Pj Wali Kota Cirebon Imbau Waspada Peredaran Minyak Goreng Palsu

CIREBION, FC – Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, bersama jajaran pemerintah kota mengimbau masyarakat, khususnya para pedagang, untuk mewaspadai potensi peredaran minyak goreng yang diduga palsu. 

Untuk memastikan keamanan pasokan minyak goreng di pasaran, pihaknya telah melakukan serangkaian langkah, termasuk sosialisasi, edukasi, dan pengecekan langsung ke distributor besar, agen, pedagang, serta pengecer.

Kabar mengenai dugaan minyak goreng subsidi palsu sempat mencuat beberapa waktu lalu. Namun, Agus memastikan bahwa minyak goreng tersebut saat ini tidak beredar di pasaran.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya. Saat ini, sudah tidak ada lagi yang namanya minyak goreng subsidi yang diduga palsu tersebut,” ujar Agus pada Selasa (7/1/2025).

Setelah melakukan monitoring secara menyeluruh, Agus menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada celah untuk penyalahgunaan terkait peredaran minyak goreng palsu. Sosialisasi intensif dilakukan hingga ke tingkat distributor dan pengecer.

“Rasanya memang tidak ada potensi untuk penyalahgunaan ini. Kami terus melakukan sosialisasi kepada distributor, pengecer, hingga pedagang di pasar agar mereka tidak terlibat dalam sistem distribusi barang ilegal,” jelasnya.

Agus juga menekankan pentingnya kewaspadaan pedagang dalam membedakan minyak goreng asli dan ilegal. Menurutnya, ciri-ciri minyak goreng asli dapat dikenali dari kemasan dan karakteristik fisiknya.

“Pedagang harus bisa membedakan antara kemasan yang asli dengan yang palsu. Harapan kami, tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk meraup keuntungan dengan cara yang tidak benar,” tegasnya.

Pj Wali Kota Cirebon berharap langkah edukasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dapat menjadi upaya efektif dalam mencegah beredarnya minyak goreng palsu. Ia juga meminta masyarakat untuk turut serta melaporkan jika menemukan potensi pelanggaran terkait.

“Mudah-mudahan informasi ini menjadi bagian dari sistem pengawasan yang baik, mulai dari distributor hingga pengecer. Jika ditemukan potensi pelanggaran, segera laporkan, karena ini menyangkut ketahanan dan keselamatan pangan masyarakat,” pungkasnya. (Ara)

Read More

Pemkab Cirebon Prioritaskan Pembangunan Tematik Untuk Perempuan Dan Anak

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik “Perempuan dan Anak Kabupaten Cirebon”, Selasa (7/1/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon ini digelar di Hotel Apita Cirebon.

Wahyu menegaskan, pemerintah daerah kini mulai mengubah pendekatan perencanaan pembangunan menjadi lebih tematik pada tahun ini.

Fokus tersebut mencakup isu-isu khusus, seperti perempuan, anak, disabilitas, dan lanjut usia (lansia).

“Selama ini, pembangunan infrastruktur sudah sering menjadi perhatian utama. Namun, ada kekhawatiran bahwa isu-isu lain, seperti perempuan dan anak, kurang mendapatkan perhatian yang maksimal,” ujar Wahyu.

“Oleh karena itu, kami ingin memastikan prioritas ini bisa terlayani dengan optimal pada tahun ini,” sambungnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan, terutama dalam mempermudah akses ekonomi bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga.

“Banyak perempuan di Kabupaten Cirebon yang menjadi kepala keluarga. Maka, akses ekonomi harus dipermudah untuk mendukung keberdayaan mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi SSi MSc MT, menyampaikan bahwa dari evaluasi menunjukkan dominasi perempuan dan anak sebagai peserta dalam berbagai forum Musrenbang di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

“Hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok peserta terbanyak dalam setiap musrenbang,” jelas Dangi.

“Oleh karena itu, program pembangunan tahun ini kami prioritaskan untuk mereka, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” lanjutnya.

Acara ini menjadi langkah awal bagi Kabupaten Cirebon untuk memperkuat layanan dan perhatian terhadap kelompok rentan, dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. (Nur)

Read More

Potensi Rugikan Pendapatan Daerah, Komisi I DPRD: Tindak Tegas Ratusan Reklame Liar

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindak reklame liar yang menjamur di sepanjang jalan Kota Cirebon.

Ratusan reklame tersebut berpotensi merugikan pendapatan daerah, sebab sejauh ini belum diketahui pemiliknya, sehingga kewajiban membayar pajak ke kas daerah masih dipertanyakan.

Masalah reklame tak bertuan itu mencuat saat rapat kerja Komisi I DPRD Kota Cirebon bersama Satpol PP Kota Cirebon di Griya Sawala gedung DPRD, Selasa (7/1/2024).

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya SFill MSi menegaskan, DPRD merekomendasikan kepada Satpol PP Kota Cirebon untuk investigasi dan menindak tegas terkait masalah ratusan menjamur di Kota Cirebon ini.

Menurutnya, jika ratusan reklame berukuran kurang dari dua meter ini belum kunjung diketahui siapa pemilknya maka segera ditertibkan. Akan tetapi, bila pemilik reklame sudah bisa dihubungi, maka Satpol PP harus dikejar kewajiban membayar pajaknya.

“Harus segera ditertibkan. Kalau memang tidak punya, langsung potong aja. Kalau memang sudah diketahui pemiliknya, segera kejar, agar bisa menjadi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Imam.

Komisi I DPRD juga berharap kepada Satpol PP Kota Cirebon untuk terus berdampingan dengan BPKPD untuk membantu menindak para wajib pajak yang masih menunggak, utamanya yaitu dari sektor pajak dari restoran dan hiburan.

Imam menyebutkan, dari target PAD sebesar Rp16 miliar pada tahun 2024, Satpol PP hanya mampu merealisasikan sebesar 40 persen saja. Karena itu, Komisi I memandang Satpol PP perlu mengintensifkan target PAD.

“Ini harus tegas, karena proyeksi target pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2025 ini cukup tinggi,” tegas Imam.

Selain menyoroti masalah reklame dan target PAD, Komisi I DPRD pun meminta kepada Satpol PP untuk terus menggencarkan kegiatan penegakkan peraturan daerah pada tahun 2025. Khususnya menyangkut masalah keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat umum.

“Proyeksi program prioritas Satpol PP tahun 2025 nanti yaitu, menggencarkan kegiatan penindakan perda, penindakan penyakit masyarakat, razia minuman beralkohol, dan pendampingan dengan BPKPD,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Cirebon, Edi Siswoyo mengungkapkan temuan ratusan reklame mini billboard yang diduga tak berizin. Reklame jenis ini memiliki tinggi di bawah dua meter dan menggunakan penopang besi. Penemuan ini terjadi saat Satpol PP melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pada Pilkada 2024 lalu.

“Saat menyisir APK, kami menemukan bahwa beberapa di antaranya menggunakan mini billboard. Setelah ditelusuri, ternyata tidak hanya APK, tetapi juga banyak iklan swasta yang menggunakan jenis reklame serupa,” jelas Edi.

Lebih lanjut, Edi mengungkapkan, temuan ini mengejutkan karena reklame jenis mini billboard tersebut tidak terdata oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.

“Saat kami tanyakan ke BPKPD, mereka mengaku tidak mengetahui keberadaan reklame tersebut. Bahkan para pengusaha reklame juga mengklaim tidak tahu mengenai regulasi mini billboard ini,” tambahnya.

Penemuan reklame tak bertuan ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran dalam perizinan dan pembayaran pajak reklame. Satpol PP akan mengonfirmasi ke BPKPD terkait kejelasan ratusan reklame tersebut, termasuk penertiban lebih lanjut untuk memastikan regulasi reklame dijalankan dengan benar.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk BPKPD dan DPRD, untuk mengatasi persoalan ini. Tujuannya adalah menegakkan aturan dan memastikan pendapatan daerah dari sektor reklame tidak hilang,” tegas Edi.

Saat rapat berlangsung pun dihadiri anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon lainnya, yakni Ruri Tri Lesmana, Syaifurrohman SE MM, dan Cicih Sukaesih.  (din)

Read More

Perubahan PD Pembangunan ke Perseroda Masih Tertunda, Komisi II Prioritaskan Pembahasan

CIREBON – Proses perubahan badan hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon menjadi Perseroda masih tertunda. Sebab, masalah pencatatan dan inventarisasi aset belum terselesaikan.

Persoalan pencatatan aset berupa bidang tanah masih banyak belum terverifikasi, serta adanya klaim sepihak yang dilakukan pihak ketiga terhadap aset PD Pembangunan.

Melihat kondisi itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, perubahan status PD Pembangunan menjadi perseroda telah masuk dalam prioritas pembahasan di DPRD.

“Ini jadi skala prioritas, sebab sampai saat ini perubahan struktur kelembagaan PD Pembangunan masih belum rampung dari periodisasi kami,” katanya usai rapat di ruang serbaguna, Selasa (7/1/2025).

Handarujati juga mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah agar turut melibatkan DPRD dalam proses verifikasi dan peninjauan aset-aset yang masih dipermasalahkan.

Karena, hal itu turut mempengaruhi peningkatan kapasitas serta arah perusahaan daerah selanjutnya.

“Perubahan PD ke perseroda sangat penting karena meningkatkan kapasitas dan juga proyeksi perusahaan daerah ke depan,” ujarnya.

Selain itu, perlu adanya sebuah pertemuan khusus seperti FGD untuk menyamakan persepsi dan parameter terkait perubahan PD Pembangunan.

Karena, ia menilai, masih ada sejumlah kendala yang menjadi penghambat perubahan status PD Pembangunan menjadi perseroda. Salah satunya yakni pemerintah kota ternyata tidak memiliki data terkait lokasi-lokasi tanah yang menjadi bagian dari aset PD Pembangunan sejak proses pendirian.

“Kami berharap dengan turun meninjau lahan bersama nanti, ini jadi bahan perubahan kelembagaan bisa jadi pertimbangan. Namun, sayangya pemkot tidak memiliki petanya,” tuturnya.

Sementara itu, Dirut PD Pembangunan Dr Panji Amiarsa SH MH menyampaikan bahwa perubahan badan hukum yang tertunda kini masih dalam tahapan verifikasi lapangan dengan Inspektorat, BPKPD dengan Ketua percepatan Pj Sekda Kota Cirebon.

Ia juga berharap proses penguatan regulasi PD Pembangunan dapat segera terselesaikan, karena kegiatan bisnis harus tetap berjalan. Apalagi untuk tahun 2025, PD Pembangunan menargetkan pendapatan sebanyak Rp12 miliar.

“Karena proyeksi pendapatan sebanyak 12 miliar, maka pondasi yang ajeg dan berkepastian hukum amat dibutuhkan,” ujarnya.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPRD Ana Susanti SE MSi, Sekretaris Komisi II Subagja, serta anggota Komisi II Erry Yudistira Ramadhan SH, M Noupel SH MH, H Karso SIP, Een Rusmiyati SE,  Octavianto SE MM MMTr, dan Abdul Wahid Wadinih SSos. (din)

Read More

DPRD kota Cirebon Evaluasi Kinerja BPBD Selama Tahun 2024, Tekankan Pula Edukasi Tanggap Kenencanaan

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon mengevaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama tahun 2024. DPRD pun berharap kepada BPBD Kota Cirebon agar lebih intens memberikan edukasi tanggap kebencanaan kepada masyarakat hingga tingkat RW.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH menyampaikan, BPBD sebagai garda terdepan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan harus terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Komisi I pun menyampaikan keluhan masyarakat yang belum tahu cara melapor dan mengadu jika terjadi bencana.

“Petugas BPBD sebagai garda terdepan pemerintah daerah wajib hadir di tengah-tengah masyarakat terdampak bencana. DPRD juga ingin tahun ini, warga diedukasi tentang tanggap kedaruratan dan pencanggulangan bencana hingga tingkat RW,” ujarnya saat rapat kerja Komisi I bersama BPBD Kota Cirebon di Ruang Rapat Gedung DPRD, Senin (06/01/2024).

Selain itu, Komisi I DPRD mengharuskan agar petugas BPBD selalu responsif 24 jam menerima layanan kabar kegawatdaruratan dari masyarakat. Termasuk, menyosialisasikan call center 112 dan nomor WhatsApp 0811227117 hingga tingkat RW. Sebab, diketahui masih banyak warga yang belum tahu cara melapor ketika ada bencana.

Memasuki musim penghujan di awal tahun 2025, Agung juga menanyakan sejauh mana BPBD melakukan mitigasi dan pemetaan potensi bencana di masing-masing kelurahan di Kota Cirebon. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat pun teredukasi mengenai kemungkinan akan ada potensi bencana di lingkungan tempat tinggalnya.

“Koordinasi itu perlu dilakukan hingga tingkat RW, karena masyarakat butuh kesadaran bahaya kebencanaan, sehingga tahu bagaimana cara mitigasi dan pencegahan jika terjadi bencana,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon Andi Wibowo mengatakan, hasil rapat kerja bersama Komisi I DPRD di antaranya yaitu, mengharuskan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya tanggap bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat terhadap penanggulangan bencana.

Menurutnya, ke depan setiap RW harus memiliki SDM yang tangguh terhadap penanggulangan bencana. Dengan begitu, di setiap RW akan ada warga yang siap menjadi pioneer ketika menghadapi bencana

“Harapan kami masyarakat Kota Cirebon harus teredukasi dengan baik tentang penanggulangan kebencanaan. Ini masukan buat kami untuk melakukan tugas pokok di lapangan. Rencana tindak lanjut kami yaitu membuat pelatihan kepada masyarakat melalui program kelurahan tangguh bencana,” ujarnya.

Saat rapat berlangsung, dihadiri pula Wakil Ketua Komisi I Syefurrohman SE MM, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cirebon, Aldyan Fauzan Ramdlan Sumarna, Anggota Komisi I, Ruri Tri Lesmana, Cicih Sukaesih, dan Anita Tri Handayani. (Nur)

Read More

DPRD Kota Cirebon Pastikan Persyaratan Pelantikan Kepala Daerah Sudah Terpenuhi

CIREBON, FC– Pimpinan DPRD Kota Cirebon menggelar rapat koordinasi dengan KPU dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cirebon terkait persiapan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rapat koordinasi itu memastikan seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk pelantikan kepala daerah dapat terpenuhi.

Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistyo SE mengatakan, pertemuan tersebut sekaligus memastikan jadwal pelantikan kepala daerah yang kemungkinan terjadi perubahan yang seyogyanya pada 10 Februari diundur pada Maret 2025.

“Memang saat ini masih simpang siur, sebelumnya awal jadwal Februari kemudian menjadi awal Maret. Tapi yang terpenting, karena pengusulan pelantikan dari DPRD maka kami akan fokus pada itu,” katanya di Griya Sawala, Senin (6/1/2025).

Andrie juga pun kan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh berkas yang dibutuhkan sebagai syarat pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon definitif.

Kendati seluruh persyaratan telah terpenuhi, masih ada dua berkas lagi yang menunggu penetapan yakni dari MK terkait keputusan tidak adanya sengketa pemilu dan penetapan dari KPU RI.

Ia juga menjelaskan, jika kedua berkas terakhir terpenuhi, DPRD dapat langsung melakukan paripurna pengumuman hasil pilkada dan dilanjutkan mengusulkan pelantikan ke Kemendagri melalui Pemprov Jawa Barat.

“Alhamdulillah semua syarat terpenuhi, tinggal Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU RI saja. Syarat personal pasangan calon dan DPRD Pun sudah. Misalnya berkas pelantikan wali kota sebelumnya, termasuk adanya pelantikan wakil wali kota Cirebon menjadi wali kota hingga pelantikan Pj wali kota,” tuturnya.

Tak jauh berbeda, Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani SH juga menyampaikan isu perubahan jadwal pelantikan memang dipengaruhi dari Komisi II DPR RI yang menginginkan pelaksanaan pelantikan kepala daerah dilakukan secara serentak seperti pilkada.

Sehingga, menurutnya DPRD sebatas menunggu peraturan yang berlaku selanjutnya seperti apa. Karena, hingga saat ini yang berlaku ialah Perpres Nomor 80/2024.

“Intinya, kami DPRD akan bergerak cepat melengkapi semua berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah sudah ada semua, tinggal menunggu dua berkas dari MK dan KPU RI saja,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Cirebon Mardeko SP MSi mengatakan, pihaknya masih menunggu dari KPU RI untuk menggelar pleno penetapan paslon terpilih.

“Kami mengikuti jadwal dari MK dan KPU RI. Setelah ada pleno, SK akan langsung kami sampaikan ke DPRD untuk diproses lebih lanjut,” katanya.

Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/2024, e-ARPK dari MK harus diterbitkan paling lambat Senin (6/1/2025) dan segera dikirim ke KPU RI.

Setelah itu, KPU daerah yang tidak memiliki sengketa memiliki waktu lima hari untuk menggelar pleno penetapan paslon terpilih.

“Dari pleno penetapan, kami punya waktu tiga hari untuk menyampaikan hasilnya ke DPRD, DPRD memiliki waktu lima hari untuk mengajukan usulan pelantikan ke provinsi,” katanya. (Ara)

Read More

Pemkab Gerak Cepat Tangani Banjir Di Desa Kedawung

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menggelar rapat koordinasi terkait penanggulangan banjir di Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Senin (6/1/2025).

Rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Bupati Cirebon tersebut mengundang berbagai pihak terkait, seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, Telkom, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Gas Negara (PGN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar, Pemdes Kedawung, serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Wahyu mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan respons Pemkab Cirebon terkait laporan yang dilayangkan Pemdes Kedawung.

“Rapat hari ini dengan berbagai pemangku kepentingan menindaklanjuti berbagai laporan dari Pak Kuwu Kedawung,” kata Wahyu usai rapat.

“Pada prinsipnya, di Desa Kedawung itu ada beberapa potensi banjir kalau terjadi hujan. Mencari solusi bagaimana area yang dilaporkan itu tidak lagi terjadi genangan,” ujarnya menambahkan.

Ia berharap, kesepakatan dalam rapat koordinasi bisa segera terealisasikan. Dalam forum itu, telah disepakati beberapa langkah untuk menanggulangi banjir yang terjadi di Kedawung.

Langkah ini menjadi komitmen Pemkab Cirebon bersama berbagai lembaga untuk menanggulangi banjir.

“Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan, kita bisa lakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Misal, BBWS kerjakan apa yang harus dikerjakan, dan lainnya mengerjakan apa yang harus dikerjakan,” tukas Wahyu.

“Sudah ada beberapa kesimpulan, dan semoga kita kerjakan dalam beberapa waktu ke depan,” tuturnya.

Read More

Komisi III DPRD Kota Cirebon Dorong Disdik Tingkatkan Pelayanan Pendidikan di Tahun 2025

 

CIREBON, FC – Komisi III DPRD Kota Cirebon mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di tahun 2025. Hal ini diungkapkan dalam rapat kerja Komisi III bersama Disdik di ruang serbaguna DPRD, Senin (6/1/2025).

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, M Yusuf, MPd, menekankan pentingnya peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, mengingat masih adanya kasus anak putus sekolah meskipun jumlahnya tidak signifikan. Ia meminta Disdik untuk melakukan pendataan akurat sebagai bahan evaluasi.

“Kami mendorong agar pelayanan pendidikan lebih maksimal. Semua pihak harus sadar akan pentingnya pendidikan,” tegas Yusuf.

Selain itu, Komisi III juga menyoroti praktik sumbangan sekolah dengan nominal yang bervariasi yang dianggap memberatkan orang tua siswa. 

Yusuf meminta kebijakan ini dievaluasi dengan melibatkan sekolah, komite, dan orang tua siswa agar tidak menimbulkan keberatan di masyarakat.

Komisi III turut mengundang Dewan Pendidikan Kota Cirebon untuk berkolaborasi meningkatkan pelayanan pendidikan. 

Yusuf menekankan pentingnya kerja sama lintas pihak agar pendidikan menjadi lebih inklusif dan tidak membebani masyarakat.

“Tidak cukup hanya Disdik yang bergerak. Kami mengingatkan agar semua pihak terlibat dan tidak membuat orang tua siswa merasa keberatan karena kemampuan masyarakat berbeda-beda,” tambahnya.

Anggota Komisi III, Leni Rosliani, SIP, menyampaikan keprihatinannya terhadap sekolah yang masih kekurangan siswa, baik negeri maupun swasta. Sistem zonasi dinilai memberikan dampak besar terhadap pemerataan jumlah siswa.

“Kami menerima keluhan, seperti sekolah Taman Siswa yang perlu perbaikan fisik, namun terkendala dana akibat jumlah siswa yang minim,” jelasnya.

Kepala Disdik Kota Cirebon, Kadini, SSos, MAP, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait program-program pendidikan, seperti PPDB, kurikulum, infrastruktur, hingga program makan bergizi gratis. 

Meski demikian, Disdik berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dan melaksanakan rekomendasi Komisi III.

“Kami terus berupaya mendata dan memperbaiki sekolah yang membutuhkan rehabilitasi. Saat ini, sudah 2,7 persen sekolah yang diperbaiki,” ujar Kadini.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kota Cirebon, R Endah Arisyanasakanti SH, dan anggota lainnya, termasuk Indra Kusumah Setiawan AMd, M Fahmi Mirza Ibrahim SE, dr Tresnawaty SPb, Rinna Suryanti ST, Prisilia, dan Rizki Putri Mentari SH.

Komisi III DPRD Kota Cirebon berharap sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, komite, dan masyarakat dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Cirebon di tahun 2025. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Tindaklanjuti Keluhan Warga Desa Luwung Kencana

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bergerak cepat menanggapi aksi satir warga Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, yang menyoroti kondisi jalan rusak dengan menanam pohon pisang dan memasang tanda sindiran di tengah jalan.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, langsung turun ke lokasi bersama jajaran Forkopimda pada Sabtu (4/1/2025).

“Kami segera menindaklanjuti keluhan warga ini. Hari ini, kami bersama Kapolresta, Ketua DPRD, dan unsur Forkopimda lainnya meninjau langsung kondisi jalan. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap,” ujar Wahyu.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan perataan jalan dengan material sirtu (pasir dan batu) untuk menutup lubang dan mengatasi genangan air. Tahapan ini dijadwalkan dimulai pada Senin pekan depan.

“Ini supaya tidak ada lagi lubang-lubang yang tergenang air,” tukasnya.

Namun, perbaikan permanen berupa pengaspalan atau betonisasi membutuhkan waktu lebih lama, karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu.

Selanjutnya, tutur Wahyu, revitalisasi permanen akan dilaksanakan melalui mekanisme lelang proyek yang ditargetkan mulai pada Maret 2025.

“Kami menyadari perbaikan ini tidak bisa selesai secara instan, tetapi beberapa titik prioritas akan kami tangani tahun ini. Kami mohon dukungan dan kesabaran masyarakat,” tambahnya.

Ia menegaskan, Pemkab Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur, demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Wahyu mengajak warga untuk bersama-sama mendukung upaya ini, agar prosesnya berjalan lancar dan tepat sasaran.

Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar dan tetap menjaga kondusifitas selama proses perbaikan berlangsung.

“Mari kita sama-sama menjaga wilayah ini, dan mohon bersabar, karena ada beberapa tahapan prosedur yang harus dilakukan,” ungkap Wahyu.

Langkah cepat Pemkab Cirebon ini menjadi bukti nyata respons pemerintah daerah dalam menanggapi aspirasi masyarakat dan memperbaiki kondisi infrastruktur yang menjadi kebutuhan bersama. (din)

Read More

Tim ABDIMAS LP2M UIN Siber Cirebon Dorong Digitalisasi UMKM : Kolaborasi Gen Z dan Praktisi Usaha dalam Program Inkubator Bisnis

CIREBON, FC - Tim ABDIMAS LP2M UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang juga dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU), kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Cirebon melalui program inovatif bertajuk “Inkubator Bisnis Bersama Gen Z dan Praktisi Usaha UMKM.” 

Program ini terdiri dari tiga tahapan utama: sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), dan diseminasi, yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan mahasiswa, wirausaha muda, dan pelaku UMKM lokal. Minggu, (04/01/2025).

Tahapan Program: Sosialisasi, FGD, dan Diseminasi

Tahap sosialisasi diawali dengan kunjungan ke berbagai lokasi UMKM di wilayah Kota Cirebon untuk memperkenalkan program ini. Selanjutnya, tiga sesi FGD digelar dengan pendekatan berbeda:

1. FGD 1 melibatkan para pelaku UMKM untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam pengelolaan usaha mereka.

2. FGD 2 dilakukan bersama mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai mentor teknologi.

3. FGD 3 dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUMPP) Kota Cirebon.

Sebagai puncaknya, kegiatan diseminasi digelar pada Minggu (4/1/2025) di Balai Desa Karyamulya dan beberapa tempat UMKM, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, wirausaha muda, dan pelaku usaha lokal.

Program ini dirancang untuk menjawab tantangan era digitalisasi yang memerlukan strategi pemasaran inovatif bagi UMKM agar mampu bersaing di pasar global. Kolaborasi antara Generasi Z yang memiliki kepekaan tinggi terhadap teknologi digital dengan praktisi bisnis berpengalaman menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem bisnis yang praktis dan saling mendukung.

Mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berperan sebagai mentor teknologi, membantu pelaku UMKM mengatasi kendala teknis. Praktisi bisnis lokal, di sisi lain, memberikan wawasan berbasis pengalaman untuk membantu UMKM mencapai target mereka.

Kegiatan utama meliputi pelatihan digital marketing, termasuk penggunaan marketplace, iklan di media sosial (Meta Ads), serta strategi pemasaran lainnya. Pelatihan ini dipandu oleh para ahli, termasuk Alif Ringga Persada, S.Si., M.Pd., Diana Djuwita, M.M., dan Haulah Nakhwatunnisa, SE., M.Si., dari tim ABDIMAS LP2M UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Selain pelatihan, program ini juga menyediakan pendampingan selama tiga bulan. Mahasiswa akan mendampingi pelaku UMKM dalam implementasi strategi digital yang telah diajarkan, membantu mereka menghadapi tantangan nyata di lapangan.

Program ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah setempat. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan SDM lokal dan menekan tingkat pengangguran di Desa Karyamulya. 

Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan program ini, dengan keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan.

Inisiatif ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek peningkatan kualitas ekonomi lokal. Dengan memahami dan mengimplementasikan digitalisasi, pelaku UMKM di Karyamulya dapat memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan pengelolaan bisnis, dan mengatasi kendala utama seperti kurangnya akses teknologi dan minimnya pelatihan relevan.

Melalui program ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon membuktikan perannya sebagai agen perubahan. Pendekatan inovatif yang memadukan teknologi dengan kolaborasi lintas generasi diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan UMKM lokal dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. (Aisyah)

Read More

Resmi Dilepas, 610 Mahasiswa UIN Siber Cirebon Siap Menuju Generasi Emas di Dunia Kerja

CIREBON, FC – Dalam semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, resmi melepas 610 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Perbankan Islam (FEBI) untuk menjalani program magang selama enam bulan. 

Acara pelepasan yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh para peserta magang, Dekan FEBI, dan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Jum’at, (03/01/2025).

Mahasiswa dari empat jurusan, yaitu Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, Ekonomi Syariah, dan Pariwisata Syariah, akan mengikuti program ini mulai Januari hingga Juni 2025. Program magang ini bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa di dunia kerja, baik di sektor usaha maupun industri, sebagai bagian integral dari kurikulum FEBI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Dr. H. Didi Sukardi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Perbankan Islam, dalam sambutannya menyampaikan optimisme terhadap program ini. 

“Kami berharap program magang ini menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka peroleh di kampus. Selain itu, ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk mengembangkan soft skills dan hard skills yang relevan di dunia kerja, serta memperluas jaringan profesional,” ujarnya.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, turut memberikan motivasi kepada para mahasiswa peserta magang. “Ini adalah langkah nyata kami dalam mempersiapkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Magang ini akan menjadi pengalaman tak ternilai yang mempersiapkan kalian untuk menghadapi tantangan dunia kerja,” tegasnya.

Rektor juga berpesan agar para mahasiswa menjaga sikap profesional, berdisiplin, dan membawa nama baik almamater. “Ingat, keberhasilan kalian di tempat magang tidak hanya mencerminkan kualitas diri, tetapi juga membawa citra positif bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon,” tambahnya.

Program magang ini menempatkan mahasiswa di berbagai perusahaan dan lembaga sesuai dengan bidang studinya. Dengan pengalaman praktis ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berharap dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja dan memiliki daya saing global.

Para mahasiswa, dengan semangat tinggi, menyatakan kesiapan mereka untuk terjun langsung ke dunia kerja. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan dunia usaha dan industri, menciptakan sinergi yang saling menguntungkan.

Melalui program ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terus membuktikan komitmennya untuk memberikan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja, sesuai dengan visi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. (Nur)

Read More

UIN Siber Cirebon Resmikan Ruang Kelas Internasional, Wujudkan Pendidikan Berstandar Global

CIREBON, FC – Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUA) Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Nurjati Cirebon resmi membuka ruang kelas internasional di Gedung O Fakultas. Peresmian ini menjadi tonggak baru dalam upaya universitas untuk mencapai pendidikan berkualitas dan berstandar internasional. 

Acara yang digelar pada Jumat (03/01/2025) ini dihadiri oleh Rektor UIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, beserta jajaran wakil rektor, dekan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Rektor UIN Syekh Nurjati, Prof. Aan Jaelani, menekankan pentingnya langkah ini dalam mendukung visi internasionalisasi kampus. "Fakultas Ushuluddin dan Adab menjadi pionir dalam pelayanan akademik berbasis digital dan berstandar internasional di universitas ini," ujarnya. Ia juga mengajak fakultas lain untuk menjadikan ini sebagai inspirasi dalam pengembangan sarana akademik yang berorientasi global.

“Ini bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk masa depan UIN Syekh Nurjati di kancah global,” tambahnya.

Dekan FUA, Dr. H. Anwar Sanusi, M.Ag, menegaskan bahwa fasilitas ini adalah wujud nyata komitmen fakultas dalam mendukung program universitas. “Ruang kelas internasional ini adalah langkah besar bagi FUA untuk bersiap menghadapi tantangan global, baik dalam pengajaran maupun kolaborasi internasional,” kata Anwar.

Wakil Dekan FUA, Wakhid Nassruddin, Ph.D., menambahkan bahwa fasilitas ini dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung internasionalisasi program akademik. "Kami ingin ruang kelas ini menjadi jendela dunia, tempat mahasiswa dapat mengembangkan wawasan dan kompetensi mereka," ujarnya.

Ketua Tim Pengembangan Sarana dan Prasarana FUA, Hasyim, SE, M.Ak, menjelaskan bahwa peresmian ini adalah awal dari berbagai rencana pengembangan lainnya. “Dalam waktu dekat, fasilitas akan dilengkapi dengan teknologi terkini untuk mendukung pembelajaran berbasis digital,” jelasnya.

Dengan adanya ruang kelas internasional ini, Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Syekh Nurjati Cirebon menunjukkan dedikasinya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Langkah ini juga mencerminkan komitmen universitas dalam menghadapi tantangan globalisasi di dunia pendidikan.

Peresmian ini menjadi momentum penting bagi UIN Syekh Nurjati untuk mengukuhkan posisinya sebagai perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia yang berorientasi pada pendidikan global. (Nur)

Read More

Peringati Hari Amal Bakti, Pj Wali Kota Serukan Kerukunan Umat dan Jauhi Pinjol dan Judol

CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi menjadi inspektur upacara Hari Amal Bakti ke 79 di MAN 1 Kota Cirebon, Jumat (3/12/2025). Hadir juga Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr H Iing Daiman SIP MSi, jajaran Kementerian Agama Kota Cirebon dan unsur terkait.

Pada kesempatan tersebut, Pj Wali Kota menyampaikan pesan penting mengenai dua ancaman besar yang tengah berkembang di masyarakat, yaitu judi online dan pinjaman online ilegal. Pj Wali Kota menegaskan pentingnya kesadaran kolektif untuk menghindari kedua praktik tersebut.

“Saya ingin mengingatkan tentang ancaman serius yang sedang melanda masyarakat kita, yaitu judi online dan pinjaman online ilegal. Kedua praktik ini bukan hanya merugikan finansial, tetapi juga menghancurkan kehidupan sosial, moral, dan psikologis banyak orang,” ujar Pj Wali Kota.

Selain itu, Pj Wali Kota juga menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik pinjaman online ilegal. Pj Wali Kota mengimbau agar masyarakat tidak tergoda oleh tawaran pinjaman yang tampak mudah namun berisiko tinggi ini.

“Pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi dan cara penagihan yang tidak etis telah menjebak banyak orang dalam lingkaran utang yang sulit untuk dihindari,” tegasnya.

Pada momen upacara tersebut, Pj Wali Kota mengajak seluruh hadirin untuk turut serta dalam deklarasi bersama untuk melawan judi online dan pinjaman online ilegal. Deklarasi ini bertujuan untuk memperkuat komitmen masyarakat dalam menjaga diri, keluarga, dan komunitas dari ancaman kedua praktik tersebut.

“Kita harus bersama-sama melindungi diri dan keluarga kita. Mari bijak dalam mengelola keuangan dan memilih jalan yang halal serta penuh manfaat. Kita tidak bisa membiarkan judi online dan pinjaman ilegal merusak masa depan kita,” ajaknya.

Di kesempatan yang sama, Pj Wali Kota membacakan sambutan Menteri Agama RI, Prof Dr KH Nasaruddin Umar. Dalam amanatnya, Menteri Agama menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama sebagai fondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas, sesuai dengan tema besar Hari Amal Bakti tahun ini, “Umat Rukun Menuju Indonesia Emas.”

“Perayaan Hari Amal Bakti kali ini membawa pesan penting mengenai peran besar Kementerian Agama dalam memelihara nilai-nilai agama dan menjaga kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia. Kementerian Agama memiliki tugas mulia untuk memperjuangkan kepentingan agama dan pemeluk-pemeluknya,” ujarnya.

Dalam amanatnya, Menteri Agama juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan di semua jenjang pendidikan.

“Kemenag tidak hanya berperan dalam menjaga kebebasan beribadah, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan agama di seluruh tanah air. Setiap kalangan harus mendapatkan layanan pendidikan yang setara dan berkeadilan,” tambahnya.

Menteri Agama juga menyoroti tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim hingga krisis pangan yang melanda dunia. Menurutnya, agama memiliki peran penting dalam memberikan solusi atas masalah-masalah global tersebut.

“Kementerian Agama harus menjadi motor penggerak dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Pj Wali Kota juga menekankan pentingnya membangun masa depan yang lebih baik dengan mengedepankan kejujuran, moralitas, dan kesejahteraan bersama. “Kami yakin bahwa Kota Cirebon dapat menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera untuk generasi mendatang,” tutupnya. (Hazra)

Read More

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Teguhkan Komitmen untuk Indonesia Emas

CIREBON – Civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang juga dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU), menggelar upacara peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia di kampus utama pada Jumat pagi. 

Acara ini merupakan bagian dari pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 36 Tahun 2024, yang menjadi pedoman dalam memperingati momen bersejarah ini. Jum’at, (03/01/2025).

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., bertindak sebagai pembina upacara dan membacakan sambutan resmi Menteri Agama. Upacara ini dihadiri oleh pejabat struktural, pejabat fungsional, dosen, karyawan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama khususnya Satuan Kerja UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam sambutannya, Prof. Aan mengajak seluruh peserta untuk merefleksikan makna HAB yang menandai berdirinya Kementerian Agama pada 3 Januari 1946. "Hari Amal Bhakti adalah simbol pengabdian tulus dan dedikasi para pendahulu kita dalam membangun harmoni antarumat beragama," ucapnya.

Tema HAB tahun ini, "Umat Rukun Menuju Indonesia Emas," selaras dengan visi besar Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran. Tema tersebut menegaskan pentingnya kerukunan dan toleransi dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan harmonis.

Prof. Aan juga menekankan peran strategis Kementerian Agama dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan beragama dan kenegaraan. "Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler, tetapi negara yang menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," jelasnya.

Dalam sambutan Menteri Agama yang dibacakan oleh Rektor, ditegaskan pula bahwa pendidikan agama dan keagamaan menjadi pilar penting untuk mencetak generasi unggul. Program makan bergizi gratis di lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama menjadi salah satu langkah nyata mendukung kualitas generasi penerus.

Selain itu, isu lingkungan dan perubahan iklim juga menjadi perhatian utama. Kementerian Agama didorong untuk memperkuat kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, sejalan dengan Deklarasi Istiqlal 2024 yang mendukung toleransi dan pelestarian alam.

Sementara itu, Prof. Aan mengapresiasi berbagai penghargaan yang diraih Kementerian Agama selama 2024, seperti Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Pelayanan Publik Inklusif Terbaik. 

Dalam acara tersebut, Prof. Aan turut mengapresiasi penghargaan yang diraih Kementerian Agama pada 2024, seperti Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Pelayanan Publik Inklusif Terbaik. "Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen kita bersama dalam reformasi birokrasi dan pelayanan prima," ujarnya.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada tenaga PPPK yang baru dinyatakan lulus di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan rasa syukur atas diterbitkannya PMA Nomor 31 Tahun 2024 tentang Ortaker dan Statuta UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. “Ini adalah tonggak penting dalam perjalanan transformasi UIN Siber menuju masa depan yang lebih gemilang,” tegasnya.

Upacara ditutup dengan doa bersama, yang dipimpin oleh Dr. H. Faqiuddin Abdul Kodir, MA, salam doanya memohon keberkahan dan kesuksesan bagi Kementerian Agama, khususnya UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam menjalankan tugas mulianya. Semangat toleransi dan harmoni yang digaungkan dalam peringatan ini diharapkan mampu menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. (Nur)

Read More

Lepas 610 Mahasiswa FEBI, UIN Siber Cirebon Mantapkan Langkah Menuju Generasi Emas di Dunia Kerja

CIREBON, FC – Dalam semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, atau dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU), resmi melepas 610 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Perbankan Islam (FEBI) untuk menjalani program magang selama enam bulan. 

Acara pelepasan yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh para peserta magang, Dekan FEBI, dan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Jum’at, (03/01/2025).

Mahasiswa dari empat jurusan, yaitu Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, Ekonomi Syariah, dan Pariwisata Syariah, akan mengikuti program ini mulai Januari hingga Juni 2025. Program magang ini bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa di dunia kerja, baik di sektor usaha maupun industri, sebagai bagian integral dari kurikulum FEBI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Dr. H. Didi Sukardi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Perbankan Islam, dalam sambutannya menyampaikan optimisme terhadap program ini. 

“Kami berharap program magang ini menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka peroleh di kampus. Selain itu, ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk mengembangkan soft skills dan hard skills yang relevan di dunia kerja, serta memperluas jaringan profesional,” ujarnya.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, turut memberikan motivasi kepada para mahasiswa peserta magang. “Ini adalah langkah nyata kami dalam mempersiapkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Magang ini akan menjadi pengalaman tak ternilai yang mempersiapkan kalian untuk menghadapi tantangan dunia kerja,” tegasnya.

Rektor juga berpesan agar para mahasiswa menjaga sikap profesional, berdisiplin, dan membawa nama baik almamater. “Ingat, keberhasilan kalian di tempat magang tidak hanya mencerminkan kualitas diri, tetapi juga membawa citra positif bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon,” tambahnya.

Program magang ini menempatkan mahasiswa di berbagai perusahaan dan lembaga sesuai dengan bidang studinya. Dengan pengalaman praktis ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berharap dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja dan memiliki daya saing global.

Para mahasiswa, dengan semangat tinggi, menyatakan kesiapan mereka untuk terjun langsung ke dunia kerja. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan dunia usaha dan industri, menciptakan sinergi yang saling menguntungkan.

Melalui program ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terus membuktikan komitmennya untuk memberikan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja, sesuai dengan visi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. (Aida)

Read More

DPRD Kota Cirebon Tegas, PT Bhirawa Harus Penuhi Hak Pekerja

 

CIREBON, FC – DPRD Kota Cirebon menegaskan bahwa PT Bhirawa wajib memenuhi seluruh hak para pekerja, khususnya para sopir yang sebelumnya dimutasi ke luar kota tanpa mendapatkan upah.

Hal ini disampaikan dalam rapat audiensi yang digelar di Griya Sawala pada Jumat (3/1/2025). Rapat yang difasilitasi DPRD Kota Cirebon ini melibatkan Dinas Ketenagakerjaan, Dishub, PT Comfeed, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik SH, menyatakan bahwa PT Bhirawa harus segera menindaklanjuti tuntutan pekerja, termasuk memberikan kejelasan status mereka sebagai sopir angkutan perusahaan.

"Alhamdulillah, hari ini PT Bhirawa telah bersedia menerima kembali empat pekerja tanpa mutasi. Hak ketenagakerjaan mereka, termasuk jaminan sosial, juga harus dipenuhi. Jika tidak dipekerjakan, hak pesangon wajib diberikan," ungkap Fitrah usai rapat.

Sekretaris Komisi II DPRD, Subagja, menyebutkan bahwa konflik ini terjadi akibat kesalahpahaman terkait mekanisme tenaga kerja di PT Bhirawa. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

"Di tahun 2025 yang baru ini, tidak boleh lagi ada kasus penindasan tenaga kerja, terutama di Kota Cirebon," tegas Subagja.

Kepala personalia PT Bhirawa menjelaskan bahwa hubungan kerja dengan para sopir sebelumnya bersifat kemitraan dengan sistem bagi hasil. Namun, pihaknya berkomitmen memenuhi tuntutan pekerja agar kembali dipekerjakan dan mendapatkan hak-hak mereka.

"Ada empat pekerja yang bermasalah, tiga sudah mundur. Sisanya akan kami pekerjakan kembali sesuai permintaan, dengan jaminan yang telah disepakati," ujarnya.

Ketua Paguyuban Supir Angkutan Cirebon, Tryas, mengapresiasi kesepakatan yang dicapai dan berharap perusahaan memperbaiki mekanisme kerja agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

"Alhamdulillah, hasil pertemuan ini memberikan jawaban yang memuaskan," kata Tryas.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kota Cirebon, Kepala Dishub, Kepala Disnaker, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, serta kuasa hukum para pekerja.

DPRD Kota Cirebon berharap hasil rapat ini menjadi langkah awal untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan adil di Kota Cirebon. (Nur)

Read More

Komisi I DPRD Kota Cirebon Soroti Tata Kelola Retribusi Parkir dan Operasional BRT

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menyoroti pengelolaan retribusi parkir yang dinilai belum maksimal. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini perlu ditingkatkan, mengingat Kota Cirebon memiliki mobilitas kendaraan yang tinggi.

Hal ini disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi I DPRD dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon di Griya Sawala, Kamis (2/1/2025). 

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH, meminta Dishub untuk memanfaatkan potensi retribusi dari kantong-kantong parkir guna mencapai target PAD secara optimal.

“Pada tahun 2024, dari target Rp4,6 miliar, realisasi hanya Rp2,7 miliar. Bahkan, ini belum ada peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,6 miliar,” ungkap Agung.

Ia mendesak Dishub untuk memetakan potensi kantong parkir di zona parkir, non-zona parkir, dan kawasan parkir khusus. Komisi I DPRD meminta Dishub menyajikan data terbaru bulan depan terkait potensi parkir, jumlah juru parkir (jukir), serta database SDM Dishub yang bertugas di bidang penagihan retribusi.

Agung juga menyoroti minimnya sumber daya Dishub yang menyebabkan penarikan retribusi tidak maksimal. 

"Dishub perlu membenahi tata kelola penarikan retribusi, baik dari administrasi maupun pengelolaan juru parkir," tegasnya.

Sekretaris Komisi I, Aldyan Fauzan Sumarna, turut menyoroti operasional Bus Rapid Transport (BRT) di Kota Cirebon. Saat ini, hanya tiga dari sepuluh armada yang beroperasi. 

Aldyan menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan sosialisasi penggunaan transportasi publik agar masyarakat lebih tertarik menggunakan BRT.

Di sisi lain, Kepala Dishub Kota Cirebon, Andi Armawan MSi, menyatakan komitmennya untuk membenahi manajemen parkir. Ia mengakui pengawasan zona parkir belum maksimal karena jumlah juru parkir yang terlalu banyak. 

Kota Cirebon memiliki tiga kategori parkir, yaitu 50 titik parkir non-zona, 12 zona parkir, dan dua parkir zona khusus di kawasan Bima dan Alun-Alun Kejaksan.

“Ke depan, kami berencana menerapkan sistem parkir berlangganan untuk meningkatkan pendapatan parkir,” ujar Andi. Terkait operasional BRT, ia menjelaskan keterbatasan anggaran pemeliharaan menjadi alasan hanya tiga hingga empat armada yang beroperasi.

Turut hadir dalam rapat tersebut, anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Cicih Sukaesih, Ruri Tri Lesmana, dan Imam Yahya Sfil MSi. (din)

Read More

Tahun 2025, DPRD Kota Cirebon Perkuat Sinergitas Dengan Media

DPRD Kota Cirebon menggelar kegiatan silaturrahmi dengan para awak media 

CIREBON, FC - DPRD Kota Cirebon menggelar kegiatan silaturahmi dengan insan pers. Dalam kegiatan ini, DPRD Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan media sebagai mitra strategis. 

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua I Harry Saputra Gani, Wakil Ketua II Fitra Malik, Anggota Komisi III Sarifudin, dan R. Endah Arisyanasakanti. 

Sedang dari jajaran Sekretariat DPRD, hadir Sekretaris Dewan Siti Solecha (Bu Ela), Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Ateng Rojudin, serta Kasubag Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat Vera Harmiantis.

Wakil Ketua I Harry Saputra Gani menyampaikan salam dan apresiasi dari Ketua DPRD Kota Cirebon, Andire Sulistio, yang berhalangan hadir karena agenda dinas. 

Dalam sambutannya, Harry menegaskan pentingnya masukan, saran, dan kritik konstruktif dari rekan-rekan media untuk meningkatkan kinerja DPRD.

Sementara itu, Wakil Ketua II Fitra Malik menyampaikan bahwa DPRD Kota Cirebon, khususnya melalui Sekretariat DPRD, merupakan satuan kerja yang bermitra dengan media terbanyak di Kota Cirebon.

“Ada sekitar 59 media yang bermitra dengan kami. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara legislatif dan media sebagai salah satu pilar demokrasi,” ujar Fitra.

Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat, sehingga fungsi DPRD sebagai penyambung aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Sekretaris DPRD, Siti Solecha, juga mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran kerja sama dengan media sepanjang tahun anggaran ini. 

Menurutnya, pola komunikasi dan koordinasi yang dibangun telah berjalan dengan baik, terutama dalam penyampaian informasi melalui agenda-agenda besar seperti Rapat Paripurna.

“Kami berterima kasih atas dukungan rekan-rekan media yang telah membantu mempublikasikan kegiatan DPRD dengan baik,” tuturnya.

Menutup acara, Siti Solecha juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama ini. Silaturahmi yang berlangsung hangat tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan ramah tamah, menjelang pergantian tahun yang bertepatan dengan 1 Rajab 1446 H. (din)

Read More

Pelantikan Kuwu Antar Waktu, Pj Bupati Cirebon Tekankan Pembangunan Desa Makin Optimal

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menghadiri acara pengucapan sumpah dan pelantikan kuwu antar waktu secara serentak di Kabupaten Cirebon.

Acara yang berlangsung pada Selasa (31/12/2024) ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon di Hotel Apita Cirebon.

Dalam sambutannya, Wahyu Mijaya menjelaskan bahwa pelantikan ini mencakup tujuh desa di Kabupaten Cirebon.

“Ada enam desa, yang kuwu sebelumnya meninggal dunia, dan satu desa lainnya, karena kuwunya mengundurkan diri untuk mencalonkan diri di legislatif,” ujar Wahyu.

Proses pemilihan kuwu antar waktu telah dilaksanakan pada 1 Desember 2024. Wahyu menegaskan, bahwa pemilihan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pemilihannya melibatkan RT, RW, dan BPD di masing-masing desa. Alhamdulillah, prosesnya berjalan lancar, dan hari ini kita lakukan pelantikan,” katanya.

Wahyu menjelaskan, masa jabatan kuwu yang dilantik bervariasi, tergantung periode sisa masa jabatan sebelumnya.

“Ada yang menjabat hingga 28 Desember 2027, ada juga yang sampai akhir 2029,” tambahnya.

Wahyu memberikan pesan khusus kepada para kuwu terkait pengelolaan anggaran desa. Ia menekankan pentingnya alokasi anggaran yang diterima, baik dari desa sendiri, kabupaten, provinsi, maupun pusat, agar dikelola dengan sebaik-baiknya.

“Tidak hanya soal pengelolaan, tetapi juga bagaimana pembangunan yang dilakukan benar-benar optimal. Jangan sampai ada sesuatu yang dibangun, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik,” tukasnya.

Wahyu juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan sampah di tingkat desa. Ia mengingatkan bahwa penanganan sampah harus dilakukan secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya harap para kuwu dapat mengingatkan masyarakat untuk lebih peduli dalam mengelola lingkungan desa, terutama dalam hal sampah,” pesan Wahyu.

Pelantikan ini menjadi momen penting bagi para kuwu yang baru dilantik untuk melanjutkan program pembangunan desa dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. (din)

Read More

Himpunan Mahasiswa MPI dan PSGA UIN Siber Cirebon Gelar Seminar Edukasi Penanganan Pelecehan Verbal dan Non-Verbal

CIREBON, FC – Himpunan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syekh Nurjati Cirebon sukses mengadakan seminar bertajuk "Pendekatan Holistik dalam Memahami Pelecehan Verbal dan Non-Verbal". 

Acara yang berlangsung di Gedung Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanganan pelecehan verbal maupun non-verbal.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber inspiratif, yaitu Imelda Triadhari, Ketua Relawan PSGA, dan Fania Rahmawati, Pengurus Divisi Pelayanan, Pendidikan, dan Advokasi PSGA. Diskusi dipandu oleh Najwa Fauriah, anggota aktif Departemen Pusat Studi Gender Himpunan Mahasiswa MPI.

Dalam presentasinya, Imelda Triadhari menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani pelecehan. “Pelecehan verbal dan non-verbal bukan hanya sekadar tindakan fisik, tetapi memiliki dampak psikologis yang mendalam. 

Upaya pencegahan, pendampingan korban, dan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Pendidikan berbasis kesadaran gender menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil,” jelas Imelda.

Sementara itu, Fania Rahmawati menyoroti peran strategis lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan aman. “Institusi pendidikan harus berada di garis depan dalam upaya pencegahan pelecehan. Kebijakan anti-pelecehan, sosialisasi, serta layanan konseling harus diimplementasikan secara efektif,” ungkapnya.

Dr. Masriah, M.Ag., Kepala PSGA UIN Syekh Nurjati Cirebon, menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi ini. “Seminar ini merupakan langkah penting dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak serius pelecehan verbal dan non-verbal. 

PSGA berkomitmen terus mendorong upaya pencegahan dan memberikan pendampingan bagi korban. Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif,” tegasnya.

Acara yang berlangsung selama dua jam ini diikuti puluhan peserta dari berbagai kalangan, dengan antusiasme yang tinggi. Para peserta aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi dan memberikan tanggapan positif terhadap materi yang disampaikan. Setiap peserta juga menerima e-sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan mereka.

Seminar ini ditutup dengan ajakan dari para narasumber agar masyarakat terus menggalakkan edukasi dan berperan aktif dalam pencegahan pelecehan. 

PSGA UIN Syekh Nurjati Cirebon berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan gender. (Ara)

Read More