Tangani Banjir Jabotabek, BPPT Nyatakan Masih Terapkan TMC

JAKARTA-- Kepala Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT), Hammam Riza mengatakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) masih diterapkan untuk menanggulangi banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Kekuatan kolaborasi diyakinkan berada di balik kesuksesan penerapan teknologi hujan buatan demi mengurangi intensitas hujan di suatu wilayah.

TMC tidak bisa dilakukan hanya oleh Balai Besar TMC di BPPT. "Kalau bicara ekosistem tentu itu tidak berarti hanya satu stakeholder saja, tapi TMC harus dengan kolaborasi, seperti diketahui awal tahun ini, pada 1 Januari 2020, banjir merendam banyak wilayah di Jabodetabek akibat hujan ekstrem," kata Hammam, saat acara Penguatan Ekosistem TMC Mitigasi Banjir Jabodetabek, di Ruang Komisi utama,  Gd. 2 BPPT Lt. 3, Jl. M. H. Thamrin no. 8 Jakarta Pusat.

Hujan juga terjadi di beberapa daerah lain yang mengakibatkan kerugian tidak hanya materil tapi korban jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan lebih dari 60 orang tewas akibat bencana banjir dan longsor di awal tahun ini.

Untuk melakukan TMC harus ada yang menyediakan informasi awal yaitu dari BMKG. Kemudian ada TNI AU, mu dari pilot hingga staf lainnya, juga ikut membantu dalam melakukan persemaian garam di udara.

"Kemudian tim operasi TMC yang dimotori B2TMC dan timnya yang bekerja sama dengan seluruh jajaran yang terlibat. Termasuk LAPAN dan BNPB. Sehingga, pria berusia 57 tahun itu menjelaskan, ekosistem tersebut menjadi tantangan untuk terus berkolaborasi di dalamnya. Apalagi Indonesia merupakan negara yang rentan bencana sehingga kolaborasi harus dilakukan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengatakan pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca bisa membuat ramalan cuaca yang sudah dirilis meleset. Menjadi tidak seperti yang diprediksi.                                                 

Tak ada penjelasan pengaruh dari adanya modifikasi cuaca itu terhadap peringatan dini hujan ekstrem dari BMKG yang sporadis atau bolak balik dirilis belakangan ini. Peringatan dini bisa sangat lokal untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dan pernah terjadi peringatan dini tak terbukti.

"Hanya meminta pola pikir diubah tentang sebab akibat teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan tim dari BPPT dan ramalan cuaca BMKG itu," kata Dwikorita.

Yang terpenting, menurutnya, keberhasilan memodifikasi cuaca--biasa dilakukan dengan menciptakan hujan buatan--sangat bergantung kepada ketepatan prediksi oleh BMKG.

"TMC itu untuk mencegah banjir, kalau kami salah prediksi, TMC akan salah menembakkan atau menyemai garam ke awan. Harus presisi," ujarnya. (dade)

Read More

KemenPUPR Dorong Peningkatan Profesionalitas Kontraktor Nasional

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) selaku pembina jasa konstruksi nasional terus mendorong dan melakukan pembinaan peningkatan profesionalitas kontraktor nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

Pembinaan kontraktor swasta nasional agar berdaya saing dan profesional dilakukan mulai dari pemaketan pekerjaan di Kementerian PUPR yang sebagian besar nilai pekerjaannya di bawah Rp 100 miliar, sehingga bisa diikuti oleh kontraktor swasta nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil.

“Dari total anggaran pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR sebesar Rp 120 triliun pada tahun 2020, terdapat 7.426 paket kontraktual senilai Rp 93,5 triliun yang dilelang. Sejak 6 November 2019 hingga 29 Januari 2020 tercatat sebanyak 3.086 paket senilai Rp 36,2 triliun telah dilakukan tender dini. Bersamaan dengan peresmian Terowongan Nanjung secara simbolis 100 paket kontrak atau senilai Rp 4,8 triliun ditandatangani secara serentak disaksikan Presiden Joko Widodo dan 95 persennya merupakan kontraktor-kontraktor lokal yang hadir,” kata Menteri Basuki dalam acara Rapimnas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Jakarta, Rabu sore, (29/1).

Dikatakan Menteri Basuki, dari 100 paket kontrak yang ditandatangani serentak, hanya diikuti beberapa kontraktor BUMN seperti yang menangani pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok dan sisanya merupakan kontraktor swasta lokal/daerah yang dilibatkan untuk pekerjaan preservasi jalan, irigasi, air minum, dan pembangunan rumah susun. “Yang proyeknya di Kendari perusahaannya dari Kendari, yang ada di Wonosari perusahaannya dari Wonosari Gunung Kidul, yang ada di Merauke perusahannya dari Jayapura, bukan dari luar,” ujarnya.

Menurut Menteri Basuki hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Gapensi sebagai induk perusahaan kontraktor di daerah-daerah.

“Jadi saya kira ini hal baik yang merupakan hasil pembinaan Gapensi. Kami secara teknis bisa memberikan pembinaan, tetapi secara manajerial itu pasti hasil dari pembinaan Gapensi. Untuk itu kedepan saya selalu berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Gapensi dalam rangka penyelenggaraan infrastruktur di Indonesia,” tuturnya.

Dalam acara tersebut, Menteri Basuki juga kembali mengingatkan kontraktor swasta nasional/lokal dengan kualifikasi menengah dan kecil untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam membangun infrastruktur. Untuk itu menurutnya kualitas menjadi tuntutan utama yang harus diperhatikan.

“Saya berpesan, khususnya untuk yang mengerjakan pembangunan pasar, sekolah, madrasah, yang selama ini di bawah Kementerian lain ditugaskan kepada Kementerian PUPR, saya ingatkan bahwa pada saat kita menandatangani kontrak, penyedia jasa dan pengguna jasa menjadi satu tim dengan perannya masing-masing. Jadi saya minta bekerja sama dengan betul, untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, Kementerian PUPR terus meningkatkan perhatian kepada para penyedia jasa konstruksi nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil lewat sejumlah peraturan.

“Salah satunya dengan penerbitan perubahan Peraturan Menteri (Permen) nomor 31 Tahun 2015 menjadi Permen nomor 7 Tahun 2019 sehingga yang tadinya segmen pasarnya pekerjaan konstruksi senilai Rp 50 miliar itu paket besar, kita revisi naikkan yang di atas Rp 100 miliar baru masuk kategori paket besar,” ujarnya.

Syarif berharap ketentuan yang diatur dalam Permen nomor 7 Tahun 2019 tersebut juga dapat dilaksanakan pada pembangunan infrastruktur di bawah kewenangan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten.

“Karena kalau kita melihat jumlah kontraktor nasional kurang lebih sebanyak 130 ribu dan hanya 1,3 % yang badan usaha dengan kualifikasi besar, sementara yang menengah kurang lebih 14,7 %, dan yang kecil itu sekitar 84 %. Untuk itu Menteri PUPR sebagai pimpinan pembina konstruksi menginginkan adanya upaya-upaya dalam memberikan peningkatan peran kepada para kontraktor menengah ke bawah,” tuturnya.

Komitmen Kementerian PUPR untuk meningkatkan peran kontraktor lokal menurut Syarif juga sudah dibuktikan lewat peningkatan jumlah kontraktor menengah ke bawah yang melakukan tandatangan kontrak pada 3.086 paket yang telah selesai lelang dini.

“Dari jumlahnya yang tiga ribuan paket pekerjaan, lebih dari 90 persen adalah kelas menengah yang di bawah Rp 100 miliar, jadi kontraktor lokal ini kesempatannya akan jauh lebih besar ke depan,” kata Syarif.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki dalam acara tersebut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi AH, dan Inspektur Jenderal sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Sumber Daya Air Widiarto. (*)

Sumber: Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Read More

Tingkatkan Kemampuan Anggota, Polres Indramayu Adakan Latihan Menembak

FOKUS INDRAMAYU - Untuk lebih meningkatkan kemampuan anggota  kepolisian dalam menggunakan senjata api (senpi), jajaran Polres indramayu mengadakan latihan menembak sasaran, di lapangan tembak Ciputat Desa Cikawung Kecamatan Trisi, Jum,at (31/1).

Kapolres Indramayu AKBP Suhermanto mengatakan, latihan menembak yang sudah terjadwal ini, selain untuk meningkatkan kemampuan anggota Polres, khususnya dalam menggunakan senpi, baik laras panjang maupun laras pendek, juga untuk meminimalisasi pelanggaran serta kesalahan prosedur penggunaan senpi selama anggota bertugas.

Sehingga dalam menggunakan senpi, tidak akan terjadi salah tembak atau kesalahan prosedur lainnya, yang dapat terjadi karena minimnya kemampuan anggota dalam menggunakan senpi.

“Meski bukan di lingkungan Polres Indramayu, kejadian salah tembak, salah prosedur hingga senjata hilang masih dapat terjadi karena minimnya kemampuan anggota polisi,” tegas AKBP Suhermanto.

Dikatakan, latihan menembak melibatkan seluruh anggota Polres Indramayu, lebih khusus anggota yang menggunakan senpi.

Di lingkungan Polres Indramayu, latihan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam menggunakan senpi dilaksanakan setahun sekali. Hal ini disesuaikan dengan keterbatasan amunisi. Meski begitu, latihan ini penting dalam mendukung tugas- tugas anggota di lapangan.

Untuk kali ini, para peserta melaksanakan latihan menembak sasaran dengan menggunakan senjata laras panjang jenis SS1- V2. Sedangkan untuk latihan menembak dengan senjata api laras pendek, menggunakan senpi jenis refolver serta jenis turus.

“Untuk anggota yang tidak memegang senpi disediakan senjata. Anggota yang memegang senjata selama bertugas diharuskan menggunakan senpi masing- masing,” jelas Kapolres.

Sementara itu, untuk latihan menembak senpi laras panjang, anggota diharuskan menembak sasaran sejauh 70 meter. Sedangkan untuk senpi laras pendek anggota melaksanakan latihan menembak  sasaran sejauh 35 meter. (*)

Read More

“World Class Multipurpose Terminal Operator” Tema PTP Pada Rakernas Tahun 2020

JAKARTA - Dalam rangka menetapkan program kerja tahun 2020, serta mengevaluasi kinerja cabang-cabang terkait performance perusahaan tahun 2019, PTP Multipurpose menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan Tema “World Class Multipurpose Terminal Operator”, Jumat (31/1), yang berlangsung di Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Rakernas ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2019 dan menyampaikan program tahun 2020, agar pencapaian perusahaan di tahun 2020 lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Selain paparan Para General Manager, diadakan penandatanganan kontrak kerja manajemen antara Direktur Utama dengan para GM Cabang Pelabuhan PTP Multipurpose. 

Diakhir acara Direksi memberikan penghargaan kepada Cabang-cabang Pelabuhan PTP Multipurpose yang telah meraih prestasinya tahun 2019 sesuai target yang ditetapkan oleh perusahaan. (dade)

Read More

Hj. Ika Acep Purnama Pimpin Raker FORMI Kab Kuningan Tahun 2020

FOKUS KUNINGAN – Ketua Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kabupaten Kuningan, Hj. Ika Acep Purnama memipin Rapat Kerja (Raker) FORMI Kabupaten Kuningan Tahun 2020, di Aula Prima Resort Hotel, Kamis (30/01/2020). 

Tampak hadir Camat Se-Kabupaten Kuningan, Pengurus Formi Kabupaten, Ketua Induk Organisasi. Sementara Raker FORMI dibuka secara resmi oleh  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, Drs. H. Dadi Hariadi, M. Si.

Dalam sambutannya, Ketua FORMI Kabupaten Kuningan, Hj. Ika Acep Purnama memaparkan, FORMI saat ini menjadi salahsatu wadah untuk mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Kuningan untuk lebih gemar berolahraga.

"Inilah yang sebenarnya kita harapkan, kita jangan bosan-bosan mengajak warga dari mulai anak kecil sampai orang tua, untuk berolahraga yang bisa membuat kita bugar dan membuat kita menjadi warga negara yang produktif," katanya.

Dijelaskan, maksud dan tujuan digelarnya Raker ini adalah sebagai wujud realisasi pembinaan prestasi olahraga khususnya olahraga rekreasi di Kabupaten Kuningan dan sebagai motivator penggerak kegairahan masyarakat untuk berolahraga guna mencapai tingkat kebugaran masyarakat yang lebih baik

Tujuaannya untuk mengkoordinasikan program kerja tahun 2020 antara bidang dan komisi, memasyarakatkan olahraga rekreasi di Iingkungan masyarakat Kabupaten Kuningan, sekaligus memelihara dan melestarikan olahraga rekreasi tetap eksis dan berkembang di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan.

"Mimpi kami adalah bagaimana masyarakat Kabupaten Kuningan memiliki pegangan, arah serta tujuan dalam melaksanakan olahraga rekreasi," papar Ika.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, Drs. H. Dadi Hariadi, M. Si, dalam hal ini mewakili Bupati Kuningan usai membuka secara resmi Raker FORMI Tahun 2020 menyampaikan bahwa FORMI merupakan wadah pembinaan olahraga rekreasi dalam rangka  meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran masyarakat, sekaligus membangun basis Olahraga Daerah menjadi Olahraga Nasional melalui pembudayaan “Rekreasi Sport For All” yang massal, murah, meriah dan bermanfaat.

Dirinya berharap pengurus FORMI selalu menanamkan budaya dan kegemaran berolahraga sejak usia dini, karena kesehatan adalah segalanya. 

Hendaknya FORMI juga dapat menyebarluaskan olahraga rekreasi masyarakat ke seluruh pelosok dan segenap lapisan masyarakat sehingga bisa meningkatkan produktivitas masyarakat, termasuk juga untuk melestarikan dan mengembangkan olahraga masyarakat dan olahraga rekreasi yang bercirikan massal, tradisional dan khusus.

Pihaknya memiliki keyakinan bahwa FORMI Kabupaten Kuningan dapat eksis dan maju dengan kepengurusan yang diisi oleh insan-insan pelaku olahraga. FORMI sebagai induk organisasi olahraga kemasyarakatan berpotensi untuk lebih meningkatkan dan mengaktifkan olahraga kemasyarakatan di Kabupaten Kuningan. Semangat memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

“Saya atasnama Pemerintah Kabupaten Kuningan mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku tidak sehat menjadi pola hidup yang lebih sehat. Saya menyambut gembira atas terlaksananya Raker FORMI Tahun 2020 dan berharap ini menjadi awal momentum untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kualitas kesehatan,” pungkasnya.  (Pai)

Read More