Seluruh Fraksi DPRD Kota Cirebon Setujui Tiga Raperda Inisiatif Eksekutif

CIREBON, FC – Seluruh fraksi di DPRD Kota Cirebon menyetujui tiga rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif eksekutif untuk segera dibahas di tingkat panitia khusus (pansus) DPRD.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Griya Sawala, Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (16/12/2024).

Di antara ketiga raperda yang disetujui adalah Raperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistyo SE, yang memimpin rapat menyatakan bahwa pengajuan usulan raperda ini telah sesuai dengan amanat Peraturan DPRD Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib DPRD, khususnya pada Pasal 11.

"Setelah mendapatkan persetujuan fraksi-fraksi, ketiga raperda ini akan dibahas secara intensif melalui pansus DPRD. Harapannya, raperda ini dapat menjadi perda yang bermanfaat dan masuk ke dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah (propemperda)," kata Andrie.

Selain pembahasan raperda, DPRD juga menyampaikan hasil reses masa persidangan I tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada 19-22 November 2024. Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani SH, menyatakan bahwa laporan hasil reses akan segera disampaikan kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk ditindaklanjuti.

"Persoalan air di wilayah Harjamukti, Kalijaga, dan Argasunya menjadi aspirasi yang mendominasi saat reses. Kami berharap ketiga raperda ini dapat membantu menyelesaikan persoalan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) pada tahun 2024," ujarnya.

Dukungan dan Catatan Fraksi

Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon turut memberikan pandangan umum terkait raperda yang diusulkan. Wakil Ketua Fraksi NasDem, Rizki Putri Mentari SH, mengapresiasi inisiatif tersebut, terutama karena berfokus pada sarana dan prasarana umum serta peningkatan kinerja SDM Pemda Kota Cirebon. Namun, ia menyoroti persoalan seperti praktik parkir liar dan minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas.

"Masalah ini membutuhkan penyelesaian lintas sektoral karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon," kata Rizki.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKS Nurani, Leni Rosliani SIP, juga menyoroti isu pelintasan sebidang dan maraknya parkir liar di Kota Cirebon. Ia berharap raperda LLAJ dapat menjadi payung hukum untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.

"Fraksi PKS Nurani menyetujui raperda inisiatif eksekutif ini untuk dibahas lebih lanjut di tingkat pansus," tegasnya.

Dukungan Eksekutif

Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi, menyampaikan bahwa ketiga raperda tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat. Ia berharap raperda-radaperda ini dapat menjadi landasan hukum yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Melalui pembangunan hukum berbasis raperda ini, Pemerintah Kota Cirebon diharapkan memiliki regulasi yang lebih jelas dan memberikan jaminan kepastian hukum," tutup Agus. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Raih Penghargaan Di Ajang BPH Migas Awards 2024

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima penghargaan pada ajang BPH Migas Awards 2024 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-22 BPH Migas.

Acara ini berlangsung pada Jumat, 13 Desember 2024, di Grand Ballroom InterContinental Jakarta, DKI Jakarta.

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam kategori “Pemerintah Daerah yang Berperan Aktif dalam Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, serta Penyaluran Jenis BBM Tertentu Melalui Aplikasi XStar BPH Migas.”

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung didampingi oleh Kepala BPH Migas, Erika Retnowati.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya, serta perwakilan dari Mabes TNI dan Mabes Polri.

Wakil Menteri ESDM, Juliot Tanjung memberikan apresiasi kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha atas kontribusi mereka dalam menjaga kelancaran, penyaluran, dan pengawasan BBM bersubsidi.

Yuliot Tanjung menyebut bahwa upaya bersama ini telah membantu pemerintah menjaga ketahanan energi, khususnya di sektor minyak dan gas bumi.

“Kami mengucapkan selamat kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha yang telah menerima penghargaan BPH Migas Awards 2024. Ini adalah bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” ungkapnya.

Dalam laporan yang disampaikan, hingga November 2024, realisasi penyaluran BBM subsidi dan gas bumi menunjukkan hasil yang signifikan, di antaranya BBM tertentu mencapai 16,6 juta kiloliter atau 85% dari total kuota sebesar 19,58 juta kiloliter.

Lalu BBM khusus penugasan (seperti Pertalite) terealisasi sebesar 27,33 juta kiloliter atau 86% dari kuota. BBM umum telah mencapai 30,7 juta kiloliter, juga setara 85% dari kuota.

“Di sektor gas bumi, realisasi distribusi melalui pipa hingga triwulan III 2024 mencapai 921,2 juta Mscv untuk peningkatan gas bumi melalui pipa. Kemudian 277,8 juta Mscv untuk niaga gas bumi melalui pipa,” terangnya.

Yuliot berharap, BPH Migas Awards dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkontribusi dalam penguatan ketahanan energi nasional.

Penghargaan ini mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah, daerah, dan badan usaha dalam mewujudkan penyaluran energi yang tepat sasaran dan berkeadilan.

“Semoga apresiasi ini mendorong semua pihak untuk meningkatkan peran mereka, khususnya dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Bersama-sama, kita akan terus menjaga ketahanan energi nasional demi keberlanjutan pembangunan bangsa,” tutup Yuliot.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH menyampaikan, penghargaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Cirebon, karena hanya dua daerah di Indonesia yang mendapatkan penghargaan serupa, yaitu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pati.

“Kedua pemerintah daerah ini dinilai berhasil dan aktif dalam menerapkan sistem aplikasi XStar sebagai upaya memastikan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran oleh Kementerian ESDM,” ungkapnya.

Bambang juga menjelaskan, penerapan aplikasi XStar di Kabupaten Cirebon telah dimulai sejak Februari 2024 lalu. Kabupaten Cirebon juga menjadi lokasi peluncuran perdana aplikasi XStar oleh BPH Migas, yang digelar di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Komite BPH Migas, Abdul Halim, dan menandai dimulainya penerapan aplikasi secara resmi di wilayah tersebut.

Sekadar diketahui, aplikasi XStar dikembangkan oleh BPH Migas bekerja sama dengan pemerintah daerah dan badan usaha penugasan guna mempermudah akses masyarakat terhadap BBM.

“Tujuan aplikasi adalah mempermudah akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi, memastikan penyaluran yang tepat sasaran, serta mengintegrasikan pembelian BBM subsidi dan kompensasi negara secara transparan,” paparnya.

Ia menyampaikan, ada beberapa keunggulan aplikasi ini, di antaranya surat rekomendasi BBM bersubsidi dilengkapi dengan QR code dan barcode.

Kemudian aplikasi XStar memastikan volume, manfaat, dan sasaran penyaluran BBM subsidi tepat. Serta mempermudah konsumen, khususnya nelayan, dalam mendapatkan BBM bersubsidi langsung di SPBU atau SPBUN.

“Melalui aplikasi ini, proses dokumentasi dan pengawasan menjadi lebih efisien, mendukung program pemerintah untuk memberikan subsidi BBM yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Drs Erus Rusmana MSi menuturkan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Cirebon dalam mendukung program nasional di sektor energi.

“Dengan keberhasilan ini, diharapkan Kabupaten Cirebon terus menjadi contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan” pungkasnya. (Nur)

Read More

Pemkab Cirebon Siap Wujudkan Kabupaten Sehat

KAB CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar Rapat Persiapan Verifikasi Kabupaten Sehat Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2024.

Kegiatan yang digelar di Hotel Apita Cirebon ini bertujuan mempersiapkan segala hal penting untuk meraih penghargaan Swasti Saba Wistara.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs H Mochamad Syafrudin, menyampaikan bahwa kabupaten sehat merupakan proses menciptakan lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang sehat.

Menurutnya, kabupaten sehat harus dimulai dari keluarga yang sehat dan memahami perilaku hidup bersih. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan kabupaten sehat.

“Kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sangat penting dalam menciptakan kabupaten sehat,” ujarnya.

Hal senada diutarakan Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, dr H Neneng Hasanah MM, menjelaskan bahwa KKS memiliki sembilan tatanan, meliputi kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, perumahan dan fasilitas umum, pasar sehat, satuan pendidikan, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas jalan, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial, serta penanggulangan bencana.

Neneng menegaskan, bahwa penyelesaian KKS lebih mengutamakan proses daripada target. Penyelesaian dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kegiatan yang strategis.

“Kabupaten Cirebon telah meraih penghargaan Swasti Saba Wistara tiga kali berturut-turut (2013, 2015, 2017). Tahun ini, Kabupaten Cirebon menargetkan meraih kembali penghargaan tersebut dengan capaian ODF (Open Defecation Free) sebesar 97,64 persen,” tuturnya.

Capaian ODF tersebut mencakup 407 desa yang telah mendeklarasikan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan. Namun, masih ada 10 desa di enam kecamatan yang belum melaksanakannya.

Kabupaten Cirebon, lanjut Neneng, optimis meraih penghargaan Swasti Saba Wistara tahun 2025 dengan dukungan dari semua pihak.

Dalam rapat tersebut, ia juga menyampaikan syarat verifikasi KKS untuk tahun 2025, terdiri dari kategori Padapa (80 persen desa/kelurahan ODF dengan capaian indikator pokok dan setiap tatanan 71-80 persen).

Kemudian, kategori Wiwerda (90 persen desa/kelurahan ODF dengan capaian indikator pokok dan setiap tatanan 81-90 persen), dan kategori Wistara (100% desa/kelurahan ODF dengan capaian indikator pokok dan setiap tatanan minimal 91 persen).

“Dengan capaian yang telah diraih, Kabupaten Cirebon siap untuk mewujudkan visi Cirebon Berprestasi melalui kabupaten sehat,” tutupnya. (Nur)

Read More

Pemkab Cirebon Kembali Torehkan Prestasi Gemilang Tingkat Nasional

 

KAB CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan menyabet penghargaan terbaik 1 bidang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas upaya Pemkab Cirebon dalam pencegahan dan penanganan kecurangan dalam program JKN.

Selain itu, juga atas komitmen Pemkab Cirebon dalam menjaga keberlanjutan program, perlindungan kesehatan masyarakat, dan mendukung transparansi di sektor kesehatan.

Torehan prestasi gemilang tersebut diterima Pemkab Cirebon dalam acara Penyerahan Penghargaan Hari AntiKorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar oleh BPJS Kesehatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur.

Melalui penghargaan ini, BPJS Kesehatan memberikan pengakuan kepada daerah-daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap keberhasilan implementasi JKN dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan upaya preventif terhadap penyalahgunaan dana.

Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung keberhasilan tersebut.

Wahyu menyebut, penghargaan ini bukan hanya menjadi sebuah prestasi dari Pemkab Cirebon semata, melainkan menjadi bukti kerja keras bersama dalam memberikan perlindungan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

“Penghargaan ini juga merupakan wujud dari kerja keras bersama dalam memberikan perlindungan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, serta menciptakan transparansi dalam pelaksanaan program JKN,” ujar Wahyu.

Selain dihadiri oleh Pj Bupati Cirebon, acara yang juga dalam rangka memperingati Hakordia ini dihadiri oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, serta BPJS Kesehatan Cirebon.

Selain Pemkab Cirebon, penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Kota Tegal sebagai peraih terbaik 2 dan Kota Depok sebagai peraih terbaik 3. Di mana masing-masing daerah tersebut telah menunjukkan pencapaian signifikan dalam pengelolaan JKN.

Gelaran acara tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk terus mendukung Program JKN, yang merupakan salah satu pilar utama dalam pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. (din)

Read More

Dinkes Kabupaten Cirebon Gelar Rapat Persiapan Penyelenggaraan Kabupaten Cirebon Sehat

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar Rapat Persiapan Verifikasi Kabupaten Sehat Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2024, Rabu (11/12/2024).

Kegiatan yang digelar di Hotel Apita Cirebon ini bertujuan mempersiapkan segala hal penting untuk meraih penghargaan Swasti Saba Wistara.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs H Mochamad Syafrudin, menyampaikan bahwa kabupaten sehat merupakan proses menciptakan lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang sehat.

Menurutnya, kabupaten sehat harus dimulai dari keluarga yang sehat dan memahami perilaku hidup bersih. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan kabupaten sehat.

“Kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sangat penting dalam menciptakan kabupaten sehat,” ujarnya.

Hal senada diutarakan Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, dr H Neneng Hasanah MM, menjelaskan bahwa KKS memiliki sembilan tatanan, meliputi kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, perumahan dan fasilitas umum, pasar sehat, satuan pendidikan, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas jalan, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial, serta penanggulangan bencana.

Neneng menegaskan, bahwa penyelesaian KKS lebih mengutamakan proses daripada target. Penyelesaian dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kegiatan yang strategis.

“Kabupaten Cirebon telah meraih penghargaan Swasti Saba Wistara tiga kali berturut-turut (2013, 2015, 2017). Tahun ini, Kabupaten Cirebon menargetkan meraih kembali penghargaan tersebut dengan capaian ODF (Open Defecation Free) sebesar 97,64 persen,” tuturnya.

Capaian ODF tersebut mencakup 407 desa yang telah mendeklarasikan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan. Namun, masih ada 10 desa di enam kecamatan yang belum melaksanakannya.

Kabupaten Cirebon, lanjut Neneng, optimis meraih penghargaan Swasti Saba Wistara tahun 2025 dengan dukungan dari semua pihak.

Dalam rapat tersebut, ia juga menyampaikan syarat verifikasi KKS untuk tahun 2025, terdiri dari kategori Padapa (80 persen desa/kelurahan ODF dengan capaian indikator pokok dan setiap tatanan 71-80 persen).

Kemudian, kategori Wiwerda (90 persen desa/kelurahan ODF dengan capaian indikator pokok dan setiap tatanan 81-90 persen), dan kategori Wistara (100% desa/kelurahan ODF dengan capaian indikator pokok dan setiap tatanan minimal 91 persen).

“Dengan capaian yang telah diraih, Kabupaten Cirebon siap untuk mewujudkan visi Cirebon Berprestasi melalui kabupaten sehat,” tutupnya. (din)

Read More