Komisi II DPRD Dukung DKUKMPP Berdayakan UMKM dan Koperasi di Kota Cirebon

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mengapresiasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) dalam pemberdayaan UMKM dan sosialiasi koperasi merah putih.

Memimpin jalannya rapat, Ketua Komisi II DPRD M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, capaian Mall UMKM yang berada di DKUKMPP menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya kunjungan baik dari dalam negeri maupun negeri.

Apalagi, Walikota Cirebon telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar menerima kunjungan luar daerah di Mall UMKM DKUKMPP.

“Progres Mall UMKM di DKUKMPP telah menunjukkan hasil yang jauh lebih baik, bahkan keberadaanya sudah bisa menarik tamu baik dari dalam maupun luar negeri. Capaian ini terus harus didukung sebagai pengenalan Kota Cirebon dan ruang promosi UMKM,” ujar pria akrab disapa Andru itu usai rapat kerja bersama DKUKMPP di ruang rapat serbaguna, Kamis (22/5/2025).

Andru juga menyampaikan hingga saat ini ada lebih dari 5.000 pelaku ekonomi yang tercatat di DKUKMPP Kota Cirebon yang terdiri dari 2.687 UMKM, 1.533 PKL, dan 2.227 IKM (Industri Kecil Menengah). Menurutya, seluruh pelaku ekonomi tersebut perlu terus didukung pemerintah daerah baik dari terutama dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat.

Kendati demikian, DKUKMPP masih perlu melakukan penataan PKL yang masih belum masuk dalam kawasan resmi, seperti yang sudah ada di Shelter Alun-Alun Kejaksan, samping Bank BJB, Kawasan Bima, dan Pujabon Cipto.

Di samping itu, terkait realisasi program Koperasi Merah Putih di tingkat Kelurahan, Komisi II mengapreasisi DKUKMPP karena telah rampung melakukan sosialisasi melalu musyawarah kelurahan.

Andru menilai, realisasi koperasi merah putih dapat memberdayakan ekonomi masyarakat karena terdapat sejumlah unit usaha yang dapat berjalan. Seperti, unit usaha simpan pinjam, kios pengadaan sembako, klinik kesehatan hingga gudang logistik.

Sementara itu, data koperasi yang tercatat DKUKMPP, hingga saat ini jumlahnya ada sebanyak 353 dengan rincian 221 yang masih aktif dan 132 tidak aktif.

“Harapan kami realisasi koperasi ini bisa berjalan dan legalitasnya diurus, sehingga nanti di masing-masing RW bisa berdiri koperasi berbasis RW yang merupakan pilar ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi II DPRD Dian Novitasari SKom MAP juga mendukung langkah Mall UMKM dalam mewadahi pelaku ekonomi di Kota Cirebon. Sejumlah fasilitas dapat diakses masyarakat secara gratis seperti promosi prduk UMKM, hingga pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami juga sampaikan bahwa kita punya Mall UMKM itu gratis diakses bagi pelaku UMKM, sehingga ini memudahkan dalam penjualan produk. Dan ini tidak terbatas pada makanan saja, termasuk barang atau ekonomi kreatif juga masuk,” kata Dian.

Terpisah, Kepala DKUKMPP Dr H Iing Daiman SIP Msi menyampaikan pihaknya akan terus mengoptimallkan pemberdayaan UMKM dalam memasarkan produknya. Salah satunya yakni melalui Mall UMKM di kantor DKUKMPP. Selain itu, PKL juga akan masuk prioritas program kerja agar penataanya lebih baik.

“Sementara itu, koperasi merah putih di Kota Cirebon sudah dilakukan melalui musyawarah di 22 kelurahan, dan sudah terbentuk. Selanjutnya mengaktakan melalui Dirjen AHU, dan kami sudah kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang nantinya dideklarasikan se-Indonesia 12 Juli mendatang,” tuturnya.

Hadir dalam rapat anggota Komisi II DPRD M Noupel SH MH, Tommy Sofianna SH, H Karso SIP, dan Abdul Wahid Wadinih SSos. (Ara)

Read More

Pemkab Cirebon Yakin Usulan Prioritas Dikawal DPRD Jabar

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan keyakinannya bahwa DPRD Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) 12 akan mengawal dan memperjuangkan program prioritas daerah untuk masuk dalam APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2026.

Keyakinan tersebut disampaikan Bupati Cirebon, Imron, usai rapat koordinasi bersama DPRD Jabar Dapil 12 yang digelar di ruang rapat Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (21/5), sebagai tindak lanjut musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebelumnya.

Menurut Imron, keterbatasan fiskal di tingkat kabupaten membuat dukungan dari provinsi menjadi sangat penting, terutama untuk program-program strategis yang belum tertangani maksimal dalam APBD kabupaten.

“Kami optimis DPRD Jabar akan membantu membawa usulan kami ke provinsi. Para kepala dinas sudah menyampaikan kebutuhan sektoral secara rinci,” ujar Imron.

Ia menyebutkan, sejumlah kebutuhan mendesak mencakup pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM.

Rapat koordinasi ini melibatkan sejumlah perangkat daerah Pemkab Cirebon yang memaparkan langsung program prioritas teknis, sehingga anggota DPRD dapat memahami secara menyeluruh aspek yang perlu dikawal.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan provinsi, agar usulan dari Kabupaten Cirebon dapat masuk dalam pembahasan anggaran 2026 secara komprehensif.

“DPRD punya tanggung jawab anggaran sekaligus kewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hari ini, kami bahas usulan Kabupaten Cirebon secara lebih mendetail dan teknis,” kata Ono.

Ia menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen mendukung pembangunan Kabupaten Cirebon secara bertahap dan berkelanjutan, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“Kita ingin Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik dan mentereng. Itu harus diwujudkan lewat kerja konkret dan perencanaan yang matang,” ucapnya.

Ono juga mengapresiasi kesiapan perangkat daerah yang hadir lengkap dalam rapat, sehingga proses sinkronisasi berjalan efektif dan berdasar data faktual.

Dengan sinergi ini, Pemkab Cirebon berharap program prioritas daerah bisa terakomodasi dalam APBD Jawa Barat 2026 dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (din)

Read More

DPRD Dukung Penuh Realisasi RPJMD Kota Cirebon 2025-2029

CIREBON – Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE mendukung penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kota Cirebon untuk direalisasikan. Sebab, RPJMD menjadi pijakan utama pemerintah daerah melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikan dalam acara Musrenbang RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 di Ruang Prabayaksa Gedung Setda, Rabu (21/5/2025).

Andrie juga menyampaikan bahwa RPJMD Kota Cirebon harus memperhatikan dan memuat visi misi yang telah ditentukan Pemerintah Pusat melalui Asta Cita, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui 9 Langkah Jabar Istimewa, dan Pemerintah Kota Cirebon melalui visi SETARA-Berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan DPRD Kota Cirebon berkomitmen mengawal arah pembangunan selama lima tahun ke depan dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah baik dari sisi pengawasan maupun penganggaran.

“DPRD pada intinya sepakat dan mendukung penuh apa yang telah dirumuskan dalam Rancangan RPJMD, dan kami berkomitmen akan mengawasi apa yang sudah disepakati baik dalam RPJPD maupun RPJMD,” kata Andrie.

Adapun setelah musrenbang RPJMD, DPRD Kota Cirebon akan menerima Rancangan Akhir RPJMD yang nantinya dibahas pansus dan dibawa untuk disetujui melalui rapat paripurna maksimal enam bulan setelah Walikota dilantik atau bulan Agustus 2025.

Andrie juga mencatat ada empat hal yang saat ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, persoalan sampah yang saat ini masih ditemui sejumlah lahan yang dijadikan TPS liar oleh masyarakat. 

Selain itu, TPA Kopi Luhur juga perlu disikapi segera karena kapasitasnya diperkirakan hanya mampu bertahan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan.

“Kemudian persoalan banjir juga harus ditangani serius, agar masyarakat tidak menganggap banjir sebagai hal yang biasa terjadi. Kita harus hilangkan atau minimalisir, karena banjir pun bisa menjadi permasalahan ke infrastruktur jalan,” tuturnya.

Ketiga, Andrie juga menyebut pemerintah daerah harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon. Karena menurutnya berbagai pembangunan di daerah baik sekolah, rumah sakit, hingga bantuan sosial memerlukan anggaran dari APBD.

Salah satu di antaranya yakni memaksimalkan potensi daerah Kota Cirebon sebagai destinasi wisata, baik kuliner, religi hingga wisata lainnya. 

Saat ini, pemerintah daerah melalui Disbudpar telah menentukan 16 titik potensi destinasi wisata yang diproyeksikan mampu menarik wisatawan dan meningkatkan PAD di Kota Cirebon.

“Kami mengimbau segala potensi yang ada ditingkatkan, dan menjadi perhatian khusus dalam peningkatan PAD. Karena ketika ekonomi meningkat, itu juga meningkatkan pendapatan per kapita di Kota Cirebon,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Cirebon Siti Farida Rosmawati SPdI mengatakan RPJMD merupakan dokumen strategis untuk pembangunan Kota Cirebon lima tahun ke depan. Selain itu RPJMD 2025-2029 disusun untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Cirebon yang SETARA Berkelanjutan Tahun 2029”. (Ara)

Menurut Farida, ada tiga arah pembangunan strategis yang menjadi dasar RPJMD, yaitu pembangunan manusia dan pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta infrastruktur dan kewilayahan.

“Mari kita pastikan, pembangunan lima tahun ke depan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, menjawab tantangan zaman, dan membawa Cirebon lebih maju dan SETARA,” katanya.

Read More

Lewat Pembangunan Kolaboratif, Musrenbang RPJMD 2025–2029 Wujudkan Visi SETARA

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 di Ruang Prabayaksa, Balai Kota, Rabu (21/5/2025). 

Mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati secara resmi membuka kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya menyusun kebijakan pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. 

“Musrenbang ini bukan hanya agenda rutin, tapi forum strategis untuk menyatukan pandangan, menyusun arah pembangunan, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat secara partisipatif dan berbasis data,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, RPJMD merupakan dokumen rencana lima tahunan yang akan menjadi pijakan seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan. Untuk periode kali ini, Kota Cirebon mengusung visi besar “Terwujudnya Kota Cirebon yang SETARA Berkelanjutan Tahun 2029.”

Visi tersebut dijabarkan melalui lima nilai utama dalam akronim "SETARA" yakni Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan. Menurut Wakil Wali Kota, kelima prinsip itu akan menjadi landasan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, menciptakan rasa aman, dan menjamin kesinambungan kebijakan.

Dalam paparannya, Wakil Wali Kota menyampaikan tiga arah pembangunan strategis yang akan menjadi fokus RPJMD, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan, penguatan sektor ekonomi lokal seperti UMKM dan pariwisata, serta pengembangan infrastruktur dan layanan digital yang merata dan tangguh.

“Kita tidak bisa lagi bekerja sektoral. Semua perencanaan pembangunan harus didasarkan pada prinsip Tematik, Holistik, Integratif, Spasial, dan Sinergis atau THISS,” tegasnya. 

Ia juga menambahkan bahwa sinergi lintas sektor sangat penting agar hasil pembangunan benar-benar terasa oleh masyarakat luas.

Wakil Wali Kota menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar segera menyusun Renstra 2025–2029 yang mengacu langsung pada RPJMD, serta melakukan koordinasi aktif dengan Bappelitbangda. 

Ia juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan, baik dari APBN, bantuan provinsi, maupun kemitraan dengan dunia usaha melalui CSR dan TJSL.

“Kita tidak bisa membangun Kota Cirebon sendirian. Dibutuhkan semangat gotong royong dan keterlibatan semua elemen, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, ia berharap RPJMD 2025–2029 benar-benar menjadi dokumen yang hidup dan dinamis. 

“Jangan sampai RPJMD hanya jadi tumpukan kertas. Ini harus jadi panduan nyata yang mendorong perubahan dan membawa Kota Cirebon lebih maju, lebih inklusif, dan tentu saja lebih SETARA,” tutupnya. (Ida)

Read More

UIN Siber Cirebon dan Kankemenag Bersama Pusbangkom Kemenag RI Gelar Bimtek Tata Naskah Dinas

CIREBON, FC - Pusat Pengembangan dan Pelatihan (Pusbangkom) Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Naskah Dinas selama tiga hari, 20–22 Mei 2025. 

Kegiatan ini berlangsung di lantai 2 Auditorium Kankemenag Kabupaten Cirebon dan diikuti oleh 30 peserta, terdiri dari 23 tenaga kependidikan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan 7 peserta dari Kankemenag Kabupaten Cirebon.

Pembukaan kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, yakni Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. (Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon), Jajang Badruzaman (Kasi Penmad Kankemenag Cirebon), serta dua Widyaiswara Ahli Madya dari Pusbangkom Kemenag RI, yaitu H. Ahmad Nidjam, S.IP., MM. dan Agustina, S.Kom., M.Si., yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia.

Dalam arahannya, Prof. Aan menekankan pentingnya digitalisasi administrasi sebagai bagian dari transformasi layanan publik. Ia menyampaikan bahwa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon telah menerapkan sistem administrasi paperless yang memungkinkan layanan tetap berjalan tanpa hambatan waktu dan tempat.

“Dengan layanan digital, kita tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Yang terpenting adalah komitmen pimpinan untuk menerapkannya di lingkungan kerja. Dan yang tak kalah penting, pimpinan harus senantiasa siap kapan dan di mana saja untuk mem-approve TTE (Tanda Tangan Elektronik). Kita telah menerapkannya di UIN Siber Cirebon,” tegas Prof. Aan.

Usai memberikan arahan, Prof. Dr. H. Aan Jaelani secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas. Pembukaan ini menandai komitmen bersama dalam meningkatkan kapasitas SDM dan tata kelola administrasi pemerintahan berbasis digital.

Sementara itu, Agustina, S.Kom., M.Si., selaku Ketua Panitia, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Pusbangkom, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan Kankemenag Kabupaten Cirebon. Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi langkah konkret dalam membangun budaya kerja yang tertib, efisien, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Bimtek ini menjadi momentum penting dalam membekali aparatur dengan pemahaman dan keterampilan menyusun tata naskah dinas yang sesuai regulasi dan mendukung sistem administrasi pemerintahan modern.

Read More