Wakil Bupati Cirebon Ajak Semua Elemen Masyarakat Berantas Narkoba

FOKUS CIREBON - Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si menghadiri acara Pemusnahan Barang Bukti Miras dan Narkoba dalam rangka Cipta Kondisi Menjelang Pemilihan Kuwu di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, di Desa Surakarta Kecamatan Suraneggala Kabupaten Cirebon, Kamis (14/10/2021). 

Wabup Ayu mengatakan, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah Kabupaten Cirebon. 

"Mari bersama-sama berantas narkoba sampai akar-akarnya, karena narkoba akan merusak generasi muda kita," kata Ayu. 

Ayu menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan stakeholder berupaya melakukan pembinaan kepada generasi muda. 

"Kami melakukan pembinaan kepada masyarakat, anak sekolah, mahasiswa terkait bahaya narkoba. Kita ketahui bahwa di era globalisasi ini begitu besarnya pengaruh keterbukaan informasi yang mempunyai dampak yang signifikan terhadap generasi muda," ujarnya. 

Selain itu, kata Ayu, pihaknya akan melakukan penanganan secara holistik dan terintegrasi. Bahkan, BNK sebagai leading sektor dalam penanganan narkotika terus melakukan pencegahan serta pemberantasan. 

"Walaupun BNK merupakan leading sektor penanganan. Tetapi ini juga merupakan tugas kita semua dari mulai tingkatan RT, RW, desa, kecamatan serta Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan pembinaan jangan sampai generasi muda kita terjerumus narkoba," kata Ayu. 

Ayu mengungkapkan, generasi muda merupakan penerus dalam pemerintahan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Sehingga jangan sampai generasi muda terjerumus narkoba dan miras. 

"Nantinya kepemimpinan Kabupaten Cirebon berada di tangan generasi muda. Ini merupakan tugas bersama bahwa kita mempunyai generasi yang tidak terkena  narkoba dan miras," tambah Ayu. 

Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP M. Fahri Anggia Natua Siregar, S.H., S.l.K., M.H mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam penanganan peredaran narkoba dan miras. 

"Hari ini ada beberapa barang bukti yang kami musnahkan, di antaranya 10.250 botol miras. Narkotika jenis sabu sebanyak 1.03 gram, narkotika jenis tembakau sintetis atau gorila 79.7 gram, ganja 118.12598 gram serta obat-obat farmasi tanpa izin edar 327.822 butir," katanya. 

Fahri menjelaskan, kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba dan miras ini juga bertujuan untuk mewujudkan cipta kondisi menjelang pemilihan kuwu (pilwu). 

"Kami tidak hanya melakukan tindakan preemptif tetapi juga tindakan preventif serta  melakukan represif untuk pengamanan menjelang pilwu agar wilayah yang sedang melakukan pilwu menjadi aman tanpa gangguan," ujarnya. (Bamb)

Read More

Soroti Anggaran di DPRKP, Komisi II DPRD Kota Cirebon Dinas Perumahan Rakyat Prioritaskan Program Rutilahu

Ketua Komisi II DPRD, Ir H Watid Syahriar MBA

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) di ruang rapat DPRD, Rabu (14/10). 

Rapat membahas program rumah tidak layak huni (rutilahu) yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 pada tahun ini.

Saat rapat berlangsung, Komisi II DPRD menyoroti prioritas anggaran DPRKP tahun 2021 yang tidak seimbang antara program  prasarana sarana dan utilitas (PSU) dan rutilahu. Padahal, program rutilahu merupakan kebijakan prioritas untuk membantu masyarakat agar mendapat tempat tinggal yang layak huni.

Ketua Komisi II DPRD, Ir H Watid Syahriar MBA mengatakan, saat ini program rutilahu di Kota Cirebon masih mengandalkan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Tahun ini, Kota Cirebon hanya mendapat bantuan perbaikan rumah 300 unit dari provinsi dan 100 unit rumah dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR. 

Namun demikian, dari data yang dianalisis DPRKP tercatat sebanyak 4.892 rumah warga di Kota Cirebon yang perlu mendapat bantuan program rutilahu. Kondisi itu sangat timpang melihat kemampuan bantuan dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi maupun pemerintah daerah.

“Kendalanya di daerah belum ada payung hukum untuk program rutilahu dari Pemda. Kalau perlu, kami siap buatkan perdanya. Karena ini menyangkut program prioritas masyarakat. Agar mereka mendapat tempat tinggal layak,” ujar Watid usai memimpin jalannya rapat.

Kendati belum ada regulasi daerah perihal rutilahu, Pemkot Cirebon sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta di tahun 2021. Nilai itu dirasakan masih sangat kecil jika dilihat dari jumlah keseluruhan anggaran untuk PSU di DPRKP sebesar Rp13,9 miliar.

“Kami di Komisi II ingin ada semacam kebersamaan dalam menyikap masalahi kelayakan hunian ini. Saya sendiri sebagai anggota DPRD, lebih memilih program rutilahu dulu diprioritaskan, ketimbang pembuatan taman,” tegas Watid.

Sementara itu, Kepala DPRKP, Ir Agung Sediono MSi memastikan untuk program rutilahu mulai kembali berjalan pada Oktober ini. Proses penerimaan program ini sudah terdata oleh DPRKP, sehingga runah warga yang hanya benar-benar tidak layak huni saja yang akan menerima bantuan.

Dia pun juga memastikan bahwa program rutilahu dari pusat dan provinsi ini mulai akan dieksekusi pada awal tahun 2021. Penerima bantuan tidak menerima uang secara tunai. Melainkan hanya menerima material bangunan berikut dengan biaya upah tukang.

“Saya pastikan yang sudah dapat, tidak akan dapat lagi. Satu nama satu unit rumah. Artinya, jika sudah mendapat bantuan, maka sudah otomatis sudah masuk daftar penerima program rutilahu,” katanya. (din)

Read More

Korcam KKN GM dorong Deklarasi RW Gemmar Mengaji

FOKUS CIREBON - Lokakarya KKN GM (Gemmar/Gerakan Masyarakat Magrib) Mengaji Tingkat Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon baru saja digelar, tepatnya Kamis, 14 Oktober 2021 bertempat di Aula Kecamatan setempat.

Lokakarya yang dilaksanakan Korcam KKN GM Kec. Pekalipan tersebut berlangsung khidmat dan dinamis. Setiap peserta KKN GM dari masing-masing Kelurahan mempresentasikan Kajian Potensi keagamaan di Masjid sasaran, mengidentifikasi masalah, serta merumuskan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di setiap Masjid sasaran Program. 

Proses kegiatan KKN GM yang diinisiasi LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon tersebut mendapatkan respon yang sangat positif, hal ini mengemuka pada sesi tanya jawab Lokakarya.

Lurah Pulasaren, Diana Kholik, SE menyatakan bahwa KKN Gemmar Mengaji sangat direspon positif oleh warga masyarakat setempat, dirinya merindukan hal seperti ini, yang sudah sejak lama terhenti di masjid-masjid,  ia mengusulkan agar setelah mahasiswa KKN GM selesai, pengajian jangan sampai bubar. 

"Saya mengusulkan agar KKN Gemar Mengaji dideklarasikan di tiap RW, menjadi "RW Gemmar Mengaji" pungkasnya.

Merespon harapan Lurah, Ahmad Yani, selaku Penanggung Jawab kegiatan KKN GM berjanji, bahwa program ini akan berkelanjutan.

"Kami akan mengirim kembali mahasiswa peserta KKN GM pada tahun depan, sebelumnya, kami pun telah bekerjasama dengan LPTQ Kota Cirebon untuk menyelenggarakan Workshop Penguatan Calon Guru Ngaji Penggerak dari masing-masing kelurahan yang akan melanjutkan Program Gemmar Mengaji pasca penarikan mahasiswa, tutur Kang Yani (sapaan akrab Ahmad Yani).

Pada sesi terkahir Lokakarya, peserta KKN GM merumuskan rekomendasi internal dan eksternal yang akan diusulkan pada acara Lokakarya KKN GM Tingkat Kota Cirebon, antar lain tentang perlunya penambahan Kader Guru Ngaji di tiap RW, Peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti buku-buku Ke Islaman untuk di Masjid, perlunya daya dukung dari orang tua dan lingkungan setempat bagi anak-anak peserta program gemmar, dan perlunya metode yang tepat untuk pembelajaran Alqur'an.

Hadir dalam kegiatan tersebut Korcam mahasiswa Kec. Pekalipan (Indah Aulia Indayani); Korcam DPL Ibu Masriyah, M.Ag. perwakilan peserta KKN GM di Kecamatan Pekalipan dan stake holder terdiri dari Sekmat Pekalipan (H. Dudung Abdul Barri), Lurah Pekalipan, Jagasatru, Pekalangan dan Pulasaren, Para RW serta tokoh agama lainnya. (din)

Read More

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2020, Bukti Perhatian Pemkot Cirebon Kepada Warganya

Wali Kota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH

FOKUS CIREBON – Pemerintah daerah (Pemda) Kota Cirebon mampu mempertahankan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020. 

Penghargaan ini membuktikan Pemda Kota Cirebon serius memperhatikan semua warganya, termasuk wanita dan anak.

Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., usai menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020 secara virtual di ruang rapat Wali Kota Cirebon secara virtual, Rabu (13/10/2021) menjelaskan penghargaan ini merupakan pengakuan dari pemerintah pusat kepada Pemda Kota Cirebon. 

“Dikarenakan Kota Cirebon memiliki keseriusan memperhatikan warganya, termasuk wanita dan anak-anak,” tutur Azis. 

Tidak ada diskriminasi dalam pembangunan di Kota Cirebon. Pembangunan tersebut diperuntukkan bagi seluruh warga Kota Cirebon.

Namun Kota Cirebon, lanjut Azis, tidak berpuas diri dengan penghargaan ini. 

Penghargaan ini justru dijadikan pelecut dan penyemangat agar pembangunan dengan tetap memperhatikan pengarusutamaan gender (PUG) berjalan lebih baik lagi di Kota Cirebon.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB)  Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, SAP., M.Si., menjelaskan keberhasilan ini bukan hanya kinerja dari dinas yang dipimpinnya. “Namun karena kerja sama semua pihak,” tutur Budi. 

Penghargaan ini menunjukkan tingkat kepedulian dan perhatian dari Pemda Kota Cirebon terhadap hak-hak perempuan, khususnya di Kota Cirebon. 

“Ke depan kita berharap dapat meningkatkan cakupan dan prestasi terkait pemenuhan kebutuhan hak perempuan dan anak,” tutur Budi.

Sehingga terwujud keadilan gender yang sesuai dengan fitrahnya di semua lini di Kota Cirebon.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan DPPPAPPKB Kota Cirebon, Siti Halimah, menjelaskan Kota Cirebon sudah meraih penghargaan anugerah APE dua kali. “Yaitu pada 2018 kategori madya,” tutur Siti. 

Penghargaan APE kedua juga kategori madya didapatkan 2020 namun karena pandemi penyerahannya mundur pada 2021 ini.

APE merupakan penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan dan stakeholder pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). 

Tantangan ke depannya, semua perangkat daerah dalam merencanakan program kegiatan bisa mempertimbangkan analisa gender.

“Sehingga Kota Cirebon bisa meningkatkan program kegiatannya dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender,” tutur Siti. (Indah)

Read More

Hari ini BAN-PT Lakukan Asesmen Prodi Ekonomi Syari'ah IAIN Cirebon

 

Dekan FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Aan Jaelani M.Ag

FOKUS CIREBON - Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berkunjung ke Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kedatangan tim BAN-PT ini untuk melakukan Asesmen pada Progam Studi (Prodi) Ekonomi Syariah, dalam rangka akreditasi, Rabu (13/10/2021).

Dekan Fakuktas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Aan Jaelani M.Ag mengatakan, ada dua pendekatan pada penilaian Akreditasi Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah Ekonomi Islam ini. 

"Pada penilaian tersebut terdapat dua dokumen. Pertama adalah Laporan Kinerja Program Studi (LKPS). Kedua Laporan Evaluasi Diri (LED), " terangnya.

Namun kata Aan, yang di nilai BAN-PT pada Prodi Ekonomi Syari'ah adalah Unit Pengelola Prodi (UPP), yakni kinerja dari jurusan atau program studi.

"Nah kita sudah melewati beberapa tahap awal tersebut dan itu lolos di Asesmen Kecukupan berdasarkan data yang nampak di Borang LKPS dan LED," terangnya.

Aan menjelaskan, bahwa hari ini adalah penilaian atau pembuktian dari yang ditulis di Borang LKPS dan LED dan tujuan Asesmen lapangan ini untuk mengukur akreditasinya.

Terutama menyangkut bagaimana pengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sekarang ini harus memenuhi standar nasional dan internasional.

Standar yang dimaksud, kata Aan, masing-masing harus memenuhi 8 standar, baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat, sehingga total menjadi 24 standar.

"Nah yang paling bagus itu adalah ketika Fakultas, Prodi atau Perguruan Tinggi melebihi dari 8 standar. Maka itulah yang layak untuk memperoleh nilai unggul, dan yang lagi di nilai hari ini adalah Prodi Ekonomi Syari'ah yang belum meluluskan mahasiswa karena baru semester 7. Tetapi setelah nanti semester 8 dan para mahasiswa lulus, kita sudah terakreditasi, artinya sudah memiliki legal formalnya," papar Aan.

Aan menambahkan bahwa saat ini ada perbedaan standarisasi yang dulu dengan sekarang, di mana dulu itu hanya 7 standar, sekarang harus 9 standar.

Sembilan standar tersebut diantaranya, 1. Visi misi, tujuan dan strategi pencapaian 2. Tata kelola dan kepemimpinan 3. mahasiswa 4. SDM dosen dan tenaga kependidikan 5. Keuangan, Sarana dan prasarana 6. Pendidikan 7. Penelitian 8. Pengabdian dan 9. Luaran dan Capaian Tridharma.

"Yang menarik lagi di standar 9 itu adalah luaran dan capaian mahasiswa, di mana harus sudah memiliki publikasi ilmiah, statusnya sama dengan dosen," tandas Aan yang berharap nilai akreditasinya unggul.

Hal senada diungkapkan Kepala Jurusan Ekonomi Syari'ah, Dr Layaman, M.Si, bahwa Prodi Ekonomi Syari'ah setiap tahunnya terus naik dan mahasiswanya bertambah. Peningkatan minat mahasiswa terhadap jurusan yang satu ini karena memang menjadi jurusan yang favorit.

Selain itu, pada jurusan ini, di luaran memiliki banyak peluang pekerjaan. Artinya, pangsa pasarnya banyak, jadi dianggap jurusan yang marketeble,  sehingga setiap menerima mahasiswa baru, jumlahnya selalu terus bertambah.

"Kita di setiap angkatan mahasiswa terus meningkat dan bertambah. Sekarang saja mahasiswa Ekonomi Syari'ah sudah mencapai 200 lebih, dan jurusan ini baru ada sampai di semester 7, jadi belum ada lulusannya, tetapi setiap penerimaan mahasiswa baru, peminatnya cukup banyak," terangnya.

Layaman juga menyatakan, jika pihaknya sudah menjalin dengan berbagai pihak luar bagi kepentingan mahasiswa. Demikian juga banyak pihak luar yang menggandeng kerjasama dengan jurusan ini. (din)

 

Read More