Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Komisi I Beri Catatan Rekomendasi untuk LKPj Walikota Tahun 2024

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon mengevaluasi progres kinerja perangkat daerah hasil rekomendasi LKPj Walikota tahun 2023. Komisi I pun mencatat masalah dan hambatan kekinian sebagai bahan rekomendasi LKPj Walikota Cirebon tahun 2024.

Rapat bersama SKPD mitra kerja komisi I DPRD dilaksanakan di Griya Sawala, Senin (28/4/2025). Masing-masing perangkat daerah memaparkan uraian permasalahan dan hambatan menjalankan program pemerintahan.

Perangkat daerah yang hadir yaitu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Beberapa persoalan yang mengemuka saat rapat sebagai bahan evaluasi di antaranya, nilai investasi yang meningkat masih belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon, pendataan dan pembinaan organisasi masyarakat (ormas) hingga pengentasan tenaga honorer di lingkungan Pemda Kota Cirebon, hingga pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya S.Fil MSi menjelaskan, dari data yang disampaikan DPMPTSP, nilai investasi Kota Cirebon pada tahun lalu menyentuh hampir Rp2 triliun.

Namun demikian, Imam mempersoalkan peningkatan investasi apakah benar-benar memberikan manfaat kesejahteraan bagi warga Kota Cirebon atau tidak.

“Tantangan kita itu rasio gini masih tinggi. Efek dari semakin meningkatnya investasi di Kota Cirebon itu seharusnya mampu mengurangi angka pengangguran terbuka dan rasio gini kita,” tegas Imam.

Atas dasar itu, salah satu rekomendasi Komisi I kepada pemerintah daerah atas LKPj 2024 yaitu Pemda berkewajiban memberikan dampak manfaat ekonomi kepada warga Kota Cirebon atas peningkatan nilai investasi.

“Apa gunanya investasi besar, tapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Cirebon. Saya minta ada kebijakan agar investor memprioritaskan warga Kota Cirebon sebagai bagian investasi mereka,” ujarnya.

Di samping itu, Komisi I DPRD juga menyoroti tentang pendataan ormas. Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno SH menyampaikan, jangan sampai keberadaan ormas menjadi penghalang investasi.

Karena itu, Ia menyarankan kepada Kesbangpol untuk melakukan pendataan dan pembinaan kepada ormas yang terdaftar secara resmi.

“Kaitannya tentang ormas ini sedang menjadi diskusi publik. Mau tidak mau, pemerintah daerah harus mulai melakukan pembinaan, pengaturan dan sejenisnya. Agar tidak ada ormas yang menjadi penghalang investasi di daerah. Itu yang harus dipahami bersama,” ujarnya.

Hadir pula saat rapat kerja bersama perangkat daerah membahas LKPj tahun 2024, Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Syaefurrohman SE MM. (din)

Read More

Warga RW 05 Sumber Asri Gelar Kerja Bakti Bersihkan Lapangan Volley

TALUN, CIREBON FC– Semangat gotong royong kembali ditunjukkan oleh warga RW 05 Sumber Asri, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Pada Minggu pagi, 4 Mei 2025, masyarakat setempat mengadakan kerja bakti bersama untuk membersihkan Lapangan Volley Sumber Asri agar lebih bersih, rapi, dan nyaman digunakan.

Ketua RW 05, Didi Supriadi, kepada media ini menyampaikan bahwa kegiatan kerja bakti dimulai sejak pukul 06.00 WIB. Warga dengan antusias saling bahu-membahu melakukan pembersihan area sekitar lapangan.

“Tujuannya agar lapangan ini bisa kembali menjadi tempat yang nyaman untuk berolahraga dan berkumpul. Kami menebang pohon-pohon yang mengganggu pandangan serta membersihkan sampah dan rumput liar yang sudah tinggi,” ujar Didi.

Dalam kegiatan tersebut, tampak kebersamaan dan kekompakan warga yang turut membawa alat-alat kebersihan sendiri, mulai dari sabit, cangkul, hingga gerobak dorong. Tak hanya kaum pria, ibu-ibu pun turut serta dalam membersihkan lingkungan sekitar.

Didi berharap, kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan secara rutin sebagai bentuk kepedulian warga terhadap fasilitas umum dan lingkungan sekitar.

Lapangan Volley Sumber Asri sendiri merupakan salah satu fasilitas penting bagi warga dalam menjalin silaturahmi serta meningkatkan kebugaran jasmani. Dengan adanya kerja bakti ini, diharapkan lapangan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh warga. (din)

Read More

Buntut Buang Sampah Sembarangan Di Kesenden, Ketua DPRD Panggil Sejumlah Perangkat Daerah

CIREBON – Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE memanggil sejumlah pejabat perangkat daerah imbas viralnya berita aktivitas buang sampah sembarangan di Kampung Samadikun, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, pada Minggu (4/5/2025) lalu.

Tak hanya pejabat dinas terkait, Ketua DPRD juga menghadirkan oknum warga pembuang sampah untuk dimintai penjelasan alasan membuang sampah di kawasan pesisir Kota Cirebon. Pertemuan yang dilangsungkan di ruang Ketua DPRD Kota Cirebon, Senin (5/5/2025) itu, sudah menemukan benang merahnya.

Andrie menjelaskan, alasan warga membuang sampah di kawasan Pesisir Samadikun itu karena kebingungan ketika dilarang membuang ke TPS terdekat. Sebab, petugas TPS tidak menerima sampah selain sampah rumah tangga.

Tumpukan sampah yang diangkut dengan bentor itu merupakan sampah hasil kerja bakti warga RW 02 Syekh Magelung, Kelurahan Kejaksan. Mengingat volume sampah yang menggunung, warga pun merasa tidak ada pilihan ketika tidak dibolehkan membuang ke TPS.

“Warga Kejaksan setelah selesai kerja bakti, sampah-sampahnya dibuang ke Kesenden, lalu saya kumpulkan semua pejabat dari DLH, Satpol PP, Kelurahan Kesenden, Kejaksan dan warga yang bersangkutan,” ujar Andrie usai rapat.

Aktivitas membuang sampah tidak pada tempatnya tersebut direkam warga dan menjadi viral di media sosial. Tak lama kemudian, jajaran Kelurahan Kesenden berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Cirebon untuk mencari pelaku dan dilakukan proses hukum. Alhasil, pelaku dimintai keterangan dan kendaraan bentor pengangkut sampah pun ditahan.

Hasil audiensi dengan berbagai pihak, Andrie menekankan kepada warga bersangkutan untuk tidak mengulang perbuatan serupa. Ia pun meminta kepada pihak DLH agar tidak melarang warganya membuang sampah di TPS, sebab hal itu dapat menjadi masalah baru ke depannya.

“Warga sudah bagus mau kerja bakti, tapi jangan dipersulit membuang sampah ke mana,” tegasnya.

Menurutnya, kegiatan warga kerja bakti bersih-bersih sampah pun patut diapresiasi. Karena itu, jangan karena TPS tidak menerima sampah selain berasal dari rumah tangga, lantas membuat warga jadi enggan melakukan kegiatan kerja bakti.

“Akhirnya saya sampaikan jangan sampai masalah ini besar. Jangan sampai ketika masyarakat sudah dikasih surat edaran untuk kerja bakti, mereka jadi kapok, karena sulit buang sampahnya,” katanya.

Sebagai solusinya, Andrie memerintahkan agar DLH tidak boleh melarang membuang sampah di TPS. Serta, mengimbau kepada warga agar sampah hasil kerja bakti ditempatkan di karung terpisah, agar memudahkan petugas memilah.

Ia menjelaskan, kawasan pesisir Kesenden itu sempat dibersihkan secara gotong royong oleh pegiat kebersihan Pandawara, pemerintah daerah dan masyarakat Kota Cirebon.

Kemudian, awal pemerintahan Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi pun sudah membersihkan kembali sampah liar yang berserakan, dan bahkan sudah dipagari untuk tidak membuang sampah di kawasan tersebut.

“Silahkan buang sampah pada tempatnya. Pemkot sudah memfasilitasi TPS. Untuk warga Sukapura silahkan buangnya di TPS sebarang kantor PDAM, Warga Kebonbaru-Kejaksan buangnya di TPS Pamitran atau di Kalibaru/Sukalila. Untuk warga Kesenden bisa di TPS Krucuk,” terangnya.

Sementara itu, Lurah Kesenden Ruliyanto SSTP menjelaskan, ke depan dari Kelurahan Kesenden terus berkoordinasi dengan RT/RW untuk berkomitmen dari aktivitas buang sampah sembarangan. 

Warga Kesenden tidak menginginkan jika wilayahnya dikotori. Karena itu, jika ditemukan kejadian warga membuang sampah di kawasan pesisir akan ditindak tegas.

“Kami akan menindak tegas, baik warga kami sendiri maupun dari luar Kesenden jika buang sampah sembarangan. Segera lapor, jika ditemukan,” ujarnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Luncurkan Sembilan Sekolah Unggulan Sebagai Startegi Peningkatan mutu Pendidikan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon akan meluncurkan sembilan sekolah unggulan sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan.

Program ini dijadwalkan resmi dimulai pada 6 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menyampaikan sekolah unggulan ini akan menjadi percontohan dalam pengembangan kualitas pembelajaran di daerah.

Dukungan akan difokuskan pada peningkatan sarana, pelatihan guru, serta pencapaian prestasi akademik dan non-akademik.

“Sekolah unggulan ini merupakan langkah konkret mewujudkan tema Hardiknas 2025, yakni Partisipasi Semesta untuk Pendidikan Bermutu bagi Semua,” ujar Ronianto.

“Kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan kompetitif,” ucapnya usai upacara peringatan Hardiknas di GOR Ranggajati Sumber, Jumat (2/5/2025).

Di samping peluncuran sekolah unggulan, Dinas Pendidikan juga menargetkan capaian zero dropout atau nol putus sekolah untuk jenjang SD dan SMP.

“Tahun lalu hanya lima siswa SD dari 36 ribu yang tidak melanjutkan ke SMP. Tahun ini kami upayakan tidak ada lagi yang putus sekolah,” tegas Ronianto.

Untuk mendukung iklim belajar yang lebih baik, penggunaan telepon genggam oleh siswa di sekolah kini dilarang.

Selain itu, sebanyak 1.750 siswa penghafal juz 30 hasil kerja sama dengan PCNU Kabupaten Cirebon akan diwisuda dalam waktu dekat.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Imron, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk masa depan generasi muda.

Ia juga mendukung pendekatan pembinaan karakter siswa bermasalah melalui pola barak militer, namun menegaskan bahwa program tersebut masih menunggu regulasi dari TNI.

“Didiklah anak-anak dengan sebaik-baiknya. Masa depan Kabupaten Cirebon dan bangsa ini ada di tangan para guru. Kalau anak-anak pintar dan berkarakter, bangsa ini akan maju,” ujar Imron. (din)

Read More

Hari Kedua Konsolidasi UM-PTKIN 2025 : Perkuat Kolaborasi dan Strategi Visual Promosi Digital PTKIN

JAKARTA — Konsolidasi Strategis Publikasi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) 2025 memasuki hari kedua pada Sabtu, 3 Mei 2025, dengan antusiasme yang semakin tinggi dari para Penanggung Jawab (PJ) Humas PTKIN se-Indonesia, bertempat di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center.

Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi lintas kampus untuk menyusun strategi komunikasi yang masif dan berdampak, baik secara daring maupun luring.

Dalam sambutan pembuka, Widi Cahya Adi dari UIN Walisongo Semarang, selaku Ketua Pokja PJ Humas UM-PTKIN 2025, menyampaikan keputusan penting mengenai format pelaksanaan kegiatan.

“Atas banyak pertimbangan, khususnya efisiensi anggaran PTKIN dan hasil survei hari ini, maka kegiatan 2–4 Mei dilaksanakan secara hybrid, mengikuti pola saat sidang kelulusan SPAN-PTKIN,” ujarnya.

Widi menekankan bahwa substansi kegiatan tidak akan berkurang meskipun sebagian peserta mengikuti secara daring. Ia mengajak seluruh peserta untuk tetap menjaga semangat publikasi dan membangun narasi besar PTKIN secara kolektif.

“Esensi strategi dan substansi tetap bisa berjalan optimal. Kami berharap semangat promosi PTKIN tidak padam demi meningkatkan jumlah pendaftar UM-PTKIN 2025,” tegasnya.

Peserta luring kegiatan ini berasal dari Zona Jawara, sementara PJ Humas dari Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur mengikuti secara daring. Kehadiran lintas zona ini membuktikan semangat kolaborasi nasional yang terjaga meskipun dengan format campuran.

Sesi utama pada hari kedua menghadirkan pemateri dari Pokja Humas UM-PTKIN 2025, Zidni (UIN Salatiga), yang mengupas strategi visual komunikasi dan optimalisasi platform publikasi. Ia memandu peserta melalui diskusi aktif mengenai redesign logo, kesalahan umum dalam desain promosi, prinsip desain visual, serta studi kasus komunikasi visual antar PTKIN.

“Visual bukan sekadar estetika, tapi bagian penting dari narasi kita. Bagaimana sebuah desain bisa membentuk persepsi dan kepercayaan publik terhadap kualitas PTKIN,” ujar Zidni.

Sesi diskusi makin hidup ketika Zidni mengajak peserta berbagi praktik terbaik dalam pemanfaatan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, serta membandingkan pendekatan antar PTKIN dalam menjangkau generasi muda.

Sementara itu, Mohamad Arifin, Penanggung Jawab Humas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, menyampaikan bahwa Konsolidasi Strategis Publikasi UM-PTKIN 2025 bukan sekadar agenda koordinatif, melainkan langkah kunci dalam membangun positioning strategis PTKIN di ranah publik nasional.

“Konsolidasi ini menjadi fondasi penting dalam menyatukan arah dan gaya komunikasi seluruh PTKIN di Indonesia. Di tengah arus informasi yang begitu cepat, narasi PTKIN harus mampu tampil kuat, meyakinkan, dan mudah diterima oleh generasi muda. Kami di UIN Siber meyakini bahwa sinergi dan kreativitas kolektif inilah yang akan mendorong lonjakan pendaftar UM-PTKIN 2025,” ungkap Arifin.

Ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap media sosial dan kanal digital yang kini menjadi ruang utama komunikasi publik.

“Strategi komunikasi hari ini harus mengandalkan pendekatan digital-first, karena calon mahasiswa kita hidup di dalam ekosistem digital. Maka kita perlu hadir di sana, dengan bahasa mereka, dan dengan kualitas visual serta pesan yang kuat,” tambahnya. (din)

Dengan semangat kolaboratif yang terbangun di forum ini, Arifin optimistis bahwa PTKIN akan mampu menjangkau lebih banyak generasi muda dan tampil sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang unggul, inklusif, dan berdaya saing.

Hari kedua konsolidasi ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat distribusi konten digital terintegrasi lintas PTKIN dan pembentukan tim kreatif bersama yang siap memproduksi materi promosi berbasis data, narasi emosional, dan pendekatan visual yang menarik.

Read More