374 ribu Lebih Bidang Tanah di Kabupaten Cirebon Belum Bersertifikat

Bupati Cirebon, H Imron pada acara Zona Integritas BPN Kabupaten Cirebon, Kamis (24/2/2022).

CIREBON, FC - Saat ini, BPN Kabupaten Cirebon masih punya PR besar. Pasalnya, masih ada sekitar 45 persen atau sekitar 374 ribu lebih bidang tanah belum memiliki sertifikat. Luas wilayah Kabupaten Cirebon sendiri sekitar 1.070 kilometer persegi. Hal itu diungkapkan Bupati Cirebon, Imron, saat menghadiri acara Zona Integritas BPN Kabupaten Cirebon, Kamis (24/2/2022).

Menurut Imron, pihaknya sangat mendukung penuh pencanangan eksternal zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada kantor pertanahan kabupaten. Dirinya berharap, setelah pencanangan tersebut, Kantor BPN Kabupaten Cirebon bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menerapkan perilaku anti korupsi disegala bidang.

"Sehingga nantinya akan tercapai predikat WBK dan WBBM. Ini karena zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM," ungkap Imron.

Dia menilai, membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM adalah pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karena itu, semua pihak harus mempunyai komitmen yang kuat, punya pola pikir dan budaya kerja yang sama. Ini akan membuat  keberhasilan membangun zona integritas yang diinginkan. 

"Kalau bicara zona integritas, kita tidak hanya berbicara tentang antikorupsi, namun juga tentang peningkatan kualitas pelayanan publik. Kantor BPN disini adalah salah satu instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada publik. Jadi pelayanan harus prima," jelasnya. 

Imron berharap, saat ini adalah kesempatan yang baik sebagai momentum introspeksi bagi semua, untuk terus berbenah memperbaiki kualitas karakter diri dan organisasi. Untuk itu, Pemkab Cirebon terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Disamping itu juga mewujudkan birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima. 

"Harapan saya, pencanangan WBK dan WBBM ini tidak berhenti pada kantor BPN saja,   melainkan terus berlanjut ke setiap instansi yang ada di Pemkab Cirebon," kata Imron.

Sementara itu, Plt Kepala Kantor BPN Kabupaten Cirebon, Amir Sofwan, mengatakan bahwa pihaknya sedang menginventarisir tanah-tanah di Kabupaten Cirebon. Tercatat, sudah ada sekitar 462.936 yang sudah bersertifikat. Sedangkan tanah yang belum bersertifikat sekitar 374.396. Dirinya mengakui memang ini adalah PR besar yang harus dikerjakan BPN.

"Tahun ini kami punya target mengejar PTSL. Dan untuk aset Pemda baru terdaftar 74 bidang saja. Saya minta Pemda memberikan informasi berapa asset pemda yang ada," papar Amir.

Dirinya menambahkan, dukungan peta pertanahan melalui pembayaran BPHTB sampai Januari tahun ini, sudah terkumpul sekitar Rp7 miliar. Artinya, pelayanan pertanahan memang berkontribusi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon. (Indah)

Read More

Rapat Kerja Komisi I DPRD dan BKPSDM Bahas Penghapusan Tenaga Honorer 2023

CIREBON, FC – Komisi I DPRD Kota Cirebon rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Kamis (24/2/2022), di ruang Griya Sawala gedung DPRD.

Rapat kerja tersebut membahas terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sekretaris Komisi I DPRD, Tunggal Dewananto mengatakan, dalam PP tersebut terdapat beberapa kriteria yang memungkinkan tenaga honorer bisa bertahan dan diangkat menjadi PPPK.

“Masih ada harapan, yang penting tenaga honorer tersebut masuk kualifikasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Kualifikasi itu yang memungkinkan tenaga honorer bisa diangkat menjadi PPPK,” ungkap Dewa.

Ia mencontohkan, misalnya honorer tenaga kependidikan, mereka yang bisa diangkat menjadi PPPK ialah yang sudah masuk data pokok pendidik (dapodik). Kemudian memiliki sertifikat profesi pendidik.

Pihaknya berharap, BKPSDM Kota Cirebon bisa mendata lebih rinci terkait jumlah tenaga honorer yang telah memenuhi kualifikasi untuk diangkat jadi PPPK dan yang belum. Sehingga apabila ada regulasi baru, bisa lebih cepat menyesuaikan.

“Informasi ini juga BKPSDM harus menyampaikan kepada seluruh tenaga honorer. Bagi yang belum masuk kualifikasi agar bisa memenuhi. Sehingga bisa ikut aturan yang berlaku,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Dra Sri Lakshmi Stanyawati MSi mengatakan, untuk rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) kin hanya ada dua jalur, yakni PNS dan PPPK.

“Tahapan seleksinya harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan,” kata Sri.

Diakuinya, tahun ini pemerintah tengah fokus pada rekrutmen PPPK untuk tenaga kependidikan, kesehatan, dan penyuluh. “Sejauh ini belum ada perekrutan CPNS,” katanya.

Pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK telah dilakukan secara bertahap. Misalnya pada tenaga kependidikan, semula terdapat 900 lebih honorer, sekarang tersisa 717 pegawai honorer. Di Dinas Kesehatan terdapat 325 honorer dan di RSD Gunung Jati 912 honorer. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Distribusikan 10 Ribu Liter Minyak Goreng Bersubsidi

Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si pada kegiatan distribusi 10.000 liter minyak goreng bersubsidi, Rabu (23/2/2022).

CIREBON, FC - Sebanyak 10.000 liter minyak goreng bersubsidi  didistribusikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam kegiatan pasar murah yang dilakukan di tiga lokasi berbeda, Rabu 23 Februari 2022. 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Industri (Disperdagin) Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Bulog dan Bank BJB ini, sebagai salah satu solusi, atas langkanya minyak goreng di pasaran. 

" Kegiatan pasar murah kali ini, kami mendistribusikan minyak goreng sebanyak 10ribu liter," ujar Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si.  

Ia menyebutkan, bahwa pihaknya mengajukan permohonan distribusi minyak goreng kepada Bulog Jabar, sebanyak 50ribu liter. Namun untuk tahap pertama kali ini, baru terealisasikan sebanyak 10ribu liter.

Sedangkan tiga lokasi pasar murah yang dilakukan hari ini, diselenggarakan di Kecamatan Sumber, Kelurahan Babakan dan Kecamatan Lemahabang. 

Ayu sapaan akrab Wahyu Tjiptaningsih menuturkan, bahwa minyak goreng yang dijual dalam pasar murah ini, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp 14.000. 

"Setiap orang, hanya dibatasi untuk membeli 2 liter saja," kata Ayu.  

Ayu juga mengungkapkan, bahwa saat ini, stok minyak goreng disejumlah tempat sudah mulai normal, sehingga masyarakat sudah lebih mudah untuk mendapatkan minyak goreng. 

Adanya operasi pasar murah ini, sebagai salah satu bentuk hadirnya pemerintah, dalam mencarikan solusi atas langkanya minyak goreng di pasaran. 

"Ini bukti hadirnya pemerintah ditengah masyarakat," kata Ayu.

Kepala Disperindag Kabupaten Cirebon, Drs. H. Dadang Suhendra M.Si. menambahkan, bahwa pihaknya juga akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan minyak curah. 

Nantinya minyak goreng itu akan disebar di tiga pasar, yakni Pasar Sumber, Pasar Palimanan dan Pasar Ciledug. Setiap pasar akan mendapatkan jatah 6.000 liter minyak goreng curah.

"Satu titik pasar akan diberikan jatah 6.000 liter nanti masyarakat beli dengan harga 10.500 per liter," ungkapnya. (Indah)

Read More

Mahasiswa IAIN Cirebon Dinobatkan Sebagai Duta Baca Kab Majalengka

JUARA : Nur Kholifah Abbas dinobatkan sebagai Duta Baca Majalengka Periode 2022-2023

CIREBON, FC -  Mahasiswa IAIN Cirebon memang keren, selalu menjadi juara pada ajang bergengsi, baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Kali ini kejuaraan diraih oleh Nur Kholifah Abbas, mahasiswa Semester 8, kelahiran tahun 2000.

Mahasiswa Jurusan PAI, FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini dinobatkan sebagai Duta Baca Kabupaten Majalengka Periode 2022-2023. 

Nur Kholifah Abbas mengaku, untuk menjadi Duta Baca, dirinya harus berjuang keras, mengingat peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari berbagai kampus di Jawa Barat. 

"Ini tentu tak bisa dipandang sebelah mata, selain bagus-bagus, mereka juga terlihat sudah siap dengan perlombaan ini," kata Olif, panggilan akrabnya, yang bisa menyisihkan 23 mahasiswa lainnya, Selasa (22/2/2022).

Namun dengan bekal motivasi dan kemampuan yang dimiliki serta tekad yang tinggi, Nur Kholifah Abbas yakin bisa menjadi juara. Itulah motivasi yang terus mendorongnya untuk menjadi yang terbaik.

Olif juga menjelaskan, bahwa kegiatan yang diselenggarakan di Kabupaten Majalengka ini, kata Olif, ada sebanyak 124 peserta. 

Jumlah tersebut terbagi menjadi tiga kategori, yakni kategori sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan mahasiswa/umum, dan penyelenggaranya dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka. 

Olif juga menegaskan, seleksi perlombaan ini terdiri dari seleksi berkas, dan audisi seperti performance, unjuk kabisa, life skill, wawancara juri, dan pemaparan karya tulis ilmiah. 

Kemudian menurutnya, Duta Baca tersebut diraihnya dari Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Peran Literasi Digital sebagai Media Pembelajaran di Pondok Pesantren".

Dijelaskan, Unjuk Kabisa yaitu monolog, Marsinah menggugat dan kebermanfaatan kita di masyarakat (sebagai founder Taman Bacaan Masyarakat KUACI)

Ketika ditanya seputar motivasinya, Olif mengaku, mengikuti perlombaan ini adalah agar dapat lebih memiliki impact yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

Menjadi juara bukanlah akhir dari sebuah tujuan, berawal dari hanya membaca dan mengamalkan sebuah maqolah, khoirunnas 'anfauhum linnas.

"Karena dengan membaca berarti kita sudah berliterasi, karena sudah berliterasi akan muncul tanggung jawab untuk bermanfaat, dan bermanfaat adalah tujuan dari hidup saya," jelasnya.

Dengan juara menjadi Duta Baca, Olif juga berharap, kampus IAIN dapat menjadi kampus yang berliterat, senantiasa dapat memberikan fasilitas fasilitas berliterasi yang memadai sehingga dapat memunculkan mahasiswa yang kritis, berintelektual dan memiliki akhlak yang baik.

Olif juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, termasuk dorongan yang diberikan keluarganya. Termasuk para dosen pembimbing, serta teman-teman di kampusnya. 

"Alhamdulillah, akhirnya saya mendapat kepercayaan untuk menjadi Duta Baca Kabupaten Majalengka, dan selanjutnya akan dipersiapkan untuk tingkat Provinsi Jawa Barat," terang Olif. (din)

Read More

DPPPAPPKB Targetkan Tahun 2022 Kota Cirebon Sebagai Kota Layak Anak

CIREBON – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) menargetkan tahun 2022 ini Kota Cirebon bisa meningkatkan level sebagai kota layak anak dari madya ke nindya. 

Kepala DPPPAPPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, SAP., M.Si., menjelaskan bahwa indikator yang ada pada kota layak anak ini bisa meningkatkan perlindungan anak, terutama di sekolah dan pesantren.

“Kita tahu banyak kasus yang dialami anak, baik kekerasan secara fisik maupun psikis. Melalui pemenuhan indikator kota layak anak, kita ingin meningkatkan pelayanan perlindungan anak dengan memenuhi hak anak,” kata Budi, Senin (21/2/2022).

Guna mewujudkan itu, kata Budi, pihaknya bekerja sama dengan lembaga pendidikan, baik Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Hal itu untuk menyasar sekolah dan pesantren.

“Melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan itu, harapannya tidak ada kasus yang kadaluarsa atau terlalu lama baru diungkap,” tuturnya.

Salah satu indikator lembaga pendidikan layak anak, lanjut Budi, orang tua atau orang dewasa yang ada di sekolah memiliki pemahaman tentang anak, serta implementasinya melalui perlindungan dari kekerasan, serta memfasilitasi hak anak selama di satuan pendidikan. 

“Tahun lalu belum tersentuh, dan tahun ini kita sudah banyak keliling sekolah dan pesantren untuk memberikan pemahaman melalui sosialisasi tentang hak anak,” katanya. 

Pihaknya mengapresiasi kepada lembaga pendidikan yang sudah memiliki komitmen, bahkan ingin mendeklarasikan menjadi layak anak. Hal itu menandakan ada semangat dan keinginan. 

Selanjutnya, Budi juga mengatakan perihal indikator layak anak di sekolah, yakni tidak adanya aturan hukuman bagi anak yang tidak positif, serta mengatur tata tertib yang mempertimbangkan kepentingan anak. 

“Indikator kebutuhan anak yang diperhatikan itu, misalnya sarana dan prasarana bermain yang dipenuhi,” katanya.

Soal target sekolah layak anak tahun ini, Budi ingin seluruh sekolah mendapat predikat layak anak. 

“Bersama Disdik sudah ada komunikasi, targetnya seluruh sekolah. Tapi kita tidak ingin hanya angka, melainkan substansi juga terpenuhi,” harapnya.

Di sisi lain, pihaknya membuka layanan konsultasi keluarga pengaduan kekerasan perempuan dan anak. “Bisa diakses melalui whatsapp, kemudian dijadwalkan pertemuan. Rahasia pasti dijamin karena ada kode etik,” katanya.

Read More