Pelepasan KKN Tematik, Pj Wali Kota: Mahasiswa Berkontribusi untuk Pembangunan Berkelanjutan

CIREBON– Pj Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi, turut hadir dalam acara pelepasan dan penerimaan mahasiswa peserta KKN Tematik Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 yang digelar di halaman apel Balai Kota, Selasa (11/2/2025). 

KKN mengusung tema "UGJ Gotong Royong Membangun Desa," yang mencerminkan semangat kolaborasi dalam pembangunan yang berbasis kerja sama antara berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan mahasiswa.

Pj Wali Kota menilai, tema KKN ini sangat relevan dengan upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. 

Ia juga menyampaikan pentingnya kontribusi mahasiswa dalam proses pembangunan daerah. 

"KKN bukan sekadar pengalaman belajar di luar kampus, tetapi juga sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.

Sebanyak 60 mahasiswa dan 4 Dosen Pendamping Lapangan akan terlibat langsung dalam kegiatan KKN di empat kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Cirebon. 

"Kehadiran mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, menggali potensi lokal, dan memperkuat program pembangunan yang sudah ada," lanjut Pj Wali Kota.

Menurut Pj Wali Kota, keberhasilan pembangunan kota tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat. Mahasiswa KKN diharapkan menjadi katalisator bagi pengembangan potensi kelurahan dan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi setiap wilayah. Pj Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama dalam mengembangkan kelurahan. 

"Saya berharap mahasiswa tidak hanya hadir secara fisik di lokasi KKN, tetapi juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tambahnya.

Program KKN Tematik ini juga diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam memahami realitas sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Melalui penelitian yang berbasis data, mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi perumusan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Sebagai contoh, jika terdapat potensi ekonomi berbasis usaha mikro di suatu kelurahan, hasil penelitian mahasiswa dapat menjadi dasar dalam merancang strategi pemberdayaan yang lebih efektif. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan berperan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, dengan membawa ide-ide segar untuk memperbaiki kondisi sosial di tingkat kelurahan.

Sementara itu, Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Prof Dr Ir H Achmad Faqih SP MM IPU juga menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama yang terjalin antara UGJ dan Pemerintah Kota Cirebon. 

"Kami berharap, dengan adanya bimbingan dari pemerintah, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori yang didapatkan di kampus dan memberikan inovasi bagi masyarakat. KKN Tematik ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya.

Lebih lanjut, Prof Faqih menambahkan bahwa KKN Tematik ini juga menjadi ajang simbiosis mutualisme antara universitas dan masyarakat. 

"Melalui kolaborasi ini, mahasiswa tidak hanya belajar, tetapi juga dapat membawa perubahan positif yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar," tandasnya. (Azis)

Read More

Dukung Pencegahan Kecurangan JKN-KIS, Pemkab Cirebon Komitmen Mudahkan Akses Kesehatan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus menyempurnakan pengelolaan jaminan kesehatan untuk memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat.

Pemkab Cirebon terus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan demi suksesnya program jaminan kesehatan.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya saat menghadiri acara sosialisasi perjanjian kerja sama fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pencegahan kecurangan di Hotel Patra Cirebon, Selasa (11/2/2025).

Wahyu mengatakan, pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas penting dalam agenda pembangunan nasional.

Seluruh masyarakat di pelosok, termasuk di Kabupaten Cirebon bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai.

“Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan jaminan kesehatan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat,” ujar Wahyu.

“Dengan adanya acara ini, saya harapkan agar semua jajaran bisa berperan aktif menyukseskan program JKN-KIS (Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat), baik dari seluruh instansi di Kabupaten Cirebon, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, perusahaan swasta, dan seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menjamin, Pemkab Cirebon akan berperan aktif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam penanganan program JKN.

Upaya ini merupakan bagian dari mewujudkan jaminan kesehatan yang adil dan merata bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Besar harapan dan doa, kiranya tingkat kesehatan warga Kabupaten Cirebon, serta cakupan keaktifan kepesertaan JKN-KIS semakin meningkat,” kata Wahyu.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah V Jabar, Siswandi, mengapresiasi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.

“Target sekarang, pertahankan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Siswandi. (din)

Read More

Pj Bupati Cirebon Lantik 6 Pejabat Fungsional, Perkuat Kinerja Pemerintah Daerah

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, melantik enam pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Selasa (11/2/2025).

Pada saat pelantikan yang berlangsung di Pendopo Bupati Cirebon ini, Wahyu menyampaikan, bahwa keenam pejabat yang dilantik berasal dari berbagai bidang strategis, termasuk arsiparis utama, analis kebijakan, dan analis sumber daya manusia.

Menurutnya, pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

“Hari ini kita melantik pejabat fungsional, ada arsiparis utama, ada jabatan analis kebijakan dan analis sumber daya manusia,” ujar Wahyu.

“Mudah-mudahan hal ini bisa memperkuat kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon di bidangnya masing-masing,” ujar Wahyu.

Salah satu hal yang menarik dalam pelantikan kali ini adalah adanya pejabat arsiparis utama. Wahyu menegaskan, bahwa posisi ini merupakan yang pertama di Kabupaten Cirebon, bahkan mungkin di tingkat kabupaten/kota lainnya.

“Sejauh yang saya tahu, ini merupakan arsiparis utama pertama di Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat, terutama dalam tata kelola arsip dan dokumentasi pemerintahan,” jelasnya.

Keberadaan arsiparis utama dinilai sangat penting, mengingat arsip merupakan bagian krusial dalam administrasi pemerintahan.

Dengan manajemen arsip yang baik, data-data penting dapat terdokumentasikan dengan rapi dan mudah diakses saat dibutuhkan.

Selain arsiparis, pejabat yang dilantik juga mencakup analis kebijakan dan analis sumber daya manusia (SDM). Dua posisi ini memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, serta pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cirebon.

“Dengan adanya analis kebijakan, kita harapkan ada kajian yang lebih komprehensif dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan daerah,” kata Wahyu.

“Sementara itu, analis sumber daya manusia akan berperan dalam meningkatkan kualitas SDM yang ada,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, bahwa pejabat yang telah dilantik harus segera bekerja dan berkontribusi nyata dalam bidang masing-masing.

Ia berharap, mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.

“Kami berharap para pejabat yang baru dilantik ini bisa langsung beradaptasi dan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Mari bersama-sama membangun daerah yang lebih baik,” pungkasnya. (Nur)

Read More

Pj Bupati Cirebon Soroti Optimalisasi IKD Dan Ketersediaan Blanko KTP

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyoroti sejumlah hal terkait layanan administrasi kependudukan, khususnya optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta ketersediaan blanko KTP.

“Saat ini, penerapan IKD masih di bawah rata-rata. Perlu ada peningkatan lebih optimal,” kata Wahyu saat mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, Senin (10/2/2025).

Ia menyebut beberapa fasilitas layanan kependudukan telah mengalami perbaikan. Namun, digitalisasi layanan masih menghadapi kendala, mengingat sistem baru tersebut mulai diterapkan sejak 10 Maret 2022.

Oleh karena itu, penguatan server menjadi kebutuhan mendesak agar arsip data tetap aman.

“Saat ini kapasitas server kita 4 TB, dan sudah terisi 2,3 TB. Kapasitas ini harus diperkuat, termasuk adanya backup server,” ujarnya.

Terkait blanko KTP, Wahyu mengatakan, bahwa tahun ini Pemkab Cirebon mengalokasikan hibah ke pemerintah pusat, sehingga memperoleh tambahan 98 ribu keping.

Namun, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan tahunan yang mencapai 250 ribu keping.

“Kami biasanya mendapat dukungan dari pemerintah pusat, tetapi tahun lalu tidak menerima hibah blanko,” jelasnya.

Di sela kunjungannya ke Disdukcapil Kabupaten Cirebon, selain bersilaturahmi, ia juga sekaligus berpamitan menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih pada 20 Februari 2025 mendatang.

“Saya mengantarkan hingga proses pelantikan. Setelah itu, saya juga akan mengunjungi perangkat daerah lainnya,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Pj Bupati Cirebon didampingi Asisten Administrasi Umum, Hadi Suryaningrat juga melakukan kunjungan ke beberapa perangkat daerah lainnya, seperti ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). (Azis)

Read More

Komisi I Serap Keluhan Camat dan Lurah se-Kota Cirebon: Aspirasi Akan Diperjuangkan

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menyoroti persoalan pelayanan dasar dan masalah sosial pada rapat kerja kecamatan dan kelurahan tahun 2025 di Griya Sawala gedung DPRD, Senin (10/2/2025).

Komisi I menghimpun berbagai keluhan dan aspirasi yang menjadi para lurah dan camat. Di antara persoalan yang paling disorot salah satunya adalah layanan tentang pendataan kawin, lahir, mati, pindah, datang (KLAMPID). Mengingat, pencatatan KLAMPID sepenuhnya kewenangan dari Disdukcapil.

Para lurah dan camat menerima aduan dan keluhan dari RW karena camat dan lurah tidak mengetahui data status warga. Seperti, ketika ada warga atau pendatang terlibat kasus peredaran narkoba atau bahkan terorisme.

Merespons demikian, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno SH mengatakan, persoalan ini harus mendapat perhatian pemerintah daerah, karena tingkat kecamatan maupun kelurahan adalah salah satu pilar pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Beberapa keluhan dari para camat dan lurah se-Kota Cirebon seperti, persoalan infrastruktur, batas wilayah, banjir, utilitas kabel internet, izin usaha tanpa melibatkan lurah dan camat, hingga adanya efisiensi anggaran imbas berlakunya Inpres Nomor 1/2025.

Ia pun berkomitmen menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk ke kepala daerah terpilih.

“Atas hal itu, Komisi I akan menyampaikan aspirasi ini melalui banggar, TAPD, dan pemkot Cirebon agar ke depannya pemkot lebih mengutamakan kebutuhan camat, lurah. Karena unsur pemerintah paling dasar yang ketemu langsung dengan masyarakat,” katanya usai rapat.

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon lainnya, Imam Yahya SFil MSi menyampaikan rasa prihatin imbas berlakunya Inpres terbaru dari pemerintah pusat tersebut.

Menurutnya, efisiensi anggaran ini berdampak langsung terhadap pelayanan dasar di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Atas dasar itu, Komisi I meminta kepada Pemda Kota Cirebon agar tidak memangkas anggaran yang sudah ditetapkan di kecamatan dan kelurahan, karena ini menyangkut dengan pelayanan dasar.

“Kami pun tidak ingin ada pemotongan anggaran, karena dengan anggaran yang ada pun, belum mencukupi program yang diinginkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Lurah Kota Cirebon Achmad Muhaimin menyampaikan beberapa persoalan di masyarakat, seperti maraknya tiang-tiang dan kabel internet yang menjuntai tak beraturan. Hal ini mengganggu kenyamanan masyarakat baik pejalan kaki maupun pengendara.

Ia juga mengeluhkan berdirinya rumah makan maupun usaha kuliner yang mendirikan bangunan tanpa adanya izin dari kelurahan dan masyarakat. Sehingga meminta mekanisme OSS yang ditetapkan agar dievaluasi kembali.

“Pada intinya, kami meminta fungsi baik kecamatan, kelurahan, RT, RW dapat dikembalikan lagi kewenangannya agar fungsi keamanan dan pengawasan dapat terlaksana kembali,” ujarnya.

Rapat kerja Komisi I juga dihadiri Anggota Komisi I lainnya, Andi Riyanto Lie SE, dan Ruri Tri Lesmana. (din)

Read More