Tim BNPB Lakukan Inspeksi Melalui Udara Dengan Helikopter

FOKUS BOGOR - Kepala BNPB memerintahkan timnya untuk melakukan pemetaan rehabilitasi lahan-lahan yang longsor di Kabupaten Bogor akibat banjir bandang pekan lalu.

Tim BNPB langsung melakukan inspeksi melalui udara dengan helikopter dan tim darat, melaksanakan pengukuran titik sasaran.

Tinjauan yang berhasil dipantau ada beberapa titik longsor di Desa Sipayung, Desa Harkatjaya, Desa Kiara Pandak dan Desa Urug. Sedangkan untuk Desa Sukajaya yang terdampak parah ditunda, karena cuaca buruk dan jarak pandang minim, pemetaan akan dilanjutkan saat cuaca baik.

Selain itu, BNPB dan BIG juga akan memperkuat pemetaan dengan analisis spasial dan foto udara dengan drone.

Tim BNPB yang memantau dari udara terdiri dari dua staf ahli Kepala BNPB yaitu Mayjen TNI (Purn) Komaruddin dan Mayjen TNI (Purn) Amrin, beserta Kalaksa BPBD Kab. Bogor Yani Hasan dan Kasiter Korem 061/SK Letkol. Asep Muspida, Kasubdit Dukungan Pengerahan Logistik dan Peralatan BNPB Luqmanul Hakim, dan Een Irawan Putra. Rombongan berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma, kemarin.

Pemetaan dilakukan untuk analisa dan menyiapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk segera merehabilitasi lahan-lahan yang longsor. Sesuai arahan Presiden RI kepada Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo untuk menanam vetiver untuk mencegah terjadinya longsor.

Langkah awal Kepala BNPB adalah memperbaiki ekosistem hulu dan kawasan hutan yang ada agar segera pulih. Melakukan penanaman dengan tiga karakter tanaman, yaitu vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek, tanaman keras khas Jawa Barat yang memiliki nilai ekologis untuk pengembalian fungsi kawasan hutan dan buah-buahan yang memiliki nilai ekonomis.

Terakhir adalah tanaman jangka pendek seperti porang dan kapulaga yang tidak butuh waktu lama untuk bisa dipanen masyarakat. Untuk porang dan vetiver, ia kembali mengingatkan, hanya ditanam di lahan yang rata (datar) bukan di lahan yang curam dimana ditanam untuk mencegah longsor. “Tanaman ini memang memiliki nilai ekonomi untuk membantu masyarakat. Tapi, ditanamnya di kebun atau ladang yang lahannya datar. Dikombinasikan dengan pohon-pohon keras.” katanya.

Selain menyiapkan bibit siap tanam, BNPB juga melakukan pelatihan serta sosialisasi. Unsur yang terlibat BNPB, TNI, POLRI, BPBD, akademisi, kelompok pecinta alam, BUMN serta pihak swasta. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai media massa serta segenap aktivis lingkungan.

Sebagai informasi tambahan, ada tiga jenis karakter pohon demi memulihkan ekosistem hulu. Pertama, tanaman keras dan buah-buahan yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis. Beberapa pohon yang bisa ditanam antara lain; alpukat, cempedak, matoa, sukun, aren, rasamala, puspa, cempaka, mindi atau pohon Sukarno, ketapang, jabon putih, biola cantik, beringin, sempur, mahoni, gandaria, kayu putih, kenanga, kopo dan pohon endemik Jawa Barat lainnya.

Kedua, tanaman vetiver sistem sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek. Vetiver sejenis sereh wangi yang akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, mencengkram tanah serta menahan longsor.

Ketiga, tanaman Porang. Porang sejenis umbi-umbian yang memiliki nilai ekonomis untuk masyarakat. Porang antara lain digunakan sebagai bahan baku untuk mie shirataki, rendah karbohidrat dan gula, serta sangat baik untuk menjaga kesehatan penderita diabetes dan orang-orang yang sedang melakukan diet.

Sementara itu, proses penanganan para korban dan pengungsi masih terus dilakukan oleh BNPB, Pemda Kabupaten Bogor, TNI, Polri, relawan, dll. BNPB juga telah menyiapkan helikopter untuk distribusi logistik untuk para korban. (IWO)

Sumber: Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Read More

Kota Cirebon Butuh Anggaran Untuk Segera Mengurai Kemacetan

FOKUS CIREBON - Cirebon macet, kian dekat dengan telinga masyarakat. Pemicunya adalah semakin bertambahnya volume kendaraan yang melintas di ruas jalan kota, ditambah dengan banyaknya parkir liar yang musti ditertibkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Cirebon serta perlintasan pintu Kereta Api. Hal itu disampaikan  langsung oleh Jaenudin, warga Kejaksan Kota Cirebon, Minggu, (12/01/2020).

Beberapa ruas jalan kota yang rentan macet tersebut, kata Jaenudin, memerlukan perhatian serius Pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan (Dishub). Kendagi kemacetan  di beberapa ruas jalan kota masih terbilang belum sepadat di kota kota besar, namun jika terus dibiarkan tanpa penangan dan program, maka bisa dipastikan kondisinya bisa seperti kemacetan di kota kota besar.

"Ya, Pemkot harus serius mencari solusinya, jika tidak kemacetan di kota-kota besar akan terasa juga di Kota Cirebon, karena banyak hal yang memicunya. Jadi harus segera dianggarkan agar cepat teratasi," pintanya.

Sementara itu, sebelumnya, Kepala Dishub Ir H Yoyon Indrayana MT beberapa wqktu lalu menjelaskan, jika jalanan di Kota Cirebon memang harus segera di desian one way. Dan berdasar rencana, one way ini mestinya diberlakukan tahun 2020, tetapi dishub belum dapat anggaran untuknitu. 

One way kata Yoyon, akan diberlakukan di ruas jalan yang tergolong padat. Seperti Jl RA Kartini, Jl Pangeran Suryanegara (Pagongan), ataupun Jl Siliwangi. Bila pemerintah menyetujui, sangat dimungkinkan penerapan jalan satu arah diberlakukan tahun ini juga.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub, Gunawan juga menyqtqkan, jika jalan satu arah (one way) memang rencananya akan diberlakukan di sejumlah ruas jalan di Kota Cirebon. Namun Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon justru terkendala oleh anggaran. 

“Jalan satu arah itu solusi terakhir. Kalau parkir dan lainnya sudah diberesin masih macet, ya solusinya one way,” ujarnya.

Dari tinjauan dishub, penyebabnya di Kota Cirebon ada dua jenis. Yakni di ruas jalan, dan di persimpangan. Mudah untuk memecahkan solusi kemacetan di persimpangan. Yakni dengan memasang rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).

Sementara untuk di ruas jalan, justru lebih sulit. Karena di ruas jalan, banyak faktor yang harus ditertibkan. Seperti pedagang kaki lima, parkir, dan banyaknya mobilisasi kendaraan yang melintasi jalan tersebut. “Perlu kajian dan survei, sedangkan survei itu perlu biaya,” tandasnya.

Gunawan mengatakan, dishub baru akan melakukan kajian komperehensif terkait pemberlakuan one way. Sebab, penerapan one way akan berimbas pada evaluasi jaringan jalan lainnya yang ada di Kota Cirebon. 

“Pastinya waktu tempuh jaringan jalan harus lebih singkat dibanding dengan kondisi saat ini jika one way itu diberlakukan,” katanya.

S!edikit gambaran yang disebut Gunawan, bahwa one way hanya diberlakukan di jam tertentu. Yakni di jam sibuk di mana saat itu kendaraan banyak yang melintas.  Pada kasus tertentu, one way juga bisa menjadi tidak efektif. Misalnya di depan Asia dan Surya.

"Ini dikarenakan adanya parkir badan jalan, persimpangan dan bottle neck lalu lintas. Semua kendaraan yang hendak menuju Jl Bahagia, Jl Karanggetas dan Jl Pagongan, semuanya melewati jalan di depan Asia dan Surya," ungkap Gunawan. (Muis)

Read More

Menhub Bakal Menyiapkan Dana Sebesar Rp 72 Miliar Untuk Pembangunan Bandara Ngloram, Jawa Tengah

FOKUS JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan telah menyiapkan dana sebesar Rp 72 miliar guna pembangunan Bandara Ngloram, Blora, Jawa Tengah.

Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan, Budi Karya, dalam kunjungan kerjanya ke Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (11/1).

Ngloram itu lebih progresif, karena untuk tanahnya sudah selesai semuanya. Oleh karenanya kita menyediakan anggaran kurang lebih Rp 72 miliar untuk pembangunan,” ujar Menhub Budi.

Menhub Budi menjelaskan, anggaran Rp 72 miliar yang telah disiapkan untuk mengcover dua hal yaitu perpanjangan runway dan pembangunan terminal Bandara Ngloram.

Target pembangunannya sendiri, lanjut Menhub, diharapkan sudah selesai dan beroperasi secara komersil pada Tahun 2021.

Menhub Budi mengatakan, menugaskan Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti dan Direktur Bandar Udara Praminto Hadi untuk melakukan test flight terlebih dahulu hari ini.

Direncanakan Menhub akan berkunjung ke Bandara Ngloram bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bulan depan.

“Jadi sekarang ini penerbangan perdana oleh saya itu baru boleh dilakukan kalau ada test flight terlebih dahulu. Sekarang sedang dilakukan oleh Bu Dirjen dan Pak Direktur Bandara, kalau bagus mungkin bulan depan saya mau ajak Pak Gubernur nanti,” jelas Menhub.

Sementara itu, setelah melakukan pendaratan di Bandara Ngloram, Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti menyampaikan, pendaratan dapat dilakukan dengan baik pada runway sepanjang 1.200 meter tersebut.

Dia berharap, Bandara Ngloram segera dapat beroperasi secara komersil, agar dapat menghubungkan masyarakat setempat dengan daerah-daerah di sekitarnya.

“Alhamdulillah kalau dari hasil pendaratan secara visual bagus, tapi landasan nanti akan dicek secara teknis, hari ini sudah mulai dites. Bandar udara ini mulai dibangun di tahun 2019, sekarang panjang landasannya 1.200 meter. Mudah-mudahan bisa segera dioperasikan untuk pesawat sejenis ATR 72 (secara) terbatas. Saya berharap dengan keberadaan bandar udara ini bisa membantu masyarakat disini untuk dapat terhubung lebih cepat dengan tempat-tempat lain di sekitar sini,” jelasnya.

Saat ini Bandara Ngloram memiliki runway sepanjang 1.200 m x 30 m dan belum memiliki terminal penumpang. Ke depannya, akan dilakukan 4 tahap pengembangan Bandara Ngloram.

Tahap pertama runway akan diperluas menjadi 1.400 m x 30 m, apron 84 m x 60 m, serta pembangunan terminal penumpang seluas 240 m² dengan kapasitas <50.000 penumpang/tahun. Tahap ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020, agar dapat segera dioperasikan menjadi bandara komersil.

Pada tahap kedua dilakukan pengembangan runway menjadi 1.600 x 30 m, apron menjadi 127 m x 90 m, terminal penumpang menjadi 2.013 m² dengan kapasitas 138.562 penumpang/tahun.

Tahap ketiga, runway diperluas menjadi 1.850 m x 45 m, apron menjadi 168 m x 90 m, dan terminal penumpang menjadi 3.726 m² dengan kapasitas 237.390 penumpang/tahun.

Tahap terakhir direncanakan runway akan memiliki panjang 2.000 m x 45 m, apron seluas 168 m x 90 m akan di fasilitasi untuk dapat menampung 4 pesawat ATR 72-600 serta 2 pesawat Boeing 737-600, serta terminal penumpang yang luasnya 5.216 m² dengan kapasitas 420.551 penumpang/tahun.

Sumber: Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub RI

Read More

Bupati Secara Resmi Membuka Acara MUSDA DEKOPINDA Kabupaten Kuningan

FOKUS KUNINGAN - Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH Memberikan Arahan sekaligus Membuka Secara Resmi Acara MUSDA DEKOPINDA Kabupaten Kuningan, yang dilaksanakan di Aula Kantor Dekopinda Kabupaten Kuningan Jl. RE Martadinata Cijoho. Rabu (8/1/2019).

Ketua Dekopinda Kabupaten Kuningan H. Fachrudin menyampaikan bahwa MUSDA DEKOPINDA Kabupaten Kuningan ini menjadi salah satu kabupaten yang melaksanakan MUSDA yang pertama di tahun 2020 baik tingkat Provinsi Jawa Barat bahkan nasional. Menurutnya tema yang diangkat pada MUSDA ini ialah “meningkatkan peran gerakan koperasi untuk mencapai Kuningan unggul”. 

Dengan tujuan untuk mengevaluasi kerja selama 5 tahun terakhir, kemudian menyampaikan laporan pertanggunjawaban khususnya laporan tahun 2019, serta menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran di tahun 2020.

Sementara itu Ketua DEKOPINWIL Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mustopa Zamaludin, M.Si, bahwa gerakan koperasi di Kabupaten Kuningan sudah berjalan dengan hasil yang baik dengan terus bahu membahu berkerjasama membangun gerakan koperasi di Jawa Barat. 

Ia juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa kepentingan yang harus dikembangkan DEKOPINDA dalam rangka mengembangkan usaha ekonomi berjamaah melalui koperasi diantaranya yaitu melalui pendekataan kebersamaan musyawarah mufakat, koperasi di Kuningan harus mampu eksis bersaing dengan pelaku usaha lainnya, pengurus koperasi adalah orang terpilih yang terbaik untuk memberikan kenyamanan anggota koperasinya, serta adanya dorongan dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan anggota koperasi untuk membentuk visi misi 5 tahun kedepan.

Sementara itu Bupati yang membuka MUSDA DEKOPINDA tersebut menyampaikan bahwa koperasi sebagai upaya strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kuningan. 

Lanjutnya ia menjabarkan bahwa dalam rangka meningkatkam koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi memiliki program strategis dalam meningkatkan peran koperasi diantaranya, memperbesar akses pasar baik dalam maupun luar negeri, meningkatkan kualitas produk dan inovasi, agregrasi pembiayaan, pengembangan kapasitas manajemen, serta memberikan kemudahan dan kesempatan dalam mengembangkan usaha.

Maka dari itu ia mengapresiasi DEKOPINDA yang telah berhasil membina koperasi di Kuningan untuk terus bermitra, karena apa yang dihasilkan oleh koperasi telah membawa dampak positif terhadap perkembangan koperasi di Kabupaten Kuningan.

Read More

Gandeng Pemkab Kepulauan Seribu, Polres Tanam 2050 Pohon

FOKUS JAKARTA-- Dalam rangka mendukung Program Polri Peduli Penghijauan, Polres Kepulauan Seribu menggandeng Pemkab Kepulauan Seribu melakukan penanaman pohon di Pulau Kelapa Dua, Kepulauan Seribu Utara, Jumat (10/1).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Kepulauan Seribu AKBP M. Sandy Hermawan, SH., S.I.Kom didampingi Pejabat Utama Polres Kepulauan Seribu, Polwan jajaran Polres Kepulauan Seribu, Polsek Kepulauan Seribu Utara, Bhayangkari Ranting Kepulauan Seribu Utara, TNI bersama unsur Pemkab Kepulauan Seribu yakni Kelurahan Pulau Kelapa, PPSU, Dinas Kementrian Lingkungan Hidup, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan perwakilan Mahasiswa dari Undip serta Unsri.

Sebelum dilakukan penanaman pohon, kegiatan diawali dengan apel persiapan penanaman pohon yang digelar lokasi penanaman dipimpin langsung oleh Kapolres kepulauan Seribu. Sebanyak dua ribu batang pohon mangrove dan lima puluh pohon jeruk limau ditanam di Pulau Kelapa Dua, Kepulauan Seribu Utara.

"Hari ini kita melaksanakan Program Polri Peduli Penghijauan, Program ini sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan dan upaya dalam mencegah pemanasan global maupun bencana alam. Kepulauan Seribu sendiri yang wilayahnya terdapat banyak pulau-pulau, penanaman pohon mangrove ini sangat berguna sebagai peredam erosi dan abrasi dikawasan pantai," kata Sandy.

Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk menanam dimana pun berada, terutama di tempat-tempat yang alamnya mulai rusak, mari hijaukan kembali lingkungan kita guna mengembalikan keseimbangan alam. Kita menanam sekarang, dan kita tinggalkan warisan alam yang baik kepada anak cucu kita.

Selain kegiatan Polri Peduli Penghijauan, Kapolres Kepulauan Seribu juga melakukan pelepasan penyu hijau yang didampingi oleh Kepala Taman Nasional Kepulauan Seribu. "Usai melaksanakan penanaman pohon, kami bersama Kepala Taman Nasional Kepulauan Seribu juga melakukan pelepasan penyu hijau dari penangkaran menuju ke laut.

Ini kita lakukan untuk mencegah berkurangnya populasi penyu hijau di lautan," ujarnya. (dade)

Read More