Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Kamis, 14 Oktober 2021

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Hasanudin Banten Jalin Kerjasama Tiga Bidang dengan Fakultas Syari'ah IAIN Cirebon

Dekan FSEI IAIN SNJ Cirebon tengah menandatangi kerjasama tiga bidang dengan Dekan Syariah UIN Maulana Hasanudin Banten, Kamis (14/10/2021).


FOKUS CIREBON - IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) mendapat kunjungan kerjasama dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten, Kamis (14/10/2021).

Dekan FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Aan Jaelani M.Ag mengatakan, dalam pertemuan tersebut ada beberapa kegiatan yang dibicarakan bersama, kemudian dikerjasamakan dan ditindaklanjuti pada masa-masa mendatang.

Pertama di bidang pendidikan, terkait dengan pengembangan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). Di bidang ini ada beberapa yang nanti bisa dilakukan bersama dimulai dari penyusunan kurikulum, review kurikulum sampai penyelenggaraan pembelajaran yang bisa dilakukan bersama-sama.  

"Untuk dosen bisa visiting lekture, sekaligus juga untuk pengembangan-pengembangan soft skill mahasiswa terutama di bidang hukum Islam. Kemudian di bidang pendidikan ini juga dikerjasamakan terkait magang yang diarahkan pada capaian-capaian atau kompetensi yang diharapkan pada mahasiswa di bidang hukum islam," jelasnya.

Aan juga menjelaskan bahwa ada arah untuk pengembangan teknologi digital dalam pengembangan di bidang hukum Islam. "Inilah yang akan dikembangkan bersama Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan UIN Maulana Hasanudin Banten," terangnya.

Sementara di bidang penelitian, kerjasama yang kita lakukan adalah dimulai dari penulisan jurnal, pelatihan atau workshop publikasi ilmiah untuk peningkatan kapasitas atau kompetensi dosen sampai program-program pengembangan kemampuan penulisan jurnal internasional bereputasi.

"Ini bisa dalam bentuk workshop bersama atau dalam bentuk tulisan-tulisan yang dilakukan secara kolaburatif antara dosen di dua fakultas. Kemudian riset kolaburatif juga akan dilakukan terkait penguatan dan peningkatan ilmu-ilmu keislaman khususnya di bidang hukum.islam," paparnya. 


Sedangkan program pengabdian pada masyarakat, kata Aan, diarahkan pada penguatan metodologi pemberdayaan atau pengabdian masyarakat (PKM) seperti PAR, RAR yang nanti akan dilakukan bersama-sama dalam bentuk workshop atau riset, PKM ini berbasis
penelitian untuk dosen dan juga mahasiswa.

"Itulah secara umum tiga bidang yang menjadi garapan kerjasama antara Fakultas Syariah IAIN Cirebon dengan Fakuktas Syariah UIN Maulana Hasanudin Banten," tandasnya. (Nurudin)

Reses Masa Persidangan III Tahun 2021, Ketua DPRD Affiati Temui Warga di Dua RW

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, menemui warga pada kegiatan reses masa persidangan III tahun 2021.


CIREBON - Ada yang menarik pada kegiatan reses yang dilakukan pihak DPRD Kota Cirebon saat bertemu masyarakat di sejumlah tempat. Seperti reses yang dilakukan Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd, yang menggelar Reses Masa Persidangan III tahun 2021. 

Reses tersebut berlangsung di dua RW sekaligus, yakni RW 04 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi dan RW 03 Jagasatru, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Kamis (14/10).

Di tengah masa pandemi Covid-19 ini, pelaksanaan reses tidak lagi mengumpulkan konstituen di satu tempat karena bisa berpotensi penularan Covid-19, tetapi dengan mendatangi ke rumah warga secara door to door.

Dikatakan Affiati, kegiatan reses kali ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung konstituen dari rumah ke rumah, sehingga meminimalkan kontak langsung dengan banyak warga.

“Semua anggota DPRD yang melakukan reses wajib memakai masker dan alat pelindung lainnya dan warga yang dikunjungi anggota dewan harus memakai masker,” kata Affiati.

Hal ini, lanjut Affiati, untuk mengikuti protokol kesehatan dan menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.

Masih kata Affiati, dengan mendatangi langsung ke warga, dirinya mendapat keuntungan yang lebih banyak karena bisa lebih dekat dan bisa berkomunikasi langsung dengan konstituen.

“Biasanya warga kalau berkumpul di tengah masa yang banyak suka enggan menyampaikan keluhan serta aspirasinya. Tetapi dengan mengunjungi langsung, banyak warga yang menyampaikan keluhan serta aspirasi dengan bebas dan tanpa malu-malu,” ungkapnya.

Kegiatan reses ini dilakukan dengan berjalan kaki menyusuri setiap gang di RW 04 Kelurahan Drajat, dan RW 03 Jagasatru. Setiap bertemu warga, Affiati selalu bertanya tentang kesehatan dan memperkenalkan dirinya serta maksud dan tujuan kunjungannya.

Kunjungan tersebut disambut baik konstituen, bahkan beberapa warga merasa terharu karena mereka masih diingat di tengah kesibukan Affiati sebagai Ketua DPRD. 

Dalam kesempatan itu, Affiati tak lelahnya menyampaikan dan meningkatkan pentingnya menjaga kesehatan di tengah mewabahnya Covid-19.

Hasil reses tersebut, Affiati mencatat sejumlah aspirasi warga yang akan menjadi pokok pikiran (Pokir) yang akan diperjuangkan di parlemen. Sebagian besar permasalahan warga, kata Affiati, terkait masalah infrastruktur, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan permodalan.

“Saya berharap pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga pokir dapat terealisasi, tidak seperti saat ini dimana banyak pokir yang terkena refocusing,” pungkasnya. (Nur)

Wakil Bupati Cirebon Ajak Semua Elemen Masyarakat Berantas Narkoba


FOKUS CIREBON - Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si menghadiri acara Pemusnahan Barang Bukti Miras dan Narkoba dalam rangka Cipta Kondisi Menjelang Pemilihan Kuwu di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, di Desa Surakarta Kecamatan Suraneggala Kabupaten Cirebon, Kamis (14/10/2021). 

Wabup Ayu mengatakan, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah Kabupaten Cirebon. 

"Mari bersama-sama berantas narkoba sampai akar-akarnya, karena narkoba akan merusak generasi muda kita," kata Ayu. 

Ayu menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan stakeholder berupaya melakukan pembinaan kepada generasi muda. 

"Kami melakukan pembinaan kepada masyarakat, anak sekolah, mahasiswa terkait bahaya narkoba. Kita ketahui bahwa di era globalisasi ini begitu besarnya pengaruh keterbukaan informasi yang mempunyai dampak yang signifikan terhadap generasi muda," ujarnya. 

Selain itu, kata Ayu, pihaknya akan melakukan penanganan secara holistik dan terintegrasi. Bahkan, BNK sebagai leading sektor dalam penanganan narkotika terus melakukan pencegahan serta pemberantasan. 

"Walaupun BNK merupakan leading sektor penanganan. Tetapi ini juga merupakan tugas kita semua dari mulai tingkatan RT, RW, desa, kecamatan serta Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan pembinaan jangan sampai generasi muda kita terjerumus narkoba," kata Ayu. 

Ayu mengungkapkan, generasi muda merupakan penerus dalam pemerintahan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Sehingga jangan sampai generasi muda terjerumus narkoba dan miras. 

"Nantinya kepemimpinan Kabupaten Cirebon berada di tangan generasi muda. Ini merupakan tugas bersama bahwa kita mempunyai generasi yang tidak terkena  narkoba dan miras," tambah Ayu. 

Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP M. Fahri Anggia Natua Siregar, S.H., S.l.K., M.H mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam penanganan peredaran narkoba dan miras. 

"Hari ini ada beberapa barang bukti yang kami musnahkan, di antaranya 10.250 botol miras. Narkotika jenis sabu sebanyak 1.03 gram, narkotika jenis tembakau sintetis atau gorila 79.7 gram, ganja 118.12598 gram serta obat-obat farmasi tanpa izin edar 327.822 butir," katanya. 

Fahri menjelaskan, kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba dan miras ini juga bertujuan untuk mewujudkan cipta kondisi menjelang pemilihan kuwu (pilwu). 

"Kami tidak hanya melakukan tindakan preemptif tetapi juga tindakan preventif serta  melakukan represif untuk pengamanan menjelang pilwu agar wilayah yang sedang melakukan pilwu menjadi aman tanpa gangguan," ujarnya. (Bamb)

Soroti Anggaran di DPRKP, Komisi II DPRD Kota Cirebon Dinas Perumahan Rakyat Prioritaskan Program Rutilahu

Ketua Komisi II DPRD, Ir H Watid Syahriar MBA


CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) di ruang rapat DPRD, Rabu (14/10). 

Rapat membahas program rumah tidak layak huni (rutilahu) yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 pada tahun ini.

Saat rapat berlangsung, Komisi II DPRD menyoroti prioritas anggaran DPRKP tahun 2021 yang tidak seimbang antara program  prasarana sarana dan utilitas (PSU) dan rutilahu. Padahal, program rutilahu merupakan kebijakan prioritas untuk membantu masyarakat agar mendapat tempat tinggal yang layak huni.

Ketua Komisi II DPRD, Ir H Watid Syahriar MBA mengatakan, saat ini program rutilahu di Kota Cirebon masih mengandalkan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Tahun ini, Kota Cirebon hanya mendapat bantuan perbaikan rumah 300 unit dari provinsi dan 100 unit rumah dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR. 

Namun demikian, dari data yang dianalisis DPRKP tercatat sebanyak 4.892 rumah warga di Kota Cirebon yang perlu mendapat bantuan program rutilahu. Kondisi itu sangat timpang melihat kemampuan bantuan dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi maupun pemerintah daerah.

“Kendalanya di daerah belum ada payung hukum untuk program rutilahu dari Pemda. Kalau perlu, kami siap buatkan perdanya. Karena ini menyangkut program prioritas masyarakat. Agar mereka mendapat tempat tinggal layak,” ujar Watid usai memimpin jalannya rapat.

Kendati belum ada regulasi daerah perihal rutilahu, Pemkot Cirebon sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta di tahun 2021. Nilai itu dirasakan masih sangat kecil jika dilihat dari jumlah keseluruhan anggaran untuk PSU di DPRKP sebesar Rp13,9 miliar.

“Kami di Komisi II ingin ada semacam kebersamaan dalam menyikap masalahi kelayakan hunian ini. Saya sendiri sebagai anggota DPRD, lebih memilih program rutilahu dulu diprioritaskan, ketimbang pembuatan taman,” tegas Watid.

Sementara itu, Kepala DPRKP, Ir Agung Sediono MSi memastikan untuk program rutilahu mulai kembali berjalan pada Oktober ini. Proses penerimaan program ini sudah terdata oleh DPRKP, sehingga runah warga yang hanya benar-benar tidak layak huni saja yang akan menerima bantuan.

Dia pun juga memastikan bahwa program rutilahu dari pusat dan provinsi ini mulai akan dieksekusi pada awal tahun 2021. Penerima bantuan tidak menerima uang secara tunai. Melainkan hanya menerima material bangunan berikut dengan biaya upah tukang.

“Saya pastikan yang sudah dapat, tidak akan dapat lagi. Satu nama satu unit rumah. Artinya, jika sudah mendapat bantuan, maka sudah otomatis sudah masuk daftar penerima program rutilahu,” katanya. (din)

Korcam KKN GM dorong Deklarasi RW Gemmar Mengaji


FOKUS CIREBON - Lokakarya KKN GM (Gemmar/Gerakan Masyarakat Magrib) Mengaji Tingkat Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon baru saja digelar, tepatnya Kamis, 14 Oktober 2021 bertempat di Aula Kecamatan setempat.


Lokakarya yang dilaksanakan Korcam KKN GM Kec. Pekalipan tersebut berlangsung khidmat dan dinamis. Setiap peserta KKN GM dari masing-masing Kelurahan mempresentasikan Kajian Potensi keagamaan di Masjid sasaran, mengidentifikasi masalah, serta merumuskan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di setiap Masjid sasaran Program. 

Proses kegiatan KKN GM yang diinisiasi LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon tersebut mendapatkan respon yang sangat positif, hal ini mengemuka pada sesi tanya jawab Lokakarya.

Lurah Pulasaren, Diana Kholik, SE menyatakan bahwa KKN Gemmar Mengaji sangat direspon positif oleh warga masyarakat setempat, dirinya merindukan hal seperti ini, yang sudah sejak lama terhenti di masjid-masjid,  ia mengusulkan agar setelah mahasiswa KKN GM selesai, pengajian jangan sampai bubar. 

"Saya mengusulkan agar KKN Gemar Mengaji dideklarasikan di tiap RW, menjadi "RW Gemmar Mengaji" pungkasnya.

Merespon harapan Lurah, Ahmad Yani, selaku Penanggung Jawab kegiatan KKN GM berjanji, bahwa program ini akan berkelanjutan.

"Kami akan mengirim kembali mahasiswa peserta KKN GM pada tahun depan, sebelumnya, kami pun telah bekerjasama dengan LPTQ Kota Cirebon untuk menyelenggarakan Workshop Penguatan Calon Guru Ngaji Penggerak dari masing-masing kelurahan yang akan melanjutkan Program Gemmar Mengaji pasca penarikan mahasiswa, tutur Kang Yani (sapaan akrab Ahmad Yani).

Pada sesi terkahir Lokakarya, peserta KKN GM merumuskan rekomendasi internal dan eksternal yang akan diusulkan pada acara Lokakarya KKN GM Tingkat Kota Cirebon, antar lain tentang perlunya penambahan Kader Guru Ngaji di tiap RW, Peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti buku-buku Ke Islaman untuk di Masjid, perlunya daya dukung dari orang tua dan lingkungan setempat bagi anak-anak peserta program gemmar, dan perlunya metode yang tepat untuk pembelajaran Alqur'an.

Hadir dalam kegiatan tersebut Korcam mahasiswa Kec. Pekalipan (Indah Aulia Indayani); Korcam DPL Ibu Masriyah, M.Ag. perwakilan peserta KKN GM di Kecamatan Pekalipan dan stake holder terdiri dari Sekmat Pekalipan (H. Dudung Abdul Barri), Lurah Pekalipan, Jagasatru, Pekalangan dan Pulasaren, Para RW serta tokoh agama lainnya. (din)