Catatan Positif Pemkab Cirebon, Dari Stunting Hingga Kemantapan Jalan

KAB CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyampaikan capaian kinerjanya selama menjabat. Hal tersebut disampaikannya pada saat melakukan silaturahmi bersama insan media di Kabupaten Cirebon, Senin (17/2/2025).

Sebanyak 11 program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon yang digenjot, dari mulai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga normalisasi sungai dan tanggul.

Sekadar diketahui, Wahyu menjabat dilantik sebagai Pj Bupati Cirebon pada Jumat, 17 Mei 2024. Selama menjabat, Wahyu langsung ‘ngegas’ membenahi Kabupaten Cirebon.

Dari mulai persoalan IPM, stunting, kemiskinan, pengangguran, layanan publik, investasi, pengelolaan sampah, tenaga honorer, kerja sama daerah, infrastruktur, hingga normalisasi sungai dan tanggul.

Pertama, soal IPM. Pada 2023, IPM Kabupaten Cirebon mencapai 71,81. Selama masa kepemimpinan Wahyu Mijaya, IPM di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan. Pada 2024, IPM Kabupaten Cirebon mencapai 72,30.

Beberapa komponen yang menjadi penunjang kenaikan IPM itu di antaranya, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan pengeluaran per kapita. Empat komponen ini mengalami kenaikan.

Sementara itu, persoalan stunting atau tengkes juga berhasil ditekan. Angka stunting sejak Mei 2024 hingga Januari 2025 mengalami penurunan.

Pada Mei 2024, angka stunting di Kabupaten Cirebon mencapai 12.379 kasus. Kemudian, menurun menjadi 8.364 kasus pada Januari 2025.

Selama menjabat, Wahyu juga berhasil menurunkan angka kemiskinan esktrem di Kabupaten Cirebon. Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon pada 2023 sebesar 36.640 orang atau 1,65 persen.

Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem pada 2024 menurun menjadi 27.714 orang atau 1,13 persen.

Penduduk miskin juga menurun. Jumlah penduduk miskin pada 2023 sebesar 11,20 persen dari jumlah penduduk, atau 249,18 ribu orang. Pada 2024, jumlah penduduk miskin sebesar 245,92 ribu atau 11 persen.

Capaian lainnya adalah penurunan angka pengangguran. Jumlah pengangguran pada 2024 menurun sebanyak 7.029 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2023, jumlah pengangguran di Kabupaten Cirebon mencapai 10.204 jiwa, kemudian menurun menjadi 3.175 pada 2024.

Sementara itu, jika dihitung sejak Mei 2024 hingga Februari 2025, jumlah penurunan pengangguran mencapai 7.698 orang.

Capaian penurunan pengangguran itu berhasil diganjar penghargaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI pada 2024 dalam ajang Naker Festival yang digelar pada 23 Agustus 2024.

Pemkab Cirebon mendapatkan penghargaan kategori ‘Layanan terpadu Satu Atap Pekerja Migran (LTSA-PMI) Terbaik’.

Sementara itu, di sektor pelayanan publik juga meningkat. Angka kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dari 84,24 persen pada 2023, menjadi 93,64 persen pada 2024.

Kemudian, tingkat kepuasan masyarakat meningkat menjadi 85,45 persen pada 2024, sebelumnya 84,17 persen pada 2023.

Dan, Indeks Pelayanan Publik (IPP) juga meningkat menjadi 4,24 (A-) pada 2024, sebelumnya 3,82 (B) pada 2023.

Selama Wahyu Mijaya menjabat sebagai Pj Bupati Cirebon, sektor ekonomi juga mengalami peningkatan. Investasi di Kabupaten Cirebon mencapai Rp 3,1 triliun pada 2024, sebelumnya pada 2023 sebesar Rp 3 triliun. Dan, berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 17.311 orang.

Proses pengelolaan sampah juga membaik. Saat ini potensi timbunan sampah di Kabupaten Cirebon mencapai 1.324,38 ton per hari. Sampah yang berhasil dikelola sebanyak 381 ton per hari pada 2024.

Sebelumnya, hanya 327 ton per hari pada 2023. Penanganan sampah berbasis desa sudah dilakukan dan mencapai 27 ton hari, kemudian berbasis masyarakat 23 ton per hari pada 2024.

Selain pengelolaan, sejumlah gebrakan juga dilakukan Wahyu Mijaya melalui penanggulangan sampah di TPS liar. Sejumlah TPS liar ditutup selama Wahyu menjabat sebagai Pj Bupati Cirebon, seperti di Kecamatan Pabedilan, Losari, dan Jamblang.

Pemkab Cirebon pada 2024 telah melaksanakan penataan tenaga non-ASN dengan jumlah formasi PPPK. Jumlah pelamar yang lulus seleksi sebanyak 1.737 orang. Sedangkan pelamar yang tidak lulus sebanyak 1.656 orang dan dapat diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

Kemudian, pada tahap II pelamar mencapai 3.240 orang, kebutuhannya 303 orang. Pelamar yang tidak lulus 2.937 yang diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

Sementara itu, soal kerja sama daerah juga banyak dilakukan sepanjang Wahyu Mijaya menjabat sebagai Pj Bupati Cirebon.

Sebanyak 11 kerja sama dengan pemerintah dan instansi lainnya sudah dilakukan, salah satunya kesepakatan kerja sama dengan Pemkab Kuningan tentang penanggulangan bencana.

Kemudian, saat ini ada empat kerja sama daerah yang sedang dilakukan, salah satunya kerja sama dengan ITB tentang program makan bergizi gratis di Kabupaten Cirebon.

Pemkab Cirebon juga berupaya untuk mengurai persoalan banjir dengan 35 normalisasi sungai di beberapa titik. Pemkab Cirebon sudah melakukan sebanyak 35 kali pengerjaan untuk menanggulangi banjir, dari normalisasi sungai, pengangkatan eceng gondok, pembersihan pantai, tanggap darurat penutupan tanggul dan lainnya sepanjang 2024.

Terakhir, soal kemantapan jalan di Kabupaten Cirebon. Kemantapan jalan di Kabupaten Cirebon meningkat menjadi 84,91 persen pada 2024, sebelumnya 84,56 persen pada 2023.

Kondisi mantap ini merupakan jalan kategori baik ditambah dengan kategori sedang, totalnya sepanjang 1.053,10 kilometer dari total panjang jalan di Kabupaten Cirebon yang mencapai 1.240,30 kilometer.

Selebihnya masuk kategori rusak ringan dan berat, yakni sepanjang 187,2 kilometer atau 15,09 persen dari total panjang jalan di Kabupaten Cirebon. (Nur)

Read More

Pj Wali Kota Apresiasi Peran Pers dalam Mengawal Ketahanan Pangan Daerah

CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi, menjadi pembicara utama dalam sarasehan dan refleksi bertema "Peran Pers dalam Mengawal Ketahanan Pangan Daerah" di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati (FK UGJ), Jumat (14/2/2025) . 

Kegiatan ini juga diisi dengan pembagian tali asih untuk wartawan purna dan senior serta penghargaan kepada tokoh yang dianggap berkontribusi dalam dunia pers.

Acara tersebut digagas oleh Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Cirebon dan bekerja sama dengan UGJ Cirebon dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang melibatkan berbagai media arus utama di wilayah Cirebon dan sekitarnya. 

Turut hadir dalam acara ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa AP MM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan Kota Cirebon, H Elmi Masruroh SP MSi, serta perwakilan dari OJK, Kodim 0614, beberapa Rektor, dan tamu undangan lainnya. 

Hadir pula Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ), Prof Dr H Mukarto Siswoyo MSi, dan Rektor UGJ, Prof Dr H Achmad Faqih SP MM beserta pimpinan di lingkungan UGJ.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini. Menurutnya, kegiatan seperti ini bukan hanya menjadi ajang memperingati Hari Pers Nasional (HPN), tetapi juga berfungsi sebagai wadah memperkuat komitmen pers dalam menjalankan peran pentingnya sebagai pilar demokrasi. Pers diharapkan terus mendukung keterbukaan informasi dan pembangunan yang lebih baik di Cirebon.

Sejalan dengan tema HPN 2025, "Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa", Pj Wali Kota menyampaikan bahwa peran pers dalam mengawal ketahanan pangan sangat krusial. 

"Melalui pemberitaan yang objektif dan edukatif, pers dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kebijakan pangan, tantangan sektor pertanian, serta solusi untuk meningkatkan produksi dan distribusi pangan yang lebih baik," ujar Pj Wali Kota.

Dalam upaya mendukung ketahanan pangan di daerah, Pemerintah Kota Cirebon telah mengimplementasikan berbagai program yang mendukung ketersediaan pangan. Salah satunya adalah peningkatan cadangan pangan yang berhasil dicapai pada 2023 sebanyak 19,37 ton, dengan target yang lebih tinggi pada 2024 yakni 57,9 ton. Program-program ini menunjukkan komitmen Pemkot Cirebon untuk mengatasi masalah ketahanan pangan di tingkat lokal.

Pemerintah Kota Cirebon juga memiliki sejumlah program prioritas untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah Gelar Pangan Murah (GPM), Kampung Pangan Lestari dan Hijau, serta Bantuan Pangan Bergizi. 

"Program-program tersebut diharapkan dapat memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pangan bagi masyarakat Kota Cirebon," lanjut Pj Wali Kota.

Pj Wali Kota berharap, melalui acara ini, jurnalis dan pemimpin redaksi di Cirebon dapat semakin meningkatkan kualitas pemberitaan yang objektif dan akurat, serta menjaga integritas dan independensi dalam menjalankan tugas mereka demi kepentingan masyarakat luas.

Ketua Forum Pemimpin Redaksi Cirebon, Taufik Hidayat, dalam sambutannya juga menyoroti pentingnya isu ketahanan pangan. 

Menurutnya, ketahanan pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus diperhatikan, dan pers di Cirebon siap berkontribusi untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. 

Taufik mengungkapkan bahwa isu pangan menjadi salah satu topik penting dalam pembangunan daerah. 

“Pangan adalah hajat hidup orang banyak. Isu ini penting untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik,” ujarnya. Dengan peran pers yang aktif, diharapkan ketahanan pangan di Cirebon bisa terjaga dengan baik. (Azis)

Read More

Pj Wali Kota Tinjau Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk

CIREBON -  Pj Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi meninjau pelaksanaan Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Puskesmas Kejaksan, Jumat (14/2/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Seperti yang diketahui, PKG ini bertujuan untuk mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses oleh setiap lapisan masyarakat. Dengan fokus pada deteksi dini penyakit umum yang sering terjadi di Indonesia, pemeriksaan dilakukan secara bertahap berdasarkan kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini secara maksimal. Ia menilai, pemeriksaan kesehatan secara rutin adalah langkah awal dalam mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu kualitas hidup. 

"Saya mendorong semua pihak yang hadir di sini untuk ikut mengedukasi lingkungan terdekat mereka tentang pentingnya deteksi dini dan pola hidup sehat,” ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa ke depannya, pemeriksaan kesehatan gratis ini akan diperluas ke lingkungan TNI dan Polri, serta rumah sakit swasta.

Selain itu, di hari yang sama, kegiatan ini juga disertai dengan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (Gertak PSN) sebagai langkah preventif terhadap penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya. Di tengah musim penghujan yang rentan terhadap penyebaran penyakit, Gertak PSN menjadi sangat penting untuk mengurangi kasus DBD yang masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2024, Kota Cirebon tercatat mengalami 597 kasus Demam Berdarah dengan 2 kasus kematian. Sedangkan pada 2025, hingga tanggal 11 Februari, tercatat 106 kasus DBD. 

Sementara itu, di awal tahun 2025, di Kota Cirebon sudah ada 5 kasus terkonfirmasi Chikungunya sedangkan selama tahun 2024 terkonfirmasi sebanyak 8 kasus.

"Pencegahan yang paling efektif adalah menjaga kebersihan lingkungan, dan kita harus memastikan tidak ada tempat yang menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk," lanjut Pj Wali Kota. 

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, dan mendaur ulang barang-barang yang bisa menampung air.

Gerakan PSN ini juga menyasar pada penguatan peran anak sekolah, dengan mengaktifkan kembali program Siswa Pemantau Jentik (Sipetik) sebagai bagian dari edukasi kesehatan sejak usia dini. Diharapkan, upaya ini dapat mengurangi penyebaran penyakit dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan sehat.

"Dua program yang kita laksanakan hari ini adalah bentuk nyata dari kepedulian dan tanggung jawab kita bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit. Namun, program ini tidak akan berjalan optimal tanpa partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat,” tambah Pj Wali Kota.

Pj Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini, baik itu tenaga kesehatan, relawan, maupun masyarakat umum. Dengan dukungan dan kerja sama yang solid, diharapkan upaya ini dapat memberikan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesehatan masyarakat Kota Cirebon.  (Nur)

Read More

Komisi III DPRD Kota Cirebon Soroti Penyaluran Beasiswa PIP dan Kondisi Perpustakaan Sekolah

 

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon menyoroti pelaksanaan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat dasar dan menengah. Dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Kamis (13/2/2025), DPRD meminta evaluasi menyeluruh terkait proses pendaftaran hingga penyaluran beasiswa agar lebih tepat sasaran.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd, menekankan pentingnya Disdik dalam memperbaiki mekanisme sosialisasi beasiswa PIP ke seluruh satuan pendidikan. Menurutnya, pelaksanaan beasiswa harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketepatan sasaran penerima, jumlah dana yang diterima, waktu penyaluran, serta penggunaan dana yang sesuai peruntukannya.

“Terkait PIP, kami meminta kepada Disdik untuk benar-benar jeli, terutama dari proses pendataan hingga penyaluran agar benar-benar terfokus dan tepat sasaran,” ujar Yusuf.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh satuan pendidikan agar tidak ada pungutan atau pemotongan dana PIP dari pihak mana pun. Hal ini dinilainya sebagai pelanggaran terhadap Persekjen Kemendikbudristek Nomor 19/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP.

Meskipun Disdik Kota Cirebon telah menjalankan program sesuai ketentuan, Komisi III DPRD tetap merekomendasikan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa dana PIP benar-benar tersalurkan dengan baik dan tanpa kendala. “Soal adanya pemotongan, hal itu juga perlu dicermati ulang, apakah ada komunikasi juga dengan orang tua maupun siswa seperti apa, sehingga ini menjadi bahan evaluasi di lapangan,” tambahnya.

Selain membahas beasiswa PIP, Komisi III DPRD juga menyoroti kondisi perpustakaan di sekolah-sekolah dan ruang baca di Kota Cirebon yang dinilai masih memprihatinkan. Padahal, pada tahun 2024, Perpustakaan 400 di bawah Dispusip Kota Cirebon berhasil meraih Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi di Jawa Barat.

“Kota Cirebon sudah memiliki IPLM tinggi, akan lebih hebat lagi jika pojok baca hingga perpustakaan di sekolah-sekolah ditingkatkan lagi kualitasnya,” tambah Yusuf.

Dalam rapat ini, turut hadir Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Sarifudin SH, Sekretaris Komisi III R Endah Arisyanasakanti SH, serta anggota Komisi III lainnya seperti dr Tresnawaty SpB, Stanis Klau, Leni Rosliani SIP, dan Rizki Putri Mentari SH. Mereka sepakat untuk terus mengawal implementasi PIP dan mendorong peningkatan kualitas literasi di sekolah-sekolah Kota Cirebon. (Azis)

Read More

Pj Wali Kota Hadiri Entry Meeting BPKP, Pastikan Perencanaan Penganggaran Efektif dan Efisien

 

CIREBON - Pj Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi dan Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr H Iing Daiman SIP MSi turut hadir dalam kegiatan Entry Meeting Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Barat, Rabu (12/2/2025). 

Acara ini dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai wilayah di Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kesesuaian perencanaan serta penganggaran pemerintah daerah yang disusun untuk tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Inspektur Jawa Barat, Dr Eni Rohayani SH MHum CGAE, yang mewakili Pj Gubernur Jawa Barat. Selain itu, turut hadir para pimpinan daerah kabupaten/kota serta perangkat daerah terkait.

Inspektur Jawa Barat dalam sambutannya mengungkapkan bahwa tahun 2025 merupakan titik awal bagi perencanaan pembangunan jangka panjang yang akan berlangsung hingga 2045. Hal ini merupakan upaya yang dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Barat, untuk menyusun rencana pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

“Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran yang disusun sudah efektif dan efisien, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Salah satu arahan dari Presiden Republik Indonesia adalah untuk mengoptimalkan belanja pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengharuskan penyesuaian perencanaan APBD agar lebih hemat dan fokus pada kebutuhan mendasar,” ujarnya.

Selain itu, Inspektur juga menekankan pentingnya mengurangi pemborosan anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPKP Jabar Adi Gemawan mengatakan, entry meeting ini menandai salah satu langkah besar dalam perencanaan pembangunan baik di kabupaten/kota, provinsi, hingga perencanaan pembangunan nasional.

"Ini adalah tindak lanjut Inpres. Jadi kami akan melihat apakah pos yang dikurangi anggarannya sudah pas atau belum," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Pj Wali Kota Cirebon menyampaikan komitmennya untuk menyelaraskan alokasi anggaran di Kota Cirebon dengan arahan pemerintah pusat. Menurutnya, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien.

“Kita akan terus berupaya agar penganggaran APBD Kota Cirebon dapat lebih tepat sasaran, sesuai dengan prioritas utama pembangunan daerah, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kami akan fokus pada program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup, sambil tetap mengutamakan efisiensi dalam setiap pengeluaran,” ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dapat lebih transparan, efisien, dan berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Jawa Barat, khususnya Kota Cirebon. (Nur)

Read More