Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Minggu, 21 Desember 2025

Wali Kota Tekan Pentingnya Aksi Nyata dan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Memajukan Wisata Budaya

TANGERANG SELATAN – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa kekayaan sejarah dan budaya Kota Cirebon tidak boleh berhenti hanya pada narasi kebesaran masa lalu. 

Ia menyerukan pentingnya aksi nyata dan kolaborasi kolektif dalam momen malam silaturahmi bertajuk "Menyatukan Langkah dan Menguatkan Cirebon" di The Radiant Center, Tangerang Selatan, Jumat (19/12/2025).

​Dihadiri sejumlah kepala daerah dan tokoh masyarakat, Wali Kota menyatakan bahwa tanpa langkah konkret, aset budaya Cirebon yang melimpah hanya akan menjadi pajangan sejarah. 

Ia menekankan bahwa pembangunan sektor pariwisata dan seni budaya memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan agar visi besar memajukan daerah dapat segera terakselerasi di lapangan.

​"Cirebon kaya akan sejarah dan budaya, tapi jika kita hanya berdiam diri tanpa aksi nyata, semuanya akan percuma. Mari kita berhenti hanya bicara soal potensi dan mulai lakukan sesuatu yang nyata untuk Cirebon yang lebih maju," tegas Wali Kota di hadapan para tokoh dan pemerhati budaya.

​Wali Kota juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam menyukseskan visi pembangunan Kota Cirebon tahun 2025-2029. Pemerintah Kota berkomitmen menghadirkan perubahan signifikan melalui pengembangan kawasan wisata yang terintegrasi. 

Fokus utama diarahkan pada penguatan jati diri budaya lokal sebagai motor penggerak ekonomi, sehingga modernisasi yang terjadi tidak menghilangkan akar tradisi masyarakat.

​Ia berharap dialog seperti ini melahirkan keselarasan antara aspirasi para pegiat budaya dengan program strategis pemerintah. Menurutnya, menyatukan persepsi sejak dini adalah kunci agar Cirebon tetap kokoh sebagai pusat peradaban di tengah pesatnya pembangunan global. 

“Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga hidup secara nilai,” tuturnya.

​Senada dengan visi tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, memaparkan peta jalan strategis pariwisata dengan konsep "Setara dan Berkelanjutan". Peta jalan ini merupakan turunan dari semangat aksi nyata yang diinstruksikan Wali Kota untuk membenahi tata kelola wisata dalam beberapa tahun ke depan.


“Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi menghidupkan kembali roh 'Living Heritage' di kawasan keraton agar menjadi pusat budaya dan sejarah yang mendunia. Inilah wujud aksi nyata kita dalam menjaga warisan leluhur sekaligus mengemasnya secara profesional untuk menarik wisatawan,” ungkap Agus Sukmanjaya saat menjelaskan rencana pengembangan kawasan pariwisata Kota Cirebon tahun 2026-2029.

​Dalam paparannya, pemerintah telah memetakan kawasan prioritas yang mencakup Wisata Keraton (Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Kaprabonan), Wisata Bahari di area Kejawanan, hingga revitalisasi Kawasan Kota Lama. 

Setiap wilayah akan dirancang memiliki penanda visual (landmark) serta fasilitas publik ikonik yang mengutamakan kenyamanan pengunjung tanpa merusak nilai-nilai historis yang ada.

Strategi pengembangan ini juga menyentuh aspek kewilayahan di setiap kecamatan. Di Kecamatan Kejaksan, fokus dilakukan pada penataan kawasan perdagangan dan revitalisasi Kali Sukalila. Sementara di Lemahwungkuk, penekanan diberikan pada ekonomi pesisir. 

Adapun Kecamatan Kesambi, Harjamukti, dan Pekalipan masing-masing diproyeksikan sebagai pusat layanan publik, pemberdayaan UMKM urban farming, serta sentra kuliner berbasis ruang publik yang berkualitas.

​Agus juga mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan "Calendar of Event" yang telah disusun, termasuk festival budaya skala nasional. 

“Melalui integrasi dengan kawasan Metropolitan Rebana dan optimalisasi blue economy di pesisir, Kota Cirebon optimis mampu bertransformasi menjadi pusat jasa dan perdagangan yang tetap bangga dengan identitas heritagenya,” pungkasnya. (din)



Sabtu, 20 Desember 2025

Tingkatkan PAD, Pemkot Cirebon Adopsi Sistem Pajak Digital Persada dan Vesop Milik Pemkot Malang

MALANG – Pemerintah Kota Cirebon secara resmi melakukan langkah strategis dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem perpajakan. Langkah ini ditandai dengan kunjungan kerja Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, Mastara dan jajaran ke Pemerintah Kota Malang pada Kamis (19/12/2025). 

Kunjungan ini bertujuan untuk menyepakati replikasi dua aplikasi unggulan milik Pemkot Malang, yakni Aplikasi Online Restoran dan Subyek Pajak Daerah Lainnya (Persada) serta Virtual System of Payment (Vesop).

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama (KSB) yang lebih luas mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan. Fokus utama dari kolaborasi ini adalah mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Dengan mengadopsi sistem Persada dan Vesop, Pemerintah Kota Cirebon menargetkan adanya sinkronisasi data yang lebih akurat serta peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyambut baik kehadiran rombongan Wali Kota Cirebon. Ia menegaskan bahwa kerja sama antardaerah adalah kunci dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern. Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya bersifat searah, melainkan menjadi ajang saling belajar antar-instansi keuangan daerah.

"Saya berterima kasih kepada Pemerintah Kota Cirebon yang dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota atas kunjungannya ke Malang. Ini adalah bentuk nyata kerja sama antardaerah yang produktif. Hari ini kita fokus pada kerja sama terkait pendapatan melalui sharing sistem dengan BPKPD Kota Cirebon. Namun, kami pun akan belajar juga dari Cirebon. Ke depan, akan ada kerja sama di bidang lain sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini," ujar Wahyu.

Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan rasa syukur atas terbukanya pintu kolaborasi teknis ini. Baginya, penggunaan aplikasi Persada dan Vesop akan memberikan lompatan besar bagi sistem administrasi perpajakan di Kota Cirebon agar lebih modern dan meminimalisir kebocoran potensi pendapatan.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kota Cirebon telah menandatangani MoU terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Melalui replikasi sistem Persada dan Vesop ini, kita mendapatkan transfer ilmu yang sangat berharga untuk langsung diaplikasikan di Kota Cirebon. Kami optimis inovasi ini akan membawa manfaat besar bagi pembangunan kota dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat," tuturnya.

Implementasi sistem ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pemantauan pajak restoran dan subjek pajak lainnya secara real-time, sehingga target PAD Kota Cirebon dapat tercapai secara maksimal. 

"Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk terus melakukan transformasi digital di segala lini guna menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani," pungkasnya.  (din)



Sinergi dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Cirebon Jamin Perlindungan JKN Pekerja Informal di Tahun 2026

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon secara tegas menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan sosial dengan memastikan tidak ada satu pun warga kurang mampu maupun pekerja sektor informal yang tertinggal dalam akses layanan medis. 

Melalui komitmen Universal Health Coverage (UHC), Pemkot Cirebon telah membangun sistem perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduknya untuk menyongsong tahun 2026 dengan fondasi masyarakat yang lebih tangguh dan produktif.

Langkah konkret ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cirebon dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cirebon, Kamis (18/12/2025). 

Kesepakatan ini menjadi jaminan bagi para pedagang kaki lima, buruh lepas, hingga warga yang belum memiliki pekerjaan tetap agar mendapatkan perlindungan kesehatan yang pasti melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didanai langsung oleh APBD.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan bahwa agenda ini menyentuh hajat hidup orang banyak dan menjadi pilar utama pembangunan manusia di Kota Cirebon. 

Baginya, akses kesehatan yang terjamin adalah kunci agar produktivitas masyarakat tidak terhambat oleh beban biaya pengobatan yang tak terduga. Penandatanganan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan wujud kehadiran negara dalam menjaga nyawa dan masa depan warganya.

"Per Desember 2025 ini, capaian UHC Kota Cirebon telah menyentuh angka 100,46 persen. Artinya, secara statistik, seluruh penduduk yang berjumlah lebih dari 358 ribu jiwa telah terlindungi payung JKN. Namun, saya tidak ingin kita hanya puas pada angka. Angka 100 persen ini harus berbanding lurus dengan kualitas layanan di lapangan dan keaktifan kepesertaan masyarakat," ujar Wali Kota.

Guna mengawal komitmen tersebut, Pemkot Cirebon telah menyiapkan dukungan anggaran yang signifikan sebesar Rp38.732.117.200,00 (Tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) untuk tahun anggaran 2026. 

Anggaran ini dialokasikan khusus untuk membiayai iuran 77.412 jiwa penduduk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). 

Wali Kota menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar menjaga akurasi data agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan tidak terkendala masalah birokrasi.

Salah satu poin paling humanis dalam kesepakatan ini adalah adanya jaminan kesehatan otomatis bagi bayi yang baru lahir dari peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. 

Hal ini memastikan generasi penerus Kota Cirebon mendapatkan perlindungan medis sejak lahir, sehingga orang tua tidak perlu lagi dipusingkan oleh biaya persalinan atau perawatan intensif bagi buah hati.

Transformasi birokrasi juga menjadi sorotan, di mana warga kini semakin dimudahkan karena pelayanan kesehatan dapat diakses cukup dengan menunjukkan KTP-el atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

Langkah ini menghapus kerumitan administratif di fasilitas kesehatan, sejalan dengan visi Pemkot Cirebon yang ingin menghadirkan layanan publik yang modern dan simpel.

Wali Kota juga memberikan peringatan kepada seluruh pengelola fasilitas kesehatan, baik Puskesmas maupun Rumah Sakit, agar tidak ada lagi praktik diskriminasi. Pasien JKN yang iurannya dibayari pemerintah harus mendapatkan keramahan dan kualitas pengobatan yang setara dengan pasien umum. 

Pemerintah tidak hanya bertugas mendaftarkan warga, tetapi juga memastikan mereka dirawat dengan layak dan penuh rasa hormat.

"Sinergi ini diharapkan menjadi pesan kuat bahwa di tahun 2026 dan seterusnya, kesehatan adalah hak dasar yang tak bisa ditawar," tuturnya. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Adi Darmawan, memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Pemerintah Kota Cirebon yang berhasil menjaga tingkat keaktifan kepesertaan di angka 86,53 persen. Menurutnya, keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Cirebon.

"Penyaluran dana JKN untuk Kota Cirebon sudah lebih dari 1 triliun rupiah. Kami berharap ini bisa menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya, mulai dari pertumbuhan tenaga kesehatan hingga munculnya usaha-usaha penunjang di sekitar fasilitas kesehatan," jelas Adi.

Efek multiplier dari program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Dengan warga yang sehat, perputaran ekonomi di tingkat akar rumput akan lebih stabil.

"Intinya adalah masih banyak ruang-ruang untuk kita improvement bersama. Sebagai bagian dari kolaborasi dan pengembangan dari sektor program JKN yang bisa kita pengembangan bersama," pungkasnya. (Nur)



Jumat, 19 Desember 2025

Antisipasi Lonjakan Mobilitas, Pemkot Cirebon Bersama Forkopimda Siapkan Pengamanan Ekstra untuk Nataru 2025

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon bersama seluruh unsur Forkopimda memperketat kolaborasi lintas sektoral guna menjamin keamanan masyarakat selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah nyata ini diawali dengan pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Lodaya 2025 yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, di Lapangan Mako Polres Cirebon Kota, Jumat (19/12/2025). 

Fokus utama pemantauan mencakup pengendalian mobilitas di jalur arteri, sterilisasi tempat ibadah, hingga antisipasi dampak cuaca ekstrem di wilayah perkotaan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota membacakan amanat tertulis Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Ia menekankan bahwa mobilitas masyarakat pada tahun ini diprediksi mengalami peningkatan signifikan. 

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat secara nasional diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, naik sekitar 7,97 persen dibandingkan tahun lalu.

“Situasi ini tentunya menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi. Pelayanan Nataru tahun ini harus dilaksanakan secara ekstra dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mulai dari aspek pengamanan, pelayanan, hingga respons cepat terhadap berbagai permasalahan di lapangan,” ujar Wakil Wali Kota saat membacakan amanat Kapolri.

Operasi Lilin 2025  akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Secara nasional, operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya yang disiagakan di ribuan pos pengamanan, pos pelayanan, serta pos terpadu.

Terkait kelancaran lalu lintas, Wakil Wali Kota mengingatkan pentingnya implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembatasan operasional angkutan barang dan rekayasa lalu lintas. 

Ia menegaskan bahwa pengaturan pada titik-titik rawan kepadatan harus dilakukan secara tepat dengan memanfaatkan teknologi pemantauan lalu lintas yang tersedia.

Di sisi keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Pemkot Cirebon bersama Polres Cirebon Kota memberikan perhatian khusus pada sterilisasi tempat ibadah.

"Pastikan setiap lokasi ibadah sudah disterilisasi dan libatkan ormas keagamaan dalam kegiatan pelayanan sebagai wujud toleransi beragama demi menjamin ibadah Natal berlangsung khidmat," tuturnya.

Selain ancaman terorisme dan kejahatan konvensional, kewaspadaan terhadap potensi bencana alam juga menjadi poin krusial mengingat saat ini memasuki puncak musim hujan. 

Personel di lapangan diminta siaga terhadap potensi banjir dan angin kencang yang dapat mengganggu jalur utama maupun akses menuju objek wisata di Kota Cirebon.

Menutup amanat tersebut, Wakil Wali Kota mengajak seluruh personel untuk menjaga kesehatan dan menjadikan tugas ini sebagai ladang ibadah. 

"Keberhasilan pengamanan Nataru merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan soliditas dan sinergisitas kuat antara Pemerintah Daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat," pungkasnya. (din)


Bupati Imron Tegaskan Peran ASN Ke 3.521 PPPK Paruh Waktu Di Apel Kesadaran Nasional

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron menegaskan status dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada 3.521 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam Apel Kesadaran Nasional yang digelar di Stadion Ranggajati, Rabu (17/12/2025).

Dalam sambutannya, Imron menyampaikan ucapan selamat kepada PPPK Paruh Waktu yang telah menerima penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Ia menekankan bahwa penetapan NIP bukan sekadar proses administratif, melainkan pengukuhan kedudukan, tanggung jawab, dan hak sebagai ASN.

“Dengan penetapan NIP tersebut, Saudara secara resmi telah memperoleh kedudukan, tanggung jawab, dan hak sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memikul amanah besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Imron.

Imron menegaskan, sebagai ASN, PPPK Paruh Waktu dituntut bekerja profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus menjaga kehormatan serta martabat jabatan.

Ia meminta kepada seluruh PPPK menjadikan nilai dasar BerAKHLAK sebagai pedoman perilaku dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain itu, Imron mengingatkan kewajiban PPPK Paruh Waktu sebagai bagian dari Korps Pegawai Republik Indonesia untuk menjunjung tinggi Panca Prasetya Korpri.

Menurutnya, lima prinsip tersebut menjadi fondasi moral dalam menjaga integritas dan etika pelayanan aparatur.

“Saya berharap seluruh PPPK Paruh Waktu mampu menginternalisasi nilai BerAKHLAK dan Panca Prasetya Korpri dalam setiap pelaksanaan tugas,” kata Imron.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon menaruh harapan besar agar PPPK paruh waktu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Imron juga mengajak seluruh peserta apel menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat untuk bekerja dengan dedikasi, disiplin, dan integritas.

“Setiap aparatur dituntut untuk bekerja dengan dedikasi, disiplin, serta penuh integritas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tuturnya.

Salah satu PPPK Paruh Waktu yang dilantik, Suwarno, yang bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, mengungkapkan rasa syukur atas pelantikan tersebut.

“Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Cirebon, Alhamdulillah kami sudah dilantik menjadi PPPK Paruh Waktu, ini menjadi motivasi kami agar menjadi ASN yang BerAKHLAK” ujarnya.

Pelantikan ribuan PPPK Paruh Waktu ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kinerja, disiplin, dan integritas dalam melayani masyarakat Kabupaten Cirebon. (din)

Ramp Check Angkutan Umum, Upaya Mitigasi Risiko Kecelakaan Jelang Nataru

CIREBON - Ramp Check kendaraan angkutan umum penumpang yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon tidak boleh dipandang sebagai kegiatan incidental atau rutinitas semata. 

Pemeriksaan ini merupakan langkah nyata mitigasi risiko kecelakaan lalu lintas jalan, untuk memastikan setiap armada yang beroperasi benar-benar memenuhi standar keselamatan dan kelaikan jalan, terutama pada periode meningkatnya pergerakan masyarakat menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati saat melakukan monitoring ramp check di Terminal Tipe A Harjamukti, Jumat (19/12/2025). Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Kota Cirebon memiliki peran strategis sebagai simpul transportasi di wilayah Jawa Barat bagian timur. 

“Momentum akhir tahun selalu diikuti peningkatan mobilitas masyarakat. Kota Cirebon bukan hanya daerah lintasan, tetapi juga tujuan. Karena itu, Ramp Check hari ini jangan dipandang sebagai kegiatan incidental semata. Ini adalah upaya mitigasi risiko kecelakaan lalu lintas jalan,” ujarnya.

Ia meminta para penguji kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan bekerja tegas dan presisi. Seluruh komponen vital kendaraan, mulai dari sistem pengereman, kondisi ban, fungsi lampu, hingga ketersediaan fasilitas darurat di dalam bus, harus diperiksa secara detail. 

“Jika ditemukan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, jangan ragu memberikan sanksi administratif, bahkan melarang armada tersebut beroperasi sampai perbaikan dilakukan. Keselamatan penumpang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Menurutnya, keselamatan perjalanan tidak hanya ditentukan oleh kondisi kendaraan, tetapi juga kesiapan pengemudi. Oleh karena itu, ia mengapresiasi keterlibatan Dinas Kesehatan dan PSC 119 dalam pemeriksaan kesehatan awak angkutan. 

“Pastikan pengemudi dalam kondisi bugar, bebas dari narkoba, dan tidak mengalami kelelahan ekstrem. Setiap kemudi harus dipegang oleh orang yang bertanggung jawab,” tambahnya.

Wakil Wali Kota juga mengingatkan bahwa masa Nataru tahun ini bertepatan dengan musim penghujan. Ia meminta BPBD, Dinas PUPR, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk siaga memantau kondisi infrastruktur jalan dan potensi gangguan akibat cuaca. 

Koordinasi dengan Satpol PP serta unsur TNI-Polri pun diminta terus diperkuat demi menjaga keamanan dan ketertiban di terminal maupun titik keramaian.

Melalui Ramp Check ini, Wakil Wali Kota berharap angkutan umum selama masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat beroperasi dengan aman, nyaman, dan terpercaya. 

"Sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan rasa tenang dan selamat sampai tujuan," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Andi Armawan, menjelaskan bahwa Ramp Check dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi administrasi, teknis kendaraan, maupun kesehatan pengemudi. 

“Alhamdulillah, Ibu Wakil Wali Kota langsung turun melakukan inspeksi. Ini menjadi bentuk tanggung jawab kita bersama agar perjalanan masyarakat aman dan nyaman,” katanya.

Ia menyebutkan, pemeriksaan meliputi kelengkapan administrasi seperti STNK, SIM, dan masa berlaku uji KIR, serta kondisi teknis kendaraan, antara lain ban, sistem pengereman, lampu, wiper, klakson, dan komponen pendukung lainnya. 

“Kalau dari hasil pengujian kendaraan dinyatakan tidak layak, maka tidak kami berangkatkan. Kami akan menghubungi pool untuk mengganti armada, supaya penumpang tidak dirugikan,” jelas Andi.

Dishub juga memberi perhatian khusus pada aspek kesehatan pengemudi, terutama untuk perjalanan jarak jauh. “Kami minta perusahaan menyiapkan sopir cadangan. Banyak trayek jarak jauh seperti Surabaya, Denpasar, hingga Sumatera. Kondisi fisik dan tekanan darah pengemudi harus benar-benar siap,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, armada yang lulus uji ditempeli stiker khusus sebagai tanda laik jalan, sementara kendaraan yang belum memenuhi syarat diberi stiker merah dan dilarang beroperasi. Dishub juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menertibkan angkutan yang tidak memenuhi ketentuan. (din)



UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Raih Penghargaan UI GreenMetric Indonesia 2025

 


SEMARANG, FC — Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dan internasional dengan meraih penghargaan UI GreenMetric Indonesia 2025. 

Penganugerahan tersebut diumumkan secara resmi dalam kegiatan Awarding The 2025 UI GreenMetric Indonesian University Ranking yang diselenggarakan oleh UI GreenMetric di Universitas Diponegoro (UNDIP), Selasa (16/12/2025), bertempat di Muladi Dome, Kampus UNDIP Tembalang, Kota Semarang.

Kegiatan bergengsi ini mengusung tema “Doing Sustainable Development Goals in Higher Education: The Story of Our Institution and Society” dan dihadiri oleh pimpinan perguruan tinggi, pemangku kepentingan pendidikan, serta tokoh nasional yang memiliki perhatian besar terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon hadir dalam kegiatan tersebut dengan dipimpin langsung oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Prof. Dr. Hajam, M.Ag. Turut mendampingi Dr. Maulidya Ulfah, M.Pd.I. selaku Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan, bersama Tim UI GreenMetric UIN SSC yang terdiri atas Mujib Ubaidillah, M.Pd., Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd., dan Firiana, M.H.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tersebut, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berhasil meraih capaian membanggakan, yaitu:

Peringkat 831 Dunia

Peringkat 492 Asia

Peringkat 87 Indonesia

Peringkat 12 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mengimplementasikan prinsip kampus berkelanjutan, melalui penguatan kebijakan lingkungan, pengembangan riset dan publikasi berbasis Sustainable Development Goals (SDGs), pengelolaan sumber daya yang ramah lingkungan, serta partisipasi aktif seluruh sivitas akademika.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Prof. Dr. Hajam, M.Ag., mengungkapkan rasa bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen kampus.

“Alhamdulillah, capaian UI GreenMetric 2025 ini merupakan bukti nyata keseriusan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam membangun kampus yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika, khususnya Tim UI GreenMetric yang dikoordinasikan oleh Dr. Maulidya Ulfah, M.Pd.I., atas dedikasi dan kerja kerasnya,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Maulidya Ulfah, M.Pd.I., selaku Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yang diraih serta apresiasi kepada pimpinan universitas.

“Capaian ini adalah hasil kolaborasi dan dukungan penuh pimpinan universitas serta partisipasi aktif seluruh unit kerja. Kami berharap prestasi ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi motivasi untuk memperkuat budaya kampus hijau dan riset berkelanjutan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon,” ungkapnya.

Keikutsertaan dan capaian UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam UI GreenMetric Indonesia 2025 diharapkan semakin memperkuat posisi kampus sebagai perguruan tinggi siber yang unggul, inovatif, dan berwawasan lingkungan, sekaligus mendorong kontribusi nyata pendidikan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global. (din)

Rifaldi Safar Sabet Tiga Gelar Juara Dalam Kejuaraan Terbuka Wushu Pelajar dan Mahasiswa Tingkat Nasional

DEPOK, FC — Rifaldi Safar, mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUA),  semester 5B angkatan 2023, UIN Siber Cirebon berhasil meraih tiga gelar juara dalam kejuaraan terbuka Wushu Pelajar dan mahasiswa tingkat nasional “WUGAMES 2025 Universitas Indonesia”. 

Ajang bergengsi ini diselenggarakan oleh UKM Wushu Universitas Indonesia dan berlangsung pada 15–18 Desember 2025 di Balairung UI, Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam kompetisi yang diikuti atlet-atlet terbaik dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah di Indonesia tersebut, Rifaldi tampil gemilang dengan menyabet:

Juara II Shuang Dao Group D1 Male

Juara II San Jie Gun Group D1 Male

Juara I Other Flexible Weapon Group D1 Male

Capaian ini menjadi bukti nyata dedikasi, disiplin, dan konsistensi Rifaldi dalam menyeimbangkan prestasi akademik dan nonakademik di tengah kesibukan sebagai mahasiswa.

Prestasi tersebut mendapat apresiasi penuh dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab, Dr. H. Anwar Sanusi, M.Ag., yang menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas keberhasilan mahasiswa FUA di kancah nasional.

“Prestasi ini patut disyukuri dan dibanggakan. Rifaldi telah menunjukkan bahwa mahasiswa FUA tidak hanya unggul dalam kajian keilmuan, tetapi juga mampu berprestasi di bidang olahraga tingkat nasional,” ungkapnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Aah Syafaah, M.Ag. Menurutnya, capaian Rifaldi menjadi kebanggaan tersendiri bagi Jurusan SPI sekaligus kado istimewa di penghujung tahun 2025.

“Prestasi Rifaldi Safar sangat membanggakan bagi Jurusan SPI. Ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus mengembangkan potensi, baik di bidang akademik maupun nonakademik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap keberhasilan tersebut dapat diikuti oleh mahasiswa SPI-FUA khususnya, serta mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada umumnya, agar semakin banyak prestasi yang lahir dan mengharumkan nama kampus di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

Keberhasilan Rifaldi Safar dalam ajang WUGAMES 2025 Universitas Indonesia menegaskan komitmen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mendukung pengembangan bakat dan minat mahasiswa secara holistik, sejalan dengan visi kampus sebagai universitas siber yang unggul dan berdaya saing. (din)

Kamis, 18 Desember 2025

Perkuat Kolaborasi, Pemkot Cirebon Dukung MBG untuk Pemenuhan Gizi dan Perputaran Ekonomi

 

BANDUNG - Pemerintah Kota Cirebon mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis meningkatkan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat. 

Program ini dipandang sebagai salah satu prioritas utama daerah, khususnya dalam memastikan tumbuh kembang anak sekolah serta perlindungan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025). 

Forum ini menjadi ruang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperkuat tata kelola Program MBG di daerah.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan,  Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia,  Dadan Hindayana, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta seluruh kepala daerah dan sekretaris daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam forum tersebut dipaparkan pula standar pemenuhan gizi yang wajib dipenuhi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, termasuk aspek keamanan pangan dan kualitas layanan.

Selain fokus pada pemenuhan gizi, rapat koordinasi ini menekankan pentingnya pelibatan UMKM lokal sebagai pemasok dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Skema kemitraan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tetap mengedepankan standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program MBG dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan komoditas lokal. 

Sayuran, ikan, dan ayam dari daerah diharapkan menjadi bagian utama rantai pasok program tersebut, dengan pendampingan pemerintah hingga tingkat desa.

“Forum ini menegaskan bahwa Program MBG merupakan prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Badan Gizi Nasional berperan sebagai pelaksana utama, sementara pemerintah daerah menjadi penggerak implementasi di lapangan,” ujar Zulkifli Hasan dalam arahannya.

Menko Pangan juga menekankan pentingnya konsistensi penerapan standar SPPG agar layanan pangan bagi anak sekolah serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap aman dan bernilai gizi tinggi. 

"Keberlanjutan layanan SPPG, termasuk kesiapan fasilitas dan kapasitas produksi, harus menjadi perhatian serius," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Program MBG harus mampu meningkatkan daya saing daerah, memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, serta menghadirkan rasa keadilan sosial. 

“Ada tiga titik tekan penting dalam pelaksanaan Program MBG yang kami sampaikan dalam kegiatan ini,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, perputaran dana Program MBG di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Oleh karena itu, dukungan sektor perbankan sangat dibutuhkan, khususnya melalui skema pembiayaan berbunga ringan. Selain itu, program ini diharapkan menjadi siklus ekonomi yang melibatkan petani dan peternak lokal sebagai pemasok utama kebutuhan pangan MBG.

“MBG harus menjadi pasar langsung bagi petani dan peternak. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, harga menjadi lebih kompetitif dan menguntungkan semua pihak,” tegas Gubernur.

Ia juga mendorong keterlibatan sekolah melalui kegiatan edukatif seperti beternak ayam, menanam sayuran, padi, dan pisang sebagai bagian dari pembelajaran berbasis praktik.

"Jika itu berjalan, maka uang yang beredar dalam program MBG itu akan beredar dari tangan ke tangan, dari saku ke saku masyarakat. Sehingga akan melahirkan daya dukung dan daya dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, memaparkan kesiapan Kota Cirebon dalam mendukung Program MBG. Hingga saat ini, Kota Cirebon merencanakan 40 SPPG, dengan 30 SPPG telah terbangun, 10 SPPG lainnya sedang tahap pembangunan. Total 17 di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan 13 masih dalam proses.

Adapun sasaran penerima manfaat Program MBG di Kota Cirebon yang telah terlayani meliputi 65.121 anak sekolah dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/MA/sederajat, serta 2.369 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Total penerima manfaat yang telah mendapatkan layanan MBG mencapai 67.490 orang.

“Pemerintah Kota Cirebon mendukung penuh pelaksanaan Program MBG karena kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat merupakan prioritas utama. Pemanfaatan UMKM lokal sebagai mitra juga menjadi langkah positif untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan hal ini akan terus kami evaluasi serta kembangkan ke depannya,” pungkas Wakil Wali Kota. (din)



Pemkab Cirebon Kembangkan Unit Layanan Disabilitas Untuk Pendidikan Inklusif

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat komitmen terhadap pendidikan inklusif melalui pengembangan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan.

Komitmen tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dengan menggelar Lokakarya Penyediaan Akomodasi yang Layak dan Pengembangan Unit Layanan Disabilitas, bekerja sama dengan Yayasan Wahana Inklusif Indonesia, INOVASI, serta Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (17/12/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Cirebon, Imron, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mochamad Syafrudin, meresmikan berfungsinya Kantor Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan Kabupaten Cirebon yang berlokasi di GOR Ranggajati Sumber.

Peresmian dilakukan secara simbolis melalui pemukulan gong saat pembukaan lokakarya dan menjadi bagian dari peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2025.

Perlu diketahui, Pemkab Cirebon telah menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak 2012, khususnya pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Cirebon telah menerima peserta didik penyandang disabilitas.

Dalam sambutan Bupati Cirebon yang dibacakan Mochamad Syafrudin, menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah diwujudkan melalui kebijakan daerah, yaitu Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/Kep.506-Disdik/2024 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

Ia berharap keberadaan regulasi tersebut dapat memperkuat pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas.

“Harapannya, revisi SK dan peresmian sekretariat ULD Bidang Pendidikan dapat menjadi dukungan nyata bagi pemenuhan hak peserta didik disabilitas di Kabupaten Cirebon,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Yayasan Wahana Inklusif Indonesia, Tolhas Damanik, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin selama enam bulan terakhir dalam penguatan pendidikan inklusif di sekolah dan madrasah.

“Kami berharap ULD ini akan semakin menguatkan sekolah dan madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi disabilitas,” ujar Tolhas.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui pelatihan terhadap 84 guru, delapan bendahara sekolah, delapan kepala sekolah, dan 13 pengawas sekolah dari enam sekolah dasar dan dua madrasah dampingan.

Apresiasi juga disampaikan Provincial Manager INOVASI Jawa Barat, Agnes Widyastuti, atas komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan pendidikan inklusif.

“Kami mengapresiasi kepemimpinan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif,” ujar Agnes.

Kegiatan lokakarya dilanjutkan dengan talkshow terkait arah pembangunan disabilitas dan pemanfaatan Unit Layanan Disabilitas guna memperkuat sinergi lintas sektor. (din)

Rabu, 17 Desember 2025

Wujudkan Ekonomi Inklusif, Pemkot Cirebon Fokus Sektor Unggulan dalam RKPD 2027

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penguatan sektor unggulan daerah sebagai motor penggerak pembangunan lokal. Langkah ini menjadi fokus utama dan menjadi tema dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2027.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, membuka secara resmi Kick Off Meeting Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon untuk Tahun 2027 di Bappelitbangda Kota Cirebon, Rabu (17/12/2025). 

Menurut Wali Kota, Kick Off Meeting ini tidak sekadar rutinitas administrasi, melainkan langkah awal yang fundamental dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Kota Cirebon di masa depan. 

"Dokumen RKPD 2027 harus menjadi jembatan konkret yang menghubungkan visi besar kita dengan aksi nyata di lapangan,” ujar Wali Kota.

Menurut Wali Kota, RKPD 2027 harus selaras dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 yang menargetkan terciptanya Kota Cirebon yang Setara Berkelanjutan pada 2029. Setiap program dan alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendekatkan Kota Cirebon pada target jangka menengah dan panjang tersebut.

Sejak dilantik pada Februari 2025, Wali Kota menyatakan, Pemerintah Kota Cirebon telah menyinkronkan seluruh gerak pembangunan, terutama menghadapi tantangan seperti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. 

Meski demikian, penyesuaian anggaran tetap berfokus pada tiga pilar utama: penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan jaminan kesehatan masyarakat, selaras dengan prioritas Provinsi Jawa Barat.

“Alhamdulillah, di tengah tantangan tersebut, Kota Cirebon berhasil mencatatkan sejumlah capaian positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 4,89 persen pada Triwulan I, bahkan meningkat menjadi 5,20 persen pada Triwulan III. Inflasi juga relatif stabil di angka 2,27 persen, yang menandakan daya beli masyarakat tetap terjaga,” jelas Wali Kota.

Keberhasilan tersebut juga tercermin dalam penurunan angka kemiskinan dari 9,02% menjadi 8,66% per November 2025, berkat program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, Kota Cirebon mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Klasifikasi Unggul 2025, Swasti Saba Wiwerda  sebagai Kota Sehat 2025, dan pengakuan sebagai Daerah Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 2024.

Meski capaian positif tersebut menjadi modal, Wali Kota menekankan pentingnya penyusunan RKPD 2027 yang lebih cermat dan terukur, untuk memastikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 

"Proses perencanaan harus komprehensif dan melibatkan berbagai sudut pandang,” tuturnya.

Dengan semangat kolaboratif dan fokus pada hasil pembangunan, Wali Kota menekankan pentingnya disiplin, akuntabilitas, dan pemanfaatan setiap peluang sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. 

“Mari kita maksimalkan seluruh potensi daerah dan bekerja dengan optimisme tinggi untuk mewujudkan Kota Cirebon yang maju, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdhyana, menyampaikan target indikator makro kota untuk 2027. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan mencapai 79,11 poin, pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,15-7,41 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,99 persen, indeks gini 0,417, dan tingkat kemiskinan 7,00 persen. Agus menegaskan bahwa RKPD harus menjadi implementasi visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai RPJMD 2025-2029 selama lima tahun ke depan.

“Penyusunan RKPD harus memastikan kesesuaian program dan kegiatan dengan indikator target nasional, memanfaatkan Basis Data Terpadu melalui e-Walidata, serta mengoptimalkan keterisian data pembangunan melalui Cirebon Satu Data," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung operasional kinerja pelayanan vital juga harus dijaga agar pelayanan publik tetap optimal.

"Sektor pelayanan publik juga harus tetap terjamin, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” tuturnya. (din)



Rektor UIN Siber Cirebon Umumkan Penghargaan UI GreenMetric dan Izin Prodi S1 Bioteknologi

CIREBON, FC — Penghujung tahun 2025 menjadi momentum istimewa bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon. Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., dengan penuh rasa bangga dan syukur menyampaikan kabar gembira atas dua capaian strategis yang diraih institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Capaian pertama diraih pada Selasa, 16 Desember 2025, ketika UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memperoleh Penghargaan UI GreenMetric 2025, sebuah pengakuan internasional atas komitmen kampus dalam mengimplementasikan prinsip keberlanjutan, ramah lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Tak berselang lama, kabar membanggakan kembali hadir. Pada Rabu, 17 Desember 2025, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon secara resmi menerima izin pembukaan Program Studi Bioteknologi Program Sarjana (S1). Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1136/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Bioteknologi Program Sarjana pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon di Kota Cirebon.

Rektor: Ini Buah Kerja Keras Kolektif Sivitas Akademika

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi seluruh sivitas akademika.

“Alhamdulillah, Program Studi S1 Bioteknologi telah resmi memperoleh izin pembukaan sesuai Kepmendiktisaintek Nomor 1136/B/O/2025. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan dan menjadi hadiah terbaik di penghujung tahun 2025,” ungkap Prof. Aan.

Lebih lanjut, Prof. Aan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses panjang pengusulan hingga terbitnya izin tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika, khususnya tim yang terlibat langsung. Ini adalah hasil kerja keras kolektif teman-teman semuanya. Semoga Prodi Bioteknologi menjadi motor pengembangan keilmuan, riset, dan inovasi yang memberi manfaat luas bagi umat dan bangsa,” tambahnya.

Perkuat Transformasi Kampus Siber dan Pengembangan Keilmuan Strategis

Pembukaan Program Studi S1 Bioteknologi menjadi langkah strategis UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam memperluas spektrum keilmuan sains dan teknologi, sekaligus memperkuat posisi kampus sebagai perguruan tinggi siber yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masa depan.

Dengan capaian penghargaan UI GreenMetric 2025 dan bertambahnya program studi baru, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon semakin menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi menjadi kampus unggul, inovatif, berdaya saing global, serta berwawasan lingkungan dan keberlanjutan. (din)

Operasi Pasar Bersubsidi Stabilkan Harga Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok. 

Hal ini diwujudkan melalui kehadiran langsung Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama kepala perangkat daerah terkait dalam kegiatan Operasi Pasar Bersubsidi  (Opadi)  Natal dan Tahun Baru yang digelar Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Kalijaga, Rabu (17/12/2025).

Kegiatan Opadi ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam merespons potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat tidak hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk membantu meringankan beban pengeluaran warga.

Kepala UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan Disperindag Provinsi Jawa Barat, Ari Fadil Nasution, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,9 miliar untuk program Opadi. Anggaran tersebut disalurkan dalam tiga momentum besar, yakni Idulfitri, Iduladha, serta Natal dan Tahun Baru.

“Khusus untuk momen Natal dan Tahun Baru, dialokasikan anggaran sebesar Rp5,6 miliar yang disalurkan ke 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Untuk Kota Cirebon sendiri, jumlah paket yang disalurkan sebanyak 1.531 paket, sesuai dengan hasil kajian kebutuhan di daerah,” ujar Ari.

Ia menambahkan, setiap paket berisi beras 3 kilogram, gula pasir 1 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan tepung terigu 1 kilogram. Dengan nilai harga normal sekitar Rp96.700, masyarakat hanya perlu menebusnya dengan harga kurang lebih Rp40.000 karena mendapat subsidi sekitar 58 persen. 

“Kami berharap kegiatan Opadi ini tepat sasaran, benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, serta mampu menjaga stabilitas pangan dan meringankan pengeluaran warga,” katanya.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyambut baik pelaksanaan Opadi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menilai program ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun. 

“Alhamdulillah, Opadi dari Provinsi Jawa Barat ini menjadi langkah nyata untuk membantu masyarakat Kota Cirebon,” ungkapnya.

Menurut Wali Kota, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga kestabilan harga. 

“Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berjalan dan berkelanjutan, sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Cirebon tetap terjaga,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Iing Daiman, menegaskan bahwa Pemkot Cirebon memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi ekonomi masyarakat. 

Menurutnya, Opadi merupakan salah satu instrumen penting dalam pengendalian inflasi daerah.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Cirebon. Pemkot Cirebon sangat peduli agar inflasi tetap terkendali dan kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” ujar Iing.

Melalui kegiatan Opadi ini, Pemerintah Kota Cirebon berharap dapat terus menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan rasa aman dan tenang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. 

Komitmen pemerintah untuk hadir, peduli, dan berpihak kepada masyarakat akan terus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan. Iing mengimbau masyarakat agar tidak panik apabila terjadi kenaikan harga di pasaran.

 “Kami dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pasti akan melakukan intervensi jika diperlukan. Pemkot Cirebon akan selalu hadir untuk masyarakat,” tegasnya. 

Selain kehadiran pejabat pemerintah, kegiatan Opadi juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Salah satu warga, Yuliana, mengaku sangat terbantu dengan adanya paket sembako bersubsidi ini. 

Menurutnya, harga bahan pokok yang kerap naik menjelang akhir tahun bisa memberatkan rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan pengeluaran terbatas.

“Alhamdulillah, saya sangat terbantu dengan program Opadi ini. Paket sembako dengan harga terjangkau benar-benar meringankan pengeluaran kami menjelang Natal dan Tahun Baru. Beras, gula, minyak, dan tepung yang kami dapatkan sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Yuliana sambil tersenyum saat menerima paket sembako.

Ia berharap program seperti ini bisa terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga. 

"Kegiatan ini membuat kami merasa pemerintah peduli dan hadir di tengah masyarakat. Semoga setiap warga bisa merasakan manfaatnya, sehingga tidak perlu khawatir dengan kenaikan harga kebutuhan pokok,” tambah Yuliana. (Nur)


Dokumentasi : Beni Agus Pratama

Pengolah Informasi : Mike Dwi Setiawati


Narahubung: Admin Prokompim (082120387359)

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon

Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124

Instagram: @prokompimkotacirebon

Pemkab Cirebon Perbaiki 417 Kilometer Jalan Di Tahun 2025

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon, total panjang jalan yang telah diperbaiki mencapai 417 kilometer.

Perbaikan jalan sepanjang 417 kilometer sepanjang 2025 itu mencakup peningkatan kualitas dan kegiatan pemeliharaan di berbagai wilayah.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman menjelaskan, peningkatan jalan menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Cirebon untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat.

“Berdasarkan data dari dinas, pada tahun ini pemerintah daerah mengerjakan 47 kilometer peningkatan jalan, baik berupa hotmix maupun rigid beton,” ujar pria yang kerap disapa Jigus ini usai Safari Pembangunan di wilayah barat, Senin (15/12/2025).

Selain peningkatan jalan, Dinas PUTR Kabupaten Cirebon juga melaksanakan pemeliharaan rutin sepanjang 350 kilometer, serta pemeliharaan berkala sepanjang 20 kilometer.

Seluruh kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi jalan agar tetap fungsional dan aman digunakan.

“Dengan demikian, total panjang jalan yang telah ditangani pada tahun 2025 mencapai 417 kilometer,” kata Jigus.

Ia menambahkan, capaian tersebut belum termasuk dukungan dari pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).

Pada program tersebut, terdapat dua ruas jalan yang juga menjadi perhatian, yakni ruas Arjawinangun–Suranenggala dan ruas Pabuaran–Sindanglaut.

“Angka ini (total panjang jalan yang sudah diperbaiki) belum termasuk tambahan dari program IJD dari pemerintah pusat,” ucapnya menambahkan. (din)







Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan UIN Siber Cirebon Pelajari Implementasi UI GreenMetric melalui Campus Tour di Universitas Diponegoro

 

SEMARANG, FC — Dalam rangka memperkuat pemahaman serta implementasi prinsip kampus berkelanjutan, Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC) mengikuti kegiatan UI GreenMetric Campus Tour di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk mempelajari praktik terbaik (best practices) pengelolaan kampus berbasis Sustainable Development Goals (SDGs).(16/12).

Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. Maulidya Ulfah, S.Pd.I., M.Pd.I, bersama tim yang terdiri atas Mujib Ubaidillah, M.Pd., Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd., dan Fitriana, M.H. Campus tour ini memfokuskan kunjungan pada sejumlah fasilitas unggulan di lingkungan Sekolah Vokasi UNDIP yang mendukung konsep green campus.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau Teaching Factory LED Lamp Factory, Voca Water, serta unit Biodiesel. Ketiga fasilitas tersebut merepresentasikan integrasi antara pendidikan vokasi, inovasi teknologi, dan kepedulian terhadap lingkungan yang berkelanjutan.

Teaching Factory LED Lamp Factory menampilkan proses pembelajaran berbasis industri yang tidak hanya menekankan penguatan keterampilan mahasiswa, tetapi juga efisiensi energi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. 

Sementara itu, Voca Water memperlihatkan sistem pengelolaan air berkelanjutan yang efektif dalam mendukung konservasi sumber daya air di lingkungan kampus. Adapun unit Biodiesel menjadi contoh nyata pemanfaatan energi alternatif sebagai upaya pengurangan emisi karbon serta dukungan terhadap transisi energi bersih.

Dr. Maulidya Ulfah menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan strategis bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, khususnya dalam pengembangan kebijakan, program, serta indikator pemeringkatan berbasis UI GreenMetric. 

“Melalui campus tour ini, kami dapat melihat secara langsung bagaimana konsep keberlanjutan diterapkan secara nyata, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam aktivitas pendidikan, riset, serta pengelolaan lingkungan kampus,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengalaman ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mengadaptasi dan mengembangkan praktik-praktik keberlanjutan yang relevan dengan karakteristik kampus siber. 

Dengan demikian, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dapat semakin memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kinerja pemeringkatan kampus, baik di tingkat nasional maupun internasional. (din)

Upaya Penataan Kota, Pemkot Cirebon Bongkar Bangunan PKL di Bantaran Sungai Sukalila

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon terus melangkah dalam upaya menata wajah kota agar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penataan kawasan bantaran Sungai Sukalila dan Kalibaru, yang selama ini dipenuhi bangunan pedagang kaki lima (PKL). 

Seluruh bangunan PKL di area tersebut dibongkar sebagai bagian dari penataan kawasan sekaligus mendukung program normalisasi Sungai Sukalila. Ke depan, kawasan tersebut juga akan dibangun pedestrian, pemagaran, dan taman sebagai ruang publik. 

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Cirebon yang dilanjutkan dengan kegiatan penertiban PKL di bantaran Sungai Sukalila, Senin (15/12/2025). Penertiban berjalan tertib dan kondusif. Kondisi ini tidak terlepas dari pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah melalui sosialisasi dan imbauan secara bertahap.

Sejak jauh hari, Pemkot Cirebon telah menyampaikan peringatan pertama hingga ketiga kepada para pedagang. Upaya tersebut membuahkan hasil, di mana sebagian besar PKL telah membongkar lapaknya secara mandiri sebelum petugas turun ke lapangan. 

Ratusan personel gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Linmas, dan Dinas Perhubungan disiagakan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar.

Selama proses penertiban, sejumlah ruas jalan menuju kawasan Sungai Sukalila dan Kalibaru ditutup sementara. Penutupan dilakukan untuk mendukung mobilitas alat berat serta menghindari kepadatan lalu lintas. Pemerintah juga memastikan aktivitas warga tetap terlayani dengan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada para pedagang yang telah kooperatif dan mendukung program pemerintah. Ia berharap seluruh bangunan di kawasan Sukalila dan Kalibaru dapat diratakan sesuai rencana dan prosesnya berjalan lancar.

"Alhamdulillah, pedagang bisa membongkar secara mandiri. Terima kasih atas kerja samanya,” ujar wali kota.

Lebih lanjut, wali kota menegaskan bahwa Pemkot Cirebon tidak menelantarkan para pedagang. Ia mengatakan bahwa sebagian PKL telah menempati lokasi baru yang disiapkan pemerintah, salah satunya di kawasan Pusat Grosir Cirebon (PGC).

"Memang di awal perpindahan mungkin masih sepi, tetapi kalau sudah ada peminatnya pasti akan ramai lagi. Saya berdoa semoga rezeki para pedagang di tempat baru semakin bertambah,” tuturnya. 

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Iing Daiman, menjelaskan bahwa pihaknya terus membuka ruang dialog dengan para pedagang dalam penertiban dan penataan Kawasan ini.  

“Kami menerima aspirasi dari pedagang bunga di Kalibaru Utara. Dari 44 pedagang, ketua dan perwakilannya menyampaikan keinginan relokasi di tempat terbuka dengan space yang representatif,” jelasnya.

Iing menambahkan, Pemkot Cirebon menawarkan relokasi di kawasan Pusat Grosir Cirebon (PGC), namun sebagian pedagang bunga di Kalibaru meminta lokasi di tempat yang terbuka. Menurut Iing, Pemkot Cirebon menawarkan lokasi di belakang Terminal Harjamukti, secara teknis nanti akan diatur melalui ketua paguyuban. 

“Kami memfasilitasi tempat dan pengangkutan ke lokasi. Pedagang di sini sudah ikonik, kami yakin pelanggan akan mencari, meski dipindahkan. Tugas kami mendukung, membantu promosi, dan memberikan informasi terkait relokasi agar kawasan baru bisa cepat ramai,” kata Iing.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Cirebon, Edi Siswoyo, menjelaskan teknis pelaksanaan penertiban dilakukan di Sukalila Utara dan Selatan serta Kalibaru Utara dan Selatan. 

“Fokus hari ini pembongkaran bangunan yang masih tersisa dan ditargetkan selesai hari ini. Setelah itu, dua hingga tiga hari ke depan dilakukan pembenahan dan pengangkutan material,” ungkapnya.

Edi menambahkan, pihaknya berkolaborasi dengan berbagai instansi dengan menurunkan empat unit ekskavator. Dua ekskavator besar dari BBWS Cimanuk–Cisanggarung dan dua ekskavator kecil dari Dinas Pekerjaan Umum. 

"Kami juga membantu pengangkutan barang dagangan pedagang ke rumah atau lokasi usaha baru, sementara material seperti kayu dibuang ke TPA Kopiluhur,” jelasnya.

Dukungan juga datang dari masyarakat setempat. Ketua RW 3 Pagongan, Kaelani, menyatakan pihaknya mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah. “Kami mendukung penataan kota. Untuk keindahan dan keteraturan kota, tentu ini hal yang baik,” katanya singkat.

Salah satu pedagang seafood, Via, yang sebelumnya berjualan di kawasan tersebut, mengaku telah membongkar lapaknya secara mandiri. “Saya sudah berjualan tiga tahun di sini. Sebelumnya memang sudah ada surat peringatan, jadi kami bongkar sendiri. Kami mendukung program pemerintah agar penataan kota dan sungai ke depan bisa lebih baik,” pungkasnya. (din)



Selasa, 16 Desember 2025

UIN Siber Cirebon Gelar Evaluasi Program Prioritas Asta Protas Bersama Tim Itjen Kemenag RI

 


CIREBON, FC — Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon menggelar Evaluasi Program Prioritas oleh Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama Republik Indonesia pada Selasa, 16 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Senat Lantai 2. 

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan peningkatan dampak program strategis perguruan tinggi keagamaan negeri.

Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Itjen Kemenag RI yang dipimpin oleh Siti Marwati selaku Ketua Tim, dengan Ro’Ikhatul Azizah sebagai Pengendali Teknis, serta anggota tim Arif Prayogo, Mohamad Rohim, dan Dinang Firmansyah. Acara dipandu langsung oleh Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Umum UIN SSC, Dr. H. Susari, M.A.

Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan dan Umum, Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Itjen Kemenag RI. Ia menegaskan bahwa evaluasi program prioritas merupakan langkah strategis dalam memastikan keselarasan kebijakan universitas dengan arah pembangunan Kementerian Agama. Kegiatan ini, menurutnya, juga menjadi momentum refleksi institusional dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan dampak program. Sambutan tersebut disampaikan dengan didampingi Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. H. Ayus A. Yusuf.

Sementara itu, Siti Marwati selaku Ketua Tim Itjen menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai implementasi Program Prioritas Kementerian Agama secara komprehensif, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Secara lebih rinci, Ro’Ikhatul Azizah sebagai Pengendali Teknis memaparkan Evaluasi Implementasi Asta Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama Tahun 2025–2029. Ia menjelaskan bahwa evaluasi ini diarahkan untuk membangun ekosistem kebijakan yang berdampak, inklusif, dan modern. Dasar hukum kegiatan ini merujuk pada KMA Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025–2029, serta mandat pengawasan Inspektorat Jenderal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi berkala.

Azizah menegaskan bahwa tujuan utama evaluasi adalah menjamin quality assurance atas laporan kinerja, sekaligus menggeser paradigma audit dari berbasis kegiatan (event-based) menuju audit berbasis dampak komunitas. Ia juga memaparkan peta baru Asta Protas yang mencakup penguatan ekosistem terintegrasi, restrukturisasi program strategis, serta tiga dimensi utama pembangunan, yakni rekonsiliasi sosial-spiritual, pemberdayaan akar rumput, dan modernisasi birokrasi.

Dalam pemaparannya, Azizah menjelaskan model evaluasi berbasis Input–Process–Output (I-P-O). Aspek input menilai keselarasan Renstra, Perjanjian Kinerja, dan dukungan anggaran DIPA; aspek proses menilai kepatuhan juknis, kualitas koordinasi, serta implementasi layanan; sedangkan aspek output menekankan validasi data, capaian IKU, dan bukti dampak nyata bagi masyarakat. Sistem penilaian dilakukan secara hibrid melalui skor kepatuhan dan kualitas untuk membaca tingkat kematangan kebijakan.

Khusus bagi PTKIN, termasuk UIN SSC, evaluasi difokuskan pada peran sebagai knowledge hub dan inovator, dengan empat program prioritas utama: Kerukunan, Ekoteologi (Green Campus), Pendidikan Unggul, dan Digitalisasi. Keempatnya mencakup penguatan kurikulum moderasi beragama, kebijakan kampus hijau, percepatan akreditasi dan reputasi global, serta pengembangan smart campus dan keamanan siber.

Tim Itjen juga memaparkan alur evaluasi yang berlangsung pada 17–24 Desember 2025, meliputi entry meeting, desk audit, uji petik lapangan, wawancara, hingga exit meeting. Selain itu, disampaikan pula daftar dokumen dan bukti dukung yang perlu disiapkan, mulai dari dokumen perencanaan, data sistem, hingga bukti capaian program di tingkat institusi.

Melalui kegiatan evaluasi ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon diharapkan semakin mampu menyelaraskan kebijakan institusional dengan Asta Protas Kementerian Agama, memperkuat tata kelola berbasis dampak, serta meningkatkan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam pembangunan keagamaan dan sosial yang berkelanjutan. (din)

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Raih Penghargaan UI GreenMetric Indonesia 2025

 


CIREBON, FC - Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dan internasional dengan meraih penghargaan UI GreenMetric Indonesia 2025. 

Penganugerahan tersebut diumumkan secara resmi dalam kegiatan Awarding The 2025 UI GreenMetric Indonesian University Ranking yang diselenggarakan oleh UI GreenMetric di Universitas Diponegoro (UNDIP), Selasa (16/12/2025), bertempat di Muladi Dome, Kampus UNDIP Tembalang, Kota Semarang.

Kegiatan bergengsi ini mengusung tema “Doing Sustainable Development Goals in Higher Education: The Story of Our Institution and Society” dan dihadiri oleh pimpinan perguruan tinggi, pemangku kepentingan pendidikan, serta tokoh nasional yang memiliki perhatian besar terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon hadir dalam kegiatan tersebut dengan dipimpin langsung oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Prof. Dr. Hajam, M.Ag. 

Turut mendampingi Dr. Maulidya Ulfah, M.Pd.I. selaku Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan, bersama Tim UI GreenMetric UIN SSC yang terdiri atas Mujib Ubaidillah, M.Pd., Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd., dan Firiana, M.H.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tersebut, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berhasil meraih capaian membanggakan, yaitu:

Peringkat 831 Dunia

Peringkat 492 Asia

Peringkat 87 Indonesia

Peringkat 12 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mengimplementasikan prinsip kampus berkelanjutan, melalui penguatan kebijakan lingkungan, pengembangan riset dan publikasi berbasis Sustainable Development Goals (SDGs), pengelolaan sumber daya yang ramah lingkungan, serta partisipasi aktif seluruh sivitas akademika.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Prof. Dr. Hajam, M.Ag., mengungkapkan rasa bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen kampus.

“Alhamdulillah, capaian UI GreenMetric 2025 ini merupakan bukti nyata keseriusan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam membangun kampus yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika, khususnya Tim UI GreenMetric yang dikoordinasikan oleh Dr. Maulidya Ulfah, M.Pd.I., atas dedikasi dan kerja kerasnya,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Maulidya Ulfah, M.Pd.I., selaku Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yang diraih serta apresiasi kepada pimpinan universitas.

“Capaian ini adalah hasil kolaborasi dan dukungan penuh pimpinan universitas serta partisipasi aktif seluruh unit kerja. Kami berharap prestasi ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi motivasi untuk memperkuat budaya kampus hijau dan riset berkelanjutan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon,” ungkapnya.

Keikutsertaan dan capaian UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam UI GreenMetric Indonesia 2025 diharapkan semakin memperkuat posisi kampus sebagai perguruan tinggi siber yang unggul, inovatif, dan berwawasan lingkungan, sekaligus mendorong kontribusi nyata pendidikan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global. (din)