Gubernur Jawa Barat Meminta Masyarakat Tidak Lelah Menjalankan 3M

CIREBON, FC - Di masa pandemi Covid-19, perekonomian tetap diminta untuk berjalan, namun gerakan 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak tetap dilakukan. Masyarakat juga diminta tidak lelah jalankan 3M.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada kegiatan Bakti Sosial Gubernur Jawa Barat Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar di alun-alun Keraton Kasepuhan Cirebon, Minggu, (20/9/2020). 

“Ekonomi boleh buka, asal 3M. Ekonomi akan ditutup kalau terjadi pelanggaran 3M,” ungkap Kang Emil, panggilan akrab Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Untuk itu Emil menitipkan pesan agar perekonomian bisa terus berjalan di masa pandemi Covid-19, protokol kesehatan berupa 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak tetap dilakukan. 

“Kecuali pendidikan,” ungkap Emil. Pendidikan baru bisa dijalankan jika suatu daerah betul-betul sudah zona hijau, gurunya juga sudah diswab dan internet sudah berjalan dengan baik.

Pada kesempatan itu Emil juga mengungkapkan bahwa masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Jabar tetap menjadi prioritas mereka. 

“Hatur nuhun ke DPRD Provinsi Jabar yang sudah bersama-sama membereskan anggaran. Komitmen tetap, kita akan kasih ke warga Jabar bantuan,” ungkap Emil. Bantuan yang diberikan yaitu tahap 3 dan 4 yang secara simbolis diberikan pada hari ini.

Emil juga menitipkan pesan kepada kepala daerah di wilayah Ciayumajakuning untuk tidak melonggarkan ronda. 

“Saya titip untuk tidak mengendorkan ronda,” ungkap Emil. Bahkan ronda harus dijalankan 24 jam, jangan sampai lelah. “Sekali lelah, maling masuk. Nah Covid-19 seperti itu,” ungkap Emil.

Saat lelah melakukan pengetesan, saat lelah disiplin menjalankan 3M, Covid-19 akan masuk ke tubuh manusia. Kondisi ini diakui Emil memang membosankan, tapi hanya itu yang bisa dilakukan sambil menunggu vaksin. “Kalau bikin judul kaos, mari disiplin sambil menunggu vaksin,” ungkap Emil.

Sementara itu Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH., berterima kasih atas kunjungan dari Gubernur Jawa Barat dan rombongan di Kota Cirebon. 

“Insya Allah kunjungan ini akan menjadi sebuah energi bagi kami untuk melakukan perlawanan terhadap pandemi Covid-19,” ungkap Azis.

Azis juga mengungkapkan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 kekompakan antar Forkopimda seperti yang sudah terlihat di Jabar juga telah dilakukan di Kota Cirebon. 

Sejak Maret lalu, Pemda Kota Cirebon selalu bahu membahu bersama dengan Forkompimda dan instansi vertikal lainnya untuk mengatasi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Sungguh kami merasakan sekali kebersamaan yang didukung oleh TNI dan Polri untuk penanggulangan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ungkap Azis. 

Pada kesempatan yang sama Azis juga menekankan kepada warga Kota Cirebon untuk tidak boleh lengah dan lelah menjalankan protokol kesehatan berupa 3M.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) juga tidak boleh dilonggarkan, terlebih saat ini Jakarta tengah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memungkinkan Kota Cirebon dijadikan tempat berkunjung warga dari daerah tersebut. 

Setiap RT dan RW diminta untuk mengetahui dan mendata siapa saja pendatang yang masuk ke lingkungan mereka. (nur)

Read More

Warga Kota Cirebon Yang Terdampak Covid 19 Tetap Mendapat Bantuan Dari Pemkot

CIREBON, FC - Sejumlah kebijakan diambil dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2020. Warga Kota Cirebon yang terdampak Covid-19 juga tetap mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon.

“Sejumlah kebijakan pembiayaan daerah diambil dalam penetapan KUA-PPAS tahun 2020,” ungkap Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH., saat rapat paripurna penandatanganan KUA-PPAS Tahun anggaran 2020 di gedung DPRD Kota Cirebon, Jumat, 18 September 2020.

Diantaranya, penyertaan modal pada perumda air minum Tirta Giri Nata yang direfocusing untuk penggunaan dana penanggulangan Covid-19. Juga dilakukan pula pencatatan pembayaran atau hutang BLUD RSD Gunung Jati sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI.

Selain itu, lanjut Azis, dilakukan pula efisiensi anggaran dari pembayaran hutang kepada pihak ketiga untuk pembayaran kegiatan yang dibiayai dari kegiatan daerah yang belum memiliki hukum tetap serta penyesuaian sisa lebih pembiayaan tahun anggaran sebelumnya, 2019 seperti hasil audit dari BPK RI.

Sebagai dampak dari pandemi Covid-19, kebijakan lainnya, yaitu kebijakan pendapatan juga diambil dalam penetapan KUA-PPAS tahun anggaran 2020. Yaitu pengurangan pajak daerah dan penghapusan sanksi administrasi denda pajak daerah.

“Ini juga sebagai bentuk tanggapan atas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini,” ungkap Azis. Selanjutnya juga dilakukan koordinasi secara intensif dengan perangkat daerah pengelolaan pendapatan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Ada pun pendapatan kita diproyeksikan sebesar Rp 1,6 triliun lebih atau turun sebesar Rp 80 miliar atau 4,56 persen dari APBD murni sebesar Rp 1,7 triliun lebih,” ungkap Azis.

Selanjutnya Azis juga mengungkapkan bahwa kebijakan belanja dalam KUA PPAS tahun anggaran 2020 juga memprioritaskan pada pelaksanaan program dan kegiatan penanganan pencegahan covid-19 serta pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD 2018-2023.

Ditambahkan Azis, untuk anggaran perubahan tahun ini pihaknya tetap memprioritaskan penanganan sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang saat ini tengah terjadi.

“Sejumlah proyek fisik kita dorong untuk diselesaikan namun prioritas tetap untuk penanganan warga yang terdampak covid-19,” ungkap Azis. Terlebih belum diketahui sampai kapan pandemi ini akan berakhir. (nur)

Read More

Transformasi IAIN Cirebon Ke UIN, Sesuai Amanat PMA Sudah Terpenuhi

CIREBON, FC - Dr H Sugianto SH MH,  Ketua Prody S2 Magister HKI Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang juga Ketua Team Rektor untuk Percepatan Pengembangan (TRUPP), menyatakan, bahwa secara normatif dan sesuai amanat Peraturan Menteri Agama (PMA), kesiapan IAIN Syekh Nurjati (SNJ) Cirebon menuju Universitas Islam Negeri (UIN) sudah terpenuhi.

Maka harapan Sugianto, pemerintah Indonesia di bawah kendali Presiden RI H.Joko Widodo dapat mewujudkan harapan ini, sebagai sinergitas dalam rangka membangun SDM berkualitas.

Sugianto juga menekankan tentang pentingnya transformasi kelembagaan dan reformasi birokrasi kelembagaan yang harus diwujudkan baik pada Instansi Kementerian, Lembaga Non Kementrian termasuk Perguruan Tinggi.

Maka sebagai salah satu Perguruan tinggi di daerah yang sedang melakukan persiapan transformasi kelembagaan dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon menuju Universutas Islam Negeri SNJ Cirebon, sudah menjadi sebuah tuntutan masyarakat karena persaingan semakin kuat untuk pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi sudah mengamanatkan pentingnya membangun SDM berkualitas tentunya sebuah harapan dan kenyataan harus di wujudkan," ujar Sugianto, Kamis, (17/9/2020).

Sugianto juga menegaskan bahwa kesiapan PTKIN IAIN SNJ Cirebon menuju UIN sudah terpenuhi secara normatip termasuk amanat PMA, yakni  Peraturan Mentri Agama tetang pembentukan alih status. 

Karena Kedudukan IAIN sebagi perguruan tinggi keagamaan di bawah Kementrian Agama RI sudah melakukan tuntutan dengan Pemerintahan Daerah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kab/kota, salah satunya dengan Pemerintah Daerah Indramayu.  

Dengan Pemerintah daerah Indramayu civitas akademika IAIN Cirebon sudah bersinergi untuk membangun pentingnya kualitas SDM dan membangun masyarakat terhadap pendidikan, yaitu pengembangan kampus II IAIN Syekh Nurjati Cirebon (SNJ) menuju UIN di Indramayu.

"Jadi semua sudah terpenuhi secara normatif dan sesuai amanat PMA," tandasnya. (din)

Read More

Kanwil Jabar Undang IAIN Cirebon dan UIN Bandung Rumuskan Sertifikasi Manasik Haji Di Masa Covid 19

BANDUNG, FC - Kementerian Agama Kantor Wilayah (KANWIL) Provinsi Jawa Barat bekerjasama sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggandeng Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati dalam kegiatan workshop perumusan metode pembelajaran sertifikasi pembimbing manasik haji reguler dimasa pandemi Covid-19.

Acara yang bertempat di La Grande Hotel Bandung itu berlangsung selama tiga hari dari tanggal 16-18 September 2020.

Kepala bidang PHU Kanwil Kemenag Jawa Barat, Drs. H. Ajam Mustajam, MSI mengatakan, peserta kegiatan ini terdiri dari delegasi IAIN Syekh Nurjati, UIN Bandung, unsur Pemeritah Daerah Jawa Barat dan Kanwil Kemenag Jabar. 

“Kegiatan ini bagian dari fasilitasi kami bersama akademisi dan pengelola sertifikasi haji untuk merumuskan rekomendasi desain pemebelajaran daring sertifikasi haji di era pandemi yg mengintegrasikan pembelajaran daring dan luring,"  tutur Ajam.

Ia menambahkan, bahwa pandemi ini memberi dampak yang signifikan bagi penyelenggaraan ibadah haji, sehingga menuntut adanya inovasi dan kreatifitas dalam pelatihan pembimbing dan juga pembimbingan jamaahnya. 

“Skema ibadah haji pada tahun 2021 pun patut untuk disiapkan dengan baik, antara lain Haji berjalan 100% dengan harapan pandemi berakhir, Haji berjalan 100% dengan ketersediaan vaksin Covid-19, Haji berjalan dengan kuota 50% dan skema pembatalan ibadah haji tahun 2021,” katanya.

Hal ini menjadi perhatian serius dari Dr. H. Adib, M.Ag selaku kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. 

Menurutnya, pandemi yang belum usai dan cenderung naik menjadi tantangan bagi pemerintah, termasuk  menyiapkan berbagai perangkat yang responsif terhadap kondisi ini. 

Dukungan pemerintah Jawa Barat melalui dana bantuan sosial keagamaan juga menjadi faktor pendukung dalam menyukseskan agenda-agenda Kemenag Provinsi,” kata Adib.

Ia mengaku, salah satu yang penting untuk disiapkan adalah desain program sertfikasi pembimbing manasik haji online-offline yang harus memperhatikan instrumen, quality control dan teknis yang mutakhir dan IT Based, serta memperhatikan protokol kesehatan yang ter-standar. 

Sehingga kerjasama dengan PTKIN penyelenggara menjadi penting untuk menghasilkan pembimbing yang berkualitas.

Jawa Barat merupakan percontohan penyelanggaraan haji di Indonesia. Lanjut ida, misalnya Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT) di beberapa Kabupaten dan Kota yang menjadi keunggulan, dengan pelayanan jamaah yang cepat dan terintegrasi. Selain proses akreditasi KBIHU yang kredibel dan akuntabel, serta pembangunan Asrama Haji Indramayu yang diperkirakan menghabiskan biaya hingga 600 M. 

“Oleh karenanya menjadi penting untuk menyiapkan perangkat pembimbingan yang futuristik dan berkualitas. Bukan hanya seremonial melainkan tantangan bagaimana menghasilkan jamaah haji mabrur yang memiliki kesalehan spiritual dan sosial. Sehingga berdampak bagi perbaikan kehidupan masyarakat disekitarnya,” tandasnya.

Sementara itu, Dr. Hajam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuludin Adab Dakwah (FUAD) IAIN Syekh Nurjati menyambut baik kegiatan ini. Pihaknya telah menyiapkan desain pembelajaran daring program sertifikasi pembimbing haji merespon pandemi covid-19. 

Menurutnya, skema platform digital melalui aplikasi buatan lembaganya, dilengkapi dengan fitur-fitur kelas online menjadi terobosan penyelenggaraan program sertfifikasi. Selain tetap mempersiapkan agenda praktik melalui tatap muka. 

Hal ini dikuatkan oleh paparan Drs. H. Muzakki, M.Ag sebagai ketua Lembaga Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji IAIN Syekh Nurjati bahwa peserta akan diajak untuk banyak melakukan eksplorasi berbagai macam perangkat digital dengan tidak mengurangi durasi dan materi pelatihan.

“Proses pembelajaran teori, praktik, assesment, moniroting dan evaluasi dilakukan secara daring dan luring. Sistem ini tetap menjamin penyelenggaraan sertifikasi yang berkualitas tanpa menghilangkan substansinya,” tambah Muzaki.

Menutup sesi kegiatan pembukaan, H. Jajang Apipudin selaku kasi pembinaan Haji dan Umroh menuturkan bahwa hasil rumusan metode pembelajaran daring dalam kegiatan ini akan diberikan pada Direktorat Jenderal PHU Kemenag RI sebagai rekomendasi.

“Harapanya, rumusan ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk menetapkan regulasi dan desain pelatihan merespon pandemi Covid-19. Sehingga pelayanan terbaik terhadap jamaah tetap dapat dilakukan,” pungkas Jajang. (Fas)

Read More

Warung Kopi di Jalan Cakrabuana Cempaka Arum Ludes Terbakar

CIREBON, FC - Waung kopi yang berada di Jalan Cakrabuana, Cempaka Arum, Desa Wanasaba, Kabupaten Cirebon ludes terbakar. 

Api yang memerah dengan gumpalan asap hitam, membuat sejumlah warga panik dan berlarian. Api juga terus membakar bahan yang mayoritas terbuat dari kayu, lantaran angin secara bersamaan juga tengah cukup kencang.

Namun tak lama kemudian, mobil pemadam kebakaran datang dan langsung melakukan pemadaman.

Belum diketahui pasti apa penyebanb dari kebakaran tersebut, pihak kepolisian masih melakukan olah TKP.

Sementtara itu, pemilik warung kopi hanya bisa pasrah melihat warungnya yang sudah ludes terbakar. Hanya asap putih dan puing-puing yang terlihat  dan sudah rata dengan tanah. (Bambang)

Read More