas sekaligus mengarahkan semangat generasi muda dengan budaya sehat dan prestasi.

"Momentum ini akan berdampak positif untuk perkembangan dan pembentukan mentalitas dan sikap anak muda yang memiliki semangat untuk terus belajar dan belajar yang hasilnya dapat memberikan manfaat untuk semuanya," harapanya.

Dalam pelaksanaan lomba ini Wabup mengatakan, Peserta lomba dituntut untuk menang secara sportif kalah secara terpuji. Seorang peserta disebut pahlawan karena berhasil membawa harum namanya.

Untuk kepanitiaan Galaksi pihak sekolah juga melibatkan OSIS, Ketua pelaksana sekaligus Ketua OSIS SMP 1 Ciwaru Safhira Rahmadina mengatakan, adapun jenis lomba, Keterampilan Baris Berbaris, Turnamen Bola voli, cerdas cermat, solo vokal, dan lintas alam. Untuk peserta dari 18 SD dan MI se Kecamatan Ciwaru dan sekitarnya. Galaksi digelar untuk memeriahkan Hari Jadi SMPN 1 Ciwaru ke 53 dengan waktu pelaksanaan tanggal 11 hingga 18 Desember.

"Kami merasa senang sudah dilibatkan dalam kegitan. Hal ini pengalaman berharga, bahwa selain pentingnya mengikuti proses belajar. Perlu juga berorganisasi sebagai bekal nanti. juga menyambut baik Galaksi yang sudah memberikan ruang siswa ini," ungkapnya dengan penuh percaya diri. (Muis)

Read More

Menghadapi Musim Penghujan Dan Cuaca Extrem di Jakarta, Camat Penjaringan Gelar Apel Tiga Pilar Kesiapsiagaan

FOKUS JAKARTA-- Apel tiga pilar Kesiapsiagaan Bencana tingkat Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Selasa (10/12), bertempat di Taman Kota Waduk Pluit Jl Pluit Timur Raya, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.                    

Pembina Apel Camat Penjaringan Muhammad Andri, AP, Msi, dan dilaksanakan dalam rangka Kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan dan cuaca ekstrim di wilayah provensi DKI Jakarta khusus nya wilayah Kecamatan Penjaringan Jakarta utara.

Pejabat Utama yang hadir, yaitu Camat Penjaringan Muhammad Andri, AP, Msi, Kapolsek Penjaringan AKBP Imam Rifai SH, SIK, M.pict, M.iss, Danramil Penjaringan Mayor Inf Okky Risdianto, dan Kapolsek Kompol Armayni S.H, M.H.

"Peserta apel berjumlah 493 Personil yang terdiri dari Koramil Penjaringan 12 Orang, Polsek Penjaringan sebanyak 25 Orang, Polsek Kawasan Wilayah Sunda Kelapa sebanyak 26 Orang, ASN sebanyak 50 Orang, Damkar sebanyak 35 Orang, Tagana sebanyak 20 Orang, Satpol PP sebanyak  25 Orang, Bina Marga sebanyak 16 Orang, dan Dishub sebanyak 13 Orang," katanya.

Sekain itu juga Kelurahan Kamal sebanyak 30 Orang, Kelurahan Pluit sebanyak 30 Orang, Kelurahan Kapuk Muara sebanyak 30 Orang, Kelurahan Penjaringan sebanyak 30 Orang, Lingkungan Hidup Kecamatan sebanyak 30 Orang, Dinas SDA sebanyak  36 Orang,.

Personil lainnya adalah Tata UPK Air sebanyak 33 Orang, Dinas Kehutanan sebanyak 25 Orang, Pokdar sebanyak 15 Orang, dan KSB sebanyak 12 Orang," kata Kapolsek Wilayah Sunda Kelapa Kompol Armayni, S.H, M.H. (dade)

Read More

IAIN Cirebon Mengejar Indikator Menuju Teaching Dan Research University

FOKUS CIREBON - Melalui Focus Group Discussion (FGD) IAIN SNJ Cirebon tengah mencari berbagai formula dalam rangka membangun berbagai indikator menuju teaching dan research university.

Hal itu diketahui saat digelarnya kegiatan Focus Group Discussion IAIN SNJ Cirebon Menuju Teaching Dan Resarch University, yang dibuka langsung oleh Rektor IAIN Cirebon, Dr H Sumanta MAg, di Lantai III, Ruang Rektorat IAIN Cirebon, Jl Perjuangan, Rabu (11/12/2019).

Toheri S.Si, MPd, Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu, saat menbedah diskusi tersebut menjelaskan, bahwa dalam upaya menuju teaching dan research university tentu harus banyak membangun indikator-indikator.

Isi indikator-indikator tersebut di antara adalah, terwujudnya sistem pengelolaan keuangan badan penerapan ISO 9001:2015 dengan baik. Kemudian perubahan statuta, penambahan fakultas, transformasi menjadi UIN serta 50 % program studi mampu mendorong akreditasi institusi menjadi A dan lainnya.

Kemudian indikator lainnya adalah mahasiswa dan lulusan, sumberdaya manusia, kemudian penelitian, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat serta kerja dan sejumlah indikator-indikator lainnya.

Dijelaskan, di Indonesia pada umumnya universitas mengemban tiga misi yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat (teaching, research, and service).

Dalam pelaksanaanya, kedua jenis Universitas tersebut memiliki prioritas yang berbeda. Sesuai dengan namanya, research university lebih menekankan pada aspek knowledge production melalui riset.

Teaching universities, yang nama lainnya adalah Liberal Arts Colleges, yakni kampus-kampus yang menyediakan program kegiatan dengan fokus pada kualitas pembelajaran. (din)

Read More