Kukuhkan Pengurus BKM, Menag: Jaga Masjid dari Politisasi

Menag Yaqut Cholil Qoumas

SURABAYA, FC - Menag Yaqut Cholil Qoumas hari ini mengukuhkan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) periode 2022 – 2026 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menag berpesan agar masjid dijaga dari politisasi.

Pengukuhan pengurus BKM ini dikemas sebagai relaunching (peluncuran ulang). Sebab, giat ini digelar setelah kepengurusan BKM vakum dalam durasi yang cukup lama. Relaunching BKM ini tidak sekadar menyalakan dan memanaskan kembali mesin yang telah lama mati, tetapi revitalisasi dalam arti mendorong kerja-kerja terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga, BKM diharapkan semakin berdaya dan masjid-masjid semakin terberdayakan, masyarakat umat beragama dan bangsa semakin sejahtera.

“Jadikan masjid sebagai rumah bersama yang menjadi tempat bernaung banyak orang yang memiliki itikad dan komitmen untuk pemberdayaan dan pemajuan masjid. Ajak dan libatkan banyak orang, banyak anasir dalam lembaga ini. Semakin banyak potensi dijalin, semakin besar peluang pemberdayaan dapat dilakukan,” pesan Menag di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Hadir, Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Anwar Iskandar, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nur Ahmad Baznas, Kadisbintalad Brigjen TNI Nur Salam, para pejabat Eselon I Kementerian Agama, para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, serta pengurus BKM yang dikukuhkan.

“Jaga masjid-masjid kita dari politisasi dan intoleransi, terlebih kita akan menyongsong tahun politik 2023-2024,” sambungnya.

Menurut Menag, revitalisasi BKM, setidaknya menyangkut tiga ranah. Pertama, membentuk dan mengokohkan kepengurusan organisasinya. Kedua, mencermati dan memperkuat payung regulasinya. Ketiga, menyertakan dan menyinergikan segenap potensi program pengembangan kemasjidan, baik yang bersifat programatik, maupun dalam rangka mengokohkan akar teologis-ideologis yang menjiwai gerak langkah organisasi.

Masjid, kata Menag, adalah episentrum pembinaan umat Islam. Sejarah Islam menginformasikan hal itu. Pada zaman Rasulullah, fungsi-fungsi masjid sangat beragam dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Selain sebagai tempat ibadah, masjid saat itu berfungsi juga sebagai kantor pengadilan (pidana dan perdata), balai pertemuan untuk acara pernikahan, akikah, dan kematian. Bahkan, masjid juga jadi tempat pertemuan lintas agama.

Diriwayatkan, Rasulullah pernah menerima 60 tokoh lintas agama dan berkumpul di masjid. Bahkan, menara masjid zaman itu tidak hanya digunakan untuk mengumandangkan azan, tapi juga untuk melihat rumah-rumah penduduk yang tidak berasap dapurnya. Asap dapur penanda adanya kegiatan masak memasak dalam rumah (indikator ekonomi).

“Belakangan, kita mencermati fungsi-fungsi itu agak memudar atau bahkan bergeser ke arah tidak tepat. Masjid hanya dipandang tempat salat. Ada juga penggeseran multifungsinya, lalu masjid menjadi ruang politisasi dan arena perkecambahan paham intoleran dan ekstrim,” kata Gus Men, panggilan akrabnya. 

“Untuk fenomena-fenomena aktual inilah kita terdorong untuk kembali merajut semua potensi untuk memperkuat dan memberdayakan masjid-masjid kita. Masjid harus lebih profesional dikelola, cara pandang seluruh ekosistemnya moderat dan harus berdaya. Untuk itu kita perlu merevitalisasi BKM dan peran-peran strategisnya,” tandasnya.   

Gus Men menambahkan, revitalisasi BKM adalah kerja-bersama semua pihak. Tidak hanya Kementerian Agama, tugas penguatan kemasjidan juga menjadi urusan-bersama Pemerintah dan anasir non-Pemerintah; aktivis ormas Islam, akademisi, para alim ulama, kalangan pesantren, dan kita semua umat Islam.

“Bismillah kita bergerak bersama dalam niat dan tekad memakmurkan masjid dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Dari masjid, kita makmurkan Indonesia,” tandasnya.

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin yang juga Ketua Umum BKM melaporkan, sebagai negara muslim terbesar di dunia, masjid di Indonesia sangat banyak. Ada beragam jenis, yaitu: Masjid Negara (nasional), Masjid Raya (provinsi), Masjid Agung (kabupaten/kota), Masjid Besar (kecamatan), dan Masjid Jami’ (desa). Berdasarkan data Sistem Informasi Masjid (Simas) Kemenag, hampir ada 800.000 masjid dan musalla di Indonesia.

“Masjid memiliki posisi sentral dalam menguatkan literasi keagamaan dan menyatukan umat. Masjid juga memiliki fungsi sosial, edukasi, dan ekonomi, selain fungsi ibadah,” ucapnya.

Kamaruddin berharap, revitalisasi BKM dapat meningkatkan profesionalitas tata kelola masjid. Dia juga berharap pengurus BKM nantinya dapat ikut meluruskan cara pandang ekosistem masjid dan memberdayakan para pengurusnya.

Pengukuhan Pengurus BKM periode 2022 – 2026 dilakukan oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas selaku Pembina. Maju ke depan mewakili seluruh pengurus: 

1. Pengawas Umum BKM: Inspektur Jenderal Kemenag (Dr. Faisal); 

2. Ketua Umum BKM: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA), 

3. Perwakilan dari Anggota Majelis Pertimbangan BKM: a. Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A., b. Prof. Dr. H. Hilman Latief, M.A., c. Dr. H. Nuruzzaman, 

4. Ketua Harian: Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Dr. Adib), dan 5. Perwakilan dari Wakil Ketua Harian: Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag. (din)

Read More

Hardiknas 2023, Bupati Imron: Anak Merupakan Generasi Penerus Bangsa

KABUPATEN CIREBON -- Pemerintah Kabupaten Cirebon memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2023 dengan menggelar upacara di Stadion Ranggajati Sumber, Selasa (2/5/2023). Dalam upacara Hardiknas 2023 ini, Bupati Cirebon, Drs. H.Imron, M.Ag menjadi instruktur upacara.

Bupati Imron berharap pada peringatan Hardiknas tahun ini, masyarakat dan guru mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Pasalnya, para anak-anak merupakan generasi penerus yang akan memimpin negeri ini, khususnya di Kabupaten Cirebon.

"Karena, anak-anak didik ini harus dibekali ilmu pengetahuan untuk membangun Kabupaten Cirebon. Apalagi sekarang digulirkan dengan kurikulum merdeka, artinya anak-anak bisa dididik dengan kebebasan pola pikirnya, serta bisa menggali potensi-potensi yang ada pada anak," kata Imron.

Ia mengungkapkan, Pemkab Cirebon memiliki program pendidikan 12 tahun atau hingga jenjang SMA. Namun, hal tersebut harus didukung oleh masyarakat itu sendiri.

"Masyarakat dan organisasi peduli terhadap pendidikan harus bisa mendorong anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena mereka kedepan akan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Cirebon maupun tingkat nasional," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Ronianto, S.Pd., MM mengatakan, pada peringatan Hardiknas tahun 2023 ini, pihaknya mengadakan dua kegiatan dari upacara hingga resepsi di kantor Disdik Kabupaten Cirebon.

Menurut Ronianto, resepsi Hardiknas di kantor Disdik dalam rangka pengapresiasian rekan-rekan seluruh pejabat di lingkungannya.

"Biasanya yang tampil hanya siswa saja, sekarang saya instruksikan para pejabat di lingkungan Disdik Kabupaten Cirebon untuk bisa berekspresi dalam balutan seni dan budaya, sehingga kami harapkan mereka memiliki rasa seni dan budaya, serta nantinya bisa diimplementasikan dan disalurkan kepada anak didik di sekolah masing-masing," tutur Ronianto.

Pada Hardiknas 2023 ini, dirinya mengungkapkan pihaknya sangat senang dengan banyaknya guru yang telah lolos PPPK. Menurutnya, hampir 4.000 guru yang sudah diangkat menjadi PPPK, bahkan pada tahun 2023 ini, Kabupaten Cirebon mendapatkan kuota guru PPPK mencapai 3.600.

"Ada 3.600 kuota PPPK guru, sedangkan jumlah guru honorer yang masuk P2 dan P3 hanya 1.790, sehingga masih ada kelebihan kuota 1.900an," ungkapnya.

Ia pun berharap, agar sisa kuota PPPK guru tersebut bisa dialihkan ke tenaga kependidikan, seperti honorer TU dan sebagainya. 

"Melalui Pak Bupati, untuk bisa mengalihkan sisa kuota guru untuk tenaga kependidikan, namun ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah hanya mengusulkan agar seperti honorer TU dan lainnya yang ada di sekolah bisa diangkat menjadi PPPK," ujarnya. (din)

Read More

YPI Putra Bangsa SMA ISLAM AL AZHAR 5 Cirebon Gelar Halal Bi Halal

KEJAKSAN, FC - Keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Putra Bangsa SMA Islam Al Azhar  5 Cirebon menggelar acara Silahturahmi dan Halal Bi Halal 1444 H bertempat di Aula Masjid Sayidin Panatagama Cirebon, Senin, [1/5].

Ketua Yayasan  Islam Pendidikan Islam Putra Bangsa, Drs. H. Adang Sudarman, M.Pd. dalam sambutan nya mengatakan,  bahwa Silaturahmi Halal Bi Halal Idul Fitri  1444 H merupakan suatu tradisi yang baik yang ada di Indonesia setelah kita melaksanakan Ibadah Puasa di Bulan Suci Ramadhan dan harus terus tetap dipelihara dan bahkan harus ditingkatkan dalam rangka syiar Islam dan menjaga ukhuwah Islamiyah. 

Sementara Ketua Dewan Pembina Yayasan  Pendidikan Islam Putra Bangsa, Dr. R. Pandji Amiarsa, SH, MH, dalam kata sambutannya, mengatakan Halal Bi Halal merupakan media untuk meningkatkan silaturahmi dan saling maaf memaafkan satu sama lain serta dijadikan momentum kebersamaan untuk meningkatkan kualitas SMA Islam Al Azhar sehingga menghasilkan insan atau siswa dengan kualitas iman yang baik.

"Mengutip kalimat Buya Hamka Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, sebaliknya ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri," tandas  Dr. Panji Amiarsa  yang juga Dirut PD Pembangunan Kota Cirebon  

Sementara itu, Drs. KH. Asy'ari dalam ceramah nya mengatakan semangat di hari kemenangan membangun kebersamaan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Ramadhan memang telah berlalu, namun Semangat Ramadhan harus terus dipelihara dan ditingkatkan di bulan Syawal dan bulan bulan berikutnya.

"Halal bi halal itu merupakan hal yang positif dan harus tetap dilestarikan,  Halal Bi Halal berawal dari  KH. Abdul Wahab Hasbullah  seorang tokoh  NU saat itu dipanggil oleh  Presiden RI  Ir. Soekarno, untuk dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang saat itu belum  bersatu  sehingga diperlukan media untuk merekatkan rasa nasionalisme sehingga tercetus lah kegiatan Silaturahmi yang dinamakan Halal Bi Halal," jelas Kyai Asy'ari. 

Acara diakhiri dengan saling bermaafan  seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Putra Bangsa SMA Islam Al Azhar 5 Cirebon.

Hadir dalam Acara tersebut  Unsur Pembina Yayasan  Dr.  H. Jaja Sulaeman, M.Pd,  Hj. Affiati,  S.Pd, H. Bahrudin Syaroni,  Pengurus Harian YPI Putra Bangsa, Drs. H. Abu Malik, M.Pd,  Pengurus  Jam'iyah Al Azhar  Idris Abbas,  SH. M.Kn, Pengurus  RW RT Pilang Setra Yasa   Kepala Sekolah dan guru guru SMA ISLAM AL AZHAR 5 Cirebon.  (Didi)

Read More

Bupati Cirebon Apresiasi DPRD Sarankan Roda Pemerintahan Lebih Baik

KABUPATEN CIREBON -- Bupati Cirebon, H. Imron, M.Ag menghadiri Rapat Paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon di Gedung DPRD setempat, Kamis (27/4/2023).

Rapat Paripurna tersebut beragendakan penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cirebon Tahun Anggaran 2022.

Dalam sambutannya, Imron menyebutkan, pemerintah daerah sangat menghargai dan memaknai rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai wujud kepedulian dan kesungguhan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon.

Menurut Imron, segala bentuk saran hingga kritikan dari para anggota legislatif merupakan upaya perbaikan dan peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Anggota DPRD sudah bergerak sesuai fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. Kami terima dengan baik, poin-poin catatan strategis dari panitia khusus LKPJ merupakan bahan yang sangat berharga, yang akan ditindaklanjuti demi optimalisasi kinerja pemerintahan Kabupaten Cirebon ke depan,” kata Imron.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ yang disampaikan menjelaskan arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah hingga urusan desentralisasi.

Imron menuturkan, pemerintah daerah punya kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Kinerja pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam LKPJ, perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Sebab perlu kita ketahui bersama, dalam penyelenggaraan pemerintahan muncul berbagai kendala yang kami hadapi,” ujar Imron.

“Permasalahan yang kami hadapi, tidak semuanya berasal dari kelemahan internal institusi dan jajaran kami, namun banyak juga yang dipengaruhi faktor eksternal diluar kemampuan, jangkauan, kewenangan dan kemauan kami selaku pemerintah daerah,” sambungnya. (din)

Read More

Dua Guru Besar dan Kabag Akademik IAIN Cirebon Dilantik

CIREBON, FC - Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof Dr H Aan Jaelani, M.Ag lantik 2 Guru Besar beserta Kabag Akademik dan Kemahasiswaan, Kamis, 27 April 2023, di kampus setempat 

Pelantikan dua guru besar IAIN Cirebon ini dilaksanakan di lantai 3 gedung rektorat dan menambah daftar Guru Besar di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dua Guru Besar IAIN Cirebon yang dilantik tersebut ialah, Prof Dr H Sumanta Hasyim MAg dan Prof Dr H Ilman Nafi’a. Prof Sumanta dilantik sebagai Guru Besar IAIN Cirebon Bidang Ilmu Tasawuf. Sedangkan Prof Ilman dilantik sebagai Guru Besar IAIN Cirebon Bidang Sosiologi Agama.

Dengan dilantiknya Prof Sumanta dan Prof Ilman, kini IAIN Cirebon telah memiliki 21 guru besar.

Berikut Daftar Guru Besar IAIN Cirebon :

Prof H Dr Aan Jaelani MAg, Prof Dr H Sumanta Hasim MAg, Prof Dr H Ilman Nafi’a MAg, Prof Dr Hajam MAg, Prof Dr H Jamali MAg, Prof Dr Kartimi MPd, Prof Dr H Dedi Djubaedi MAg, Prof Dr H Adang Djumhur Salikin MAg, Prof Dr H Abdus Salam DZ MMP, rof Dr Hj Eti Nurhayati MSi, Prof Dr H Cecep Sumarna MAg, Prof Dr H Bambang Yuniarto MSi, Prof Dr HE Sugianto MH, Prof Dr Hj Septi Gumiandari MAg, Prof Dr H Anda Juanda MPd, Prof Dr H Slamet Firdaus MAg, Prof Dr H Suteja MAg, Prof Dr H Kosim MAg, Prof Dr H Ahmad Asmuni MA, Prof Dr Didin Nurul Rosidin MA PhD, Prof Dr Hj Huriah MPd.

Selain melantik 2 Guru Besar IAIN Cirebon, dalam kesempatan ini Rektor IAIN Cirebon, Prof Dr H Aan Jaelani MAg juga melantik Zaenal Arifin SAg menjadi Kabag Umum dan Layanan Akademik.

Dalam sambutannya, Prof Aan menjelaskan, dengan bertambahnya guru besar ini tentu akan meningkatkan mutu akademik di kampus setempat.

“Ini harus ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi untuk mengoptimalisasi kerja-kerja di IAIN Cirebon yang lebih produktif,” ujarnya.

Selain itu, Prof Aan pun memaparkan, para guru besar di IAIN Cirebon ini akan menopang dan menjadi bagian penting peningkatan akreditasi program studi di kampus setempat.

“Melalui ikhtiar dan kerja-kerja produktif yang kita lakukan ini, semoga membawa lembaga kita (IAIN Cirebon) semakin maju,” harap Prof Aan. (din)

Read More