Sekda Kabupaten Cirebon Meminta Dinsos Segera Benahi Data Kemiskinan

SUMBER, FC - Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si bersama Sekda Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si, dan anggota DPRD mengikuti Rakor Kuota Kepesertaan PBI JK APBN Kabupaten Cirebon di Dinas Sosial, Rabu (10/11/2021).

Dalam paparannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dr. Iis Krisnandar, SH, CN mengatakan, jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Cirebon pada 8 Oktober 2021 mencapai 1.063.563. Bahkan, yang masih aktif mencapai 939.011 orang yang terdiri dari PBI DTKS, Non DTKS. 

"Dari kuota 939.011 ini semuanya PBI Jaminan Kesehatan APBD, dengan PBI DTKS 807.461, Non DTKS 131.540, jadi sisa kuota 119.507 sedangkan yang di Non-aktifkan mencapai 114.850 orang," katanya.

Selain itu, kata Iis, pada tanggal 26 Oktober 2021 ada sedikit perubahan data pada PBI Jaminan Kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. 

"Kuota 945.599 dan Aktif 945.599 terdiri dari PBI DTKS 837.043, PBI Non DTKS 108.555. Sedangkan yang di Non aktif 139.475 itu juga terdiri dari yang meninggal dunia, pindah segmen, ganda, NIK tidak ditemukan, serta tambahan non aktif 25.356 orang," ujarnya. 

Iis mengatakan, pihaknya setiap bulan melakukan verval untuk memastikan jumlah yang benar-benar valid di Kabupaten Cirebon. 

Menurutnya, penetapan dari Kementerian Sosial, jumlah warga miskin di Kabupaten Cirebon mencapai 1,9 juta

"Karena pada saat itu tahun 2020 ada Covid-19 dan juga ada BST, sehingga yang perlu kami padankan ada dua hal yaitu pertama mengenai pemadanan administratif, kedua subtantif. Administratif aja kami belum beres apalagi subtantif, tetapi kami lakukan sambil berjalan. Ke depan kalau ditemukan di administratif maka subtantifnya kami hapus," kata Iis.

Iis menjelaskan, beban anggaran Kabupaten Cirebon untuk PBI yang sesuai dengan DTKS mencapai Rp 5 miliar lebih.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si mengatakan, dirinya kaget saat mendapatkan laporan kalau angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon mencapai 71 persen. Bahkan tidak dipungkiri di era pandemi Covid-19 banyak yang terdampak. 

"Mungkin jumlah UMKM di Kabupaten Cirebon ada 35 ribu, lalu pada era pandemi menjadi bertambah, saya pikir masuk akal juga kalau ada 71 persen angka kemiskinan, karena adanya pandemi," katanya. 

Ayu menjelaskan, di masa pandemi Covid-19 banyak warga Kabupaten Cirebon yang terdampak, baik dari segi ekonomi dan sosialnya. 

"Saya dapat laporan dari Disnaker, ada 120 ribu orang yang terkena PHK selama pandemi Covid-19, sehingga angka kemiskinan di Kabupaten menjadi naik," kata Ayu.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si mengatakan, pihaknya meminta Dinas Sosial agar melakukan prioritas sebaik mungkin antara data dan fakta. 

"Datanya dibenahi, jangan sampai datanya ada dan faktanya enggak ada yang miskin. Itulah pentingnya verval," katanya.

Selain itu, kata Rahmat, sementara ini belum ada anggaran dari tahun 2020 sampai 2021 ke dinsos untuk melakukan verval. 

"Saya ucapkan banyak terimakasih kepada jajaran Dinsos, meskipun anggaran buat melakukan verval DTKS belum ada, mereka tetap berjalan," ucapnya. (din)

Read More

LP2M Adakan Pelatihan Manajemen Masjid Se Kecamatan Losari Brebes, Jawa Tengah

LOSARI, FC - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus DKM Se-Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (09/11/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al Mabrur, Desa Karangdempel, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes ini, diikuti oleh 42 peserta. Mereka terdiri dari Pengurus Masjid se-Kecamatan Losari.

Sambutan pembukaan oleh Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang disampaikan oleh Sekretaris LP2M, Hj. Ery Khaeriyah, S.Ag, MA menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pengabdian Masyarakat. 

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka berbagi pengalaman, dan wawasan terkait dengan manajemen kemasjidan, yakni bagaimana mengelola masjid sehingga fungsi masjid bisa maksimal dan tidak hanya untuk kepentingan ibadah saja, karena pada dasarnya Masjid memiliki potensi ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana zaman Nabi Muhammad SAW," ujarnya.

Dalam pelatihan ini terdiri dari dua sesi materi. Materi yang pertama disampaikan oleh Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag selaku Ketua DKM At-Taqwa Kota Cirebon sekaligus Pengurus DMI Jawa Barat. 

Dalam pemaparannya, Dr H Ahmad Yani M.Ag pemateri pertama menegaskan bahwa Pengurus DKM Masjid itu merupakan amanah yang sangat mulia, karena kita mengurus rumah Allah, mengurus tempat ibadah.

“Mengurus masjid walaupun bukan seperti institusi atau lembaga layaknya lembaga formal lainnya, tetap harus menggunakan prinsip manajemen yang baik sehingga bisa maksimal, diantaranya langka awal dengan menentukan Visi, Misi, dan tujuan bersama oleh Pengurus DKM tersebut,” papar Yani.

Dari materi dari Kang Yani ini, kemudian  dilanjut dengan unjuk kerja dengan memberikan lembar kerja yang berisi form Visi dan Misi, Tujuan, Strategi kegiatan untuk memakmurkan masjid.

Lembar kerja tersebut dibagikan kepada seluruh peserta yang terdiri dari 11 pengurus DKM yang berkumpul bersama di masing-masing Masjid.

"Setelah dibagikan, peserta diberi waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi kelompok mengisi lembar kerja tersebut dan kemudian dipresentasikan di depan forum," jelasnya.

Sedang pemateri kedua, Drs. H. Usmani Hs, M.HI, juga Sekretaris At-Taqwa Centre menyatakan, masjid sejak zaman Rasulullah SAW menjadi pusat kegiatan masyarakat, tidak hanya menjadi tempat ibadah.

Usmani juga mengawali materinya dengan membedah soal kendala-kendala masjid, di antaranya tidak bisa berkembang atau berdaya. Hal ini diakibatkan kepengurusan yang tidak satu visi.

"Sebagai solusinya adalah dengan menyamakan persepsi jajaran pengurus dalam mengemban amanah. Kemudian  juga lebih memprioritaskan bangunan fisik, tetapi kurang memperhatikan terkait dengan kemakmuran masjid, hal itu bisa dilihat dari sisi kegiatan, jamaah, pengajian, dan sebagainya”, ujar beliau.

Sementara sambutan penutup disampaikan oleh Drs. H. Mahbub Nuryadien, M.Ag. Di mana Nuryadien menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya tuan rumah DKM Masjid Al Mabrur yang sudah menyediakan tempat untuk kegiatan pelatihan ini.

"Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jajaran pengurus DKM yang sudah ikut hadir bersama untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan tentang manajemen dan pengelolaan Masjid," terangnya.

Nuryadien menegaskan bahwa kegiatan ini bisa menambah semangat kita dalam berkhidmat mengelola Rumah Allah dan menambah ilmu bermanfaat serta ada tindak lanjutnya. 

“Harapan kami kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bisa berlanjut, melalui pelatihan atau workshop dengan materi lain yang dibutuhkan oleh para pengurus DKM se-Kecamatan Losari”, ungkap beliau," pungkasnya. (din)

Read More

Wali Kota Cirebon Raih Penghargaan Sebagai Tokoh Penggerak Inklusi Keuangan 2021

CIREBON – Penghargaan tokoh penggerak inklusi keuangan 2021 yang dinobatkan kepada Wali Kota Cirebon,  menjadi pelecut bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon untuk selalu memberikan terobosan dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat. 

Penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Inklusi Keuangan 2021 diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., Selasa (9/11/2021). 

Penghargaan diberikan atas peran Wali Kota Cirebon dalam berbagai bidang keuangan. Seperti pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pertama di wilayah 3 Cirebon, penerbitan Surat Edaran (SE) Satu Rekening Satu Pelajar untuk mendorong pelajar di Kota Cirebon memiliki rekening, serta mendukung program TPAKD 2021 melalui kelas inklusi keuangan yang melibatkan total 462 UMKM dari Kota Cirebon untuk mendapatkan peningkatan kapasitas dan pengetahuan keuangan.

“Semoga apresiasi ini dapat menjadi pelecut semangat saya pribadi dan Pemda Kota Cirebon untuk senantiasa memberikan berbagai terobosan  kepada masyarakat,” tutur Azis di kantor OJK Kota Cirebon. 

Khususnya, lanjut Azis, terobosan yang dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat Kota Cirebon. 

Sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan akses ke berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. “Muaranya tentu untuk peningkatan kesejahteraan,” tutur Azis.

Selain membentuk TPAKD dan mendorong pelajar untuk memiliki rekening di perbankan, Pemda Kota Cirebon juga berkomitmen agar masyarakat dengan kapasitas lebih dapat memiliki produk dan layanan keuangan lainnya. seperti asuransi, pembiayaan, program pensiun, dan investasi yang dapat menunjang taraf hidup menjadi lebih baik.

“Di tengah situasi pandemi yang telah memporakporandakan perekonomian masyarakat dilaksanakannya Bulan Inklusi Keuangan (BIK) merupakan jawaban atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” tutur Azis.

 Saat ini banyak masyarakat kesulitan mencari cara cepat untuk mengatasinya, di antaranya dengan meminjam uang dari pinjaman online (pinjol) ilegal. 

Melalui BIK ini diharapkan dapat memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat sebagai bentuk perlawanan nyata terhadap pinjol ilegal. Sekaligus mendekatkan masyarakat terhadap fasilitas jasa keuangan.

Melalui Surat Edaran (SE) Satu Rekening Satu Pelajar, sebanyak 2.241 pelajar di SMA Negeri 7 dan SMP Negeri 6 Kota Cirebon telah memiliki rekening sendiri. 

Melalui upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Ini dikarenakan rekening atau tabungan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat. 

Sementara itu Kepala OJK Cirebon, Mohammad Fredly Nasution, menjelaskan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2021 dilaksanakan satu bulan penuh pada Oktober 2021. 

BIK berhasil melakukan 24 kegiatan dengan total peserta sebanyak 3.900 mencakup kegiatan sosialisasi tatap muka maupun virtual (webinar), kompetisi dan lomba kreatif, pembukaan rekening, penyaluran kredit dan pembiayaan mikro, business matching serta publikasi program literasi dan inklusi keuangan secara masif. 

“BIK mengambil tema inklusi keuangan untuk semua, bangkitkan ekonomi bangsa,” tutur Fredly.

Melalui BIK diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Sehingga dapat mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (din)

Read More

Sektor Pertanian Mampu Bertahan di Pandemi Covid 19

CIREBON - Bupati Cirebon Drs.H. Imron, M.Ag, mendorong generasi milenial di Kabupaten Cirebon, memiliki minat menjadi petani. Hal tersebut lantaran sektor pertanian terbukti tidak terpuruk akibat pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19).

Imron mengatakan, Kabupaten Cirebon awalnya merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Barat. Namun, seiring waktu berjalan, regenerasi petani di wilayahnya itu tidak berjalan dan menyisakan petani berusia 40 tahun ke atas.

"Saya adalah keluarga petani, terbiasa bertani dan waktu itu petani muda sangat banyak. Tetapi, bergulirnya zaman, profesi petani mulai ditinggalkan anak muda karena dianggap kurang menjanjikan," kata Imron saat Sosialisasi Petani Milenial di Ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Selasa, (9/11/2021).

Imron mengatakan, regenarasi petani perlu dilakukan lantaran kebutuhan pangan bakal terus meningkat. Bila proses regenerasi tidak berjalan, dikhawatirkan bakal terjadi krisis pangan.

"Kalau generasi milenial tidak tertarik, nanti akan membeli kebutuhan pangan dimana," katanya.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Benny Bachtiar mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program Petani Milenial. Sektor Pertanian, merupakan salah satu kekuatan perekonomian.

Program Petani Milenial digulirkan untuk mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian Jawa Barat yang memiliki inovasi, gagasan, dan kreativitas.

Melalui pemanfaatan teknologi digital, petani milenial akan menggerakkan kewirausahaan bidang agrikultur yang menjadikan wajah pertanian menjadi lebih segar dan atraktif untuk bisa berkelanjutan di Jawa Barat.

"Kalau tidak ada upaya regenerasi, dikhawatirkan 10 tahun ke depan terjadi krisis pangan. Apalagi, Jawa Barat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 48,2 juta jiwa," ujarnya.

Benny mengatakan, jumlah petani di Jawa Barat saat ini mencapai angka 3.665.050. Dari jumlah tersebut, hanya 11,11 persen berusia di bawah 30 tahun. Jumlah itu, menurutnya masih relatif kecil.

Program Petani Milenial diharapkan dapat menyelesaikan masalah keterbatasan tenaga kerja sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada pangan.

"Seperti kata Pak Gubernur Jawa Barat, tinggal di desa, rejeki kota, bisnis mendunia," katanya. (din)

Read More

Komisi III DPRD Rapat Bersama Bahas R-APBD Disdik Kota Cirebon Tahun 2022 Disdik

CIREBON – Komisi III DPRD melaksanakan rapat bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon di ruang Griya Sawala, Senin (8/11/2021). Rapat tersebut membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Disdik Kota Cirebon 2022.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB mengatakan, DPRD sejatinya ingin mengetahui kejelasan tentang R-APBD 2021 Disdik Kota Cirebon. “Rapat ini agar kita tahu rencana pendapat dan belanja Disdik. Supaya anggaran yang digunakan bisa efektif dan efisien,” kata Tresnawaty usai rapat.

Tresnawaty mengaku telah mengevaluasi rincian R-APBD yang sudah disampaikan Disdik Kota Cirebon. “Nanti ada rapat lagi. Kita juga akan panggil per bidangnya, yakni GTK (guru dan tenaga kependidikan), Paud dan Pendidikan Non Formal, dan Pembindaan Pendidikan Dasar (Dikdas),” tuturnya.

Tresnawaty mendorong agar pembahasan rapat dan evaluasi tak terfokus pada anggaran. Sehingga, rapat bersama tiga bidang yang ada di Disdik perlu dilakukan untuk mengevaluasi program-program yang direncanakan.

Sementara itu, Kepala Disdik Kota Cirebon, Irawan Wahono SPd MPd mengaku siap mengevaluasi perincian perencanaan anggaran yang telah disusun. Saat ini anggaran dari APBD masih terbatas.

Dalam rapat tersebut, Disdik juga mnyampaikan pagu anggaran 2022. Disdik telah menyusun R-APBD 2022, totalnya sebesar Rp 340.659.751.860. Total besaran R-APBD tersebut merupakan hasil penjumlahan antara Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang besarannya mencapai Rp 290.616.678.027, dan dana transfer pusat yang mencapai Rp 158.666.398.000.

“Dari APBD murni kita fokus alokasikan ke BOS daerah. Sebelum pandemi, BOS daerah itu Rp 300 ribu per siswa. Sekarang Rp 50 ribu per siswa. Inginnya kita bisa dikembalikan lagi (Rp 300 ribu per siswa),” kata Irawan. (din)

Read More