Pemkab Cirebon Lindungi Hak Hak Buruh dan Jaga Hubungan Industrial Yang Harmonis Antara Pekerja dan Pengusaha

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak buruh sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Cirebon Imron pada saat menghadiri kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024-2025 yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto.

Pertemuan yang juga dihadiri Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto, dengan para serikat pekerja serta perwakilan perusahaan di salah satu cafe di Kecamatan Sumber.

Imron mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kewajiban dan hak para buruh. Ia menekankan, bahwa para pekerja harus tetap menjaga kualitas kerja dan loyalitas terhadap perusahaan, sembari memastikan hak-haknya—seperti jaminan sosial—tetap terpenuhi.

“Kami menghimbau para buruh agar tetap menjaga kualitas kerja. Jika ada permasalahan, segera komunikasikan dengan pihak berwenang agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan,” kata Imron, Rabu (16/4/2025).

Imron juga menambahkan bahwa pemerintah daerah siap menjadi jembatan komunikasi antara pekerja dan perusahaan. Bila ditemukan indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam hubungan kerja, pemerintah siap turun tangan untuk melakukan mediasi.

“Begitu pula kepada para pengusaha, kami tekankan agar tidak mengabaikan hak-hak dasar buruh, seperti jaminan sosial dan keamanan kerja,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto menyampaikan, bahwa pihaknya terus aktif memfasilitasi dialog antara serikat pekerja, perusahaan, hingga kuasa hukum masing-masing pihak.

Hal ini dilakukan demi menjaga iklim investasi yang kondusif tanpa mengorbankan kepentingan pekerja lokal.

“Kami ingin menciptakan simbiosis mutualisme antara pengusaha dan buruh. Harmoni hubungan industrial ini sangat penting, karena di satu sisi kita ingin menarik investor, tapi di sisi lain, peluang kerja bagi masyarakat Cirebon harus tetap dijaga,” ujar Novi.

Dalam kesempatan tersebut, Novi juga menjelaskan bahwa isu outsourcing menjadi perhatian utama. Menurutnya, aturan ketenagakerjaan yang berlaku hanya membolehkan outsourcing untuk pekerjaan tertentu, seperti keamanan (security) dan layanan kebersihan (cleaning service).

Untuk pekerjaan inti, seperti operator dan produksi, perusahaan wajib mengikuti sistem kerja kontrak (PKWT) atau tetap (PKWTT) sesuai regulasi.

“Outsourcing hanya diperbolehkan untuk bidang tertentu. Kalau untuk operator atau tenaga inti, harus mengikuti ketentuan formal PKWT atau PKWTT. Kami juga mengawasi ketat praktik-praktik yang bisa merugikan pekerja,” imbuhnya.

Pemkab Cirebon juga telah memfasilitasi pertemuan antara serikat pekerja dan manajemen PT Yihong pada 11 April lalu.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati adanya pembahasan internal terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan tersebut.

Novi menambahkan, bahwa ke depan, pihaknya akan terus menjaga komunikasi terbuka dan aktif dengan seluruh elemen ketenagakerjaan, termasuk UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan dan aparat kepolisian, guna memastikan tidak ada provokasi dari pihak luar yang dapat memperkeruh suasana.

“Kami ingin semua pihak memahami, bahwa proses ini bertujuan menciptakan ketenangan bekerja dan keberlangsungan usaha,” kata Novi.

“Data tenaga kerja lokal juga akan menjadi dasar dalam merancang rekrutmen tenaga kerja baru, agar masyarakat sekitar perusahaan tetap mendapatkan prioritas,” tutupnya. (Ara)

Read More

UIN Siber Cirebon Siapkan Asesmen Lapangan APT Melalui Penguatan Website Unit Kerja

CIREBON, FC – Menjelang Asesmen Lapangan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menggelar kegiatan intensif bertajuk “Pengelolaan Website untuk Persiapan Asesmen Lapangan APT”, yang berlangsung selama dua hari penuh, Selasa dan Rabu, 15–16 April 2025, di Hotel Grand Tryas, Kota Cirebon.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan dari unit kerja di lingkungan universitas—mulai dari jurusan, UPT, fakultas, hingga lembaga—dengan membawa perangkat laptop serta berbagai data pendukung seperti profil unit, layanan, visi misi, struktur organisasi, profil lulusan, tridharma, artikel berita, FAQ, hingga testimoni alumni.

Dalam arahannya, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., menekankan pentingnya keterlibatan kolektif dan keseriusan seluruh sivitas akademika dalam menyukseskan agenda besar akreditasi ini.

“Ini bukan sekadar agenda institusi, tetapi kita anggap sebagai hajatan pribadi dan lembaga. Apapun kekurangan yang ada, harus kita cari solusinya bersama, karena hasil akreditasi ini akan menjadi bekal penting bagi kemajuan alumni dan institusi dalam delapan tahun ke depan,” ungkapnya penuh semangat.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si., yang menekankan bahwa Asesmen Lapangan (AL) mendatang, yang dijadwalkan pada bulan Mei 2025, akan berbasis digital sepenuhnya, tanpa kehadiran dokumen fisik.

“Karena asesor akan langsung menilai melalui website, maka semua kegiatan jurusan, UPT, dan fakultas harus terdokumentasi dengan baik di web, lengkap dengan bukti-bukti pendukungnya,” tegasnya. Ia pun berharap seluruh peserta fokus dan serius mengikuti rangkaian pelatihan yang berlangsung full day.

Sementara itu, Riyanto, M.Kom., selaku Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD), menjelaskan bahwa penguatan konten dan tampilan website bukan sekadar formalitas, melainkan kunci utama dalam mendukung asesmen digital yang akan dilakukan oleh tim asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

“Semua unit kerja dituntut untuk aktif menampilkan dokumentasi kegiatan, layanan, dan capaian tridharma di website masing-masing. Ini bukan hanya soal penampilan, tetapi juga soal transparansi, akuntabilitas, dan rekam jejak digital institusi kita,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menunjukkan komitmen kuat dalam menjawab tantangan akreditasi era digital. Pengelolaan website bukan lagi sekadar media informasi, tetapi menjadi representasi citra dan kualitas institusi yang akan dinilai secara langsung oleh asesor nasional. (din)

Read More

Perkuat Komitmen Pencegahan, YIFoS Gandeng 5 Universitas Ternama, Cegah Kekerasan Seksual di Kampus

JAKARTA, FC - Dalam upaya memperkuat komitmen pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi berbasis keimanan, Youth Interfaith Forum on Sexuality (YIFoS) menyelenggarakan lokakarya intensif selama dua hari, pada 15–16 April 2025, bertempat di Hotel 88 Grogol, Jakarta Barat.

Acara ini menggandeng lima perguruan tinggi lintas agama dan kepercayaan, yakni UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta, Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Syailendra, dan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Jakarta. 

Hadir dalam kegiatan ini para dosen, tenaga pendidik, serta mahasiswa yang secara aktif terlibat dalam sesi diskusi dan pelatihan.

Dr. Hj. Masriah, M.Ag, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang hadir sebagai duta institusi dalam komitmen penghapusan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. 

Kehadirannya menegaskan pentingnya sinergi antara akademisi, birokrasi kampus, dan gerakan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem pendidikan yang aman dan bermartabat.

"Kami dari PSGA UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sangat mendukung langkah strategis lintas iman ini. Isu kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Harus ada kolaborasi berbasis nilai keimanan, kemanusiaan, dan keadilan," ujar Dr. Masriah.

Lokakarya ini terdiri dari delapan sesi, dimulai dari pemahaman regulasi hingga simulasi dan penyusunan SOP. Sesi awal menekankan pada regulasi penting, yakni Permenag No. 73 Tahun 2022 dan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, sebagai dasar hukum perlindungan warga kampus dari kekerasan seksual.

“Berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, bentuk kekerasan seksual yang diatur lebih beragam dibanding dalam PMA No. 73 Tahun 2022,” jelas Vitria, salah satu narasumber.

Vitria juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif, membongkar selubung budaya yang kerap menyalahkan korban (victim blaming) dan pentingnya mengenali berbagai bentuk kekerasan, dari verbal hingga fisik.

Simulasi penanganan kasus menjadi highlight sesi ketiga dan keempat, di mana peserta menghadapi skenario kasus nyata dan diminta untuk merespons dengan prosedur yang tepat. 

"Diskusi terbuka memperkaya pemahaman peserta mengenai pendekatan sensitif terhadap korban, serta pentingnya menciptakan sistem pelaporan yang aman," ujarnya.

Hari kedua diisi dengan presentasi Standard Operating Procedure (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Setiap institusi merumuskan mekanisme pengaduan yang sesuai dengan konteks masing-masing kampus. Proses ini bertujuan menyusun sistem pengaduan yang adil, komprehensif, dan mudah diakses oleh seluruh warga kampus.

Lokakarya ini menegaskan kembali bahwa kampus seharusnya menjadi ruang aman, bukan tempat terjadinya kekerasan. Kolaborasi lintas iman dan institusi ini menunjukkan bahwa keberagaman justru dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

“Kami berharap hasil dari lokakarya ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi diterapkan nyata di kampus masing-masing,” tutup panitia pelaksana. (din)

Read More

Kota Cirebon Terima Bantuan 85 Ribu Benih Ikan, Dorong Ketahanan Pangan dan Ekowisata Perairan

CIREBON - Kota Cirebon kembali mendapatkan bantuan benih ikan dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. 

Sebanyak 85 ribu ekor benih ikan ditebar di perairan umum Sungai Kalijaga, tepatnya di wilayah Benda Kerep, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis dan disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Elmi Masruroh, serta sejumlah pejabat lainnya, Rabu (16/4/2025). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga ekosistem perairan dan mendorong ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas bantuan benih ikan ini. Terima kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Ini akan membantu menambah populasi dan keberagaman ikan di perairan umum kita," ujar Wakil Wali Kota.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kawasan perairan seperti Sungai Kalijaga berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata pemancingan. Menurutnya, selain sebagai sumber pangan, keberadaan ikan juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi warga melalui sektor pariwisata berbasis lingkungan.

"Tentunya saja akan memperkuat ketahanan pangan masyarakat," tutur Wakil Wali Kota.

Sementara itu, Kepala DKP3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menyampaikan bahwa bantuan benih ikan ini rutin diterima oleh Kota Cirebon setiap tahunnya. 

"Tahun ini jenis yang kita terima adalah ikan patin sebanyak 70 ribu ekor dan ikan nilem sebanyak 15 ribu ekor. Penebaran kita fokuskan di wilayah Benda karena setelah dilakukan survei, banyak kolam dan perairan yang potensial untuk dikembangkan," jelasnya.

Elmi juga menyebutkan bahwa pihaknya telah memiliki rencana jangka panjang dalam pengelolaan bantuan benih ini. Salah satunya adalah dengan membentuk kelompok pembudidaya ikan di wilayah tersebut agar bantuan yang datang di masa mendatang bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Menurutnya, dengan makin terbatasnya lahan pertanian dan perikanan di wilayah perkotaan, pengelolaan perairan umum secara terpadu menjadi salah satu solusi. 

"Kami lihat wilayah Benda sangat mendukung untuk pengembangan budidaya ikan. Ini juga bisa menjadi alternatif mata pencaharian baru bagi masyarakat," tambahnya.

Dengan adanya penebaran benih ini, ekosistem perairan umum Kota Cirebon diharapkan semakin terjaga, dan masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menikmati manfaat ekonomi dari hasil perairan yang sehat dan produktif.

Dokumentasi : Devi Triya Andriyani

Pengolah Informasi : Mike Dwi Setiawati

Read More

Prof. Dr. Abdul Aziz Resmi Sandang Gelar Guru Besar : Bukti Komitmen, Konsistensi, dan Karya Nyata

CIREBON, FC -  Menjadi guru besar merupakan puncak tertinggi dalam karir Kadek, dan ini adalah impian setiap dosen. Namun bagi Prof. Dr. Abdul Aziz, S.Ag, S.M, M.Ag, impian itu bukan sekadar angan, melainkan sebuah komitmen yang ditegakkan sejak hari pertama ia mengabdi sebagai ASN di tahun 2005. 

Prinsip hidup yang ia pegang pun sederhana namun penuh makna,yakni setiap dua tahun, harus ada peningkatan jabatan dan golongan. Prinsip inilah yang menjadi kompas dalam perjalanan panjangnya menuju gerbang tertinggi dunia akademik.

Langkah strategisnya dimulai sejak tahun 2022, kala itu ia mulai menyiapkan dengan cermat seluruh dokumen dan persyaratan pengajuan Guru Besar. 

Di tengah berbagai tantangan, Prof. Abdul Aziz tetap teguh. Usahanya membuahkan hasil saat artikel ilmiahnya berhasil terbit di jurnal internasional bereputasi Quality - Access to Success (Scopus Q3) pada Februari 2023. 

Tanpa menunggu waktu, usulan Guru Besar diajukan Maret 2023. Proses panjang selama 18 bulan penilaian akhirnya berujung manis — pada 1 Desember 2024 terbitlah SK Guru Besar, dan pada Rabu, 19 Maret 2025, ia resmi dilantik.

Capaian ini tak lepas dari rekam jejak akademik yang mengesankan. Prof. Abdul Aziz dikenal aktif sebagai mitra bestari di jurnal internasional papan atas seperti Journal of Sustainable Finance & Investment dan International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management (keduanya Scopus Q2). 

Ia juga menjadi bagian dari Editorial Board Social Science Journal for Advanced Research, memperkuat kapasitas akademik sekaligus memperluas pengaruh ilmiahnya di kancah global.

Hingga kini, Prof. Abdul Aziz telah memiliki 6 publikasi internasional bereputasi, Sinta Score overall 1.686, dan AD Scientific Index ID: 214092, menunjukkan konsistensinya dalam meneliti dan menerbitkan karya-karya ilmiah berkualitas.

Dalam sambutannya seusai pelantikan, Prof. Abdul Aziz dengan penuh kerendahan hati menyampaikan, mohon doa dan dukungannya agar dirinya bisa menjaga amanah ini. Jika suatu saat dirinya khilaf, tolong ingatkan. Karena sejatinya, jabatan ini hanyalah titipan. 

"Saya berharap capaian ini bisa menjadi motivasi bagi generasi muda, bahwa belajar dan berkarya itu tak mengenal batas. Teruslah melangkah, karena manfaat kita bagi umat adalah warisan terbaik,” ujarnya.

Bagi keluarga besar UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, pencapaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan institusi, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan bukti nyata bahwa dengan komitmen, konsistensi, dan keberanian untuk berjejaring serta berkarya, siapa pun bisa mencapai puncak tertinggi dalam dunia akademik.

Semoga capaian Prof. Dr. Abdul Aziz ini menjadi pemantik semangat bagi para dosen dan mahasiswa untuk terus melahirkan karya-karya ilmiah yang tak hanya membanggakan, tapi juga memberi manfaat nyata bagi ilmu pengetahuan, bangsa, dan umat. (din)

Read More

Pelantikan PPPK dan Serahkan SK CPNS Formasi 2024, Wali Kota Tekankan Kualitas Pelayanan Publik

CIREBON – Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon menggelar Pengambilan Sumpah/Janji dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024, yang berlangsung di Sport Hall Bima, Selasa (15/4).  

Sebanyak 668 Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, para pejabat perangkat daerah, serta undangan lainnya.  

Dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengucapkan selamat kepada para ASN yang baru saja dilantik. Menurutnya, momen ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh harapan.

"Saya harap momen dan perjalanan ini membawa manfaat, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat Kota Cirebon,” ujar Wali Kota.  

Jumlah 668 ASN tersebut terdiri dari 113 PPPK tenaga guru, 14 tenaga kesehatan, 442 tenaga teknis, dan 119 CPNS formasi tahun 2024. “Jumlah ini bukan hanya angka, tetapi potret harapan dan semangat perubahan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik,” tambah Wali Kota.

Wali Kota menegaskan bahwa sumpah dan janji yang diucapkan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral. Ia juga mengajak para ASN untuk menjadi pelayan publik yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu berinovasi demi kemajuan bersama.  

“Visi Kota Cirebon adalah Setara Berkelanjutan, dan itu hanya bisa terwujud dengan kontribusi aktif dari ASN yang bekerja sepenuh hati,” ungkap Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada BKN dan seluruh perangkat daerah atas kelancaran proses seleksi yang berlangsung objektif dan berintegritas.  

Sementara itu, Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjaga tanggung jawab sebagai ASN. “Sumpah yang diucapkan hari ini adalah awal pengabdian. Mari kita syukuri dengan meningkatkan disiplin dan integritas,” kata Haryomo.  

Ia juga menyoroti pentingnya manajemen talenta dalam sistem kepegawaian modern dan mendorong percepatan sistem merit. Menurut Haryomo, dari data yang ada, tingkat keterisian CPNS di Kota Cirebon sudah mencapai 96 persen, sementara PPPK 70 persen. 

"Masih ada 243 formasi yang perlu diisi dan seleksi tahap kedua akan dimulai 22 April mendatang,” jelasnya.  

Dengan pengangkatan ini juga disampaikan piagam penghargaan dari BKN untuk Kota Cirebon sebagai instansi di wilayah Kerja Kantor Regional III BKN yang melakukan percepatan pengangkatan CASN formasi tahun 2024. (din)

Read More

Lantik Jabatan Non Struktural Dosen, Inilah Pesan Yang Diaampaikan Rektor UIM.Aibwr Cirebon

 

CIREBON FC — Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang juga dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU), melalui Layanan Kepegawaian Biro AUAK menyelenggarakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Non Struktural Dosen dan Fungsional Dosen pada Senin, 14 April 2025. 

Bertempat di Auditorium Rektorat Lantai 3, kegiatan ini berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat profesionalisme ASN di era transformasi digital.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Rektor Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., serta dihadiri oleh para Wakil Rektor, tamu undangan, dan unsur pimpinan kampus lainnya. Acara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mewajibkan setiap ASN yang diangkat dalam jabatan untuk dilantik dan mengucapkan sumpah/janji jabatan.

Dalam sambutannya, Prof. Aan menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam memastikan akuntabilitas dan tanggung jawab moral setiap pegawai, khususnya dalam bidang akademik dan pengelolaan pendidikan tinggi berbasis digital.

“UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terus mendorong profesionalisme ASN dalam mendukung transformasi kelembagaan menuju kampus digital berstandar global. Pelantikan ini adalah bagian dari upaya serius kita membangun budaya kerja yang berintegritas dan adaptif terhadap perubahan zaman,” ujar Prof. Aan.

Para pejabat yang dilantik dalam jabatan fungsional dosen adalah:

1. Prof. Dr. H. Saefudin Zuhri, M.Ag – Guru Besar

2. Dr. H. Iwan, M.Ag – Lektor Kepala

3. Dr. Muhamad Ali Misri, M.Si – Lektor Kepala

4. Dr. Leliya, S.H., M.H – Lektor Kepala

5. Afif Muamar, M.H.I – Lektor Kepala

6. Dr. Ahmad Arifuddin, M.Pd – Lektor

7. Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd - sebagai Lektor Kepala

Selain itu, turut dilantik dalam Jabatan Non Struktural Dosen dengan tugas tambahan:

Dr. Zaenal Masduqi, M.Ag – sebagai Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) S2 Program Pascasarjana

Pelantikan ini menjadi simbol penguatan peran strategis dosen dalam pengembangan akademik dan tata kelola program studi di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Terlebih dalam konteks pendidikan tinggi berbasis daring (online), peran dosen tak hanya sebagai pengajar, melainkan juga sebagai inovator dan penggerak perubahan.

Melalui kegiatan ini, Layanan Kepegawaian Biro AUAK terus menunjukkan peran aktifnya dalam menghadirkan sistem kepegawaian yang modern, responsif, dan berbasis teknologi informasi, sejalan dengan visi UIN Siber Syekh Nurjati sebagai pionir pendidikan tinggi digital di Indonesia.

Read More

Wakil Bupati Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

 

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mendorong pengembangan kawasan Batu Lawang di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Cirebon.

Upaya itu ditunjukkan melalui dukungan terhadap kegiatan Batu Lawang Cupang Festival yang digelar pada Sabtu (12/4/2025).

Pria yang akrab disapa Jigus ini menegaskan, pemerintah daerah akan terus mensupport kegiatan promosi wisata seperti festival tersebut, sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan pariwisata di wilayah barat dan selatan Kabupaten Cirebon.

“Pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini, karena potensinya besar untuk jadi promotor wisata lokal. Ke depan, kami ingin setiap wilayah punya pengembangan wisata yang sesuai karakter masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkab Cirebon tengah menyiapkan grand design atau cetak biru pengembangan kawasan wisata, dengan melibatkan akademisi dan pemangku kepentingan lain, agar perencanaan berjalan terarah selama masa kepemimpinan saat ini.

Dalam kesempatan itu, Jigus juga menanggapi usulan masyarakat terkait pembukaan akses jalan alternatif menuju kawasan wisata Batu Lawang, yang selama ini hanya dapat diakses melalui wilayah Majalengka.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan Perhutani, karena sebagian wilayah yang diusulkan merupakan kawasan hutan negara.

“Kami tidak bisa membangun akses jalan, karena wilayah tersebut merupakan kawasan Perhutani. Tapi tadi pihak Perhutani secara lisan sudah menyatakan dukungannya,” ucap Jigus.

“Selanjutnya kami akan intens berkomunikasi dengan Perhutani, pemerintah desa, dan kecamatan agar rencana ini bisa segera direalisasikan,” ujarnya menambahkan.

Dukungan tersebut juga ditegaskan Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Hutan Perhutani KPH Majalengka, Tatang Koswara, yang menyatakan bahwa Perhutani siap mendukung rencana pembangunan jalan tembus tersebut.

“Kami siap mengawal proses perizinannya hingga ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diharapkan akses ini bisa menjadi jalur utama wisatawan menuju Batu Lawang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, Achmad Bayu Suradilaga menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan hasil usulan masyarakat dan pengelola wisata yang disampaikan dalam Musrenbang tahun 2024.

Batu Lawang Cupang Festival sendiri menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-543 Kabupaten Cirebon, yang digelar pada tanggal 12-13 April 2025.

Beragam kegiatan digelar mulai dari Jeep Adventure, Festival Band, Fun Climbing, Lomba Foto, hingga aksi penanaman pohon.

“Disbudpar hanya memfasilitasi agar kegiatan ini masuk ke agenda resmi Hari Jadi Cirebon tahun ini. Intinya, kita berkolaborasi untuk mempromosikan wisata di Kecamatan Gempol, khususnya Batu Lawang,” ujar Bayu.

Sementara itu, Lana, warga Palimanan yang juga pemilik layanan Jeep Adventure, mengapresiasi keterlibatan komunitasnya dalam kegiatan tersebut. Sebanyak 20 unit Jeep lokal turut ambil bagian dalam festival.

“Alhamdulillah komunitas Jeep wisata turut dilibatkan. Kami berharap kehadiran kami bisa memberi dampak ekonomi positif bagi warga sekitar,” kata Lana. (din)

Read More

UIN Siber Cirebon dan Dinas Pendidikan Indramayu Dorong Peningkatan IPM

INDRAMAYU - Suasana hangat penuh kekeluargaan menyelimuti Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu pada Jum’at pagi. Acara Halal bi Halal yang digelar antara Keluarga Besar Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ini bukan sekadar ajang silaturahmi biasa, melainkan momentum strategis untuk menyatukan visi dalam peningkatan kualitas pendidikan daerah.Jum’at, (11/04/2025).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Dr. H. Caridin, S.Pd., M.Pd., beserta para kepala bidang, pengawas sekolah, serta jajaran pimpinan Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, di antaranya Dr. Akhmad Affandi, M.Ag., Dr. Iis Arifudin, M.Ag., Dr. Ahmad Khalimy, S.H., M.H., Dr. Hj. Mumun Munawaroh, M.Si., dan Dr. H. Rosidi Ridho, M.Ag.

Dalam sambutannya, Dr. Caridin menyampaikan urgensi kolaborasi antara dunia akademik dan institusi pendidikan daerah. Menurutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indramayu di bidang pendidikan masih tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Kota Bandung. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah minimnya data penduduk berpendidikan tinggi yang menetap di Indramayu.

“Banyak warga Indramayu yang sudah sukses, lulusan S2 dan S3, tapi mereka tinggal di luar daerah. Akhirnya, data mereka tidak tercatat dalam IPM Indramayu. Maka dari itu, kami dorong para kepala sekolah, guru SD dan SMP, serta pengawas pendidikan untuk melanjutkan studi di Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon,” tegasnya.

Ajakan tersebut disambut antusias oleh pihak UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dr. Iis Arifudin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan amanat dari pimpinan pascasarjana, termasuk Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H., selaku Wakil Direktur Pascasarjana yang juga tergabung dalam Tim Komite Percepatan Pembangunan Indramayu Bidang Pendidikan.

“Kami siap bersinergi untuk meningkatkan SDM di Indramayu. Program S2 MPI kami sangat terjangkau, hanya Rp 3.750.000 per semester. Meski terjangkau, kami tetap menjaga kualitas pendidikan dengan dosen-dosen lulusan dalam dan luar negeri,” ujar Iis.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh para ketua program studi lainnya. Dr. Akhmad Affandi (S2 PAI), Dr. Ahmad Khalimy (S2 HKI), dan Dr. Hj. Mumun Munawaroh (S2 PMI), masing-masing mendorong para tenaga pendidik yang belum menempuh jenjang magister untuk segera bergabung.

Menariknya, acara ini juga dihadiri oleh Dr. H. Muhammad Ali, M.Pd., yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dan kini menjadi dosen Pascasarjana UIN Syekh Nurjati. Kehadiran beliau menjadi simbol kuatnya kesinambungan antara pengalaman birokrasi dan dunia akademik.

Dengan penuh semangat, para peserta menyambut baik inisiatif ini. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendorong pemerataan pendidikan berkualitas dan menaikkan IPM Kabupaten Indramayu secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Read More

Satu Data dari Desa : UIN Siber Cirebon Dukung Legislasi Berbasis Partisipasi Warga

CIREBON, FC – Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, atau yang lebih dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU), kembali menunjukkan peran strategisnya dalam pembangunan berbasis riset dan partisipasi masyarakat. 

Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), UIN Siber Cirebon secara resmi menjalin kerja sama dengan DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Data Desa Presisi.

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung pada Jumat (11/4/2025) di Pendopo Kabupaten Cirebon, disaksikan oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, seperti Dr. Rieke Diah Pitaloka (Anggota Komisi VI DPR RI), Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag. (Rektor UIN SSC), Dr. Sophi Zulfia, S.H., M.H. (Ketua DPRD Kabupaten Cirebon), Drs. H. Imron, M.Ag. (Bupati Cirebon), serta Ono Surono (Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan).

Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Dr. Rieke Diah Pitaloka ke Kampus UIN Siber Cirebon pada hari yang sama, dalam rangka diskusi akademik bertajuk “Satu Data Indonesia”. 

Dalam forum tersebut, Dr. Rieke menegaskan bahwa pembangunan nasional yang adil dan tepat sasaran harus berangkat dari data desa yang akurat dan dikembangkan secara partisipatif.

“Data dari desa harus menjadi pondasi utama dalam proses perumusan kebijakan publik. Karena dari sanalah kita bisa memastikan bahwa kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” ujar Dr. Rieke.

Rektor UIN Siber Cirebon, Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag., menambahkan bahwa kampus telah sejak lama mengembangkan program Riset Desa Digital yang digerakkan oleh LP2M. Riset ini telah mencakup 12 desa di Kabupaten Cirebon, dan berhasil menghasilkan data lengkap berbasis warga di tiga desa: Citemu, Matangaji, dan Dawuan.

Penandatanganan dilakukan oleh Asep Pamungkas, S.P., M.P., Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon, dan Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, M.A., Ketua LP2M sekaligus Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda. Dalam kesepakatan ini, LP2M UIN SSC akan menyelesaikan penyusunan dalam waktu satu bulan, termasuk mendampingi proses pembahasan hingga penetapan di DPRD.

“Ini adalah bukti bahwa perguruan tinggi tidak hanya menjadi menara gading, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari proses perubahan kebijakan secara konkret,” ujar Dr. Faqihuddin.

Dengan pendekatan riset partisipatif dan teknologi digital, UIN Siber Cirebon mengukuhkan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif, berbasis data, dan berkeadilan sosial. (din)

Read More

Dr. Rieke Diah Pitaloka Kunjungi UIN Siber Cirebon, Dukung Penguatan Kampus Digital Pertama di Indonesia

CIREBON, FC – Anggota Komisi VI DPR RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Jumat (11/4/2025), dalam rangka memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan perguruan tinggi berbasis digital dalam mendorong transformasi kebijakan berbasis data. 

Universitas Cyber Islamic University (CIU) ini merupakan PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) berbasis digital pertama di Indonesia, sebagaimana ditetapkan melalui KMA No. 860 Tahun 2022 dan diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2024.

Dalam kunjungannya, Dr. Rieke mengapresiasi langkah inovatif UIN Siber Cirebon dalam memelopori pendidikan tinggi digital yang berbasis riset dan partisipasi masyarakat. Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk berdialog langsung dengan sivitas akademika dalam forum diskusi bertajuk “Satu Data Indonesia: Dari Desa untuk Negeri”.

“UIN Siber Cirebon telah memberi contoh nyata bagaimana perguruan tinggi bisa berperan aktif dalam menyusun fondasi data nasional yang akurat, dimulai dari desa. Ini sangat penting dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat,” ujar Dr. Rieke dalam sambutannya.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag., menyampaikan bahwa kampus ini telah mengembangkan berbagai inovasi digital dalam bidang pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Melalui program Riset Desa Digital, UIN SSC berhasil memetakan data sosial dan spasial di berbagai desa, serta menghasilkan model data partisipatif yang bisa dijadikan acuan nasional.

“Sebagai kampus siber keagamaan, kami memadukan tradisi keilmuan Islam dengan teknologi digital. Kami ingin hadir bukan hanya sebagai pusat ilmu, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan,” tegas Prof. Aan.

Kunjungan ini juga menjadi titik awal kerja sama konkret antara UIN SSC dan DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Data Desa Presisi, yang secara resmi ditandatangani pada hari yang sama. Hal ini menunjukkan sinergi nyata antara dunia pendidikan dan pembuat kebijakan dalam membangun tata kelola yang berbasis bukti dan keadilan sosial.

Dengan dukungan regulasi melalui Perpres No. 60 Tahun 2024 tentang penguatan sistem pendidikan tinggi berbasis teknologi dan digitalisasi kampus, UIN Siber Cirebon kini menjadi role model nasional dalam mengintegrasikan kecanggihan digital, nilai-nilai keislaman, dan keberpihakan kepada masyarakat akar rumput. (din)

Read More

Ribuan Warga Cirebon Timur Unjukrasa, Tuntut Pemkab Segera Perbaiki Infrastruktur Jalan

Tokoh masyarakat Cirebon Timur, Qorib Syekh Magelung Sakti (QMS) tengah menyuarakan aspirasi warga Cirebon Timur terkait infrastruktur jalan yang rusak parah.

CIREBON, FC – Ribuan warga Cirebon Timur yang tergabung dalam Komite Pemekaran Cirebon Timur (KPCT) menggelar aksi unjukrasa besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap kondisi lingkungan yang kian memprihatinkan, terutama kerusakan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. 

Aksi ini sekaligus menjadi sorotan publik karena dilakukan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten Cirebon.

Dalam aksi yang berlangsung di tengah guyuran hujan dan genangan air, massa dengan penuh semangat meneriakkan tuntutan mereka agar Bupati Cirebon segera membuktikan janji-janji pembangunan yang selama ini digaungkan. 

Para demonstran juga membawa nasi tumpeng sebagai simbol keprihatinan dan kekecewaan terhadap kondisi lingkungan yang rusak, di tengah perayaan hari jadi daerah Kabupaten Cirebon.

Tokoh masyarakat Cirebon Timur, Qorib Magelung Sakti (QMS), menyampaikan kritik pedas terhadap kondisi Kabupaten Cirebon. 

“Siapa yang mengatakan Kabupaten Cirebon itu bagus, itu bohong. Dan siapa bilang Kabupaten Cirebon itu maju, itu juga bohong. Karena pada kenyataannya, Kabupaten Cirebon itu jalannya rusak, becek, dan banjir,” tegas QMS di hadapan massa aksi.

KPCT menilai bahwa kerusakan jalan yang meluas di berbagai titik di wilayah Cirebon Timur bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi dan sosial, tetapi juga mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap pemerataan pembangunan.

Qorib menyatakan bahwa aksi ini bukan sekadar tuntutan teknis perbaikan jalan, tetapi juga bentuk desakan agar wilayah Cirebon Timur mendapatkan perhatian setara dalam perencanaan pembangunan daerah. 

KPCT memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, hal tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan Bupati Cirebon ke depan.

Di tengah guyuran hujan, Qorib juga menyampaikan permintaan kepada Presiden Republik Indonesia serta Gubernur Jawa Barat, KDM, untuk turun ke Cirebon meninjau langsung kondisi infrastruktur di wilayah Cirebon Timur.

KPCT sebagai wadah aspirasi warga Cirebon Timur akan terus mengawal dan menuntut janji-janji pembangunan yang telah lama disuarakan. (din)

Read More

Halalbihalal Jadi Momentum Sinergi Menuju Cirebon Maju dan Sejahtera

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron menyampaikan pesan penuh makna dalam kegiatan Halalbihalal yang digelar oleh Tim Penggerak (TP) PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cirebon.

Acara yang digelar di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (11/4/2025) itu berlangsung dalam suasana kekeluargaan serta penuh kehangatan.

Dalam sambutannya, Bupati Imron mengucapkan selamat Idulfitri kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Ia juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi serta memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah.

“Dalam kesempatan yang mulia ini, masih dalam bulan Syawal 1446 Hijriah, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal yaa kariim, minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin,” ujar Imron.

Lebih lanjut, ia menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan silaturahmi ini yang dinilainya membawa keberkahan dan manfaat bagi kemajuan daerah.

“Saya merasa sangat bersyukur pada kesempatan ini dapat bersilaturahmi dengan para Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cirebon melalui silaturahmi halalbihalal yang Insyaallah dirahmati Allah SWT,” ungkapnya.

Imron juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Ia menyebut, halalbihalal dapat menjadi wadah untuk menyatukan visi dan pemikiran, guna mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Cirebon.

“Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai momentum yang mampu memperkuat serta mempertemukan visi dan pemikiran dari seluruh elemen yang ada,” ucapnya.

“Diharapkan tersinergikan, dalam rangka memecahkan berbagai macam tantangan dan permasalahan yang dihadapi, guna mewujudkan Kabupaten Cirebon yang lebih maju,” tegas Imron.

Melalui kegiatan halalbihalal ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap terjalinnya kolaborasi dan sinergi yang lebih kuat antarorganisasi dan masyarakat untuk membangun daerah yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon Nunung Roosmini Imron, juga memohon maaf lahir dan batin kepada masyarakat serta tamu yang ada di lokasi.

Nunung berterima kasih kepada Bupati Cirebon yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan halalbihalal.

Nunung juga menyampaikan tentang rencana kegiatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK).

“Sebentar lagi akan ada HKG yang ke-53. Tapi sebelum HKG, ada binwil dulu,” kata Nunung. 

Read More

Bupati Imron Pastikan Perbaikan Tiga Ruas Jalan di Wilayah Cirebon Timur

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan akan memulai perbaikan infrastruktur tiga ruas jalan utama di wilayah Cirebon Timur pada Agustus 2025.

Kepastian ini disampaikan Bupati Cirebon Imron pada saat menghadiri pertemuan bersama unsur Forkopimda, tokoh masyarakat serta sejumlah kepala perangkat daerah di Cafe Dusun Mahkota, Kecamatan Ciledug, Kamis (10/4/2025).

Pertemuan tersebut membahas kelanjutan pembangunan infrastruktur yang sebelumnya tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran, khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Imron menjelaskan, pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat perihal kondisi anggaran dan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur.

“Pada hari ini, kami bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Cirebon Timur yang mempunyai aspirasi tentang masalah pembangunan, terutama tentang masalah jalan. Maka, kami didampingi oleh Forkopimda dan juga para kepala dinas,” ujar Imron.

Ia mengakui, beberapa program pembangunan mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Namun, hal itu tidak berarti pembangunan akan berhenti.

“Kami tetap akan membangun. Dana dari efisiensi yang lain kami alihkan. Jalan dari Babakan sampai Waled juga kami akan perbaiki,” jelas Imron.

“Dari Karangsembung sampai Karangwareng dan Waled juga akan diperbaiki. Usulan dari masyarakat kami tampung dan bicarakan dengan kepala dinas,” sambungnya.

Menanggapi pertanyaan soal sumber anggaran, Imron menjelaskan, bahwa proyek jalan tersebut tidak menggunakan anggaran perubahan, tetapi menggunakan anggaran murni yang telah diusulkan kembali setelah DAK dicoret.

“Yang tadinya sudah dianggarkan dari DAK itu ternyata terkena efisiensi, maka kami mencari sumber (anggaran) lain,” ungkap Imron.

“Kami sudah membahas dengan DPRD, dan tadi juga sudah diputuskan. Meskipun tidak bisa 100 persen, perbaikannya tetap akan dilaksanakan tahun ini, dimulai bulan Juli atau Agustus,” ujarnya.

Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman, yang akrab disapa Jigus ini menambahkan, bahwa ruas jalan Gebang Ilir-Waled menjadi prioritas dalam proyek perbaikan infrastruktur tahun ini.

“Alhamdulillah, yang pertama kami apresiasi kepada Ibu Kapolres yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Tadi, sudah ada jawaban dari Pak Bupati terkait ruas jalan Gebang Ilir–Waled. Insya Allah akan direalisasikan pada Agustus 2025,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, proyek ini sempat hilang dari dokumen anggaran, karena terkena efisiensi. Namun, kini pemerintah pusat memberikan sinyal positif melalui kebijakan bagi hasil pajak yang memungkinkan pengalokasian kembali.

“Meskipun awalnya muncul di anggaran, tapi karena efisiensi, hilang. Alhamdulillah kita mendapat kabar baik, karena ada instruksi Presiden terkait bagi hasil pajak. Insya Allah bisa direalisasikan tahun ini,” tegasnya.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni, menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat guna menjaga stabilitas wilayah.

“Dari infrastruktur, SDM, hingga situasi kamtibmas, kita semua ingin Kabupaten Cirebon maju dan masyarakatnya sejahtera. Kita ingin situasi yang kondusif,” ujar Sumarni.

Ia menyampaikan kekhawatiran soal selebaran atau flyer yang beredar di media sosial, yang menunjukkan ketidaktahuan masyarakat terhadap rencana pembangunan.

“Flyer-flyer itu saya lihat di media sosial. Mungkin karena kurangnya sosialisasi, jadi masyarakat belum tahu bahwa rencana perbaikannya sudah diagendakan,” ucapnya.

Sumarni berharap, masyarakat bisa tetap menjaga suasana kondusif demi menarik minat investasi ke Kabupaten Cirebon.

“Banyak investor yang sedang menimbang untuk masuk ke sini. Mereka pasti melihat kondisi daerah, apakah kondusif, memudahkan, atau menyulitkan,” jelasnya.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon Iwan Rizki, merinci tiga ruas jalan yang akan dikerjakan, yakni Sindanglaut–Pabuaran, Gebang Ilir–Waled, dan Kalipasung–Serang.

“Tiga ruas jalan ini sudah teralokasikan anggarannya dari hasil rapat TAPD. Untuk Gebang Ilir–Walet Rp10 miliar, Sindanglaut–Pabuaran Rp5 miliar, dan Kalipasung–Serang Rp2,3 miliar,” jelas Iwan.

Ia menyebut, usulan awal ke DAK sebenarnya mencapai Rp27 miliar, namun hanya Rp15 miliar yang kini tersedia. Sebagian besar anggaran infrastruktur lainnya, menurut Iwan, tersebar di luar Dinas PUTR.

“Penanganan jalan tidak bisa 100 persen, karena keterbatasan anggaran. Beberapa kegiatan lain, seperti trotoar akan dikurangi dan dialihkan untuk mendukung proyek ini,” ujarnya.

Perwakilan tokoh masyarakat Cirebon Timur Dade Mustofa menyampaikan, bahwa aksi yang telah direncanakan masyarakat tetap akan dilaksanakan, namun dengan format yang lebih santun.

“Aksi tetap kita lakukan, tapi ada perubahan format. Tidak ada penanaman pohon, karena musim hujan sudah lewat. Kami juga meminta dengan hormat, agar Wakil Bupati Cirebon bisa hadir dalam aksi itu bersama OPD terkait,” ujarnya.

Dade menjelaskan, bahwa masyarakat Cirebon Timur hanya ingin memastikan pembangunan yang dijanjikan benar-benar dilaksanakan, terutama karena tiga ruas jalan itu sangat vital bagi aktivitas warga.

“Jalan Gebang Ilir–Waled, Sindanglaut–Pabuaran, dan Kalipasung–Serang ini dijanjikan tahun lalu. Jalan itu penting karena menuju rumah sakit, pasar, dan area aktivitas warga lainnya,” jelasnya.

Ia menegaskan, bahwa pertemuan ini bukan untuk membatalkan aksi masyarakat, melainkan sebagai bentuk komunikasi awal yang akan terus dikawal hingga pembangunan benar-benar berjalan. (din)

Read More

Pemda Provinsi Jawa Barat Menggelar Abdi Nagri Nganjang Kah Warga

KOTA BANDUNG - Bagian dari upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Pemda Provinsi Jawa Barat akan menggelar Abdi Nagri Nganjang ka Warga. 

Abdi Nagri Nganjang ka Warga adalah kegiatan yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. 

Pelaksanaan edisi pertama akan digelar pada Sabtu (12/4/ 2025) di  halaman Bale Pakuan/ Gedung Pakuan, Kota Bandung, mulai pukul 08.30 WIB. 

Untuk selanjutnya, kegiatan ini dilaksanakan setiap Rabu secara tematik di desa atau kelurahan yang membutuhkan intervensi layanan publik. 

Berbagai bentuk kegiatan dalam Abdi Nagri Nganjang ka Warga, di antaranya pelayanan publik berupa layanan langsung kepada masyarakat, kegiatan edukasi, yaitu layanan edukasi dan sosialisasi, serta kegiatan rekreatif berupa layanan hiburan masyarakat yang edukatif. 

Terkait pelayanan publik, dilaksanakan sejumlah layanan perangkat daerah, yakni Cek Kesehatan Gratis, Samsat Keliling, SIM Keliling, pembagian 1.500 _pax_ susu pasteurisasi, perekaman KTP dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan pendaftaran/pengaduan BPJS dan Ketenagakerjaan. 

Selain itu, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan konsultasi UMKM, Moyanvet (Mobil Pelayanan Veteriner), pemdampingan lansia dan anak terlantar, serta layanan bibit gratis. 

Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam Abdi Nagri Nganjang ka Warga yang pertama ini juga menyuguhkan panggung hiburan edukatif, di antaranya wayang golek, dongeng anak, _photobooth_, Calung Sunda Bobodoran, lomba anak berupa lomba menyanyi, baca puisi, serta keterampilan lain. 

Read More

Kinerja Cepat Tanggap Kadis DLH Kota Cirebon, dr. Yuni, Wujud Nyata Ciptakan Lingkungan Bersih dan Bebas Banjir

 

FOKUS CIREBON, FC – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon, dr. Yuni, menuai apresiasi berkat kinerjanya yang cepat tanggap dalam menangani persoalan sampah di wilayah Kota Cirebon. 

Respons cepat yang dilakukan tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan sampah, tetapi juga menjadi upaya preventif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan meminimalisir potensi banjir.

Langkah sigap tersebut terlihat dari kesigapan para petugas kebersihan yang langsung turun ke lapangan begitu mendapat laporan dari masyarakat. 

Tak hanya petugas lapangan, para staf di lingkungan DLH juga menunjukkan semangat kerja yang tinggi dan responsif dalam menanggapi berbagai persoalan kebersihan yang terjadi.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dari semua pihak, terutama masyarakat, sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih,” ujar dr. Yuni dalam keterangannya.

Meski telah menunjukkan kinerja optimal, DLH Kota Cirebon terus mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mendukung program-program kebersihan yang dijalankan pemerintah kota.

"Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Kota Cirebon diharapkan bisa menjadi kota yang bersih, sehat, dan terbebas dari ancaman banjir akibat penumpukan sampah," tandasnya. (Nurdin)

Read More

Dedi Mulyadi Harap Jadi Kota Percontohan Nyaman Bersih

 HARI JADI KOTA SUKABUMI

KOTA SUKABUMI -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap Sukabumi jadi kota percontohan nyaman dan bersih yang bakal berimplikasi pada peningkatan dunia pariwisata. 

Untuk itu Gubernur minta Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana bergerak cepat mengidentifikasi permasalahan kota yang dirasakan masyarakat kemudian membuat solusinya. 

"Pemerintahnya harus mulai rajin, kalau (seperti) di kota (Sukabumi) itu gampang, Wali Kota itu kemana-mana naik sepeda ke gang-gang. Selesai dalam satu bulan bisa teridentifikasi masalah," ujar Dedi Mulyadi usai Rapat Paripurna Hari Jadi  ke – 111 Kota Sukabumi di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Kamis (10/4/2025). 

Menurut KDM – sapaan akrab Dedi Mulyadi – Pemda  Kota Sukabumi juga perlu memperhatikan kualitas kebersihan di pasar tradisional. Apabila pelayanan nya baik dan kebersihan lingkungan terjaga, maka akan menarik minat wisatawan datang ke kota Sukabumi. 

"Layanan pasar harus bersih karena ini kota harus baik. Sehingga insyaallah nanti akan memiliki implikasi pada tumbuhnya partisipasi orang, tingkat kunjungan nanti orang nginep nyaman, makan nyaman. Karena (sebuah) kota itu, (faktor pendukung) penghasilannya," kata Dedi. 

Gubernur mengingatkan Wali Kota Sukabumi untuk mengoptimalkan pelayanan dasar air bersih, pemerataan sambungan listrik, pengelolaan sampah, serta menurunkan angka kemiskinan. 

"Kemudian layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengahnya dalam keadaan baik dan semua (masyarakatnya) tertampung apalagi sekarang akan menghadapi musim penerimaan sma/smk," katanya. 

Menurut Gubernur, Kota Sukabumi dengan sejarah sebagai pusat perkebunan punya modal kuat untuk maju. Karena itu Gubernur minta identitas tersebut dimunculkan kembali. 

"Sukabumi harus segera menata diri sebagai kota. Kan dulu pusat kota perkebunan, silsilah sejarah itu harus segera dilihat dan dicari nomenklaturnya serta rangkaian sejarahnya cari dasar-dasar dulu dibentuknya Kota Sukabumi," imbuhnya. 

"Sehingga nanti dari situ bisa di - _branding_ sebagai kota perkebunan pada zaman itu. Kalau sekarang sudah berubah iklimnya, tetap nuansa kotanya harus tetap di tata dan dijaga," tutup Dedi. 

Hari Jadi Kota Sukabumi ditetapkan jatuh pada 1 April. Nama Sukabumi sendiri sudah ada sejak era kolonial Belanda tahun 1815, dicetuskan ahli bedah dan pengusaha kopi Andries de Wilde. 

Sukabumi dulu adalah permukiman bagian dari Distrik Gunung Parang, Wilayah Pemekaran Cianjur, Keresidenan Preanger. Seiring pembangunan Jalan Raya Raya Pos oleh Daendles,  banyak orang Eropa yang menetap, serta keberadaan perkebunan, status Sukabumi meningkat dari distrik menjadi kota praja (_Gementee_).

Di era penjajahan Jepang, Sukabumi bernama Soekaboemi Shi. Setelah kemerdekaan namanya menjadi Kota Praja Sukabumi, dan pada 1965 menjadi Kotamadya Tingkat II.  Sampai akhirnya di era otonomi daerah menjadi Kota Sukabumi yang terpisah dari Kabupaten Sukabumi. 

Read More

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tinjau Kebersihan Jalan Protokol Serta Pemeliharaan Taman

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, melakukan kegiatan monitoring di sejumlah titik jalan protokol dan taman kota, Kamis (10/4/2025). 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kebersihan yang tengah berjalan, serta memastikan perawatan taman dan ruang publik di Kota Cirebon berjalan dengan baik. 

Beberapa perangkat daerah terkait juga ikut serta dalam kegiatan monitoring tersebut, guna memastikan keterlibatan dan koordinasi yang optimal di setiap sektor.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan bahwa pemeliharaan ruang publik, khususnya jalan protokol dan taman kota, memang sudah direncanakan sejak awal kepemimpinannya. 

"Selama ini, kebersihan dan perawatan taman belum sepenuhnya terkelola dengan baik. Untuk itu, kami bersama Ibu Wakil Wali Kota sepakat bahwa ini saatnya untuk memberikan perhatian serius terhadap kebersihan jalan protokol dan pemeliharaan taman kota," ujarnya.

Wali Kota juga mengungkapkan komitmen pemerintah kota untuk menjadikan Cirebon sebagai kota yang lebih indah dan nyaman bagi masyarakat. 

"Kami ingin agar Kota Cirebon menjadi rapi dan bersih, sehingga warga bisa menikmati keindahan kota dengan nyaman," katanya. 

Lebih lanjut, Wali Kota menyebutkan bahwa dalam upaya pemeliharaan taman dan kebersihan jalan protokol, pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk swasta dan masyarakat. 

"Kami sadar bahwa untuk mewujudkan Kota Cirebon yang lebih indah, perlu ada kerja sama dari banyak pihak. Kami juga akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga meninjau langsung sejumlah titik yang telah dibersihkan, termasuk jalan-jalan utama yang sering dilalui oleh masyarakat. 

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras para petugas kebersihan dan berbagai pihak yang telah membantu merealisasikan program ini. Ini adalah langkah awal untuk menjadikan Kota Cirebon lebih bersih dan tertata rapi," lanjutnya.

Di akhir kegiatan, Wali Kota berharap agar masyarakat Cirebon turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota. 

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Semoga dengan upaya ini, Kota Cirebon tidak hanya maju, tetapi juga hijau dan asri," tutupnya. (Dira)

Read More

Wali Kota Resmi Buka Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 2025

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi membuka Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Cirebon Tahun 2025. Upacara pembukaan digelar dalam apel pagi di Balai Kota Cirebon, Kamis (10/4/2025).

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, serta para asisten dan sejumlah kepala perangkat daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan rasa terhormatnya dapat berada di tengah-tengah para pemuda-pemudi terbaik Kota Cirebon yang telah berkomitmen mengikuti seleksi dengan semangat dan tekad yang tinggi.

Wali Kota mengungkapkan bahwa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka bukan hanya sekadar tim yang tampil dalam upacara, melainkan simbol nilai luhur bangsa Indonesia, seperti nasionalisme, keberanian, kebersamaan, dan pengorbanan. 

Menurutnya, tugas mengibarkan Bendera Merah Putih adalah tugas mulia yang tak mudah. Bendera ini melambangkan perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diraih dengan pengorbanan besar. Menjadi bagian dari pasukan ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar bagi setiap anggotanya.

Wali Kota juga mengingatkan para peserta seleksi bahwa mereka tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga keluarga, sekolah, dan masyarakat Kota Cirebon. Proses seleksi ini adalah ujian untuk mengukur kedewasaan, kedisiplinan, dan keteguhan hati.

“Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kalian adalah generasi penerus yang siap melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan semangat dan kebijaksanaan yang lebih tinggi,” ujar Wali Kota.

Selain itu, Wali Kota juga mengapresiasi dedikasi para pelatih dan panitia yang telah memberikan bimbingan dan dukungan penuh kepada peserta seleksi. Ia berharap agar seleksi ini menghasilkan pasukan pengibar bendera yang tangguh, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam karakter dan semangat kebangsaan.

Bagi peserta yang terpilih nanti, Wali Kota berpesan agar selalu mengingat bahwa mereka membawa harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa generasi muda harus siap menghadapi tantangan global dengan semangat cinta tanah air yang tak tergoyahkan.

Bagi peserta yang tidak lolos seleksi, Wali Kota mengingatkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. “Kalian telah menunjukkan keberanian dan semangat yang luar biasa, itu adalah kemenangan yang patut dibanggakan,” tambahnya.

Sebagai penutup, Wali Kota memberikan empat pesan penting untuk peserta seleksi. Diantaranya tetap menjaga semangat juang, disiplin adalah kunci utama, berlatih dengan hati yang penuh semangat, dan menjaga persatuan serta kebersamaan.

"Semoga generasi muda Kota Cirebon semakin tangguh dalam menghadapi tantangan di masa depan," harapnya. (Ara)

Read More

Bupati Imron Pastikan Perbaikan Tiga Ruas Jalan di Wilayah Cirebon Timur

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan akan memulai perbaikan infrastruktur tiga ruas jalan utama di wilayah Cirebon Timur pada Agustus 2025.

Kepastian ini disampaikan Bupati Cirebon Imron pada saat menghadiri pertemuan bersama unsur Forkopimda, tokoh masyarakat serta sejumlah kepala perangkat daerah di Cafe Dusun Mahkota, Kecamatan Ciledug, Kamis (10/4/2025).

Pertemuan tersebut membahas kelanjutan pembangunan infrastruktur yang sebelumnya tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran, khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Imron menjelaskan, pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat perihal kondisi anggaran dan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur.

“Pada hari ini, kami bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Cirebon Timur yang mempunyai aspirasi tentang masalah pembangunan, terutama tentang masalah jalan. Maka, kami didampingi oleh Forkopimda dan juga para kepala dinas,” ujar Imron.

Ia mengakui, beberapa program pembangunan mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Namun, hal itu tidak berarti pembangunan akan berhenti.

“Kami tetap akan membangun. Dana dari efisiensi yang lain kami alihkan. Jalan dari Babakan sampai Waled juga kami akan perbaiki,” jelas Imron.

“Dari Karangsembung sampai Karangwareng dan Waled juga akan diperbaiki. Usulan dari masyarakat kami tampung dan bicarakan dengan kepala dinas,” sambungnya.

Menanggapi pertanyaan soal sumber anggaran, Imron menjelaskan, bahwa proyek jalan tersebut tidak menggunakan anggaran perubahan, tetapi menggunakan anggaran murni yang telah diusulkan kembali setelah DAK dicoret.

“Yang tadinya sudah dianggarkan dari DAK itu ternyata terkena efisiensi, maka kami mencari sumber (anggaran) lain,” ungkap Imron.

“Kami sudah membahas dengan DPRD, dan tadi juga sudah diputuskan. Meskipun tidak bisa 100 persen, perbaikannya tetap akan dilaksanakan tahun ini, dimulai bulan Juli atau Agustus,” ujarnya.

Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman, yang akrab disapa Jigus ini menambahkan, bahwa ruas jalan Gebang Ilir-Waled menjadi prioritas dalam proyek perbaikan infrastruktur tahun ini.

“Alhamdulillah, yang pertama kami apresiasi kepada Ibu Kapolres yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Tadi, sudah ada jawaban dari Pak Bupati terkait ruas jalan Gebang Ilir–Waled. Insya Allah akan direalisasikan pada Agustus 2025,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, proyek ini sempat hilang dari dokumen anggaran, karena terkena efisiensi. Namun, kini pemerintah pusat memberikan sinyal positif melalui kebijakan bagi hasil pajak yang memungkinkan pengalokasian kembali.

“Meskipun awalnya muncul di anggaran, tapi karena efisiensi, hilang. Alhamdulillah kita mendapat kabar baik, karena ada instruksi Presiden terkait bagi hasil pajak. Insya Allah bisa direalisasikan tahun ini,” tegasnya.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni, menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat guna menjaga stabilitas wilayah.

“Dari infrastruktur, SDM, hingga situasi kamtibmas, kita semua ingin Kabupaten Cirebon maju dan masyarakatnya sejahtera. Kita ingin situasi yang kondusif,” ujar Sumarni.

Ia menyampaikan kekhawatiran soal selebaran atau flyer yang beredar di media sosial, yang menunjukkan ketidaktahuan masyarakat terhadap rencana pembangunan.

“Flyer-flyer itu saya lihat di media sosial. Mungkin karena kurangnya sosialisasi, jadi masyarakat belum tahu bahwa rencana perbaikannya sudah diagendakan,” ucapnya.

Sumarni berharap, masyarakat bisa tetap menjaga suasana kondusif demi menarik minat investasi ke Kabupaten Cirebon.

“Banyak investor yang sedang menimbang untuk masuk ke sini. Mereka pasti melihat kondisi daerah, apakah kondusif, memudahkan, atau menyulitkan,” jelasnya.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon Iwan Rizki, merinci tiga ruas jalan yang akan dikerjakan, yakni Sindanglaut–Pabuaran, Gebang Ilir–Waled, dan Kalipasung–Serang.

“Tiga ruas jalan ini sudah teralokasikan anggarannya dari hasil rapat TAPD. Untuk Gebang Ilir–Walet Rp10 miliar, Sindanglaut–Pabuaran Rp5 miliar, dan Kalipasung–Serang Rp2,3 miliar,” jelas Iwan.

Ia menyebut, usulan awal ke DAK sebenarnya mencapai Rp27 miliar, namun hanya Rp15 miliar yang kini tersedia. Sebagian besar anggaran infrastruktur lainnya, menurut Iwan, tersebar di luar Dinas PUTR.

“Penanganan jalan tidak bisa 100 persen, karena keterbatasan anggaran. Beberapa kegiatan lain, seperti trotoar akan dikurangi dan dialihkan untuk mendukung proyek ini,” ujarnya.

Perwakilan tokoh masyarakat Cirebon Timur Dade Mustofa menyampaikan, bahwa aksi yang telah direncanakan masyarakat tetap akan dilaksanakan, namun dengan format yang lebih santun.

“Aksi tetap kita lakukan, tapi ada perubahan format. Tidak ada penanaman pohon, karena musim hujan sudah lewat. Kami juga meminta dengan hormat, agar Wakil Bupati Cirebon bisa hadir dalam aksi itu bersama OPD terkait,” ujarnya.

Dade menjelaskan, bahwa masyarakat Cirebon Timur hanya ingin memastikan pembangunan yang dijanjikan benar-benar dilaksanakan, terutama karena tiga ruas jalan itu sangat vital bagi aktivitas warga.

“Jalan Gebang Ilir–Waled, Sindanglaut–Pabuaran, dan Kalipasung–Serang ini dijanjikan tahun lalu. Jalan itu penting karena menuju rumah sakit, pasar, dan area aktivitas warga lainnya,” jelasnya.

Ia menegaskan, bahwa pertemuan ini bukan untuk membatalkan aksi masyarakat, melainkan sebagai bentuk komunikasi awal yang akan terus dikawal hingga pembangunan benar-benar berjalan. 

Read More

Terima Aspirasi, DPRD Kota Cirebon Apresiasi Kesiapsiagaan Tagana Hadapi Bencana

CIREBON – DPRD merespons positif aspirasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Cirebon yang meminta adanya insentif. DPRD juga mengapresiasi kesiapsiagaan Tagana Kota Cirebon ketika terjadi bencana.

Pada kesempatan itu pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan dedikasi dan kinerja Tagana dalam penanganan berbagai kejadian bencana di wilayah Kota Cirebon.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE saat rapat dengar pendapat tentang kesiapsiagaan bencana bersama Dinsos dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Griya Sawala, Kamis (10/4/2025).

Memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE menyampaikan bahwa peran Tagana sangat vital dalam membantu masyarakat ketika terjadinya bencana.

Ia menilai, dedikasi Tagana patut diapresiasi sebab seringkali bekerja dalam kondisi sulit demi kemanusiaan.

“Kami apresiasi kerja keras Tagana di lapangan, karena ketika terjadi banjir, pohon tumbang mereka siap siaga membantu, jiwa sosialnya luar biasa,” kata Andrie usai rapat.

Kendati demikian, DPRD berharap kepada seluruh anggota Tagana agar terus solid dan militan dalam menjalankan tugas untuk masyarakat.

Di samping itu, DPRD dan Pemda Kota Cirebon pun tengah berfokus dalam langkah preventif terhadap bencana yang terjadi di daerah, salah satunya banjir.

“Semoga Tagana tetap militan, sebab mereka telah menjadi bagian penting dalam sistem penanggulangan bencana yang tangguh di Kota Cirebon,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi III Sarifudin SH juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras Tagana dalam membantu masyarakat ketika terjadinya bencana.

Meski bersifat relawan, Sarifudin merekomendasikan agar pemda mampu memenuhi kebutuhan Tagana dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Ia pun akan mendukung kegiatan-kegiatan Tagana, baik yang bersifat pencegahan maupun penanganan kebencanaan.

“Untuk teman-teman Tagana, tetap semangat dalam membantu masyarakat Kota Cirebon, dan kami juga mensupport agar kegiatannya lebih optimal ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tagana Kota Cirebon Subagio menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan DPRD. Khususnya untuk menyampaikan kinerja dan hal-hal yang dibutuhkan Tagana.

Subagio pun berharap, seluruh anggotanya agar lebih diperhatikan, seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung kerja di lapangan saat terjadinya bencana.

“Kami berharap Tagana dapat diperhatikan, karena tenaga yang dikerahkan cukup luar biasa dan dapat mendukung program kegiatan maupun fasilitas,” ujarnya.

Hadir dalam rapat, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Cirebon R Endah Arisyanasakanti SH, dan anggota Komisi III Indra Kusumah Setiawan Amd, serta perwakilan Dinsos Kota Cirebon. (Ara)

Read More

Pemkot Cirebon dan BBWS Cimancis Bahas Langkah Strategis untuk Normalisasi Sungai Serta Penanggulangan Banjir

 

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, melakukan kunjungan kerja ke kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWS Cimancis) di Kota Cirebon, Kamis (10/4/2025). 

Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah kepala perangkat daerah, asisten, dan staf ahli yang membahas berbagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan banjir yang selama ini menjadi tantangan besar bagi kota ini.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota mengungkapkan rasa syukurnya atas diskusi yang berlangsung dengan hangat, terbuka, dan penuh solusi. 

"Alhamdulillah, hari ini kami bersama Ibu Wakil Wali Kota dan dinas terkait, serta BBWS, melakukan diskusi yang cukup produktif. Kami saling berbagi ide dan mencari jalan keluar untuk berbagai permasalahan yang ada," ujarnya. 

Wali Kota menegaskan, salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah rencana normalisasi sungai-sungai yang ada di Kota Cirebon. Menurut Wali Kota, program normalisasi ini dijadwalkan akan dimulai pada bulan Mei 2025. 

"Skala prioritasnya adalah sungai Kedung Pane dan Sungai Sukalila. Proses normalisasi akan dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas. Kami juga akan mengupayakan penertiban pedagang atau bangunan yang ada di sekitar sepadan sungai," lanjutnya. 

Wali Kota menambahkan, setelah pertemuan tersebut, akan ada diskusi kembali untuk membahas lebih detail terhadap persoalan yang ada. 

"Nanti kita rembuk kembali untuk teknis pelaksanaannya, yang jelas langkah ini sebagai niat tulus kami untuk Kota Cirebon menjadi lebih baik," harapnya.

Sementara itu, Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro, menambahkan bahwa pertemuan ini membahas dua aspek penting dalam penanganan banjir di Kota Cirebon. 

"Pertama, kami akan fokus pada pengurangan persoalan banjir dengan melakukan normalisasi muara sungai dan sungai secara bertahap. Kami akan membuat peta dengan Pemerintah Daerah mengenai setiap ruas sungai yang akan dipasang alat normalisasi," jelas Dwi Agus.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga membahas pentingnya inventarisir aset Pemda Kota Cirebon untuk pembuatan kolam retensi tampungan air untuk mengatasi banjir yang disebabkan oleh kiriman air dari daerah hulu. 

Ia mengungkapkan bahwa kolam retensi ini akan menjadi salah satu bagian integral dari solusi jangka panjang untuk menangani banjir.

"Banjir yang sering terjadi di Kota Cirebon tidak hanya disebabkan oleh curah hujan lokal, tetapi juga oleh kiriman air dari daerah hulu. Oleh karena itu, perlu adanya kolam retensi yang bisa menampung air sebelum mengalir ke permukiman warga," tuturnya.

Terkait rencana penertiban bangunan-bangunan liar yang ada di sekitar sepadan sungai, tidak hanya untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga untuk menciptakan ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. 

"Kami berencana menjadikan kawasan sekitar sungai sebagai area yang lebih ramah lingkungan, yang bisa berfungsi sebagai river garden atau taman tepi sungai. Warga nantinya bisa menikmati ruang hijau untuk bersantai dan berinteraksi dengan alam," ungkapnya.

Dengan adanya langkah-langkah yang lebih terencana dan terkoordinasi, diharapkan banjir yang sering terjadi di Kota Cirebon bisa diminimalisir, dan kualitas hidup masyarakat pun bisa semakin baik.

Pemerintah Kota Cirebon berharap, kolaborasi antara berbagai pihak ini bisa menjadi model untuk penanganan permasalahan serupa di daerah lainnya. (din)

Read More