Suara Adzan dan Khotbah Wukuf Getarkan Kampus UN Siber Cirebon

CIREBON, FC– Lantunan Suara adzan yang dan khotbah wukuf dikumandangkan di tengah ribuan mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon membuat suasana khidmat ini terasa menggetarkan kampus Siber ini . 

Kegiatan ini merupakan bagian dari praktik Manasik Haji dan Umroh yang diselenggarakan oleh Ma’had Al-Jamiah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Direktur Ma’had Al-Jamiah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. Muhsin Riyadi, M.Ag., mengajak seluruh peserta untuk membayangkan bahwa mereka benar-benar sedang melaksanakan ibadah haji. Dalam rangkaian kegiatan ini, mahasiswa dilatih untuk menjalani semua tahapan ibadah haji mulai dari melakukan Ihram dari Miqat, Wukuf di Arafah, Mabit di Muzdalifah, Melempar Jumrah Aqabah, Tahallul, Tawaf Ifadah, Melakukan Sai, Bermalam di Mina, kembali ke Mekah, hingga pelaksanaan Tawaf Wada.

“Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman spiritual yang mendalam bagi mahasiswa. Dengan membayangkan diri berada di tanah suci, diharapkan mereka dapat merasakan kekhusyukan dan keagungan ibadah haji,” ungkap Dr. Muhsin.

Suasana semakin khidmat ketika Drs. H. Mahfud Said, M.Ag., didaulat untuk memberikan khutbah wukuf. Sebelum khutbah dimulai, Fa’iz Alfaris, S. Ag., seorang tutor manasik haji dan umroh, mengumandangkan adzan dengan suara yang merdu, menggetarkan hati para peserta.

Dalam khutbahnya, H. Mahfud Said menjelaskan pentingnya wukuf di Arafah sebagai salah satu rukun haji yang paling utama. “Setelah berihram, jemaah haji berangkat menuju Jabal Arafah dengan membaca talbiah. Bagi jemaah haji dianjurkan membaca talbiah dengan suara keras, sedangkan jemaah perempuan cukup melafalkan dengan suara lirih,” jelasnya.

Beliau juga menekankan bahwa pada saat wukuf di Arafah, jemaah harus menghadap kiblat dan mendengarkan khutbah wukuf. Selain itu, jemaah dianjurkan untuk menjamak qasar takdim shalat Dzuhur dan Asar, memperbanyak doa, dan membaca Al-Qur'an. “Wukuf di Arafah dilaksanakan tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dimulai saat matahari terbit hingga terbenam. Setelah itu, jemaah haji akan segera menuju ke Muzdalifah untuk bermalam,” tambahnya.

Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa, tetapi juga menanamkan semangat untuk bisa melaksanakan ibadah haji di masa depan. Dr. Muhsin Riyadi menegaskan bahwa salah satu keuntungan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) adalah adanya pembekalan manasik haji dan umroh, yang sangat bermanfaat dalam membentuk karakter dan spiritualitas mahasiswa.

Dengan rangkaian kegiatan yang begitu mendetail dan mendalam, praktik Manasik Haji dan Umroh ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para mahasiswa untuk terus mendalami ajaran agama dan bersemangat dalam menjalankan ibadah, serta menjadi bekal berharga dalam kehidupan mereka kelak. (din)

Read More

Pj Bupati Cirebon Sampaikan Rancangan KUA-PPAS TA 2025

KABUPATEN CIREBON — DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna tentang Hantaran Bupati terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2025, di Ruang Abhimata Paripurna, Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (11/7/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menyampaikan nota pengantar ringkasan dokumen rancangan KUA-PPAS TA 2025.

Dalam penyampaiannya, Wahyu menjelaskan, rancangan KUA-PPAS TA 2025 mempertimbangkan isu strategis pembangunan daerah. Maka, fokus pembangunan Kabupaten Cirebon adalah peningkatan perekonomian daerah dan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Wahyu mengatakan, pembangunan ekonomi diarahkan pada percepatan ekonomi yang berkualitas, di antaranya pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas, serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

Hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati (Perbup) Cirebon Nomor 72 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Dalam penyampaian nota pengantarnya, ia juga menyinggung soal dinamika ekonomi global, baik di Asia maupun ASEAN. Wahyu juga menjelaskan soal tren positif pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang positif itu mendorong perbaikan lapangan kerja secara nasional.

“Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut (pertumbuhan ekonomi), maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025 diarahkan pada pelaksanaan tujuh prioritas pembangunan,” ucap Wahyu.

Ketujuh prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon pada 2025, di antaranya pendidikan merata dan berkualitas berbasis Iptek, pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau, perekonomian inklusif dan berdaya saing, serta ketahanan pangan, kualitas dan taraf hidup masyarakat, serta sistem perlindungan sosial, keamanan dan ketahanan daerah, infrastruktur memperhatikan kualitas lingkungan hidup, dan reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan.

“Penyusunan rancangan PPAS tahun 2025 ini, secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, dan skala prioritas pembangunan daerah. Dalam hal ini, belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah,” jelasnya.

“Prinsip dalam pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai. Sedangkan pada sisi belanja, merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan,” imbuhnya.

Ia juga menerangkan soal kerangka pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) 2025. Dalam kerangka APBD itu, disebutkan pula soal pendapatan asli daerah (PAD), target pajak daerah, retribusi hingga pengelolaan hasil kekayaan daerah.

Wahyu juga menjelaskan soal proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer. Dan, proyeksi tentang target belanja daerah juga disampaikan dalam nota pengantar rancangan KUA-PPAS TA 2025.

“Dokumen rancangan yang telah disampaikan dan akan dibahas untuk disepakati bersama menjadi KUA-PPAS definitif sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD tahun anggaran 2025,” tukasnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Kampanyekan Konsumsi Tablet Tambah Darah di Jumbara PMR-PMI

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mendukung kegiatan Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) PMR-PMI VII Tingkat Kabupaten Cirebon yang digelar di Pondok Pesantren Abu Manshur, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Selasa (9/7/2024).

Pemkab Cirebon turut menyosialisasikan penanganan stunting melalui konsumsi tablet tambah darah pada acara tersebut.

Pj Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi melalui Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, dr H Edi Susanto MM menyampaikan, penanganan stunting merupakan program nasional dalam upaya menyukseskan Indonesia Emas 2045.

Edi mengatakan, generasi muda harus sehat, berkualitas dan berdaya saing unggul.

“Jadi, pencegahan stunting itu harus sedini mungkin. Remaja putri bisa mengonsumsi tablet tambah

darah sebanyak satu kali dalam seminggu,” ujarnya.

“Kemudian, bisa aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, olahraga rutin, dan asupan gizi seimbang,” kata Edi dalam sambutannya di acara Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) PMR-PMI VII Tingkat Kabupaten Cirebon.

Ia menyebut, dari pemeriksaan sebanyak 43,9 persen remaja di Kabupaten Cirebon mengalami anemia. Ia berharap, para santri hingga anggota PMI dan PMR yang hadir dalam acara Jumbara, mengonsumi tablet tambah darah sesuai anjuran.

“Semoga Jumbara PMI-PMR yang ke VII ini, dapat meningkatkan motivasi remaja putri untuk minum tablet tambah darah,” tukas Edi.

“Pencegahan stunting sejak masa remaja. Jadi, adek-adek sekalian harus konsumsi tablet tambah darah, karena stunting ini berawal dari kondisi anemia. Wajib setiap seminggu sekali,” imbaunya.

Lebih lanjut, Edi mengatakan, Jumbara PMR-PMI merupakan kegiatan remaja yang bisa dijadikan sebagai media untuk pencegahan stunting sejak dini. Pemkab Cirebon selalu membantu dan mendukung kegiatan PMI.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Hj. Rd. Sri Heviyana mengatakan, Jumbara merupakan ajang silaturahmi anggota PMR tingkat Kabupaten Cirebon.

Rencananya, PMI menyeleksi anggota PMR yang bakal diberangkatkan pada Jumbara tingkat provinsi dan nasional.

“Jadi, disini bukan hanya anggota wira anak-anak SMA, tetapi juga ada anak-anak mula (SD) dan madya (SMP). Sudah ada pembinaan-pembinaan, ketika masuk kesini sudah siap,” katanya.

Heviyana mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Pemkab Cirebon dalam penanganan stunting, salah satunya dengan sosialisasi konsumsi tablet tambah darah pada acara Jumbara.

Selain sosialisasi, ia menyebut, PMI juga bekerja sama dengan posyandu untuk melakukan penyuluhan hingga pembinaan tentang kesehatan.

“Kita juga sebagai mitra kerja pemda, baik dalam meningkatkan IPM, pendidikan, ekonomi, dan lainnya,” ungkapnya. (din)

Read More

Prodi HTNI UIN Siber Syekh Nurjati Hadiri Kerja Nasional APHUTARI ke-VII 2024

BENGKULU, FC - Program Studi Hukum Tata Negara Islam (HTNI) UIN Siber Syekh Nurjati turut berpartisipasi dalam Kerja Nasional Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara Indonesia (APHUTARI) ke-VII yang berlangsung di UIN Soekarno Fatmawati, Bengkulu. Acara ini diadakan pada Senin hingga Rabu, 8-10 Juli 2024.

Sekretaris Jurusan HTNI UIN Siber Syekh Nurjati, Jefik Zulfikar Hafizd, MH, dan Saiful Ansori, Dosen Prodi HTNI, hadir dalam acara tersebut. Acara ini meliputi Seminar Nasional dan Pembahasan Kurikulum Perguruan Tinggi berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dalam seminar nasional ini, berbagai isu penting terkait pengembangan kurikulum perguruan tinggi dibahas secara mendalam. Para peserta yang terdiri dari akademisi dan praktisi hukum dari berbagai universitas di Indonesia, berdiskusi tentang implementasi OBE dan MBKM dalam kurikulum perguruan tinggi. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia, memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan siap menghadapi tantangan global.

“Partisipasi kami dalam Kerja Nasional APHUTARI ke-VII 2024 ini sangat penting bagi pengembangan Program Studi Hukum Tata Negara Islam (HTNI) di UIN Siber Syekh Nurjati. Seminar Nasional dan Pembahasan Kurikulum Perguruan Tinggi berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kami wawasan dan praktik terbaik yang dapat kami terapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di program studi kami,” ungkap Jefik Zulfikar Hafizd, MH.

Kegiatan ini juga menjadi ajang networking bagi para peserta, memperkuat kerjasama antarprogram studi hukum tata negara di seluruh Indonesia. Diharapkan hasil dari pertemuan ini dapat diterapkan di masing-masing perguruan tinggi, sehingga kualitas pendidikan hukum di Indonesia semakin meningkat.

Lebih lanjut, Jefik menyatakan, “Bagi Prodi HTNI, kegiatan ini adalah langkah penting dalam upaya kami untuk terus beradaptasi dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional dan kebutuhan pasar kerja. 

Kami berkomitmen untuk menerapkan hasil diskusi dan rekomendasi dari pertemuan ini ke dalam kurikulum kami, dengan tujuan akhir untuk menciptakan lulusan yang unggul, kompetitif, dan mampu berkontribusi secara signifikan bagi masyarakat.”

“Kegiatan seperti ini juga memperkuat jaringan kerjasama antarprogram studi hukum tata negara di seluruh Indonesia. Kami berharap kerjasama ini dapat berlanjut dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pengembangan pendidikan hukum di negara kita. 

Dengan demikian, kami dapat memastikan bahwa Prodi HTNI UIN Siber Syekh Nurjati tetap berada di garis depan inovasi pendidikan dan terus menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional dan internasional,” sambung Saiful Ansori.

Dekan Fakultas Syariah, Edy Setyawan, Lc., M.A., menegaskan bahwa Kerja Nasional APHUTARI ke-VII 2024 ini menjadi momen penting bagi pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di bidang hukum tata negara. 

“Prodi HTNI UIN Siber Syekh Nurjati berkomitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan pengembangan kurikulum untuk mencapai visi dan misi institusi,” ujarnya.

Kerja Nasional APHUTARI ke-VII 2024 ini menjadi momen penting bagi pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di bidang hukum tata negara. Prodi HTNI UIN Siber Syekh Nurjati berkomitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan pengembangan kurikulum untuk mencapai visi dan misi institusi.

Read More

Panitia Nasional UM-PTKIN Mewujudkan Seleksi yang Adil dan Bermartabat

CIREBON, FC - Pelaksanaan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Hasilnya akan diumumkan pada 8 Juli 2024 pukul 15.00 WIB. Panitia nasional berusaha melaksanakan kegiatan ini secara adil dan bermartabat. 

Makna keadilan yang dimaksud adalah nilai kesulitan dan kemudahan didasarkan pada sistem yang dibuat secara merata baik di pusat ibu kota maupun daerah. Soal yang dipakai dalam seleksi di Jakarta dan di daerah lain memiliki nilai kesulitan yang sama. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag, Wakil Rektor I UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Menurutnya, langkah ini diambil agar mutu lulusan hasil seleksi secara nasional sama. Tidak membedakan kota dan daerah, universitas dan non-universitas (IAIN dan STAIN).

Panitia nasional seleksi sangat serius dalam membuat soal test masuk. Pola pembuatan soal dengan melalui 14 tahapan yang sangat ketat dalam menentukan soal yang layak untuk disajikan. 

Misalnya, dalam menentukan soal yang dipilih adalah terhindar dari bahasa yang mengandung nilai misoginis. Yakni kebencian terhadap kaum perempuan atau ada tendensi ketidakadilan gender. Termasuk soal yang mengandung nilai kekerasan sangat dihindari.

Kezaliman dalam penentuan kelulusan sangat dijauhkan dari proses penetapan kelulusan. Hal ini dimaksudkan oleh panitia nasional agar diperoleh hasil lulusan yang semestinya. Dihindarkan dari praktik mengganti peserta yang lulus dengan peserta lain yang tidak lulus. 

Sikap kejujuran dan fair play berusaha diwujudkan dalam praktik penentuan kelulusan. Ini artinya, dari sisi kualitas proses, tampaknya ujian masuk PTKIN sangat memperhatikan mutu. Harapannya, mutu proses, pelaksanaan dan hasil yang diperoleh.

Dalam proses seleksi ujian masuk, peserta terbanyak di tingkat UIN diduduki oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sementara di tingkat IAIN, peserta terbanyak diduduki oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan peserta terbanyak di level STAIN diraih oleh STAIN Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. 

Mengapa masih menggunakan nama IAIN Syekh Nurjati Cirebon? Memang, ada dua alasan. Pertama, saat didaftarkan mengikuti ujian seleksi, posisi masih menjadi IAIN. Kedua, sementara ini di Pangkalan Data Dikti Kemendikbudristek belum ada rumah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon karena masih dalam proses migrasi data dan reakreditasi prodi-prodi dan APT atas nama UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Pada proses Ujian Masuk PTKIN ini terdapat beberapa upaya yang dilakukan panitia dalam meningkatkan mutu. Proses diperbaiki dengan memperhatikan masukan-masukan, pembuatan soal dengan melibatkan berbagai ahli di bidangnya masing-masing, penentuan hasil juga menyertakan pihak pengelola perguruan tinggi secara bijak. 

Dikatakan secara bijak, karena panitia memberi kesempatan kepada pihak pengelola PT namun tetap menjaga proses secara ilmiah dan teknologis. Misalnya, pertama, proses penambahan kuota dilakukan oleh mesin seleksi bukan sekedar memasukkan nama. 

Kedua, nama-nama peserta ujian yang dimasukkan dalam penambahan kuota adalah peserta yang lulus dari sisi perolehan nilai sedangkan peserta yang tidak memenuhi standar minimal kelulusan akan didelet secara otomatis.

Semoga langkah ikhtiar yang dilakukan oleh panitia nasional ini akan semakin memperbaiki sistem dan proses seleksi ke depan yang lebih baik. Tentunya, kita harus berpikir kompetitif dalam mengelola Lembaga Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Islam mengajarkan berlomba dalam kebaikan, fastabiq al-khairat. Kebaikan yang dilakukan oleh Kemenag RI—dalam bidang Pendidikan Tinggi—bukan hanya dalam bentuk bangunan saja namun juga dalam aspek mutu seleksi, penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi yang semakin digandrungi oleh masyarakat. 

Kepercayaan masyarakat Indonesia—khususnya muslim—sudah mulai melirik PTKIN sebaik alternatif studi. Bahkan non-muslim pun kini sudah ada yang mengikuti Pendidikan di PTKIN kendatipun masih dalam jumlah yang minimal.

Memperhatikan fenomena di atas, pengelola PTKIN harus optimis dalam berkompetisi dan percaya diri dalam menjalankan proses dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia. Penulis melihat ada kecenderungan masyarakat melirik PTKIN sebagai sebuah alternatif. 

Buktinya, beberapa Universitas Islam Negeri di Indonesia membludak pendaftar, bahkan harus menolak sebagian pendaftar. Boleh jadi, ketertarikan kepeminatan itu didorong oleh beberapa sebab. 

Pertama, ada kecenderungan kepeminatan studi Islam di kalangan umat Islam Indonesia, yang dahulu dikenal hanya pesantren. Kedua, biaya kuliah di PTKIN relative lebih murah dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri. Ketiga, adanya beberapa sumber beasiswa yang memberikan kesempatan bagi peserta dari keluarga yang minim finansial.

Read More