Kepsek SMPN 4 Kota Cirebon, Bangun Sekolah Berprestasi

Siswa SMPN 4 Kota Cirebon saat tengah belajar di ruag kelas, menuju siswa berprestasi.

FOKUS CIREBON, FC - Jabatan Kepala Sekolah yang disandangnya memang  tergolong baru. Namun kiprahnya untuk memajukan sekolah berprestasi mulai dirintisnya. Inilah sosok Ikin Sarikin, S.Pd, Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Cirebon yang baru menginjak beberapa bulan memimpin sekolah di Jl.Pemuda, Kota Cirebon.

Ikin sebelumnya Kepala Sekolah SMPN 17, dan mendapat rotasi menggantikan Elang Tomy Iplaludin yang naik sebagai Sekdis di Dinas Pendidikan Kota Cirebon. 

Ikin yang memiliki berperawakan gempal ini lantas mengambil ancang-ancang untuk melaju membawa SMPN 4 Kota Cirebon lebih maju dan berprestasi. Hal itu akan dilakukannya secara bertahap dimulai dari penataan lingkungan sekolah, peningkatan SDM, kedisplinan dan kebersihan lingkungan.

Sebagai pemimpin, Ikin selalu mengedepankan leadernya dengan baik. Selain tegas, Ikin juga termasuk sosok yang supel dan mudah bergaul. Sehingga banyak staff TU dan guru sangat menghormati keteladanan dan kepemimpinannya.

Dilihat dari sosoknya, Ikin juga sudah merancang sejumlah program yang siap diterapkan di sekolah dengan tujuan untuk kemajuan dan prestasi siswa. 

Kendati demikian, Ikin juga berharap dukungan dari semua pihak, termasuk para orang tua siswa untuk turut serta aktif membantu sekolah, terutama dalam mendorong prestasi putra-putrinya.

"Saya tahu persis sosok Kepsek SMPN 4 yang supel dan tegas dalam soal prestasi. Mantan Kepsek SMPN 17 ini sudah banyak.menorehkan prestasi bagi sekolah sebelumnya, dan itu bukti nyata kiprah beliau yang sangat responsif terhadap kondisi sekolah, terutama bagi kemajuan dan prestasi," ujar tokoh masyarakat Kota Cirebon dan juga pegiat pendidikan, Sulaeman, SE saat dimintai komentarnya seputar sosok kepemimpinan Ikin Sarikin S.Pd. (din)

Read More

Rusak dan Dibongkar, Bangunan Kantor Desa Melakasari Kini Mangkrak

Seorang perangkat Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, tengah berada di puing-puing bangunan gedung Balai Desa Melakasari yang dibongkar masih dalam kondisi mangkrak,  Senin (17/1/22).

FOKUS CIREBON - Rencana Pembangunan Kantor Desa Melakasari, Kabupaten Cirebon yang dibongkar sejak awal tahun 2021 kondisinya kini sangat memprihatinkan. Selain mangkrak, pembangunan pun kabarnya masih belum jelas.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan di lapangan, dibongkarnya bangunan tersebut lantaran usianya yang sudah 30 tahunan dan masuk dalam kategori rusak berat. Sehingga mengkhawatirkan pada aspek keselamatan dan kurang maksimalnya pelayanan. 

Menurut Kuwu Melakasari, H Tarmudi, bahwa Kantor Balai Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, rencananya akan rehab, namun dikarenakan pengajuan anggaran rehab tak kunjung disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, maka hingga kini belum ada pembangunan.

"Pembongkaran kantor balai Desa Melakasari, bermula banyaknya kontruksi bangunan baik tembok maupun atapnya yang sudah mulai rapuh dan kondisinya sangat  menghawatirkan, terlebih kondisi tersebut akan membahayakan aparatur desa maupun masyarakat," ujar Kuwu Melakasari, H Tarmudi, Senin (17/1/2021).

 

Mengenai pembongkaran gedung balai desa ini, kata Tarmudi, hal itu berdasarkan musyawarah dengan lembaga desa dan masyarakat sepakat jika balai desa segera dilakukan perbaikan, kemudian di tahun 2021 dibongkar, karena memang sudah banyak yang rusak.

Kemudian, Pemdes menganggarkan untuk alokasi rehab balai desa, setelah masuk dalam APBDes, pada awal tahun 2021, dilakukan pembongkaran secara total.

Tarmudi juga menjelaskan, awalnya pemdes menganggarkan pembangunan balai desa dialokasikan dari Dana Desa (DD) dan BanGub, akan tetapi DPMPD tidak merekomendasi dengan alasan bukan skala prioritas.

Terlebih dalam Permendes yang baru soal penggunaan DD tidak boleh dialokasikan untuk rehab balai desa dan rehab masjid atau musholla, sehingga upaya pengajuan penganggaran pembangunan kantor Desa Melakasari di tahun ke dua untuk anggaran tahun 2022 juga tidak mendapat rekomendasi.

Menurut Tarmudi, pihaknya menganggarkan pembangunan kantor balai desa baru dengan bangunan dua lantai, dan  menganggarkan sekitar Rp. 1,09 milyar, yang akan dibuat anggaran multiyears selama tiga tahun, lanjutnya,  dengan belum bisa direkomnya pengajuan tersebut pihaknya akhirnya berupaya mencari tempat strategis untuk dijadikan kantor desa sementara.

"Ini dilakukan karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Dan kebetulan juga di sini ada gedung Madrasah Diniyah (MD) milik desa yang sudah tidak digunakan karena tidak ada muridnya, kemudian kita anggarkan melalui Bantuan Gubernur (BanGub) untuk memperbaiki dan merapikan gedung Madrasah Diniyah agar layak yang nyaman sebagai kantor balai desa sementara," papar Tarmudi.

Ditambahkan Tarmudi, setelah gedung Madrasah Diniyah tersebut sedikit dilakukan perbaikan dan pengecatan serta penambahan beberapa sarana pendukung lainnya sebagai penunjang kebutuhan kantor desa sementara. 

Bahkan ke depannya, pihaknya akan melakukan Rehab gapura masuk untuk di lebarkan agar bisa dilintasi kendaraan roda empat, serta  jalan penghubung juga akan dilakukan pelebaran dan pengaspalan, agar masyarakat yang akan membutuhkan pelayanan di kantor balai desa merasa nyaman dan para perangkat desa juga nyaman dalam melaksanakan aktivitas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

"Ini dilakukan agar aparatur desa maupun  masyarakat mendapatkan kenyamanan, sampai  menunggu  diperbolehkannya untuk  melakukan pembangunan Kantor Balai Desa baru yang refenstatif," pungkasnya. (im).

Read More

Ketua YPSGJ Cirebon Tekankan Pentingnya Peran Aktif Rektor Dalam Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pelantikan Rektor UGJ periode 2022 – 2026 dan Dies Natalis ke-61, bertempat di Aula Auditorium UGJ Cirebon, Minggu (16/1/2022).

FOKUS CIREBON, FC – Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ) Cirebon, Dadang Sukandar Kasudin menegaskan, pentingnya peran aktif rektor dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan kemajuan UGJ Cirebon.

Pernyataan tersebut disampaikan usai kegiatan pelantikan Rektor UGJ periode 2022 – 2026 dan Dies Natalis ke-61, dengan tema Membangun Negeri Menuju Indonesia Cerdas Berkeadilan, bertempat di Aula Auditorium UGJ Cirebon. Minggu (16/1/2022).

Kegiatan Dies Natalis ke-61 UGJ dihadiri, Ketua Pembina YPSGJ sekaligus Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, kepala LLDIKTI, Wali Kota Cirebon, Wakil Bupati Cirebon, Rektor, Dosen, Ketua YPSGJ, PangDam III/SLW, Ketua Pembina YPSGJ, beserta tamu undangan kehormatan lainnya.

Pada acara tersebut Ketua YPSGJ, Dadang Sukandar Kasidin, melantik Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs, MSi, untuk kembali menjabat Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, untuk Masa bakti 2022-2026.

Dalam sambutannya Dadang menyampaikan, rektor harus mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan sebagai sebuah amanah yang harus dijalankan dengan baik, dan sesuai dengan Tri Darma Perguruan tinggi, juga harus mampu membesarkan UGJ Cirebon ini.

Selain itu Dadang pun, mengingatkan untuk selalu membesarkan dan meninggikan, serta mengagungkan Allah SWT dalam membesarkan UGJ. 

”Saya berharap rektor dan dosen, terus meningkatkan loyalitas kepada lembaga, mengukuhkan kesadaran, disiplin, komitmen pada peningkatan kinerja, produktivitas, inovasi, kreativitas, menjalin komunikasi dan sinergitas dengan semua pihak, agar terjalin hubungan yang harmonis dan dinamis dengan citivas akademik.” tandasnya.

Diapun menjelaskan, kunci dalam meraih keberhasilan dan kesuksesan, yakni harus menanamkan kedisplinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini yang harus dimiliki oleh civitas akademik untuk membawa UGJ Cirebon sebagai universitas kebanggaan Cirebon bahkan Indonesia.

“Kalau mau berhasil, harus disiplin, jalin komunikasi dan koordinasi serta bangun sinergitas yang baik dengan steak holder yang ada,” tegas Dadang.

Sementara itu, Rektor UGJ Cirebon, Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs, MSi menuturkan, jabatan yang kembali diembannya ini merupakan amanah untuk kedua kalinya sebagai Rektor UGJ Cirebon. Oleh karena itu, dirinya siap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang nyata bagi UGJ Cirebon semakin lebih baik lagi.

“Saya siap menjalankan pesan bapak Dadang Sukandar Kasidin, selaku Ketua YPSGJ, dalam mengemban amanah ini, dengan sifat jujur, meninggikan Allah, disiplin, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, serta menjalani profesi dosen dengan bertanggungjawab,” ungkap Mukarto.

Masih kata Mukarto, ia akan berusaha semaksimal mungkin, untuk mengantarkan cita-cita mahasiswa melalui pengajaran yang modern dan profesional. Terlebih lagi dari tahun ke tahun perkembagan UGJ terus meluncur pesat, dan ini berkat dukungan dan support penuh dari YPSGJ, dengan terus berinovasi dan mengembangkan fasilitas UGJ, sebagai UGJ Cirebon yang membangun negeri menuju Indonesia Cerdas dan Berkeadilan.

“Ini sebagai salah satu bukti dengan pencapaian UGJ Cirebon yang masuk diperingkat 81 sebagai kampus terbaik se-Indonesia, dan berharap ke depan harus lebih baik lagi dari yang sekarang diraihnya,” harapnya. (Red/Im).

Read More

DKIS Kota Cirebon Menerima Kunjungan Pemrov dan DPRD Jawa Tengah, Paparkan Smart City

FOKUS CIREBON – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon menerima kunjungan kerja dari Pemprov Jawa Tengah dan Komisi A DPRD Jawa Tengah. DKIS memaparkan tentang pengelolaan program Smart City.

“Kami berdiskusi tentang program Smart City di Kota Cirebon. Mereka ingin tahu apa yang sudah dilakukan Kota Cirebon terkait Smart City,” kata Kepala DKIS Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, A.P. usai menerima kunjungan kerja di kantornya, Kamis (13/1/2022).

Ma’ruf mengatakan, pembahasan bersama rombongan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah fokus pada optimalisasi peran relawan tenaga teknologi dan informasi (TIK). Kota Cirebon dinilai berhasil memaksimalkan peran relawan TIK dalam membantu peningkatan literasi digital. 

“Selama dua tahun, kami juga telah menambah personel melalui CPNS. Tentunya dengan dasar berbasis IT,” kata Ma’ruf. 

Lebih lanjut, Ma’ruf memaparkan tentang sinergitas antara Pemda Kota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon dalam mengoptimalkan program Smart City, yang diwujudkan melalui lahirnya Perda tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas.

Dalam perda tersebut pemerintah melaksanakan layanan meliputi tata pemerintahan yang cerdas (smart governance), tata pemasaran cerdas (smart economy), tata kehidupan cerdas (smart living), tata masyarakat cerdas (smart society) dan tata lingkungan cerdas (smart environment).

"Inovasi tahun ini ada dua program, yakni program layanan publik dan pemerintahan. Layanan publik bernama program Sedulur. Sedangkan layanan pemerintahan bernama Sampean,” jelasnya.

Sedulur merupakan akronim dari Sistem Elektronik Terpadu Layanan untuk Rakyat. Sementara itu, Sampean merupakan akronim dari Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan. (din)

Read More

Hasil Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Cirebon Bersama DPUTR Bongkar Menara Telekomunikasi Tak Berizin

CIREBON, FC – Komisi I DPRD Kota Cirebon mendorong kepada dinas teknis untuk segera membongkar menara telekomunikasi yang tak berizin.

Hal itu disampaikan melalui rapat kerja Komisi I bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Satpol PP Kota Cirebon, di Griya Sawala gedung DPRD, Jumat (14/1/2022).

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani SH MH meminta kepada dinas terkait untuk segera membongkar sejumlah menara telekomunikasi yang sudah habis masa izin operasionalnya.

Termasuk mendata ulang menara-menara yang diduga tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB), kondisinya sudah tua, serta dapat membahayakan warga sekitar.

Dani menjelaskan, hasil rapat bersama DPMPTSP, DPUTR dan Satpol PP, terkait keberadaan menara di RW 09 Cibogo, diketahui tidak berizin. Oleh karena itu, Komisi I meminta kepada dinas terkait untuk segera melakukan pembongkaran.

Terkait menara di RW 11 Gang Menur, Komisi I meminta agar SKPD terkait segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan mengonfirmasi izin operasional kepada pemilik atau perusahaan provider.

Komisi I DPRD sejalan dengan permintaan masyarakat untuk dilakukan pembongkaran karena lokasinya di tengah permukiman. Sementara untuk di RW 7 Cangkring, pemilik segera menempuh mekanisme aturan berlaku. Jika ingin melanjutkan maka harus mengubah IMB.

“Apabila ingin melanjutkan izinnya, perusahaan segera berkomunikasi dengan warga sekitar. Karena kondisinya tidak terawat. Mohon segera dirapikan. Ini juga menyangkut keselamatan masyarakat,” terang Dani.

Saat rapat berlangsung, Kepala Seksi Pengawasan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Cirebon, M Rahmat Hidayat menyampaikan, sejauh ini terdapat tiga menara yang dipersoalkan warga.

Ketiganya yakni di RW 9 Cibogo Kelurahan Argasunya, di RW 11 Gang Menur Kelurahan Kesambi, dan di RW 7 Kelurahan Cangkring. (din)

Read More