Roadshow KPK 2025, Wabup Jigus Buka Sosialisasi Antikorupsi di Desa Susukan

 

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, membuka kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dalam rangkaian Roadshow Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bertajuk Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Senin (28/7/2025).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK dalam memperluas edukasi dan penyadaran antikorupsi di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Cirebon yang akrab disapa Jigus itu menyampaikan pentingnya menjalankan pemerintahan yang bersih dan sesuai regulasi.

“Intinya melakukan sosialisasi yaitu dengan pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Harapannya di Kabupaten Cirebon ke depan, terkait dengan masalah korupsi, bisa diminimalisasi atau syukur-syukur tidak ada suatu hal yang dikhawatirkan,” ujar Jigus.

Ia juga menambahkan, kegiatan ini merupakan langkah awal yang perlu diikuti dengan komitmen menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan.

“Tadi hanya sosialisasi. Ke depannya kita kalau bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan regulasi yang ada,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK juga telah menggelar kegiatan serupa di SMP Negeri 1 Suranenggala dengan menyasar kalangan pelajar. Kegiatan tersebut turut melibatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Selain itu, di tempat lain, dilaksanakan pula sosialisasi antikorupsi bagi Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD), bertempat di ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon.

Sebagai bagian dari rangkaian edukasi kepada masyarakat umum, KPK telah terlebih dahulu melaksanakan dialog interaktif melalui media radio lokal, kemudian menggelar nonton bareng film bertema antikorupsi di Desa Susukan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungannya.

Roadshow Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi merupakan program KPK yang menyasar berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar, aparatur pemerintah, dan warga desa, guna memperkuat budaya antikorupsi sejak dini dan di berbagai level pemerintahan serta kehidupan sosial. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Cirebon Lantik Pengurus FKDT 2025–2030, Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Pendidikan

CIREBON – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Cirebon Masa Bakti 2025–2030 yang berlangsung di Balai Kota Cirebon, Rabu (30/7/2025). 

Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh jajaran perangkat daerah, tokoh agama, serta perwakilan lembaga pendidikan keagamaan di Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus FKDT yang baru dilantik, sekaligus mengapresiasi peran penting lembaga pendidikan diniyah dalam memperkuat fondasi moral dan spiritual generasi muda di Kota Cirebon. 

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah ini menjadi ladang ibadah dan pengabdian yang penuh keberkahan,” ujarnya.

Wakil Wali Kota menegaskan bahwa FKDT memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga keberlangsungan pendidikan keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, madrasah diniyah bukan sekadar tempat belajar agama, tetapi juga menjadi benteng moral masyarakat. 

“Di madrasah-madrasah inilah anak-anak kita dikenalkan dengan Al-Qur’an, diajarkan adab, akhlak, dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar kehidupan berbangsa,” lanjutnya.

Namun demikian, ia juga menyadari bahwa perjalanan FKDT tidak tanpa tantangan. Permasalahan seperti keterbatasan tenaga pengajar, minimnya sarana dan prasarana, serta belum optimalnya pengakuan legalitas kelembagaan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. 

“Pemerintah hadir sebagai mitra strategis, tidak hanya dalam bentuk dukungan administratif, tetapi juga memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan diniyah secara sistemik,” jelas Wakil Wali Kota.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon saat ini sedang memasuki babak baru dalam penguatan pendidikan keagamaan, menyusul diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. 

Regulasi ini membuka ruang besar bagi penguatan peran pesantren dan madrasah diniyah sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan dakwah. 

“Pemerintah Kota Cirebon sangat terbuka dan serius untuk memfasilitasi lahirnya regulasi turunan yang berpihak pada penguatan pendidikan diniyah,” ujarnya.

Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antara FKDT dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan keagamaan. 

“Regulasi tidak boleh hanya menjadi dokumen formal. Ia harus berdampak nyata melalui afirmasi anggaran, kemudahan administrasi, dan perlindungan terhadap guru-guru diniyah dan pesantren,” tegasnya.

Sebagai penutup, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa visi Kota Cirebon saat ini adalah “SETARA BERKELANJUTAN” yang berarti Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan. Ia menyatakan, pendidikan keagamaan merupakan bagian dari strategi keberlanjutan sosial. 

“Tidak akan mungkin ada kota yang sejahtera dan aman tanpa generasi muda yang berakhlak, berilmu, dan berakar pada nilai-nilai spiritual,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPC FKDT Kota Cirebon yang baru dilantik, Badri Mubarok, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dan seluruh jajaran pengurus. 

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang sudah dilantik. Mudah-mudahan amanah ini bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin,” katanya.

Badri juga mengajak seluruh pengurus dan elemen masyarakat untuk terus membangun sinergi demi kemajuan dunia pendidikan diniyah di Kota Cirebon. 

“Saya percaya, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita bisa mewujudkan pendidikan diniyah yang semakin maju, saling mendukung dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan FKDT dan pendidikan keagamaan secara umum,” imbuhnya. (din)

Read More

Wali Kota Cirebon Hadiri Peluncuran Aplikasi Jaga Desa, Tegaskan Komitmen terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

SUBANG — Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi turut hadir dalam acara peluncuran aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding atau Jaga Desa yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, pada Selasa (29/07) malam. 

Kehadirannya menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Cirebon terhadap inovasi pengawasan keuangan desa dan kelurahan berbasis teknologi digital.

Acara yang diinisiasi oleh Pemprov Jawa Barat tersebut diawali dengan penandatanganan naskah kerja sama dan pernyataan komitmen bersama dari para kepala daerah serta kepala kejaksaan negeri se-Jawa Barat. Peluncuran aplikasi  Jaga Desa  menjadi bagian dari upaya terintegrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana publik di tingkat lokal.

Wali Kota menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Cirebon memandang aplikasi ini sebagai langkah strategis yang sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Kami sangat mendukung peluncuran aplikasi  Jaga Desa  yang memungkinkan pengawasan terhadap dana desa dan kelurahan dilakukan secara real time. Ini merupakan inovasi penting dalam memperkuat sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan daerah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan pengawasan berbasis digital ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Skema apresiasi seperti Anugerah Gapura Sri Baduga dari Pemprov Jawa Barat merupakan contoh baik yang dapat mendorong kinerja optimal di tingkat kelurahan dan desa," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menekankan bahwa implementasi aplikasi ini merupakan wujud nyata upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam manajemen dana desa. Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa mutlak diperlukan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi digital.

"Para kepala desa perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang manajemen keuangan yang akuntabel. Oleh karena itu, digitalisasi pengelolaan menjadi keharusan, sekaligus sebagai sarana meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat desa," ujar Gubernur.

Lebih lanjut, ia menyoroti menurunnya wibawa dalam kepemimpinan di tingkat desa, yang menurutnya turut berdampak pada efektivitas pembangunan di wilayah pedesaan. Ia menilai bahwa nilai-nilai kepemimpinan tradisional berbasis budaya lokal harus terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan kekuatan sosial masyarakat desa.

"Kepemimpinan yang kuat dan bermartabat sangat berperan dalam mendorong kemajuan desa," imbuhnya.

Dukungan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon ini memperkuat semangat kolaboratif antar pemerintah daerah di Jawa Barat dalam membangun sistem pengelolaan dana desa dan kelurahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (din)

Read More

Aliansi Rakyat Geruduk Kantor Disdik Kota Cirebon, Tuntut Hentikan Pungli dan Minta Transparansi Dana Sekolah

CIREBON, FC - Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Pendidikan (AKSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Rabu pagi (30/7/2025). 

Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan publik terhadap maraknya dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta minimnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di lingkungan sekolah.

Sejak pukul 09.00 WIB, massa telah memadati halaman kantor dinas dengan membawa poster, pamflet, dan selebaran berisi tuntutan keras. Aksi sempat memanas saat massa membakar ban di depan gerbang sebagai simbol kekecewaan atas lemahnya pengawasan dinas terhadap praktik pungli di sekolah.

Koordinator aksi, Trias, dalam orasinya menyebut bahwa Dinas Pendidikan selama ini terkesan lamban dan menutup mata atas berbagai laporan masyarakat terkait pungutan liar.

“Kami tidak datang untuk membuat kekacauan. Kami datang untuk menuntut keadilan. Pungli di sekolah sudah lama jadi momok, mulai dari proses PPDB sampai kegiatan ekstrakurikuler. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Trias melalui pengeras suara.

Massa juga secara bergantian menyampaikan orasi, mendesak Kepala Dinas Pendidikan untuk keluar dan berdialog langsung. Namun hingga aksi usai, pejabat yang ditunggu tak kunjung menemui para pendemo.

Dalam pernyataan sikapnya, AKSI menyoroti lima poin utama : 1. Stop Pungli : Hentikan segala bentuk pungutan liar di sekolah. 2. Transparansi Anggaran : Sekolah wajib terbuka dalam pengelolaan dana, termasuk yang berasal dari orang tua siswa. 3. Akuntabilitas : Setiap rupiah dana pendidikan harus dipertanggungjawabkan secara jelas. 4. Sanksi Tegas : Tindak tegas pelaku pungli di lingkungan pendidikan, tanpa kompromi. Dan 5. Keterbukaan Informasi: Semua bentuk pungutan wajib diinformasikan secara terbuka kepada publik.

Widi, salah satu juru bicara AKSI, menambahkan bahwa pejabat Disdik harus lebih peka terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga siswa.

“Banyak keluarga siswa yang secara ekonomi sangat terbatas. Jangan sampai pendidikan yang seharusnya inklusif justru jadi beban karena pungutan yang tidak jelas. Uang dari orang tua harus dikelola secara jujur dan transparan,” ujarnya.

Aksi ini mendapat pengamanan dari pihak kepolisian. Meskipun berlangsung dengan intensitas tinggi, situasi tetap kondusif. Sejumlah warga yang melintas bahkan berhenti untuk menyaksikan jalannya aksi. Spanduk-spanduk bertuliskan pesan protes seperti "Pendidikan Tanpa Pungli Cuma Mimpi" dan "Berantas Pungli di Lingkungan Pendidikan" terbentang di depan gerbang kantor Disdik.

Warga yang diwawancarai media menyatakan dukungan terhadap tuntutan demonstran. Mereka berharap aksi ini tidak berhenti di jalanan, tetapi menjadi alarm bagi Dinas Pendidikan, Wali Kota, bahkan Gubernur hingga Pemerintah Pusat, untuk segera mengambil tindakan nyata dalam menciptakan iklim pendidikan yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat. (din)

Read More

Respons Cepat, Pemkot Salurkan Bantuan Kursi Roda dan Sembako untuk Warga Prasejahtera

CIREBON — Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik yang cepat dan responsif, Pemerintah Kota Cirebon kembali menyalurkan bantuan langsung kepada warga. 

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, secara langsung mengunjungi dua Rukun Warga (RW) di Kelurahan Argasunya pada Senin (29/7/2025), guna menindaklanjuti laporan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Wali Kota menyambangi RW 04 Surapandan dan RW 07 Sumur Wuni. Di RW 04 Surapandan, Pemerintah Kota menyerahkan satu unit kursi roda kepada warga yang membutuhkan, tiga paket popok lansia, serta paket sembako kepada keluarga prasejahtera. 

Penyaluran ini bertujuan untuk membantu warga yang mengalami keterbatasan mobilitas serta mendukung kebutuhan dasar keluarga berpenghasilan rendah.

Selanjutnya, di RW 07 Sumur Wuni, diserahkan pula satu unit kursi roda dan sejumlah paket sembako untuk warga yang telah diidentifikasi sebagai penerima manfaat oleh kader dan tokoh masyarakat setempat. 

"Alhamdulillaah, bantuan ini merupakan bagian dari langkah nyata pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat sasaran," ujar Wakil Wali Kota.

Wakil Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada para Ketua RW, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), kader, serta seluruh elemen masyarakat yang aktif menyampaikan aspirasi dan turut menjaga kesinambungan program-program sosial pemerintah. 

"Sinergi ini sangat penting. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan partisipasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat agar penyaluran bantuan tepat guna dan tepat sasaran," tambahnya.

Sejumlah penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah kota. Pemerintah Kota Cirebon menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala di berbagai wilayah. 

Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Cirebon untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Insya Allah, program seperti ini akan terus kami perkuat dan evaluasi secara berkala. Pemerintah Kota hadir untuk semua, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Wakil Wali Kota.

Read More