Selamat Jalan Abah Nurdin M. Noor Sang Inspirator

FOKUS CIREBON, FC - Innalilahi wa Inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah, Rabu 30 September 2020 Tokoh Cirebon, Budayawan, Sastrawan, Wartawan Senior dan guru kami Abah Nurdin M. Noor. 

Semoga Husnul Khatimah, diterima seluruh amaliah beliau, diampuni segala dosanya serta kepada keluarga diberikan kes abaran dan ketabahan. 

Pengabdian dan karya-karya beliau di bidang sastra Cirebon, jurnalisme dan kebudayaan, semoga menjadi amal jariyah beliau. 

"Sosok yang tak tergantikan, semoga kita semua diberi kekuatan untuk dapat memanjangkan amal jariyah dan perjuangan beliau. Aamiin ya robbal aalamiin," ucap M.Joharudin, akademisi dan juga Ketua Bawaslu Kota Cirebon.

Read More

Kota Cirebon Kembali Mendapat Penghargaan Swasti Saba Wistara

 

FOKUS CIREBON, FC - Prestasi  kembali ditorehkan Kota Cirebon. Rasa bangga mendapatkan Penghargaan Swasti Saba Wistara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjadi senyuman manis Pemerintah daerah yang dipersembahkan untuk masyarakat.

Penghargaan itu sendiri diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Uu Ruzhanul Ulum. 

"Ada 17 Daerah di Jabar yang menerima penghargaan ini, termasuk Kota Cirebon", kata Wakil Walikota Cirebon, Hj Eti Herawati.

Eti juga menjelaskan, bahwa  Swasti Saba Wistara merupakan penghargaan di bidang kesehatan lingkungan yang diberikan kepada kota atau kabupaten yang telah menyelenggarakan tujuh tatanan penilaian. 

Tujuh penilaian tersebut diantaranya tatanan permukiman, sarana dan prasarana umum, tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi, industri dan perkantoran sehat, pariwisata sehat, pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat dan mandiri serta sosial yang sehat.

"Kota Cirebon sudah mendapatkan predikat kota sehat sebanyak 6 kali. Diantaranya, Swasti Saba Padapa sebanyak 3 kali, Swasti Saba Wiwerda 1 kali dan Swasti Saba Wistara 2 kali", kata Eti Herawati lagi. 

Sementara menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, bahwa di masa pandemi ini, kebersihan dan kesehatan masyarakat agar terus ditingkatkan. (Nur)

Read More

Gencar Perangi Covid 19, Jam Malam Di Kota Cirebon Rencana Siap Diberlakukan

CIREBON, FC – Belum puas dengan gerakan penggunaan masker, dan penegakkan protokol kesehatan, Walikota Cirebon bersama jajarannya juga merencanakan untuk memberlakukan jam malam.

Semua ini dilakukan dalam rangka mengurangi dan memutus mata rantai Covid 19 di masyarakat. 

Pasangan walikota ini ingin daerah yang dipimpinnya benar-benar keluar dari pandemi Covid 19, sehingga berbagai cara harus dilakukan.

Terlebih lonjakan kasus positif corona, kian membuat Walikota dan jajaranya semakin sedih, sehingga Pemerintah Kota Cirebon , memang harus mengambil ancang-ancang untuk pemberlakuan jam malam. Dan saat ini, keputusannya tinggal menunggu tanda tangan walikota.

E.dati Wakil Walikota Cirebon Dra Hj Eti Herawati sendiri mengaku belum menerima draf surat edaran pemberlakuan pembatasan jam malam tersebut.

"Memang ada rencana ke situ. Tapi ketentuan rincinya saya belum lihat seperti apa. Yang jelas, pembatasan-pembatasan ini dibuat dalam rangka terus menekan angka penularan virus corona di Kota Cirebon,” kata Eti kepada wartawan.

Hal yang sama dinyatakan Sekretaris Daerah Kota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi, bahwa rencana pembatasan jam malam di Kota Cirebon, masih dalam kajian. 

"Rencananya, seluruh aktivitas masyarakat di tingkat lingkungan RT dan RW, tidak boleh lebih dari pukul 21.00 WIB, kecuali kegiatan siskamling", papar Sekda. (Nur) 

Read More

Rendahnya Konsumen dan Pelaku Usaha Terhadap UU.No 8/1999, Ini Arah Kebijakan BPKN Dalam Tiga Tahun Kedepan

Caption : Ketua BPKN, Rizal E Halim sedang menjelaskan arah BPKN di masa pandemi dan tiga tahun kedepan (Indah)

FOKUS CIREBON – Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E Halim mengatakan, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan konsumen menyebabkan tingkat kesadaran dan pemahaman konsumen dan pelaku usaha di daerah terhadap UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu untuk mengkonsumsi produk yang memenuhi aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L) masih rendah, sehingga upaya media komunikasi untuk membangun jejaring informasi dan kerjasama dengan para pihak yang terkait dengan perlindungan konsumenpun diperlukan.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merupakan Badan yang dibentuk sesuai dengan amanah UU 8/1999 mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. 

Sejalan dengan fungsi tersebut, BPKN mempunyai sejumlah tugas yang salah satu diantaranya untuk memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen, menyebarkan informasi mengenai perlindungan konsumen dan menerima pengaduan. Arah kebijakan BPKN akan menitik beratkan pada tiga isu fundamental dalam tiga tahun kedepan.

"Pertama penguatan kelembagaan, kedua, edukasi dan sosialisasi perlindungan konsumen secara massif dan intensif dan ketiga, sinkronisasi regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen yang tersebar di sejumlah sektor dan daerah," ujar Rizal, saat ditemui di Kota Cirebon, Rabu (30/9)

Saat ini tren kasus Covid-19 semakin hari kian bertambah, salah satunya di kota Cirebon, sejak Pemprov Jabar menetapkan status kewaspadaan Kota Cirebon sebagai zona merah penyebaran Covid-19 karena ada sebagian yang terpapar menjalani perawatan di beberapa rumah sakit dan ada juga yang melakukan isolasi mandiri dengan indikasi tanpa gejala klinis. 

Hal lain juga yang merugikan konsumen seperti kasus-kasus leasing, bank maupun non bank terkait relaksasi kredit (penundaan hutang) dan rekturisasi (pengurangan bunga) dan BPKN 

meluncurkan rekomendasi soal relaksasi kredit yang harus disampaikan dengan jelas secara defisit karena banyak kesimpangsiuran mengenai hal ini, dan permasalahan properti masih saja terus bergulir, dari permasalahan mengenai fasos-fasus, sertifikat, IMB, AJB dan masih banyak permasalahan lainnya.

Ketua Komisi I BPKN di Bidang Penelitian dan Pengembangan, Arief Safari menjelaskan, agar masyrakat bisa mengetahui dan mengadukan keluhannya terkait hak-hal Perlindungan Konsumen (PK), maka hal ini merupakan  tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan. 

"Oleh karena itu hal-hal yang telah kami upayakan agar masyarakat paham dan tahu tempat mengadukan masalah-masalah terkait hak-hak perlindungan konsumen, BPKN sering mengadapak kuliah umum dan MoU di beberapa Universitas. Di Cirebon sendiri BPKN telah mengadakan MoU dengan Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan membuka klinik pengaduan konsumen," jelas Arief.

Ketua Komisi II BPKN, di Bidang Komunikasi dan Edukasi, Johan Efendi, berharap, Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia bukan hanya BPKN tetapi juga LPKSM, BPSK dan Pemerintah agar terus berkolaborasi berupaya melakukan Perlindungan Konsumen di Indonesia sehingga ke depan insiden perlindungan konsumen bisa kita tekan dan kurangi. Apabila itu terjadi negara hadir memberikan perlindungan kepada konsumen.

"Tujuan dari kegiatan Sosialiasi terpadu ini adalah sebagai sarana penyebaran informasi terkait perlindungan konsumen. Mensosialisasikan pemahaman akan hak dan kewajiban masyarakat terkait perlindungan konsumen. Juga mensosialisasikan kepada masyarakat luas terutama mahasiswa mengenai kelembagaan BPKN dan kegiatannya. Serta meningkatkan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)," lanjut Johan. 

Selain itu, BPKN bertujuan untuk membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat dan lembaga terkait dalam menyuarakan perlindungan kepada konsumen di indonesia dan sikap keberpihakan kepada konsumen. Sehingga terciptanya regenerasi partisipasi masyarakat dan terbentuk kelompok konsumen yang dapat menjadi penggerak upaya perlindungan konsumen di wilayahnya. (Indah)

Read More

Satpol PP Provinsi Jabar Nilai Kepatuhan Masyarakat Menerapkan Protokol Kesehatan Cukup Baik

 

CIREBON, FC — Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Guntur Santoso S. STP, M. Si., mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di Kota Cirebon cukup baik.

Hal itu diungkapkan Guntur saat menggelar sosialisasi kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di Kota Cirebon bersama Satpol PP Kota Cirebon, Selasa (29/09/2020). 

“Protokol kesehatan sudah diterapkan di banyak tempat akan tetapi masih ada beberapa yang tidak patuh,” katanya.

Guntur menuturkan dari hasil sosisalisasi yang dilakukan Satpol PP Jabar dan Satpol PP Kota Cirebon di lingkungan perumahan (Perumnas), Pasar Perumnas dan lingkungan masyarakat sekitarnya, protokol kesehatan sudah banyak diterapkan. 

“Adapun yang melanggar tetap ada dan yang tidak patuh ini menjadi target penindakan Satpol PP,” tuturnya.

Pada saat yang sama, Plt. Kasatpol PP Kota Cirebon, Drs. Buntoro mengungkapkan dari kegiatan bersama ini yang menjadi target adalah pengelola tempat usaha dan jasa serta perorangan yang melintas di rute yang petugas lalui. 

“Para pelanggar diberikan peringatan dan penertiban berupa sanksi sosial,” ujarnya.

Buntoro menambahkan bagi pelaku dunia usaha diimbau untuk memasang berbagai informasi dan ajakan agar konsumen atau pengunjungnya menerapkan protokol kesehatan. 

Pelaku usaha juga kami minta bantuannya agar mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. (Nur)

Read More