Dukung Pencegahan Kecurangan JKN-KIS, Pemkab Cirebon Komitmen Mudahkan Akses Kesehatan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus menyempurnakan pengelolaan jaminan kesehatan untuk memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat.

Pemkab Cirebon terus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan demi suksesnya program jaminan kesehatan.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya saat menghadiri acara sosialisasi perjanjian kerja sama fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pencegahan kecurangan di Hotel Patra Cirebon, Selasa (11/2/2025).

Wahyu mengatakan, pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas penting dalam agenda pembangunan nasional.

Seluruh masyarakat di pelosok, termasuk di Kabupaten Cirebon bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai.

“Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan jaminan kesehatan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat,” ujar Wahyu.

“Dengan adanya acara ini, saya harapkan agar semua jajaran bisa berperan aktif menyukseskan program JKN-KIS (Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat), baik dari seluruh instansi di Kabupaten Cirebon, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, perusahaan swasta, dan seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menjamin, Pemkab Cirebon akan berperan aktif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam penanganan program JKN.

Upaya ini merupakan bagian dari mewujudkan jaminan kesehatan yang adil dan merata bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Besar harapan dan doa, kiranya tingkat kesehatan warga Kabupaten Cirebon, serta cakupan keaktifan kepesertaan JKN-KIS semakin meningkat,” kata Wahyu.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah V Jabar, Siswandi, mengapresiasi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.

“Target sekarang, pertahankan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Siswandi. (din)

Read More

Pj Bupati Cirebon Lantik 6 Pejabat Fungsional, Perkuat Kinerja Pemerintah Daerah

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, melantik enam pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Selasa (11/2/2025).

Pada saat pelantikan yang berlangsung di Pendopo Bupati Cirebon ini, Wahyu menyampaikan, bahwa keenam pejabat yang dilantik berasal dari berbagai bidang strategis, termasuk arsiparis utama, analis kebijakan, dan analis sumber daya manusia.

Menurutnya, pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

“Hari ini kita melantik pejabat fungsional, ada arsiparis utama, ada jabatan analis kebijakan dan analis sumber daya manusia,” ujar Wahyu.

“Mudah-mudahan hal ini bisa memperkuat kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon di bidangnya masing-masing,” ujar Wahyu.

Salah satu hal yang menarik dalam pelantikan kali ini adalah adanya pejabat arsiparis utama. Wahyu menegaskan, bahwa posisi ini merupakan yang pertama di Kabupaten Cirebon, bahkan mungkin di tingkat kabupaten/kota lainnya.

“Sejauh yang saya tahu, ini merupakan arsiparis utama pertama di Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat, terutama dalam tata kelola arsip dan dokumentasi pemerintahan,” jelasnya.

Keberadaan arsiparis utama dinilai sangat penting, mengingat arsip merupakan bagian krusial dalam administrasi pemerintahan.

Dengan manajemen arsip yang baik, data-data penting dapat terdokumentasikan dengan rapi dan mudah diakses saat dibutuhkan.

Selain arsiparis, pejabat yang dilantik juga mencakup analis kebijakan dan analis sumber daya manusia (SDM). Dua posisi ini memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, serta pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cirebon.

“Dengan adanya analis kebijakan, kita harapkan ada kajian yang lebih komprehensif dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan daerah,” kata Wahyu.

“Sementara itu, analis sumber daya manusia akan berperan dalam meningkatkan kualitas SDM yang ada,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, bahwa pejabat yang telah dilantik harus segera bekerja dan berkontribusi nyata dalam bidang masing-masing.

Ia berharap, mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.

“Kami berharap para pejabat yang baru dilantik ini bisa langsung beradaptasi dan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Mari bersama-sama membangun daerah yang lebih baik,” pungkasnya. (Nur)

Read More

Pj Bupati Cirebon Soroti Optimalisasi IKD Dan Ketersediaan Blanko KTP

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyoroti sejumlah hal terkait layanan administrasi kependudukan, khususnya optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta ketersediaan blanko KTP.

“Saat ini, penerapan IKD masih di bawah rata-rata. Perlu ada peningkatan lebih optimal,” kata Wahyu saat mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, Senin (10/2/2025).

Ia menyebut beberapa fasilitas layanan kependudukan telah mengalami perbaikan. Namun, digitalisasi layanan masih menghadapi kendala, mengingat sistem baru tersebut mulai diterapkan sejak 10 Maret 2022.

Oleh karena itu, penguatan server menjadi kebutuhan mendesak agar arsip data tetap aman.

“Saat ini kapasitas server kita 4 TB, dan sudah terisi 2,3 TB. Kapasitas ini harus diperkuat, termasuk adanya backup server,” ujarnya.

Terkait blanko KTP, Wahyu mengatakan, bahwa tahun ini Pemkab Cirebon mengalokasikan hibah ke pemerintah pusat, sehingga memperoleh tambahan 98 ribu keping.

Namun, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan tahunan yang mencapai 250 ribu keping.

“Kami biasanya mendapat dukungan dari pemerintah pusat, tetapi tahun lalu tidak menerima hibah blanko,” jelasnya.

Di sela kunjungannya ke Disdukcapil Kabupaten Cirebon, selain bersilaturahmi, ia juga sekaligus berpamitan menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih pada 20 Februari 2025 mendatang.

“Saya mengantarkan hingga proses pelantikan. Setelah itu, saya juga akan mengunjungi perangkat daerah lainnya,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Pj Bupati Cirebon didampingi Asisten Administrasi Umum, Hadi Suryaningrat juga melakukan kunjungan ke beberapa perangkat daerah lainnya, seperti ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). (Azis)

Read More

Komisi I Serap Keluhan Camat dan Lurah se-Kota Cirebon: Aspirasi Akan Diperjuangkan

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menyoroti persoalan pelayanan dasar dan masalah sosial pada rapat kerja kecamatan dan kelurahan tahun 2025 di Griya Sawala gedung DPRD, Senin (10/2/2025).

Komisi I menghimpun berbagai keluhan dan aspirasi yang menjadi para lurah dan camat. Di antara persoalan yang paling disorot salah satunya adalah layanan tentang pendataan kawin, lahir, mati, pindah, datang (KLAMPID). Mengingat, pencatatan KLAMPID sepenuhnya kewenangan dari Disdukcapil.

Para lurah dan camat menerima aduan dan keluhan dari RW karena camat dan lurah tidak mengetahui data status warga. Seperti, ketika ada warga atau pendatang terlibat kasus peredaran narkoba atau bahkan terorisme.

Merespons demikian, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno SH mengatakan, persoalan ini harus mendapat perhatian pemerintah daerah, karena tingkat kecamatan maupun kelurahan adalah salah satu pilar pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Beberapa keluhan dari para camat dan lurah se-Kota Cirebon seperti, persoalan infrastruktur, batas wilayah, banjir, utilitas kabel internet, izin usaha tanpa melibatkan lurah dan camat, hingga adanya efisiensi anggaran imbas berlakunya Inpres Nomor 1/2025.

Ia pun berkomitmen menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk ke kepala daerah terpilih.

“Atas hal itu, Komisi I akan menyampaikan aspirasi ini melalui banggar, TAPD, dan pemkot Cirebon agar ke depannya pemkot lebih mengutamakan kebutuhan camat, lurah. Karena unsur pemerintah paling dasar yang ketemu langsung dengan masyarakat,” katanya usai rapat.

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon lainnya, Imam Yahya SFil MSi menyampaikan rasa prihatin imbas berlakunya Inpres terbaru dari pemerintah pusat tersebut.

Menurutnya, efisiensi anggaran ini berdampak langsung terhadap pelayanan dasar di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Atas dasar itu, Komisi I meminta kepada Pemda Kota Cirebon agar tidak memangkas anggaran yang sudah ditetapkan di kecamatan dan kelurahan, karena ini menyangkut dengan pelayanan dasar.

“Kami pun tidak ingin ada pemotongan anggaran, karena dengan anggaran yang ada pun, belum mencukupi program yang diinginkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Lurah Kota Cirebon Achmad Muhaimin menyampaikan beberapa persoalan di masyarakat, seperti maraknya tiang-tiang dan kabel internet yang menjuntai tak beraturan. Hal ini mengganggu kenyamanan masyarakat baik pejalan kaki maupun pengendara.

Ia juga mengeluhkan berdirinya rumah makan maupun usaha kuliner yang mendirikan bangunan tanpa adanya izin dari kelurahan dan masyarakat. Sehingga meminta mekanisme OSS yang ditetapkan agar dievaluasi kembali.

“Pada intinya, kami meminta fungsi baik kecamatan, kelurahan, RT, RW dapat dikembalikan lagi kewenangannya agar fungsi keamanan dan pengawasan dapat terlaksana kembali,” ujarnya.

Rapat kerja Komisi I juga dihadiri Anggota Komisi I lainnya, Andi Riyanto Lie SE, dan Ruri Tri Lesmana. (din)

Read More

Inovasi Warung Angkringan BNN, Sarana Edukasi dan Pemberdayaan UMKM

CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi menghadiri acara peresmian warung angkringan binaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Korem 063/Sunan Gunung Jati di Jl. Laut Arafuru No. 02, Senin (10/2/2025). 

Acara ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi masyarakat dalam menikmati kuliner sambil mendapatkan informasi penting mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), bela negara, dan pemberdayaan UMKM.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota menyampaikan rasa syukurnya atas inovasi ini. Ia mengatakan, Pemda Kota Cirebon mendukung kolaborasi antara pemerintah, BNN, Korem, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Cirebon yang lebih baik.

"Alhamdulillah, hari ini kita bisa meresmikan warung angkringan yang bukan hanya sekadar tempat untuk menikmati makanan, tetapi juga menjadi media edukasi yang sangat penting bagi masyarakat," ujarnya.

Warung angkringan ini bukan hanya menyajikan berbagai pilihan makanan yang menggugah selera, tetapi juga dilengkapi dengan informasi yang dapat diakses oleh pengunjung. Setiap sudut warung memuat materi mengenai P4GN, pentingnya bela negara, serta dukungan terhadap UMKM. 

"Pemda Kota Cirebon sangat mendukung dan mengapresiasi setiap upaya yang dilakukan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, sekaligus memfasilitasi dalam mendalami isu-isu sosial yang krusial,"  lanjutnya.

Pj Wali Kota juga menekankan bahwa tempat ini menjadi sarana yang sangat strategis dalam memperkenalkan kepada masyarakat tentang program-program pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. 

"Ini adalah contoh bagaimana kolaborasi bisa memberikan dampak positif. Masyarakat bisa menikmati waktu santai sambil belajar hal-hal penting yang menyentuh kehidupan mereka. Inovasi ini juga merupakan bentuk dukungan kepada UMKM, karena warung angkringan dikelola dengan melibatkan pelaku usaha lokal," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Cirebon, Kombes Pol Tunggul Sinatrio SIK MH, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan bahwa warung angkringan ini menjadi sarana untuk memberikan informasi terkait P4GN dan bela negara secara langsung kepada masyarakat. 

"Kami berharap warung ini bisa menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk bertanya, berdiskusi, dan mendapatkan pengetahuan lebih mengenai bahaya narkoba, serta pentingnya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara," katanya.

Tunggul menegaskan bahwa komunikasi antara BNN dan masyarakat harus berjalan tanpa batas. Melalui tempat ini, pihaknya yakin kedekatan dengan masyarakat akan terjalin dengan baik.

"Tidak hanya sebagai lembaga yang mengawasi peredaran narkotika, tetapi juga sebagai mitra yang menyediakan informasi yang bermanfaat dan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kita semua bisa bersama-sama mencegah peredaran narkoba di lingkungan kita," ujar Tunggul.

Acara peresmian ini turut dihadiri oleh perangkat daerah terkait, elemen masyarakat, termasuk jajaran Korem, perwakilan dari sektor UMKM, serta tokoh masyarakat Kota Cirebon. Semua pihak yang hadir memberikan dukungan penuh terhadap upaya positif ini. (Nur)

Read More