Pemkab Cirebon Terus Tekan Ledakan Penduduk Melalui Program KB

KABUPATEN CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), berupaya terus menekan ledakan penduduk dengan program keluarga berencana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno mengatakan, ledakan penduduk berkaitan erat dengan peningkatan jumlah kemiskinan, pengangguran, dan berbagai permasalahan lainnya.

Ledakan jumlah penduduk, kata Rahmat, bakal menyebabkan kurang optimalnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Saya minta dinas terkait untuk mampu mengendalikan supaya pertumbuhan masih dalam batas normal," kata Rahmat saat rapat bersama DPPKBP3A di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Senin (15/11/2021).

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni mengatakan, pihaknya mendorong 12 rumah sakit di kabupaten tersebut untuk turut andil dalam menyukseskan program keluarga berencana.

Pihak unit layanan kesehatan yang sudah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), baru Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC).

"Selanjutnya, Rumah Sakit Paru Sidawangi dan Rumah Sakit Sumber Waras yang siap untuk bekerja sama dengan kami. Kami harapkan 12 rumah sakit bisa kerjasama juga," katanya.

Eni mengatakan, hadirnya rumah sakit dalam program keluarga berencana ini, diharapkan masyarakat yang ingin mengatahui program tersebut atau yang membutuhkan alat kontrasepsi akan lebih mudah.

"Saya khawatir kalau pemahaman masyarakat kurang soal keluarga berencana, 5 sampai 10 tahun mendatang akan terjadi ledakan penduduk," kata Eni.

Dalam rapat tersebut, hadir pula Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dr. Bambang Sumardi dan inspektur dari Inspektorat Iyan Ediyana. (din)

Read More

Penanganan Kemiskinan Butuh Kerjasama Semua Pihak

KABUPATEN CIREBON.- Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon tidak bisa dilakukan sendiri. Tetapi dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam menanganinya. 

Hal tersebut disampaikan Sekda Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si saat acara Bimbingan Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kawasan Gronggong Kecamatan Beber, Senin (15/11/2021). 

Rahmat mengajak semua pihak untuk ikut serta dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Sebab, dengan jumlah 2,2 juta lebih penduduk Kabupaten Cirebon, sekitar 1,9 jutanya masuk kategori kemiskinan berdasarkan data dari Kementerian Sosial. 

Namun, setelah didata ulang ternyata ada 1,7 juta warga Kabupaten Cirebon yang miskin. 

"Dari 1,7 juta tersebut setelah dicek rupanya ada warga yang seharusnya tidak masuk kategori miskin tetapi tercatat di DTKS, sehingga angka tersebut menjadi fokus kita bersama," kata Rahmat. 

Rahmat menjelaskan, Kementerian Sosial mempunyai indikator untuk kategori kemiskinan. Bahkan, itu merupakan landasan untuk mengetahui masyarakat yang mana kategori miskin maupun yang rentan miskin. 

"Para kuwu dan lurah harus bisa menerapkan indikator dari Kementerian Sosial, sehingga bisa melihat warga mana yang memang masuk kategori miskin dan yang rentan miskin. Nanti datanya akan menjadi valid," ujarnya. 

Ia mengungkapkan, di wilayah timur Kabupaten Cirebon sekarang sedang banyak pembangunan industri. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dibutuhkan banyak pekerjaan. 

"Infonya ada 50 ribu lowongan pekerjaan di sana. Kalau DTKS ini selesai di desa, keluarga yang tidak mampu yang perlu pekerjaan bisa  disalurkan ke industri yang membutuhan. Minimal, satu keluarga satu orang yang bekerja sehingga mendapatkan UMR. Dan ke depan akan meningkatkan daya beli dan mempunyai kesejahteraan bagi warga miskin itu sendiri," kata Rahmat. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar mengatakan, SLRT merupakan sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu. 

"Selain itu, SLRT melaksanakan rujukan kepada pengelola program fakir miskin dan orang tidak mampu baik di pusat maupun daerah. SLRT juga membantu keluhan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin," kata Iis. 

Dalam acara Bimtek tersebut dihadiri para kuwu dan lurah se-Kabupaten Cirebon. (Nur)

Read More

Gusmen: Pramuka Kader Perubahan Masa Depan Indonesia

Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas saat membuka secara resmi Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan XV, Jakabaring Sport City Palembang.

PALEMBANG, FC – Ditandai dengan menyalakan api unggun virtual, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas secara resmi membuka Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan (PWN-PTK) XV Tahun 2021 di Jakabaring Sport City Palembang.

 
Dalam sambutannya, Gus Men menyampaikan Pramuka adalah sarana pembinaan generasi muda, “Gerakan Pramuka sudah mengakar secara Historis di seluruh Nusantara sebagai Wadah pembinaan generasi muda, Paramuka menciptakan Kader perubahan” paparnya

Menteri juga mengatakan, bahwa “Pramuka Masa depan Indonesia,Indonesia Masa Depan Pramuka, Pramuka harus menjadi rumah bersama bagi sekumpulan generasi muda yang ingin Berkembang berkarya dan menempa diri” terangnya

Ia juga berharap nilai-nilai pramuka bisa ditransformasikan kepada mahasiswa dan juga memiliki pemahaman keagamaan yang Rahmatan Lil Alamin. 

“Nilai-Nilai kepramukaan; Kemandirian gotong royong perjuangan hidup keberanian dan kepekaan sosial harus bisa mampu ditrasformasikan kepada Mahasiswa,” tegasnya.

“PTK harus menyiapkan dan mencetak generasi muda Indonesia yang memiliki pemahaman dan kapasitas keagamaan yang Rahmatan Lil Alamin pemahaman keagamaan yang inklusif toleran dan damai menjadi keniscayaan ditengah-tengah plural  kebangsaan,” harapnya.

Sebelumnya Ketua Panitia Dirjen Pendis Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan bahwa kegiatan PWN-PTK XV  tahun 2021 ini berlangsung mulai dari 9 hingga 14 Nopember 2021 di area Jakabaring Sport City Palembang dan diikuti 1176 orang peserta secara  daring dan luring dari 58 PTK, dengan tema “Konsistensi dalam Moderasi Beragama, Berkarya untuk Bangsa”

Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya menyambut baik kegiatan PWN-PTK XV ini. Dalam sambutannya beliau memberikan apresiasi yang tinggi untuk Kementerian Agama atas dipilihnya Sumatera Selatan/UIN Raden Fatah Palembang menjadi Tuan Rumah.

Sedangkan menurut Rektor IAIN Padangsidimpuan Ibrahim Siregar Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan PWN-PTK XV Tahun 2021 dengan tema “Konsistensi dalam Moderasi Beragama, Berkarya untuk Bangsa” menyampaikan kepada Humas IAIN Padangsidimpuan. 

“Nilai-nilai yang termuat dalam tema tersebut tentu merupakan sesuatu yang sangat amat penting sekali untuk di internalisasi oleh seluruh peserta pramuka sebagai generasi bangsa dan bernegara NKRI yang tercinta dengan keragaman dalam banyak aspek seperti agama, suku, bahasa, daerah dan lainnya”.tuturnya

“Keragaman tersebut dapat eksis dalam satu napas kebangsaan yang solid dan kesatuan bernegara Republik Indonesia. Untuk kontinuitas dan sustainabilitas Kondisi kebangsaan dan kenegaraan yang unsur-unsurnya sangat beragam tersebut niscaya semua individu dan elemen masyarakat harus menghayati nilai Unity in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika”. pungkasnya lagi. (din)

Read More

Raperda Penyertaan Modal BJB Finalisasi, Menunggu Rapat Paripurna DPRD

CIREBON – Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) sudah tahap finalisasi pembahasan. Artinya, raperda tersebut tinggal mendapat kesepakatan pimpinan dan mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Kota Cirebon.

Ketua Pansus Raperda Penyertaan Modal BJB, Dani Mardani SH MH mengatakan, pembahasan di internal pansus maupun dengan Tim Asistensi Pemda Kota Cirebon sudah selesai. Termasuk sudah difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Raperda Penyertaan Modal BJB sudah rampung. Ini adalah final. Pansus dan Tim Asistensi setuju hasil rapat finalisasi dibawa ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan,” ujarnya saat rapat berlangsung di ruang rapat gedung DPRD, Jumat (12/11/2021).

Dani menjelaskan, setelah mendapat arahan dari pimpinan, baru kemudian menentukan tanggal persetujuan agenda rapat paripurna. Pansus sendiri mengusulkan rapat paripurna dilaksanakan pada Senin (15/11/2021).

Mengingat, sesuai Permendagri Nomor 80/2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, berkaitan dengan penyertaan modal harus sudah ditetapkan sebelum persetujuan APBD tahun berikutnya.

Penyertaan modal kepada BJB pada tahun 2022, Pemda Kota Cirebon memberikan sebesar sekitar Rp 1,6 miliar. Sementara pada tahun 2023, Pemda Kota Cirebon juga akan menyertakan modal sekitar Rp 4 miliar. Sehingga, total yang diberikan oleh Pemkot Cirebon yaitu Rp 5,7 miliar kepada BJB.

“Direncanakan, dari 2006 hingga 2023 nanti, pemerintah daerah akan menargetkan penyertaan modal kepada BJB sebesar Rp 11,5 miliar lebih. Urgensi dari penyertaan modal ini adalah mempertahankan kepemilikan nilai saham Pemda Kota Cirebon yang lebih kuat,” terang Dani.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Cirebon, Drs Sutisna M.Si mengatakan, penambahan modal kepada BJB tersebut sebagai upaya penyesuaian berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) Permendagri Nomor 13/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal itu dilakukan agar dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada BUMD.

“Penyertaan kepada BJB ini untuk mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya. (din)

Read More

Dorong Perempuan di Kabupaten Cirebon Mandiri, Wabup Ayu Bertemu Komnas Perempuan

Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih pada acara pertemuan dengan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. 

KABUPATEN CIREBON - Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih, menerima kedatangan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di Ruang Paseban, Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Kamis (11/11/2021).

Dalam pertemuan tersebut, wakil bupati yang akrab disapa Bunda Ayu ini mendorong perempuan di Kabupaten Cirebon agar bisa mandiri. Berbagai pemberdayaan pun sudah digulirkan oleh dinas terkait.

"Ibu-ibu (perempuan) merupakan guru madrasah awal pendidikan anak-anak. Maka dari itu, kita dorong perempuan menjadi lebih baik agar menghasilkan anak-anak yang cerdas untuk menjadi penerus generasi bangsa, khususnya di Kabupaten Cirebon," kata Ayu.

Ayu mengatakan, perempuan pun kerap menjadi sasaran dalam praktik kekerasan fisik hingga seksual. Pihaknya mendorong agar korban mau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

"Penyelesaian secara damai ini yang sangat disayangkan, karena tidak adanya efek jera terhadap pelaku, kami inginkan korban jangan sampai diam agar memutus mata rantai kejahatan," katanya.

Sementara Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy mengatakan, Komnas Perempuan dibentuk pada tahun 1998 oleh presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie.

Pembentukan tersebut terjadi karena pada saat itu, banyak praktik kekerasan terhadap perempuan, terutama menimpa kepada kaum Tionghoa.

"Kerja kami salah satunya menyebarkan pemahaman untuk pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan kepada perempuan," katanya.

Selain itu, Komnas Perempuan juga melakukan pemantauan dan pencarian fakta kekerasan terhadap perempuan. 

Olivia mengatakan, kekerasan terhadap perempuan di daerah lain, termasuk Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi. Sepanjang 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia hingga 471.000 lebih.

Akibat pandemi ini, lanjut Olivia, korban mengalami kebingungan untuk melapor lantaran adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran wabah.

"Kekerasan berbasis Siber melonjak tinggi sampai 300 persen dari tahun 2019. Kasus kekerasan berbasis siber ini, dimungkinkan terjadi karena masyarakat banyak menghabiskan waktu di dunia maya," katanya.

Dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Komnas Perempuan, dihadiri pula Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Iis Krisnandar, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) dr. Edi Susanto dan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon Dr. H. Mashuri. (din)

Read More