FGD Peningkatan Tata Kelola PTKIN se-Jawa Tengah, Ponorogo & Cirebon: Sinergi Menuju Daya Saing Global

SARANGAN - Dalam rangka memperkuat tata kelola dan meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), sejumlah pimpinan dan pengelola PTKIN dari wilayah Jawa Tengah, Ponorogo, dan Cirebon berkumpul dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Sinergi dan Kolaborasi PTKIN Se-Jawa Tengah, Ponorogo dan Cirebon untuk Meningkatkan Daya Saing Global".

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari di Sarangan ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan ide, gagasan, serta praktik terbaik dalam tata kelola kelembagaan, manajemen akademik, layanan mahasiswa, hingga penguatan sistem digitalisasi dan inovasi pendidikan.

Pranata Muda Humas UIN Siber Cirebon, H.M.Arifin, M.PdI dalam keterangannya menjelaskan, FGD ini menjadi momentum penting untuk mempererat jejaring kelembagaan antarpihak, dengan semangat kolaborasi yang berlandaskan prinsip FASYA SEHATI (Smart, Empathy, Humanist, Active, Transparent, and Impressive).

"Tantangan global menuntut PTKIN untuk bertransformasi, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, serta integritas layanan publik. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Era sekarang adalah era kolaborasi. Dengan sinergi yang kuat, PTKIN dari berbagai daerah bisa membangun daya saing yang kokoh di tingkat nasional maupun global," ujarnya.

Dijelaskan, peserta FGD terdiri dari para Wakil Rektor, Dekan, Kepala Biro, dan jajaran strategis lainnya. Mereka terlibat aktif dalam berbagai sesi diskusi tematik yang membahas isu-isu strategis, seperti transformasi digital, akreditasi internasional, penguatan moderasi beragama, hingga reformasi birokrasi.

Kegiatan ini diakhiri dengan penyusunan rekomendasi bersama sebagai langkah konkret tindak lanjut untuk penguatan tata kelola di masing-masing PTKIN. (Nur)

Read More

"Tempat Belajar Rasa Rumah" : PKBM Selapandan Oase Pendidikan yang Nyaman dan Unggul

 

CIREBON, FC – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Selapandan terus menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan alternatif yang unggul dan representatif bagi warga masyarakat, terutama mereka yang putus sekolah, pindahan, maupun siswa baru yang ingin melanjutkan pendidikan melalui jalur Paket A, B, dan C.

Dengan fasilitas belajar yang memadai dan lingkungan yang nyaman, PKBM Selapandan menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. 

Tak heran jika setiap tahun, PKBM ini menjadi salah satu sekolah rujukan di wilayahnya, bahkan kerap kali menjadi rebutan bagi calon siswa yang ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan penuh kehangatan.

Ajeng Sokawati dan Agus Selamet, mewakili jajaran pengelola dan tenaga pendidik di PKBM Selapandan, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menyempurnakan sarana dan prasarana belajar agar para siswa semakin betah dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran.

“Kami ingin siswa merasa bahwa mereka berada di rumah kedua. Nyaman, hangat, dan penuh kasih,” ujar Ajeng.

Tak hanya dari sisi fasilitas, kekompakan para guru atau tutor di PKBM Selapandan juga menjadi kekuatan utama. Mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga mendampingi, membimbing, dan membangun kedekatan emosional dengan siswa, sehingga tercipta hubungan yang erat dan saling menghargai.

“Seluruh komponen pendidikan di PKBM Selapandan menjunjung tinggi prinsip rukun, guyub, seduluran. Kami semua di sini adalah saudara, saling mengasihi dan bekerja sama demi pendidikan yang lebih baik,” tambah Agus Selamet.

Keharmonisan inilah yang menjadikan PKBM Selapandan sebagai sekolah alternatif yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter, membangun kedisiplinan, dan menanamkan nilai-nilai kebersamaan.

Dengan semangat tersebut, PKBM Selapandan siap terus maju dan berkembang menjadi tempat belajar yang inklusif, ramah, dan bermartabat bagi semua kalangan masyarakat. (Nur)

Read More

Pemkab Cirebon Gandeng Kejari Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa

KABUPATEN CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.

Untuk ketiga kalinya, Pemkab Cirebon menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon.

Kegiatan yang bertujuan untuk mengawal penggunaan dana desa agar sesuai aturan ini dilaksanakan di Kecamatan Palimanan, Rabu (30/7/2025).

MoU ini bukanlah yang pertama. Dua gelombang sebelumnya sudah dilakukan di beberapa kecamatan lain. Namun, kali ini Pemkab Cirebon meluaskan jangkauan pendampingan hukum tersebut ke lima kecamatan sekaligus, yakni Palimanan, Plumbon, Jamblang, Depok, dan Dukupuntang.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Kejari atas komitmen mereka dalam membina pemerintahan desa.

“Hari ini kami dari Pemkab Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, melaksanakan MoU yang ketiga kalinya, yaitu dilaksanakan di lima kecamatan, Kecamatan Palimanan, Kecamatan Klangenan, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Gempol, dan Kecamatan Dukupuntang,” ujar Wakil Bupati yang akrab disapa Jigus itu.

“Pemerintah daerah mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri yang sudah bersinergi dengan kami dan pemerintahan desa,” ucapnya menambahkan.

Ia menekankan, sinergi dengan Kejaksaan menjadi salah satu cara untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

Tak hanya di tingkat kabupaten, tapi juga di pemerintahan desa yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan, menegaskan bahwa kegiatan MoU ini bukan sekadar seremonial, tapi bagian dari strategi jangka panjang untuk membenahi pengelolaan anggaran desa agar lebih transparan dan akuntabel.

“Kita melaksanakan terus kegiatan MoU ini yang Insya Allah setiap minggu kita akan laksanakan di lima kecamatan, dan di akhirnya kita bisa menyelesaikan seluruh kegiatan ini di 40 kecamatan se-Kabupaten Cirebon,” ungkap Yudhi.

Ia berharap agar seluruh perangkat desa mampu menjalankan tugas pengelolaan dana desa dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Harapan dan tujuan yang sama bahwa seluruh penggunaan kegiatan anggaran di desa dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan juga memberikan kebaikan dan manfaat buat seluruh masyarakat di Kabupaten Cirebon,” tuturnya. (din)

Read More

Bupati Imron Minta Para Camat Tingkatkan Pelayanan dan Komunikasi Publik

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, meminta para camat di wilayahnya untuk memperkuat pelayanan publik dengan meningkatkan kemampuan komunikasi, pemahaman teknologi, serta peran pembinaan terhadap pemerintahan desa.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Camat se-Kabupaten Cirebon di ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (30/7/2025).

Menurut Imron, camat memiliki peran strategis, karena menjadi garda terdepan dalam menjembatani kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, khususnya dalam hal administrasi, teknologi, dan komunikasi publik.

“Camat harus dibekali ilmu, teknologi, dan cara berkomunikasi yang baik agar mampu membimbing pemerintahan desa dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Imron mengusulkan agar beberapa bentuk pelayanan dan perizinan sederhana bisa dilimpahkan ke tingkat kecamatan.

Ia mencontohkan perizinan usaha kecil seperti salon atau apotek, yang menurutnya selama ini masih terlalu rumit karena harus melalui dinas teknis di kabupaten.

“Kalau bisa, izin usaha kecil cukup di kecamatan saja, tapi retribusinya tetap masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi pelayanan mudah, PAD tetap jalan,” kata dia.

Ia juga menyinggung soal kualitas sumber daya manusia di tingkat desa yang beragam dan belum semuanya memiliki kemampuan administratif memadai.

Oleh sebab itu, peran camat sebagai pembina desa menjadi sangat penting, termasuk dalam mendampingi perangkat desa dalam mengelola dana dan program-program pembangunan.

Imron juga menambahkan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon untuk memperkuat pengawasan tata kelola keuangan desa, sehingga pengelolaan anggaran desa bisa lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman atau akrab disapa Jigus menambahkan, pembinaan terhadap desa harus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling kompleks.

“Pemerintahan desa itu paling bawah, paling kompleks. Maka perlu sinergi antara bupati, camat, dan perangkat desa,” kata Jigus.

Ia mengungkapkan, bahwa saat ini terdapat sekitar 60 desa di Kabupaten Cirebon yang telah berstatus sebagai desa wisata.

Namun di lapangan, menurutnya, belum ada satu pun yang mampu menjalankan program tersebut secara optimal.

“Desa wisata ini banyak yang hanya status. Ke depan perlu ada pendampingan, agar desa bisa menjalankan perannya sesuai potensi yang dimiliki,” ujarnya.

Jigus juga menyinggung pentingnya koordinasi berkala antarcamat dan perangkat kecamatan lainnya, mengingat beragamnya karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat di tiap wilayah.

“Camat harus mengenal karakter wilayah dan warganya. Ada yang petani, buruh, nelayan, dan lainnya. Maka pendekatan dan pembinaan pun harus menyesuaikan,” tambahnya.

“Kami sebagai pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan bisa diterima dan dijalankan dengan baik,” tegasnya. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Cirebon Tegaskan Komitmen Kolektif Tekan Stunting Menuju Generasi Sehat dan Berkualitas

 

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon kembali menegaskan komitmennya dalam menanggulangi permasalahan stunting secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Cirebon Tahun 2025 di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon , Kamis (31/7/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk menjadikan rapat ini sebagai momentum strategis, bukan sekadar forum administratif. 

“Saya berharap forum ini bukan sekadar pertemuan administratif, tetapi merupakan momentum penting untuk memperkuat langkah dan sinergi dalam mewujudkan masa depan generasi Kota Cirebon yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas,” tuturnya.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat bahwa prevalensi stunting di Kota Cirebon  17% pada 2022 menjadi 19,9% pada tahun 2023. Kemudian di tahun 2024, turun menjadi 14,9%. Wakil Wali Kota menyebut capaian ini sebagai hasil dari kerja keras berbagai pihak. “Penurunannya cukup signifikan. Ini adalah buah dari ikhtiar luar biasa dari semua pihak,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota mengingatkan bahwa tantangan masih panjang. Stunting bukan sekadar masalah tinggi badan, melainkan ancaman terhadap kualitas generasi bangsa. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan kognitif, produktivitas rendah, hingga penyakit kronis di masa dewasa. Oleh karenanya, isu ini harus ditangani secara holistik dan multisektoral. 

“Ini bukan hanya persoalan gizi, melainkan juga menyangkut ketahanan keluarga, pola pengasuhan, sanitasi, pelayanan dasar, dan tentu saja keberpihakan kebijakan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Ia percaya bahwa solusi untuk stunting hanya dapat dicapai bila semua elemen masyarakat saling bahu-membahu. 

“Di era sekarang, tidak ada satu lembaga pun yang mampu bekerja sendirian menghadapi kompleksitas persoalan sosial,” ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmen daerah, TPPS Kota Cirebon diminta untuk tidak hanya merancang program, tetapi juga memastikan implementasi yang menyentuh masyarakat secara nyata. 

Program seperti edukasi pranikah, penyuluhan gizi untuk ibu hamil, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita stunting, serta penguatan peran Posyandu, menjadi garda depan dalam menanggulangi stunting.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mendorong agar hasil rapat ini benar-benar terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Evaluasi atas intervensi tahun 2024 menjadi dasar penting dalam merancang strategi 2025 dan menyiapkan perencanaan 2026 secara lebih tajam. 

“Kita semua harus benar-benar memperkuat komitmen; komitmen yang tampak dalam kebijakan, dalam alokasi anggaran, dalam pengawasan, dan dalam kemampuan kita hadir langsung di tengah masyarakat yang rentan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa upaya penurunan stunting adalah bagian tak terpisahkan dari visi Kota Cirebon yang  Setara dan Berkelanjutan. Ia menyatakan komitmennya untuk terus mendorong isu ini menjadi arus utama dalam pembangunan daerah. 

“Tidak bosan saya terus sampaikan bahwa visi  Setara Berkelanjutan hanya akan bermakna apabila anak-anak yang lahir dan tumbuh di Kota Cirebon benar-benar merasakan keberpihakan dan kehadiran pemerintah,” harapnya.

Dengan semangat kolaborasi dan kerja nyata, Pemerintah Kota Cirebon optimis bahwa cita-cita menciptakan generasi emas yang sehat secara fisik, cerdas secara intelektual, dan kuat secara emosional bukan sekadar impian, melainkan sebuah tujuan yang akan terwujud dengan langkah-langkah kolektif yang berkesinambungan. (din)

Read More