Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Rabu, 13 Oktober 2021

IAIN Cirebon Menggelar Kegiatan Saresehan Ulama Se Jabar Bagian Timur dan Jateng Bagian Barat

 

Rektor IAIN Cirebon Dr H Sumanta M.Ag, , Warek 2, Dr Kartimi M.Pd, Dekan FUAD, Dr Hajam M.Ag bersama KH Mustofa Aqil Shiroj dan Kapolres Cirebon Kota pada kegiatan saresehan ulama se wilayah 3 Cirebon, Brebes, Tegal dan Pekalongan, Rabu (13/10/2021).


FOKUS CIREBON - IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggelar kegiatan saresehan para kiyai dan ulama se wilayah III Cirebon, Brebes, Tegal dan Pekalongan. Kegiatan yang dihadiri ratusan ulama tersebut dalam rangka penguatan ilmu keagamaan dan lounching Program Studi (Prodi) baru.

Kegiatan saresehan yang merupakan masih dalam rangkaian acara disnatalis ke-56 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sedianya akan dihadiri Habib Luthfi dari Pekalongan, sebagai pembicara pertama, namun dikarenakan jadwalnya bebarengan dengan agenda Habib Luthfi yang mengisi kegiatan di Malang, Jawa Timur, sehingga batal hadir ke Cirebon dan digantikan oleh pembicara kedua, yakni KH Mustofa Aqil Siroj.

"Memang ada dua pembicara pada kegiatan saresehan alim ulama ini. Insya Allah ke depan kita akan agendakan kembali pada moment yang sama, dan pada kegiatan ini alhamdulillah dihadiri 150 ulama dari berbagai Pondok Pesantren, termasuk bapak Kapolres Cirebon Kota dan bapak Wali Kota Cirebon, atau yang mewakilinya," terang Dekan Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Hajam M.Ag, Rabu (13/10/2021).

Hajam menjelaskan, saresehan ulama se Wilayah III Cirebon di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini tentu akan menjadi moment penting bagi penguatan ilmu keagamaan. Saresehan ini juga merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para ulama/Kiyai atas konstribusinya bagi pendirian IAIN.

"Kampus keagamaan Islam negeri satu-satunya di wilayah III Cirebon ini akan mengalami perubahan besar pada status lembaga. Bahkan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon pun terus berupaya mengembangkan sayapnya di bidang keilmuan," terangnya.

Salah satu upaya tersebut, kata Hajam,  adalah membuka sejumlah program studi (prodi) baru. Seperti, di Fakultas Ushuludin, Adab, dan Dakwah (FUAD) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yaitu Tasawuf dan Psikoterapi, serta Sosiologi Agama. Sedangkan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), yaitu Ilmu Falak dan Pariwisata Islam.

Kemudian, di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), yaitu Pendidikan Ilmu Kimia. Lalu di program Pascasarjana  IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yaitu S3 Hukum Keluarga Islam (HKI). 

Hajam juga menambahkan, melalui kegiatan yang bertema “Peran dan Kontribusi Para Ulama dan Akademisi dalam Mengawal Kebhinekaan, Kebangsaan, dan Moderasi Beragama dalam Rangka Mewujudkan Islam Rahmatan Lil alamin di Bumi Nusantara” ini, pihaknya sengaja mengundang pimpinan pondok pesantren tersebut.

"Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon ingin bertatap muka langsung dengan para kiai/ulama. Sekaligus mengingatkan sejarah perjuangan, bahwa kampus ini lahir dan berdiri berkat para kiai dan lingkungan pesantren. Jadi Ini adalah napak tilas ulama dan kiai kita saat mendirikan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Karena pendirian kampus ini (IAIN Syekh Nurjati Cirebon) tidak lepas dari peran kiai, baik yang ada di Cirebon maupun Jawa Barat,” paparnya.

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag 


Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta Hasyim MAg menjelaskan, bahwa IAIN Syekh Nurjati Cirebon memang lahir dari rahim pesantren. Sehingga, antara IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan pesantren tidak bisa dipisahkan.

Sumanta menjelaskan, pada tahun 60 an di berbagai pesantren yang ada di Cirebon berdiri perguruan tinggi yang diasuh langsung para kiai. Tetapi ada satu tuntutan secara formal yang menjadi tuntutan sekaligus alasan, kenapa kita harus memiliki perguruan tinggi negeri,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, dibuatlah panitia yang mengusulkan perguruan tinggi negeri. Lalu, terbitlah Surat Keputusan (SK) berdirinya lembaga pendidikan tersebut. Namun, lembaga pendidikan negeri ini ditempatkan di wilayah Kota Cirebon. Sehingga, pendidikan tinggi yang awalnya tersebar di pesantren-pesantren ditarik ke tempat tersebut.

“Ditarik ke kota (Cirebon), dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Waktu itu Fakultas Tarbiyah Negeri yang tempatnya di Masjid Attaqwa dan rumah yang mendapatkan hak pakai. Di situlah dilakukan perkuliahan negeri. Masih tahun 60an berdiri fakultas negeri di Cirebon,” paparnya.

Saat itu, ungkap Sumanta, dosen yang di SK-kan oleh negara semuanya para kiai. Mereka melakukan kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan yang menjadi cikal-bakal lahirnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

“Untuk itu, IAIN Syekh Nurjati Cirebon lahir dari rahimnya pesantren dan dibidani para kiai. Ini merupakan sejarah yang melekat dan tidak bisa kita tinggalkan. Melekatnya sejarah ini tentu saja memiliki konsekuensi visi dan misi yang menjadi pedoman yang kemudian diinternalisasikan di kehidupan akademis,” katanya.
 
Sumanta menegaskan, para ulama mengorientasikan semua kegiatan akademiknya tentu atas dasar ikhlas kepada Allah SWT. Sehingga, hal itu perlu direfleksikan dalam sebuah pemikiran dan dilaksanakan dalam tindakan akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

“Tatkala kampus ini bertransformasi menjadi sebuah universitas, nilai-nilai itu tetap kita lestarikan, bahwa kita membawa visi ke-Islaman. Sehingga, kita harus mengorientasi ilmu bukan pada yang sekuler, tapi tetap pada nilai-nilai ke-Islaman,” tandasnya.

Untuk itu, lanjut Sumanta, IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan terus mengembangkan distingsi untuk mengupayakan integrasi, keislaman, dan keilmuan.

Selain itu, Sumanta juga menjelaskan, tahun 2021 ini IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah melangkah maju dengan melakukan transformasi kelembagaan. Yaitu, dari IAIN menjadi universitas.

“Karena kita sudah berproses dan saat ini sudah di Kemenpan RB, IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah bisa disebut sebagai universitas. Bahkan, Kementerian Agama telah memberikan distingsi pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI). Dan dalam rapat senat pun diputuskan namanya menjadi UISSI,” terangnya.

Kampus UISSI ini, merupakan satu-satunya, PTKIN di Indonesia yang menerapkan sistem tersebut, yakni hanya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kampus ini akan menjalankan  Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

"Pendaftaran PJJ ini sudah dibuka, mahasiswanya para pendidik di madrasah dan sekolah lainnya. Mereka bukan saja berasal dari penjuru Nusantara, tetapi juga di luar negeri, seperti para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan mahasiswanya tidak perlu datang ke kampus, di tempatnya bekerja sudah bisa mengikuti pelajaran," tutur Sumanta.

Kendati begitu, sekalipun IAIN Cirebon akan menjadi kampus canggih, atau UISSI, IAIN Syekh Nurjati Cirebon tetap  berkomitmen untuk tidak meninggalkan kearifan lokal yang ada. Melainkan, kampus ini akan menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya Cirebon ke dalam lembaga perguruan tinggi dengan memanfaatkan kecanggihan tersebut.

KH Mustofa Aqil Shiroj 

Sementara itu, Pemimpin Ponpes Kempek, KH Mustofa Aqil Shiroj mengungkapkan, pihaknya bersyukur acara tersebut dapat terselenggara. Karena, hal ini dapat mengembalikan ingatan bahwa yang melahirkan IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah para kiai.

“Jadi IAIN (Syekh Nurjati Cirebon) ini adalah perguruan (tinggi) perjuangan. Pendidikan perlawanan terhadap yang dididik kolonial-kolonial, penjajah-penjajah,” ujarnya.

Sehingga, imbuh KH Mustofa, IAIN Syekh Nurjati Cirebon milik pesantren yang lahir dari para kiai. Untuk itu, kiai dan pesantren harus punya rasa memiliki, merasakan, dan tanggungjawab terhadap IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Sedang terkait dengan transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN, KH Mustofa memberikan dukungan dan doa agar rencana tersebut segera terwujud.  (din)

Selasa, 12 Oktober 2021

Wali Kota Cirebon : RAPBD 2022 Diorientasikan untuk Masyarakat Kota Cirebon

Wali Kota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH


FOKUS CIREBON – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 diorientasikan untuk kepentingan masyarakat. Anggaran juga bersifat terbuka, sehingga siapapun dapat melihat anatomi anggaran yang dialokasikan di Kota Cirebon.

Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H, usai Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Kota Cirebon menjelaskan rapat paripurna ini merupakan tahapan yang harus ditempuh. “Untuk nantinya mendapatkan persetujuan dari sidang paripurna ini,” tutur Azis, Senin (11/10/2021).

Sebelumnya rapat paripurna ini, lanjut Azis, telah ada pertemuan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mewakili Pemda Kota Cirebon dan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cirebon. “Pertemuan tersebut menyepakati bahwa APBD Kota Cirebon diorientasikan untuk masyarakat Kota Cirebon,” tutur Azis.  

Baik TAPD maupun Banggar DPRD Kota Cirebon memiliki satu tujuan, yaitu memanfaatkan anggaran  untuk kepentingan masyarakat. “Itu yang kita jadikan pedoman,” tegas Azis.

Dalam menyusun RAPBD tahun anggaran 2022, Pemda Kota Cirebon berpatokan  pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022.  

Sejumlah prinsip yang dianut dalam penyusunan RAPBD 2022 yaitu sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan, berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS, tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan, dilakukan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta APBD merupakan dasar bagi Pemda untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. 

“Anatomi  RAPBD, baik pendapatan maupun transfer yang sah ini bisa dilihat bersama.  Tidak mungkin hanya salah satu lembaga saja yang melihat,” tutur Azis.

Ada pun ringkasan RAPBD Kota Cirebon tahun anggaran 2022 dengan pendapatan direncanakan sebesar Rp 1,3 triliun. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Sedangkan untuk belanja direncanakan sebesar Rp 1,36  triliun. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. 

Selain itu ada pula pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp 9,73 miliar. Pembiayaan ini bersumber dari proyeksi silpa tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 21,6 miliar.

Sementara itu M. Noupel, S.H., M.H., mewakili Fraksi Partai NasDem, memahami bahwa penyusunan RAPBD Kota Cirebon 2022 masih dalam kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. 

“Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak luar biasa bagi kesehatan tapi juga sosial dan ekonomi masyarakat Kota Cirebon,” tutur Noupel. 

Fraksi Partai NasDem meminta agar Pemda Kota Cirebon terus berupaya untuk memulihkan kesehatan dan perekonomian. 

Untuk itu mereka merekomendasikan untuk memaksimalkan pendapatan dari retribusi parkir, optimalisasi pendapatan pajak dengan meningkatkan kepatuhan pajak, penerapan online sistem dalam pemungutan pajak daerah dan lainnya.

Sementara itu perwakilan dari Fraksi Partai Demokrat, Yuliarso, BAE., menjelaskan rencana pendapatan pada RAPBD 2022 mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. 

Untuk itu Pemda Kota Cirebon diminta dapat menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dapat dilakukan melalui optimalisasi BUMD. “Pemda juga diminta fokus untuk penganggaran pemulihan ekonomi pasca Covid-19,” tutur Yuliarso. (din)

Pemda Kota Cirebon Meraih Juara III Apresiasi Program Inflasi Unggul Juara Lahir Batin Jawa Barat


FOKUS CIREBON - Bagi masyarakat Kota Cirebon, ini menjadi kabar gembira, di mana Pemda Kota Cirebon meraih Juara III Apresiasi Program Inflasi Unggul Juara Lahir Batin (PINUNJUL) Jawa Barat Kategori IHK Terbaik dan Terbaik 4 Apresiasi Jawara Digital Ekonomi (AJEG) Kategori Kota/Kabupaten Terbaik Implementasi Digitalisasi Ekonomi Daerah. 

Menurut Wakil Wali Kota Cirebon Dra H Eti Herwati, raihan tersebut harus kita jadikan pelecut dan pendorong agar senantiasa dapat memaksimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Cirebon.  

"Sesuai arahan Pak Wali, kami berharap kepada seluruh perangkat daerah sebagai anggota TPID untuk bersungguh-sungguh bekerjasama dan bekerja keras sesuai dengan tugas pokok masing-masing," ujarnya, Senin (11/10/2021).


Eti juga menegaskan, bahwa kesungguhan dan kerjasama ini bisa dilakukan melalui langkah-langkah strategi, dalam rangka memperbaiki kembali perekonomian Kota Cirebon demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (din)

Senin, 11 Oktober 2021

Pemkab Cirebon Berupaya Turunkan PPKM ke Level 2


FOKUS CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya membawa wilayahnya turun ke level 2 pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa Bali. Saat ini, Kabupaten Cirebon berada di level 3 bersama 21 kota/kabupaten lainnya di Jawa Barat.

Sebagai syarat agar daerah bisa turun level PPKM yakni, angka kematian akibat kasus Covid-19 menurun, bed occupancy rate (BOR) berkurang, rendahnya kasus aktif Covid-19, serta capaian vaksinasi.

Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih mengatakan, tiga syarat turun level sudah mampu dipenuhi. Sementara, untuk capaian vaksinasi di Kabupaten Cirebon masih di bawah standar untuk bertengger di level 2 belum dicapai.

Salah satu syarat untuk capain vaksinasi, kata Wakil Bupati Cirebon, yakni harus di atas 50 persen dan 40 persen bagi masyarakat kelompok masyarakat lansia.

"Semuanya masih di bawah 50 persen, untuk lansia juga masih di angka 25 persen. Ini artinya, butuh kerja keras semua pihak," kata wakil bupati saat rapat koordinasi vaksinasi Covid-19 di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Senin (11/10/2021).

Wakil bupati yang akrab disapa Bunda Ayu ini juga menyebutkan, belum tercapainya angka tersebut lantaran masih terjadi keterlambatan input data vaksinasi sementara.

Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, kata Ayu, bakal mempercepat vaksinasi Covid-19 untuk lansia dan juga masyarakat umum lainnya. Sehingga nantinya, kekebalan kelompok (herd immunity) bisa terbentuk dengan cepat.

"Harus bisa dalam waktu dekat. Kami yakin pasti bisa kalau semua mampu bekerja sama. Pelaksanaan vaksinasi juga kami dibantu TNI-Polri," katanya.

Kapolresta Cirebon Kombel Pol Arif Budiman mengatakan, pihaknya terus membantu pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Belum lama ini, Polri pun melakukan gebyar vaksinasi dengan sasaran 16.000 lebih lansia.

Arif mengatakan, pihaknya memiliki target dapat menyuntik vaksin Covid-19 kepada 14 orang di masing-masing desa setiap harinya. "Kami berharap dengan kerjasama ini, Kabupaten Cirebon turun ke level 2," katanya. (Heri)

Workshop Penyusunan RKPD, Langkah Awal Rencanakan Pembangunan Lebih Komprehensif


FOKUS CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bapelitbangda mengadakan Workshop Penyusunan RKPD tahun 2023 di Hotel Sutan Raja Kecamatan Kedawung, Senin (11/10/2021). 

Acara tersebut dihadiri sejumlah narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Tenaga Kerja RI. 

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si mengatakan, Workshop Penyusunan RKPD tahun 2023 ini merupakan langkah awal Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk merencanakan pembangunan yang lebih komprehensif, utamanya dalam capaian dan implementasian janji-janji politik dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah. 

"Kegiatan ini merupakan tahapan awal perencanaan pembagunan dalam rangka amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Rencana Pembangunan Daerah," katanya 

Ia mengungkapkan, Workshop Penyusunan RKPD ini merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya inventarisasi permaslahan dan isu-isu strategis pembangunan yang belum dapat diartikulasikan secara sempurna oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

"Workshop ini diharapkan dapat menggali kelemahan dan informasi yang bersifat strategis untuk penyempurnaan penyusunan dan perumusan RKPD tahun 2023," kata Rahmat. 

Rahmat menjelaskan, Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan RPKMD di Kabupaten Cirebon. Bahkan, penyusunan RKPD ini diharapkan mampu menyajikan keberhasilan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di Kabupaten Cirebon. 

"Permasalahan-permasalahan pokok yang masih dalam isu pembangunan seperti sampah, bencana banjir, kemiskinan dan pengangguran masih merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan dan dicari solusinya," kata Rahmat.

Ia berharap, kepada seluruh perangkat daerah agar mampu merumuskan rencana kerja yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah secara terukur dan dalam batas terukur juga. 

Menurutnya, perencanaan pembangunan tahun 2023 dilakukan secara nasional, provinsi dan kabupaten, akan tetapi perencanaan ini diwarnai dengan prioritas pemulihan ekonomi kesehatan dan sosial dari dampak pandemi Covid-19. 

"Kami berpesan kepada para peserta agar dapat menggali ilmu sebanyak mungkin dari para narasumber dalam rangka memperkaya khasanah perencanaan pembangunan khususnya dokumen RKPD. Karena ada pekerjaan rumah yang terbesar di Kabupaten Cirebon," kata Rahmat. 

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono, S.Sos mengatakan, kegiatan workshop penyusunan RKPD tahun 2023 untuk mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, terukur, komprehensif dapat dicapai dan dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. 

"Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman  dan pengetahuan bagaimana menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang baik. Membedah dan mempertegas prioritas pembangunan daerah tahun 2023 untuk dapat dicapai. Mengurai hasil evaluasi capaian pembangunan dalam 2 tahun terkahir," katanya. 

Selain itu, kata Suhartono, output yang dihasilkan dalam workshop ini untuk peningkatan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk diperolehnya kisi-kisi pembanginan yang akan dimuat dalam dokumen RKPD tahun 2023. 

"Kegiatan ini diikuti 160 peserta yang terdiri para perangkat daerah, camat se-Kabupaten Cirebon. Kegiatan dilakukan selama 2 hari dari tanggal 11 sampai 12 Oktober 2021," katanya. (Indah)