Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Sabtu, 25 September 2021

Menteri Agama RI : Semua Harus Berkomitmen Merawat Kebudayaan Sebagai Media Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia

Menteri Agama RI saat membuka kegiatan Dialog Budaya Keagamaan, di salah satu hotel di Cirebon, Sabtu (25/9/2021).


FOKUS CIREBON - Harmonisasi umat beragama harus dirawat dan dijaga dan semua harus berkomitmen merawat kebudayaan sebagai media penguatan moderasi beragama di Indonesia. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas saat membuka Dialog Budaya Keagamaan hasil kerjasama Balitbang Kemenag RI dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di salah satu hotel Cirebon, Sabtu (25/9/2021).

Hadir pada acara tersebut, Kepala Puslitbang dan Diklat Kemenag RI, seluruh Kepala Kementerian Agama di wilayah III Cirebon, Kepala Bank Indonesia Cirebon, Forum Silaturrahmi Keraton Nusantara, FKUB sewilayah III Cirebon, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan unsur pimpinan rektorat, budayawan, DMI dan tamu undangan lainnya.

Usai dibuka Menteri Agama RI, Tari Topeng Kelana ditampilkan hingga memukau peserta dialog budaya keagamaan. Dialog Budaya Keagamaan sendiri mengusung tema 'Kesultanan Nusantara dan Moderasi Beragama' dan diikuti oleh sekitar 60 peserta offline serta 500 lebih peserta online.

Dalam sambutannya, Menteri Agama RI menyampaikan, bahwa beberapa tahun terakhir ini implementasi moderasi beragama sebagai cara pandang sikap dan perilaku beragama yang moderat sudah menjadi mainstream penguatan kehidupan beragama di Indonesia.

Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat indonesia yang sangat beragam, sehingga diperlukan strategi kebudayaan agar kehidupan harmonis umat beragama tetap terawat terjaga.

Beberapa upaya penguatan moderasi beragama, ucap Yaqut, sudah dilakukan Kementerian Agama melalui berbagai macam kajian dan riset tangan dan penerbitan dan disosialisasikan di berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai contoh, riset tentang nilai moderasi beragama dalam naskah kuno membuat indeks kerukunan umat beragama, penelitian moderasi beragama pada rumah ibadah bersejarah dan sebagainya.

Pada bagian akhir tersebut, berdasarkan penelitian Puslitbang lektur keagamaan dan manajemen organisasi pada tahun 2020 atas 31 rumah ibadah bersejarah yaitu Masjid, Gereja, Vihara Tridharma dan Klenteng membuktikan bahwa perbedaan bisa dirajut dengan tradisi keagamaan dengan mengusung tradisi dan kearifan lokal.

"Riset ini membuktikan bahwa kebudayaan berbasis tradisi lokal memberikan kontribusi yang besar terhadap penguatan kehidupan beragama yang moderat dalam mewujudkan moderasi beragama sebagai jalan tengah dari dua kutub ekstrem kanan dan kiri. Maka perlu dicarikan formula yang tepat, perbedaan agama dan keyakinan jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti penutupan paksa tempat ibadah penyerangan rumah warga karena mayoritas dan minoritas dan lain sebagainya," terangnya.

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya dari semua pihak melalui pendekatan kultural yang tepat, moderasi beragama bisa dijalankan dengan baik, salah satu pendekatan budaya dalam pelaksanaan moderasi beragama adalah memberikan ruang dan peran di Kesultanan Nusantara.

Sebagaimana diketahui, bahwa sejarah penyebaran Islam di peran Kesultanan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai agen penyebaran agama sekaligus perawat kebudayaan. Kontribusinya dalam penguatan moderasi beragama tampak sangat jelas pada upaya membangun relasi antara agama dan budaya yang semakin harmonis. 

Yaqut juga menambahkan, bahwa harmonisasi antar agama dan budaya merupakan warisan leluhur yang diprakarsai oleh Wali Songo yang perannya dalam menyebarkan Islam di Indonesia tidak diragukan lagi.

Dialektika keduanya mengajarkan pada kita sikap saling mengerti, saling menghargai, saling menghormati adalah pilihan yang paling tepat dalam membangun masyarakat yang beradab toleran dan harmonis berbasiskan dalam nilai agama dan kearifan lokal.

"Saya mengajak untuk bersama-sama berkomitmen untuk merawat kebudayaan kita sebagai media penguatan moderasi beragama di Indonesia yang lebih baik," tandas Menteri Agama yang disampaikan  langsung melalui teleconference. (Nurudin)

Jumat, 24 September 2021

Bupati Imbau Masyarakat Kabupaten Cirebon Segera Buat Sertifikat Tanah

CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat di wilayahnya agar segera membuat sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. 

Hal tersebut diungkapkan Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat menghadiri peringatan 61 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Jumat (24/9/2021). 

Menurut Imron, pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki program yang dinamakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Bahkan, Kabupaten Cirebon mendapatkan jatah 50 ribu bidang tanah. 

"Dari 50 ribu bidang tanah baru, 12 ribu lebih bidang tanah yang sudah memiliki dasar penerbitan sertifikat. Artinya, masih kurang banyak yang belum bersertifikat," kata Bupati Imron. 

Imron berharap, masyarakat bisa memanfaatkan program PTSL dari pemerintahan ini. Sebab, dengan program ini biaya yang dikeluarkan tidaklah besar. 

"Pembuatan sertifikat dengan adanya PTSL gratis, paling ada untuk biaya koordinasi dengan desa sebesar Rp 150 ribu," katanya.

Sementara itu, Kepala Pertanahan Kabupaten Cirebon, Mokhamad, S.sos, M.Si mengatakan, dari program PTSL yang ditargetkan 50 ribu bidang tanah sampai akhir ini hanya beberapa persen saja yang sudah melengkapi berkasnya. 

"Untuk pengukurannya, baru 33 ribu bidang tanah dari 50 ribu bidang tanah. Artinya, masih ada 12 ribu bidang tanah yang belum dilakukan pengukuran. Tetapi saya targetkan bulan Oktober 2021 untuk pengukuran selesai," katanya. 

"Sedangkan untuk di Kabupaten Cirebon mendapatkan jatah dari pemerintah pusat sebanyak 50 ribu bidang tanah untuk 33 desa. 

"Untuk pengumpulan data yuridis sebagai dasar penerbitan sertifikat itu baru 12 ribu lebih, dari 50 ribu bidang tanah. Artinya, masih banyak sekali kekurangannya. Ini disebabkan  karena antusiasme masyarakat sangat rendah dengan program ini," katanya.

Mokhamad menjelaskan, dari target tersebut,  dirinya sangat pesimistis angka 50 ribu bidang tanah tersertifikat di Kabupaten Cirebon tahun ini bisa tercapai. 

"Kalau saya amati dari pemerintah desanya yang kurang mendorong masyarakat untuk mendaftarkan program PTSL. Di samping itu, kita tidak bisa langsung sosialisasi ataupun melakukan penyuluhan secara masif karena masih pandemi Covid-19," katanya. 

Ia pun mengungkapkan, di Kabupaten Cirebon masih ada 350 ribu bidang tanah yang belum terdaftar. Bahkan, Presiden Jokowi menargetkan tahun 2025 seluruh bidang tanah terdaftar. 

"Ada 350 ribu bidang tanah yang belum terdaftar, yang sudah terdaftar baru 450 ribu bidang tanah di Kabupaten Cirebon," katanya. 

Selain itu, kata Mokhamad, Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah mempermudah masyarakat untuk ikut program PTSL ini. Bahkan, biaya BPHTB sudah ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

"Sementara ada kewajiban dari masyarakat atau peserta PTSL ini untuk mengelurakan biaya dalam rangka persiapan sebelum didaftarkan ke BPN ada syarat yang harus dipenuhi seperti memasang pernyataan memakai materai dan masang patok untuk biaya koordinasi di desa masing-masing sebesar Rp 150 ribu. Biaya itu diperbolehkan karena sesuai Peraturan Bupati Cirebon No 2 Tahun 2021," katanya. (Heri)

Pemkab Cirebon Fokus Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat


KABUPATEN CIREBON.- DPRD Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Hantaran Bupati Cirebon terhadap  RAPBD perubahan tahun anggaran 2021 di kantor DPRD setempat, Jumat (24/9/2021). 

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, di masa pandemi ini, Pemkab Cirebon terus mempercepat pemulihan ekonomi di wilayahnya. Bahkan, ada beberapa yang menjadi prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon. 

"Untuk prioritas, pembangunan daerah berdasarkan pada Peraturan Bupati Cirebon nomor 85 tahun 2021 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD-P 2021). Salah satunya dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi  dan sistem kesehatan masyarakat serta pengembangan infrastruktur melalui tema pembangunan," katanya.

Imron juga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 4,38 persen. Sedangkan laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 2,7 persen sampai 3,5 persen.

"Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga bisa mendorong sektor rill di Kabupaten Cirebon untuk bergerak dan berkembang dengan pesat," katanya 

Imron mengatakan, alokasi anggaran yang dirumuskan dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam pengelolaan keuangan. 

"Perubahan APBD dilakukan apabila dalam perkembangannya tidak sesuai dengan asumsi, atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program dan lainnya atau keadaan yang mengakibatkan silpa tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada anggaran yang sedang berjalan. Atau dalam keadaan darurat dan keadaan luar biasa," katanya.

Imron mengatakan, perubahan APBD yang ditetapkan, dengan perkembangan yang tidak sesuai asumsi. Sehingga, tidak tercapainya pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan sumber pembiayaan daerah. 

"Dalam perjalanan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi yang tertuang dengan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang sudah disepakati sesuai nota kesepakatan KUA/PPAS tahun 2021. Jadi, ada pergeseran anggaran akibat adanya kebijakan pemerintah karena adanya penambahan dan pengurangan sumber pendapatan daerah itu sendiri," katanya. (din)

Bupati dan Ketua DPRD Teken kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2021

KABUPATEN CIREBON.- Bupati Cirebon Imron Rosyadi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Mohamad Lutfi tandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.

Penandatanganan tersebut dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jumat (24/9/2021).

Bupati Cirebon mengatakan, penandatangan tersebut merupakan tahapan berikutnya setelah penyampaian hantaran kua ppas perubahan 2021 pada paripurna sebelumnya.

Sebagai pemerintah daerah, bupati sangat menghargai dan memaknai kesepakatan ini sebagai wujud sinergitas antara eksekutif dan legislatif

"Kesepakatan ini nantinya bakal menjadi dasar penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2021," kata Imron.

Bupati Cirebon mengatakan, perubahan anggaran yang dilakukan akan merujuk dengan pembangunan tahun selanjutnya. Sejumlah prioritas pembangunan yakni peningkatan akses kualitas pendidikan, perluasan jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dan kegiatan ekonomi.

Kemudian, pengembangan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, industri perdagangan, dan pariwisata berbasis inovasi. 

"Ada pula penanganan masyarakat miskin, perluasan kesempatan kerja yang berdaya saing, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan yang terakhir, hingga reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima," kata Imron di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (24/9/2021).

Selain itu, kata Imron, diharapkan penyusunan APBD-Perubahan tahun 2021 bisa berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun 2021.

Dalam surat tersebut disebutkan, kepala daerah dan DPRD harus memperhatikan tengat waktu pelaksanaan APBD Tahun 2021. 

"Tahun 2021 kami juga tetap berfokus kepada pemulihan ekonomi nasional" kata Imron. (bam)

Persiapan PJJ, IAIN Cirebon Gandeng UT Latih Dosen Bikin Modul Pembelajaran

FOKUS CIREBON - Mempersiapkan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) PAI, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) menyelenggarakan pelatihan pembuatan modul pembelajaran bagi dosen-dosen PJJ PAI.

Ketua LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Ayus Ahmad Yusuf SE MSi menjelaskan, pelatihan yang dilaksanakan di kampus UT tersebut digelar selama 3 hari, yaitu 14-16 September 2021.

"Pelatihan diikuti oleh 30 orang dosen (calon pembuat modul), Warek 2, LPM, dan SPI," kata dia seperti dalam keterangan tertulis yang diterima fokus cirebon, Jumat (24/9/2021). 

Didampingi dirinya, imbuh Ayus, kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor II IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Kartimi MPd.

"Pelatihan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam upaya persiapan Pendidikan Jarak Jauh  Pendidikan agama Islam (PJJ PAI)," jelasnya.

Untuk itu, menurut Ayus, salah satu yang perlu dipersiapkan adalah bahan ajar berupa modul pembelajaran.

"Materi pelatihan meliputi perencanaan dan pengembahan bahan ajar, mengembangkan peta kompetensi, GBPP, dan outline bahan ajar," terangnya.

Selain itu, kata Ayus, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan praktik mengembangkan strategi pembelajaran dalam bahan ajar,

mengembangkan strategi pembelajaran dalam bahan ajar, evaluasi pembelajaran berbasis kompetensi, asesmen hasil belajar,

praktik mengembangkan instrumen, dan penilaian hasil belajar.

"Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan para peserta memeroleh dan memahami tentang teknik pembuatan modul yang selanjutnya dari hasil pelatihan ini para peserta dapat membuat dan menyelesaikan modul sesuai tugas yang diberikan," ujarnya.

Ayus mengungkapkam, modul yang dirancang dan dibuat saat pelatihan adalah modul yang akan menjadi bahan ajar untuk semester I dan II PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Sehingga, dari hasil pelatihan ini tersusun draft sebanyak 14 Modul.

Selanjutnya, dia berharap, ke depan para peserta pelatihan modul ini akan dilibatkan dan diajak dalam proses sinkronisasi antara modul, konten kreatif, dan Learning Management System (LMS).

"Harapan dengan selesainya kegiatan ini, kita semakin siap untuk menyongsong pelaksanaan PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon," pungkasnya. (din)