Pemkot Cirebon Roadshow Wawasan Kebangsaan, Tumbuhkan Nasionalisme di Kalangan Pelajar

CIREBON  – Pemerintah Kota Cirebon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon kembali menggelar Roadshow Wawasan Kebangsaan, sebuah program strategis untuk memperkuat nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda, Rabu (15/10/2025). 

Kegiatan yang berlangsung di SMPN 11 Kota Cirebon ini menjadi momentum penting untuk menanamkan kesadaran kebangsaan sejak dini, seiring dengan tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis.

Acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Cirebon,  Effendi Edo, Bunda Forum Anak Daerah Kota Cirebon, Noviyanti Edo, dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Wali Kota  dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun karakter dan jati diri bangsa di tengah derasnya arus informasi dan budaya asing.

“Kita hidup di era serba cepat. Informasi datang begitu cepat, budaya luar mudah masuk. Maka, yang kita butuhkan bukan hanya kecerdasan, tapi juga karakter kuat dan rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa wawasan kebangsaan bukan hanya soal hafalan simbol-simbol negara, tetapi cara pandang terhadap diri sendiri sebagai bagian dari bangsa, serta kemampuan menjaga perbedaan sebagai kekuatan, bukan sumber konflik.

Lebih jauh, Wali Kota mengangkat sejarah Kota Cirebon yang dikenal sebagai simpul budaya dan persaudaraan lintas daerah di pesisir utara Jawa.

“Cirebon punya sejarah panjang tentang toleransi, keterbukaan, dan gotong royong. Menjaga nilai-nilai kebangsaan berarti juga menjaga karakter asli Cirebon,” tambahnya.

Sebagai bentuk interaksi langsung, Wali Kota juga meminta beberapa siswa tampil ke depan untuk menyampaikan ulang materi yang sudah disampaikan oleh narasumber dari Kesbangpol. Ia juga melempar beberapa pertanyaan seputar nilai-nilai kebangsaan kepada peserta, sebagai cara mendorong siswa berpikir kritis dan aktif menyerap nilai-nilai yang disampaikan.

Wali Kota  mengajak seluruh elemen pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama mengambil peran dalam membentuk karakter kebangsaan anak-anak Kota Cirebon.

“Bangsa yang kuat tumbuh dari anak-anak yang bangga pada jati dirinya, saling menghargai dalam perbedaan, dan mampu bekerja sama. Mari kita jadikan semangat kebangsaan bukan hanya wacana, tapi praktik keseharian dalam hidup kita,” ajaknya.

Dalam roadshow ini, Kesbangpol menghadirkan narasumber dari berbagai instansi strategis, termasuk unsur TNI, Polri, ASN, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KAB) dan lainnya. Materi disampaikan secara interaktif agar mudah diterima oleh siswa dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. 

Program Roadshow Wawasan Kebangsaan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Cirebon untuk membangun generasi penerus yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter kuat dan memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon, Buntoro Tirto, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk membentuk perilaku dan sikap generasi muda yang memiliki kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan.

“Tujuan utama kami adalah memperkuat pemahaman dan perilaku siswa agar memiliki semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Ini bukan hanya program sekali datang, tetapi akan terus kami kembangkan, di tahun 2025 rencananya ada 11 sekolah lain yang akan digelar roadshow ini,” terang Buntoro. (din)

Read More

Menuju Layanan 24 Jam, Komisi III Tinjau Kesiapan Puskesmas Gunungsari

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon meninjau langsung kesiapan Puskesmas Gunungsari sebagai puskesmas dengan pelayanan 24 jam, Rabu (15/10/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), agar pelayanan kesehatan di puskesmas dapat berjalan optimal.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Yusuf MPd menilai, persiapan menuju operasional puskesmas 24 jam sudah berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari progres pembangunan infrastruktur Puskesmas Gunungsari di Jalan Tentara Pelajar. Sejauh ini, progress pembangunan infrastruktur sudah mencapai lebih dari 50 persen.

“Pelayanan puskesmas 24 jam di Kota Cirebon ditunjuk percontohannya di Puskesmas Gunungsari. Hari ini kami meninjau progresnya, dan hasilnya cukup baik. Pembangunan infrastruktur juga sedang berjalan,” ujarnya.

Yusuf menambahkan, keberadaan puskesmas 24 jam ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan, terutama pada kasus gawat darurat serta pelayanan rawat jalan dasar.

Kendati demikian, ia menegaskan, kesiapan tenaga medis juga harus menjadi perhatian utama. Pemenuhan tenaga medis dan tenaga penunjang harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pelayanan puskesmas 24 jam.

“Selain infrastruktur, SDM menjadi faktor penting. Harus ada komunikasi antar pemangku kebijakan untuk memastikan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung terpenuhi. BKPSDM harus segera mengkaji terkait kebutuhan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Gunungsari dr Hj Wasilah Dinijati MH, menjelaskan bahwa proses pembangunan gedung untuk pelayanan 24 jam saat ini telah memasuki tahap pemasangan instalasi dan finishing, dan ditargetkan rampung di akhir tahun 2025.

Ia mengatakan, nantinya Puskesmas Gunungsari akan menyediakan berbagai layanan, mulai dari pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar), hingga pelayanan gawat darurat dan rawat inap dasar.

Namun, Wasilah juga mengakui masih ada tantangan dalam hal ketersediaan SDM. Saat ini pihaknya baru memiliki 37 tenaga kesehatan inti dari kebutuhan 55 orang, serta 11 tenaga non-kesehatan dari kebutuhan 20 orang.

“Dengan adanya pelayanan puskesmas 24 jam, kami berharap dapat melayani masyarakat, terutama warga Kelurahan Pekiringan dan sekitarnya, dengan lebih baik,” ujarnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Sarifudin SH, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Cirebon R Endah Arisyanasakanti SH, serta anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon. Yaitu, M Fahmi Mirza Ibrahim SE, Leni Rosliani SIP, Indra Kusumah Setiawan AMd, dr Tresnawaty SpB, dan Umar Stanis Klau. (dun).

Read More

Rencana Normalisasi Sungai Sukalila, Ketua DPRD Tinjau Pengambilan Sampel Sedimentasi

CIREBON — Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE turut meninjau langsung proses pengambilan sampel sedimentasi di sepanjang Sungai Sukalila, Rabu (15/10/2025).

Upaya tersebut sebgai tindak lanjut dari rapat koordinasi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWS Cimancis) terkait rencana normalisasi sungai yang akan dimulai awal tahun depan.

Tim teknis dari BBWS Cimancis mengambil sampel sedimen di tiga titik berbeda, meliputi segmen sungai arah Pelabuhan (Jalan Nelayan), area tengah sungai (Jalan Kalibaru Utara), dan titik dekat Tempat Pembuangan Sementara (Jalan KS Tubun).

Proses pengambilan dilakukan menggunakan dua alat, yaitu sediment grabber untuk sedimen dasar, dan USDH59 untuk sedimen layang.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio menjelaskan, hasil dari uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan, terutama terkait pengelolaan material sedimen.

“Hari ini kami memastikan proses berjalan sesuai jadwal. Pengambilan sampel dilakukan untuk mengetahui apakah lumpur yang ada di Sungai Sukalila bisa dimanfaatkan untuk hal bermanfaat atau termasuk limbah B3,” ujarnya.

Andrie menambahkan, pengujian laboratorium juga penting agar proses normalisasi dapat dilakukan sesuai kaidah lingkungan. Ia menegaskan, DPRD bersama Pemerintah Kota Cirebon dan BBWS Cimancis berkomitmen menata kawasan Sungai Sukalila secara menyeluruh, baik dari sisi lingkungan maupun sosial.

“Insya Allah proses relokasi dan pengerukan sedimentasi bisa terlaksana dengan baik, sehingga dengan penataan ini diharapkan dapat menciptakan kawasan yang tertib, bersih, dan bebas banjir, sekaligus menjadi ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Cirebon,” katanya.

Sementara itu, Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Pertama BBWS Cimancis, Dimas Harya, menyampaikan bahwa seluruh sampel sedimen yang diambil akan diuji di laboratorium untuk mengetahui kandungan air, sedimen layang, dan sedimen dasar.

Dari hasil pengujian tersebut, akan diketahui kualitas sedimen serta kelayakannya untuk dibuang atau dimanfaatkan.

“Kami akan koordinasi dengan pimpinan untuk pengujian di laboratorium. Hasilnya diperkirakan keluar dalam satu hingga dua minggu ke depan,” jelasnya. (din)

Read More

Komisi III DPRD Terima Aspirasi PKL Terkait Rencana Penertiban di Jalan Kesambi

CIREBON – DPRD Kota Cirebon menerima aspirasi dari Ikatan Pedagang Kaki Lima (IPKL) terkait rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Kesambi, Kota Cirebon, Rabu (15/10/2025).

Penyampaian aspirasi para pedagang kaki lima itu dilaksanakan melalui audiensi bersama Komisi II dan Komisi III di ruang Griya Sawala gedung DPRD.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Sarifudin SH menyampaikan, melalui aspirasi ini ia berencana akan menindaklanjuti aspirasi para pedagang dengan memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) resmi bersama pihak terkait.

“Sebetulnya ini sudah ketiga kalinya kami menerima perwakilan pedagang. Saya sudah meminta kepada sekretariat agar dilakukan RDP resmi yang dihadiri unsur pimpinan, supaya ada keputusan kelembagaan yang jelas,” ujar Sarifudin.

Ia menjelaskan, meski lokasi tempat berjualan berada di ruas jalan provinsi, para pedagang yang beraktivitas di sana merupakan warga Kota Cirebon. Karena itu, DPRD merasa tetap memiliki tanggung jawab untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi mereka.

“Walaupun katanya mereka berada di jalan provinsi, tapi yang berusaha itu warga Kota Cirebon. Jadi kita tidak bisa menutup mata,” tegasnya.

Sarifudin menambahkan, para PKL berharap agar penertiban tidak dilakukan secara sepihak tanpa adanya solusi dan komunikasi terlebih dahulu.

“Mereka meminta supaya jangan langsung dilakukan tindakan sebelum ada solusi. Selagi saya tidak ada kegiatan dinas, insya Allah saya akan hadir dan turut memperjuangkan keinginan mereka,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua IPKL (Ikatan Pedagang Kaki Lima), Akbar M menyampaikan, kedatangan mereka ke DPRD bertujuan meminta perlindungan dan dukungan agar penertiban PKL di Jalan Kesambi tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa solusi.

“Tujuan kami ke DPRD untuk mencari solusi terbaik. Kami tidak anti pembongkaran, tapi kami ingin ada komunikasi dan solusi yang baik. Karena di situ tempat kami mencari nafkah,” ujar Akbar.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 125 pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Kesambi, baik siang maupun malam hari, dengan mayoritas bergerak di sektor makanan dan minuman.

IPKL juga menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada DPRD, antara lain menolak pembongkaran sebelum adanya solusi, meminta dialog terbuka dengan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, serta mendorong DPRD memfasilitasi RDP antara PKL dan pihak terkait.

Selain itu, PKL juga meminta agar pembongkaran dilakukan secara adil dan merata tanpa tebang pilih, serta agar Pemerintah Kota Cirebon hadir dan bertanggung jawab dalam proses penertiban. Para pedagang juga berharap agar tuntutan mereka dapat menjadi rekomendasi resmi dari DPRD Kota Cirebon.

“Kami berharap DPRD dapat menjadi mitra kami untuk mencari jalan terbaik agar penertiban bisa berjalan dengan manusiawi dan tetap memperhatikan mata pencaharian warga kecil,” tambah Akbar.

Hadir pula dalam rapat audiensi Sekretaris Komisi II Subagja, Anggota Komisi II Abdul Wahid Wadinih SSos dan Anggota Komisi III Umar Stanis Clau. (din)

Read More

Kemenag Gelar Penguatan Moderasi Beragama bagi Majelis Taklim, Masjid, dan Tokoh Agama di Cirebon

CIREBON– Dalam upaya memperkuat semangat keberagaman dan toleransi di tengah masyarakat, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM (BMBPSDM) Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama bagi Majelis Taklim, Masjid, dan Tokoh Agama yang berlangsung pada Selasa, 14 Oktober 2025, di Hotel Aston Cirebon.

Acara ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari berbagai unsur tokoh dan masyarakat Kota dan Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari misi nasional dalam membumikan nilai-nilai moderasi beragama di tengah kehidupan sosial masyarakat.

Dalam laporannya, Sekretaris BMBPSDM, Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag., menyampaikan bahwa moderasi beragama adalah sebuah ekosistem sosial berbasis pentahelix, yang melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Ia menegaskan bahwa tema kegiatan ini sangat relevan dengan tantangan sosial keagamaan saat ini.

“Moderasi beragama bukan sekadar wacana, tetapi gerakan sosial yang harus ditopang oleh semua elemen masyarakat,” ujar Prof. Ahmad.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Hj. Riana Anom Sari, SE, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada para tokoh nasional yang hadir, termasuk Kepala Badan Moderasi Beragama RI, Prof. Dr. M. Ali Ramdhani, S.TP., M.T., serta para narasumber seperti Buya K.H. Husein Muhammad dan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.

Acara secara resmi dibuka oleh Prof. Dr. M. Ali Ramdhani, yang dalam pengarahannya menekankan pentingnya menjadikan moderasi beragama sebagai budaya bersama.

“Moderasi beragama harus menjadi bagian dari cara kita beragama secara sehat, damai, dan inklusif di tengah masyarakat yang majemuk,” ujar Prof. Ramdhani.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyematan simbolis Relawan Moderasi Beragama kepada sejumlah tokoh masyarakat Kota dan Kabupaten Cirebon sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal kerukunan umat beragama.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penguatan wawasan, tetapi juga langkah konkret Kementerian Agama dalam menghadirkan tokoh-tokoh agama sebagai garda depan dalam menciptakan ruang-ruang dialog yang sejuk dan produktif. (din)

Read More