Direktur Diktis Prof Dr Zainul Hamdi dan Ana Hasbie Juru bicara Menteri Agama RI, Berkunjung Ke IAIN Cirebon

FOKUS CIREBON, FC - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) berubah bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC) yang insya Allah berdasarkan informasi  SK Perpresnya akan keluar dalam waktu dekat atau tepatnya mudah-mudahan pas di hari santri nasional. ujar ReKtor IAIN Cirebon, Prof. Dr. Aan Jaelani saat menyambut Direktur Diktis Prof Dr Zainul Hamdi dan Ibu Ana Hasbie  Juru bicara Menteri Agama RI di Cirebon.

"Dengan lahirnya Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC)  dari rahim Kementerian Agama, maka salah satu program prioritas Menteri Agama RI Gus Yaqut Kholil Qoumas telah tercapai dengan baik, mahasiswa UIN Siber tersebar di 37 Provinsi di Indonesia," terang Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Zainul Hamdi saat memberikan konfirmasi di Cirebon, Jum’at (13/10/2023)

Menurutnya, perubahan bentuk ini harus diikuti dengan adanya transformasi keilmuan dan digitalisasi campus secara menyeluruh agar kiprah UIN Siber di masyarakat semakin mendunia. 

Bahkan, lanjutnya, perubahan bentuk ini juga dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi keilmuan Agama Islam dengan sains serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. “Semoga cita-cita dan harapan mulia ini terwujud” harapnya. 

Makanya kami datang selain untuk mengevaluasi sarana prasarana, server, bandwith, LMS, SIM, SDM dan lainnya.

Pada kesempatan berbeda, juru bicara Menteri Agama RI ibu Ana Hasbie berharap agar perubahan bentuk ini diikuti dengan adanya perubahan peningkatan mutu dan kualitas. Penguatan bidang Sarpras, SDM Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat penting terlebih khusus learning menejemen sistemnya harus bagus, mudah diakses dan fleksibel.

“Kampus UIN siber syekh nurjati harus mampu menyelenggarakan integrasi keilmuan agama Islam dan sains yang memiliki distingsi atau pembeda terhadap prodi yang ada pada perguruan tinggi lain. kerja kolektif, kolegial dan prosedural bisa cepat juga transformasi. Tidak ada yang merasa dilangkahi, dan saling respek. Semoga menjadi “lesson learn” untuk kita semua, pentingnya memperkuat sinergitas,” lanjut Ana.

Perubahan bentuk kelembagaan IAIN menjadi UIN Siber harus menjadi momentum perubahan mindset dari seluruh pimpinan, dosen, tenaga pendidik, dan stakeholders, sehingga mampu mengantarkan sebagai wolrd class university,” imbuh Rektor.

Sebelum Perpes UIN Siber Syekh Nurjati terbit, para pihak secara intensif melakukan pertemuan untuk membahas PMA tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) UIN agar kampus bisa membuka Fakultas baru dan prodi-prodi PJJ lainnya baik S1 maupun S2.

Ketua Jurusan PJJ PAI, Dr. Moh Ali Hafid, M.Pd.I menyampaikan bahwa pilot projek Menteri Agama RI telah dilaksanakan dengan baik sesuai arahan pak Rektor, pak Dirjen, pak Direktur maupun pak Dekan FITK, dan telah melakukan transformasi digital secara bertahap dan sistematis di prodi PJJ PAI, baik LMS, peningkatan kualifikasi dan skill SDM, conten creator, penyusunan modul dan proses peningkatan mutu dalam pelayanan Pendidikan jarak jauh ini," ujar Ali (din)

Read More

Pemkab Cirebon Terus Percepat Turunkan Angka Stunting

 

KABUPATEN CIREBON - Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E, M.Si menyebutkan, sepanjang 2023 ini pemerintah daerah sudah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke 15 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat penurunan angka stunting.

Menurut Wabup Cirebon yang akrab disapa Ayu ini, penurunan angka stunting merupakan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. 

Instruksi tersebut disampaikan presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 pada Rabu (25/1/2023).

Dalam instruksinya itu, Presiden RI menekankan, pada tahun 2024 angka gagal tumbuh atau stunting harus berada pada angka 14 persen. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu bagian yang turut andil dalam penurunan angka tersebut.

“Tahun ini adalah tahun terberat untuk berupaya menurunkan angka stunting,” kata Ayu saat melakukan monev ke Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jum'at (13/10/2023).

Berdasarkan data, pada 2023 ini jumlah angka stunting di Kabupaten Cirebon sebanyak 14.014 atau 8,59 persen dari jumlah balita (hasil EPPGBM). Puluhan ribu balita tersebut, menyebar di 28 desa dari sembilan kecamatan.

Ayu berharap, seluruh jajaran yang bertugas mempercepat penurunan angka tersebut tidak hanya sekadar melakukan seremoni saja, melainkan paham akan langkah kerja yang harus digulirkan.

"Upaya penurunan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi lintas sektor. Semua pihak berperan, dari mulai pemerintah daerah, desa, dan tentunya masyarakat," ungkap Ayu.

Ia menambahkan, bahwa pemerintah desa harus mempunyai data yang valid untuk dijadikan sasaran. Perlu pengkategorian data untuk menjadi sasaran dalam penanganan stunting. 

Pengkategorian data ini mencakup data remaja, calon pengantin (catin), ibu hamil, dan balita, baik balita yang underweight, wasting dan stunting. Hal ini agar memudahkan dalam melakukan intervensi, serta capaian kinerja yang jelas. 

Terhadap balita stunting, lanjut Ayu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa adalah merujuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penatalaksanaan gizi. Namun pastikan, balita tersebut memiliki BPJS dan administrasi kependudukan yang valid. 

"Sementara untuk balita resiko stunting, dapat diberikan PMT berupa makanan bergizi seimbang yang bersumber dari pangan lokal, serta dipantau status gizinya," tambahnya. (Aida)

Read More

Warga Babakan Keluhkan Jalan Rusak, Bupati Cirebon Diminta Segera Turun Tangan

CIREBON, FC - Belum juga ada tindakan dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk perbaikan jalan yang rusak membuat warga mulai resah.

Banyak masyarakat di depan pabrik gula Tersana Baru atau kita kenal dengan Rajawali, sambil berbelanja buah mereka banyak berbincang mengenai kerusakan parah pada jalan tersebut. Bahkan kepada awak media pun menyatakan sangat prihatin dengan kondisi jalan ini. 

Pertanyaan warga sangat sederhana, bahkan lumrah untuk didengar, kapan pemerintah mau turun untuk memperbaiki kerusakan jalan yang sudah parah ini ?. 

Pertanyaan warga ini seharusnya menjadi atensi pemerintah, karena sudah sangat menggangu dalam aktifitas warga. Baik kenyamanan dalam berkendara, maupun rasa dan bau debu yang bisa saja dapat menggangu pernafasan. 

Keluhan warga di wilayah timur Kabupaten Cirebon ini, sebenarnya hanya berharap agar Bupati, Wakil Bupati segera turun tangan dan berkoordinasi dengan PUTR, agar segera memperbaiki jalan tersebut.

Apa lagi sekarang sudah memasuki musim hujan, sangat dikhawatirkan akan kendaraan yang tergelincir akibat jalanan licin. 

Sementara itu, berdasarkan data di lapangan jalan jalan yang rusak tersebut di mulai dari Kec.Babakan sampai ke Kec.Waled, atau di depan RSU Waled dengan panjang kurang lebih 12 KM, dan  panjang-lebarnya sekitar 7,5 M. (I'ing Solihin)

Read More

FUAD IAIN Cirebon Gelar Seminar dan Bedah Buku Radikalisme Di Media Sosial

CIREBON, FC - Fakultas Ushuluddin dan Adab IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Menggelar Seminar Nasional dan bedah buku yang bertajuk “Radikalisme di Media Sosial”. Acara prestisius ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Rektor IAIN Syekh Nurjati, Direktur Pascasarjana, para dekan, undangan dari tokoh masyarakat, dosen, dan mahasiswa. Auditorium FITK, 12 Oktober 2023.

FUA dengan semangat transformasi kelembagaan IAIN Cirebon menjadi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC), seminar nasional dan bedah buku ini menghadirkan narasumber utama, Dr. H. M. Nuruzzaman, S.Ag., M. Si., yang merupakan staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia dan juga penulis dari buku Radikalisme di Media Sosial. 

Dr. Nuruzzaman sesuai dengan rencana akan memberikan paparan mendalam tentang dampak radikalisme di media sosial, menggali akar permasalahan, serta solusi untuk menghadapinya.

Dalam sambutannya, Rektor IAIN Syekh Nurjati, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. menekankan pentingnya terobosan-terobosan dan inovasi dalam menjadi rujukan proyek siber. 

Prof Aan menggarisbawahi perlunya mengembangkan bahan ajar dalam bentuk digital dan multimedia serta memanfaatkan platform digital untuk kursus, pelatihan prakerja, dan pengembangan institusi.

Sofi Mubarok, M.H.I., yang bertindak sebagai moderator membuka diskusi dengan menyampaikan pandangannya tentang radikalisme di media sosial, dengan menyoroti perilaku “self-radicalism” yang muncul dan bagaimana media sosial telah membuka ruang geografis dalam konteks global village. 

”Interaksi di media sosial kini memiliki posisi yang sangat vital dalam menyebarkan pandangan agama dan keyakinan,” tutur Sofi.

Sementara Dr. Nuruzzaman dalam paparannya mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan mayoritas manusia Indonesia menganggap agama sangat penting, lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara seperti Pakistan dan Bangladesh. 

Ia juga menyatakan bahwa orang Indonesia adalah salah satu kelompok paling dermawan di seluruh dunia. Namun, ia juga menyoroti kelompok yang rentan terhadap radikalisme, yaitu orang-orang yang tinggal di kota, anak muda, dan perempuan. Akses media sosial dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi perkembangan pandangan radikal. paparnya.

Selanjutnya, Dr. Nuruzzaman menyatakan perlunya Universitas Islam Negeri (UIN) untuk mengarahkan perkembangannya kepada penyediaan ekosistem digital sebagai sarana pengembangan institusi pendidikan. 

Ia menggarisbawahi pentingnya tradisi pendidikan yang semakin bergantung pada alat-alat digital. ujar kang Zaman sapaan akrab beliau.

Sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta seminar dan narasumber berlangsung hangat. Beberapa pertanyaan berkisar eco-chamber dan pendefenisian serta bentuk distingtif radikalisme apa yang dimaksud oleh narasumber. 

Dr. Nuruzzaman memberikan penjelasan mendalam mengenai arti radikalisme sebagai tahapan intoleransi dan bagaimana piagam Madinah menjadi dasar toleransi yang diusung oleh Nabi Muhammad. Ia juga menekankan bahwa setelah radikalisme, terorisme bisa berkembang.

“Eco chamber atau ruang ekokomunikasi juga menjadi fokus diskusi, dengan penekanan pada peran penting para influencer dalam membentuk pandangan keagamaan dan keyakinan di masa depan. Media sosial juga dinilai memiliki posisi strategis dalam hal ini”. pungkas kang Zaman.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUA), Dr. Anwar Sanusi, mengungkapkan apresiasi yang tinggi terhadap kesuksesan acara seminar nasional dan bedah buku ini. Dr. Anwar Sanusi menilai acara ini memberikan wawasan berharga dalam menangani tantangan radikalisme di era digital.

“Pentingnya menghadirkan tawaran alternatif wacana keagamaan yang moderat sebagai solusi untuk meredakan radikalisme di media sosial. Dalam era digital ini, penyebaran pesan-pesan moderat dianggap kunci untuk menghadapi tantangan radikalisme”. ungkapnya. (din)

Read More

Aktifis Mahasiswa IAIN Cirebon Kritisi Baliho Kampanye 2024 Yang Banyak Bertebaran di Kota

Salah satu foto Caleg Pemilu 2024 di salah satu ruas jalan Kota Cirebon, terlihat oleh mata, termasuk poster dan baligho yang masih banyak berebaran di sudut-sudut dan di tengah kota.

CIREBON, FC - Maulana Yusuf (Mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon) Mengkritik Pemasangan baliho kampanye partai politik dan bakal calon legislatif di kota cirebon sebelum masa kampanye 2024 berpotensi melanggar Undang-Undang Pemilu. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024 dan tahapan kampanye akan berlangsung dimulai dari tanggal 28 November 2023 - 10 Februari 2023.

Namun ia melihat realitas dilapangan banyak parpon dan bacaleg yang curi start kampanye dengan memasang baliho, tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat pelaksanaan kampanye belum dimulai, jika kita perhatikan terpampang jelas logo dan nomor urut partai politik dalam spanduk atau baliho yang terpajang di beberapa sudut Kota Cirebon,” jelas Yusuf dalam kritiknya

Tindakan tersebut dapat dikategorikan upaya meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program dan atau citra diri peserta pemilu. 

"Sikap atau perilaku pengurus parpol tersebut tidak dibenarkan menurut hukum, secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 492 UU nomor 7 Tahun 2017, bahkan perilaku seperti itu dapat dikenakan sanksi pidana,” ujar Yusuf.

Sebagai mahasiswa hukum tata negara, dirinya menyarankan kepada badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon agar terus melakukan penegakan hukum baik konteksnya persuasif dan preventif, sehingga  potensi pelanggaran dapat diminimalisir sejak dini.

"Ya, sekalipun pada tanggal 25 September 2023 Bawaslu Kota Cirebon telah menertibkan baliho kampanye di beberapa tempat, hal itu harus rutin dilakukan agar pemilu tahun 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan dan Undang-undang yang sudah ditetapkan karena melihat masih banyaknya baliho kampanye  bertebaran di beberapa sudut jalanan kota cirebon," pungkasnya. (Ara)

Read More