Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Jumat, 16 Mei 2025

Dede Al Mustaqim Ukir Prestasi Internasional, Publikasikan Tiga Jurnal Bergengsi di Bidang Hukum Islam dan Hukum Positif

CIREBON, FC — Dede Al Mustaqim, alumnus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025, kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. 

Setelah dinyatakan lulus, Dede melanjutkan studinya ke jenjang Pascasarjana dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam melalui Beasiswa Prestasi yang diberikan langsung oleh universitas sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan capaian akademiknya.

Tak butuh waktu lama, Dede kembali menunjukkan kiprahnya di dunia akademik global. Ia berhasil mempublikasikan tiga hasil penelitian luar biasa yang menjadi kontribusi penting bagi pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. Ketiga jurnal tersebut berhasil diterima dan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.

Jurnal pertama yang telah dipublikasikan berjudul "Asset Freezing and Seizure as Instruments of Corruption Law Enforcement from the Perspective of Maqashid Sharia". Artikel ini diterbitkan dalam International Journal of Social, Policy and Law Vol. 6, No. 2 (2025): June 2025. 

Dalam penelitian tersebut, Dede mengemukakan pendekatan inovatif dalam upaya pemberantasan korupsi melalui instrumen hukum perampasan aset yang dikaji dari sudut pandang Maqashid Syariah. 

Kajian ini menjadi sorotan karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Islam dengan mekanisme hukum positif secara proporsional.

Jurnal kedua merupakan hasil kolaborasi internasional dengan para akademisi dari berbagai negara. 

Artikel berjudul "Implementation of Hadhanah by Single Parents as A Result of Divorce in Indonesia: Perspective of Maqashid Shariah and Qira'ah Mubadalah" ini ditulis bersama Afif Muamar (Dosen HES UIN SSC), Muhammad Feby Ridho Pangestu (University of Jordan, Yordania), dan Nazula Alfirahmah (Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir). 

Jurnal ini telah resmi mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) dan akan terbit dalam Vol. 2, No. 1 (June 2025). 

Penelitian ini membahas pelaksanaan hadhanah (pengasuhan anak pasca perceraian) oleh orang tua tunggal dengan pendekatan Maqashid Syariah dan pembacaan tafsir gender adil melalui Qira’ah Mubadalah.

Jurnal ketiga berasal dari pengembangan skripsinya yang mengkaji digitalisasi zakat profesi melalui sistem penggajian. 

Artikel berjudul "Digitizing Professional Zakat Through Payroll Systems: A Maqashid Shariah-Based Approach to Achieving the SDGs" ini ditulis bersama dua dosen pembimbingnya, Toto Suharto, M.Si dan Dr. Afif Muamar, M.HI dan diterima untuk diterbitkan dalam International Journal of Islamic Economics IAIN Metro Lampung. Saat ini, artikel tersebut telah memasuki tahap copyediting dan dijadwalkan tayang pada akhir bulan ini. 

Penelitian ini menghubungkan aspek keuangan Islam, keberlanjutan pembangunan global (SDGs), dan kemajuan teknologi finansial dalam kerangka maqashid syariah.

Capaian ini menjadikan Dede Al Mustaqim sebagai salah satu tokoh muda inspiratif dalam pengembangan Hukum Islam kontemporer di tingkat global.

Komitmennya terhadap integrasi antara nilai-nilai keislaman dan realitas hukum modern diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan peradaban hukum Islam di Indonesia dan dunia. (din)

Kamis, 15 Mei 2025

Layanan Darurat Siaga 112 Diluncurkan, Pemkab Siapkan Tiga Inovasi Layanan Publik

KABUPATEN CIREBON -- Pemerintah Kabupaten Cirebon meresmikan layanan darurat Katon Siaga 112 pada Kamis (15/5/2025) sebagai upaya memperkuat sistem tanggap darurat di daerah. 

Layanan ini memungkinkan masyarakat mengakses bantuan dalam berbagai kondisi kegawatdaruratan melalui satu nomor panggilan, yaitu 112.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, yang akrab disapa Jigus, mengatakan layanan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait kebakaran, kecelakaan, bencana, hingga evakuasi binatang.

“Tujuan utama dari layanan 112 ini adalah mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kedaruratan. Saat ini, sudah ada delapan perangkat daerah yang terlibat, dengan Diskominfo sebagai penggagas utamanya. Setelah ini, akan kami sosialisasikan lebih luas agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” ujar Jigus.

Layanan Siaga Katon 112 merupakan sistem terpadu yang mengintegrasikan berbagai unit layanan kegawatdaruratan dari perangkat daerah dan instansi terkait, termasuk Disdamkarmat, BPBD, Dinsos, Dinkes, Satpol PP, Dishub, serta DPPKBP3A.

Layanan ini direncanakan ke depan aktif selama 24 jam penuh dan dapat diakses tanpa pulsa, bahkan tanpa kartu SIM.

Menurutnya, jenis layanan yang ditangani antara lain kegawatdaruratan medis, kebakaran, kecelakaan, bencana alam, gangguan keamanan, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jigus mengatakan, pelaksanaan teknis layanan Siaga Katon 112 dikoordinasikan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon, yang bertugas menjamin kelancaran jaringan, mengoordinasikan antarinstansi, serta menyediakan petugas call taker selama 24 jam. 

“Setiap panggilan akan diteruskan ke instansi yang relevan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Dengan hadirnya layanan ini, Wabup Jigus berharap, respons pemerintah terhadap berbagai kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Fasilitasi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Agung Setio Utomo, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengadopsi sistem ini. 

Ia menekankan pentingnya pelibatan unsur pemerintahan hingga tingkat desa untuk keberhasilan layanan.

“Cukup menghapal satu nomor, yaitu 112, masyarakat bisa melaporkan berbagai kondisi darurat. Kami sarankan agar sosialisasi melibatkan kepala desa, camat, hingga instansi vertikal seperti Polres dan Kodim. Ini wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat,” kata Agung.

Agung juga menyebut, layanan 112 merupakan standar internasional untuk panggilan darurat. “Tanpa pulsa pun bisa, bahkan beberapa ponsel tanpa kartu SIM juga bisa mengakses layanan ini,” tambahnya.

“Di luar negeri seperti Amerika, ada 911. Indonesia sedang menuju ke arah single number emergency, dan Kabupaten Cirebon kini menjadi kabupaten ke-164 yang menjalankannya,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, menyebut bahwa terdapat dua inovasi lainnya disamping Siaga Katon 112 yang diluncurkan. Meski berbeda, Bambang menegaskan inovasi tersebut sejalan dengan Siaga Katon 112. 

"Kita ada inovasi juga namanya Socakaton dan Simpelpas. Sedikit dijelaskan, Socakaton itu adalah sistem monitoring CCTV aktif mobile Kabupaten Cirebon. Masyarakat nantinya bisa ikut memantau kondisi wilayah Kabupaten Cirebon yang bisa terpantau di 40 titik lokasi strategis," jelas Bambang.

"Sedangkan Simpelpas adalah aplikasi berbasis website sebagai sistem pelayanan pemerlu atensi sosial yang dapat diajukan secara online dan realtime," ucapnya menambahkan.

Di akhir, Bambang berharap, seluruh masyarakat bisa memanfaatkan semua layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

"Pemkab Cirebon tentunya terus berkomitmen untuk dapat memberikan layanan maksimal bagi masyarakat dengan berbagai inovasi yang diluncurkan," tutupnya. (din)

UIN Siber Cirebon Menuju Kampus Hijau Islami Kelas Dunia : Pertemuan Perdana dengan UI GreenMetric Bahas Peta Jalan SDGs

CIREBON, FC  — Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon atau dikenal secara internasional sebagai Cyber Islamic University (CIU) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjadi pelopor kampus digital Islam berwawasan lingkungan dengan menggelar pertemuan perdana bersama UI GreenMetric. 

Pertemuan ini merupakan langkah awal dari rangkaian Paket Layanan UI GreenMetric dan akan fokus pada pengenalan serta penilaian awal universitas oleh para asesor dari lembaga pemeringkatan kampus hijau kelas dunia tersebut.

Mengusung julukan “Kampus Hijau Islami dan SDGs”, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berambisi menjelma menjadi kampus Islam digital pertama di Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam rahmatan lil-‘alamin dengan prinsip keberlanjutan global dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs).

Komitmen Kampus Hijau: Dari Visi Global hingga Aksi Nyata

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., menegaskan bahwa agenda kampus hijau bukanlah sekadar retorika, melainkan bagian tak terpisahkan dari visi besar kampus, yakni: “Menjadi Universitas Islam Siber yang Unggul dan Berkelas Dunia.”

Dalam sambutannya pada pertemuan dengan UI GreenMetric, Prof. Aan menyampaikan empat misi utama kampus yang mencerminkan paduan antara digitalisasi, keislaman, dan keberlanjutan, di antaranya:

1. Menjadi advokat global gerakan Open Islamic Educational Resources (OIER) berbasis tata kelola siber.

2. Menyelenggarakan pendidikan jarak jauh (PJJ) yang kreatif dan profesional dengan pendekatan multimedia digital.

3. Meningkatkan kualitas riset dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kolaborasi dan inovasi global.

4. Menyempurnakan layanan akademik berbasis teknologi untuk mutu yang berkelanjutan.

Selain itu, Prof. Aan memaparkan 10 program prioritas kampus, dengan salah satunya adalah: Islamic Green Campus dan Pencapaian SDGs.

Agenda Green Campus: Islam, Digitalisasi, dan Ekologi

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tidak sekadar membicarakan "hijau", tetapi menanamkan nilai-nilai Islam dalam praktik ekologi kampus. Agenda Green Campus dan SDGs mencakup:

Mewujudkan kampus ramah lingkungan, rendah karbon, dan berkelanjutan.

Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh lini kebijakan keberlanjutan.

Menumbuhkan kesadaran etika lingkungan di kalangan sivitas akademika.

Menjadikan UIN Siber sebagai role model Islamic Green Campus tingkat nasional dan internasional.

“Melalui pendekatan digital, ekologis, dan partisipatif, kami siap menjadikan UIN Siber sebagai kampus yang unggul secara ilmiah sekaligus spiritual,” tegas Prof. Aan.

Roadmap Menuju UI GreenMetric: Strategi Terukur dan Terintegrasi

Dalam paparannya, Prof. Aan menyampaikan roadmap rinci implementasi Islamic Green Campus, antara lain:

Kurikulum SDGs dan Ekoteologi Islam: Integrasi 5 mata kuliah dengan prinsip keberlanjutan.

Kemitraan Nasional dan Global: 3 MoU dan 2 proyek kolaboratif.

Pengabdian Berbasis SDGs: 5 kegiatan komunitas lintas fakultas.

Energi Terbarukan: Pemasangan panel surya, target pengurangan konsumsi listrik PLN ≥20%.

Pengelolaan Sampah & Urban Farming: 70% sampah terpilah dan pengembangan taman produktif berbasis pesantren.

Penanaman 1.000 Pohon Matoa: Sebagai bagian dari gerakan “Kemenag Hijaukan Indonesia”.

Siap Jawab Enam Kriteria UI GreenMetric

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyatakan siap memenuhi enam kriteria utama UI GreenMetric, yaitu:

1. Setting and Infrastructure: Tersedia 90.006 m² lahan konservasi, 21.191 m² lahan hijau, serta rasio bangunan dengan luas tanah yang ideal (1:1,1).

2. Energy and Climate Change: Pemanfaatan digitalisasi kampus sebagai strategi efisiensi energi dan integrasi ekoteologi Islam dalam manajemen energi.

3. Waste: Pengelolaan limbah organik dan anorganik melalui program Bank Sampah.

4. Water: Sistem irigasi hemat air dan kampanye kesadaran penggunaan air.

5. Transportation: Kebijakan area bebas kendaraan bermotor dan kampus hijau pejalan kaki.

6. Education and Research: Lebih dari 100 publikasi berbasis SDGs dan pengembangan program Green Entrepreneurship mahasiswa.

Menuju Islamic Green Campus Dunia

Kesiapan fisik kampus turut diperkuat oleh data konkret:

Total luas lahan konservasi: 90.006 m²

Gedung ramah lingkungan: Gedung SIBER, FITK, FDKI, FEBI, dan Puslab.

Kawasan utama: Rektorat, Ma’had, Siber, Puslab, Astapada, Cikawung – total lebih dari 150.000 m² area pengembangan hijau.

Melalui sinergi teknologi, spiritualitas Islam, dan prinsip keberlanjutan global, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon membuktikan diri sebagai pelopor Islamic Green Campus yang tak hanya unggul dalam digitalisasi pendidikan, tapi juga dalam menjaga bumi sebagai amanah Ilahi.

“Kami tidak hanya ingin masuk peringkat GreenMetric, tetapi juga menjadi rujukan dunia dalam praktik kampus hijau berbasis nilai-nilai Islam dan teknologi,” pungkas Prof. Aan Jaelani.

Pertemuan perdana ini menjadi tonggak penting menuju internasionalisasi kampus dan pengakuan global terhadap inisiatif hijau berbasis Islam yang visioner dan berkelanjutan. (din)

Pemkot Cirebon Fokuskan Tiga Strategi Utama dalam Mitigasi Bencana

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo memimpin Apel dan Gladi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Banjir tingkat Kota Cirebon yang digelar di Lapangan Kebon Pelok, Kamis (15/5/2025). 

Kegiatan ini digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) Kota Cirebon dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah kota dalam meneguhkan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi risiko bencana.

Dalam sambutannya, Wali Kota mengingatkan bahwa Kota Cirebon bukanlah wilayah yang bebas dari ancaman bencana. Ia menegaskan bahwa perubahan iklim global telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kejadian bencana di kota ini. 

“Kita tidak bisa lagi menganggap Cirebon sebagai zona aman. Data menunjukkan lonjakan signifikan dalam lima tahun terakhir,” ucapnya.

Tercatat, sepanjang tahun 2024 terjadi 154 kejadian bencana di Kota Cirebon. Angka ini hampir dua kali lipat dari tahun 2020 yang mencatat 88 kejadian. 

Bencana yang tercatat pun beragam, mulai dari banjir, rob, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, hingga kebakaran. Lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Januari, Februari, dan Desember, periode puncak musim hujan.

Pada Januari 2025 saja, banjir telah merendam 13 kelurahan dan berdampak langsung terhadap lebih dari 58.000 warga. Dalam tiga bulan pertama tahun ini, tujuh banjir besar tercatat menghantam beberapa titik di kota. 

Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Cirebon untuk menetapkan status Siaga Darurat sejak 1 November 2024 hingga 31 Mei 2025.

Sebagai respons konkret, Pemkot Cirebon telah melakukan serangkaian langkah mitigasi. Dari sisi struktural, normalisasi sungai dan saluran drainase di titik-titik rawan, seperti muara Sungai Cipadu dan Sungai Cikalong, dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dan dinas terkait. Sedangkan mitigasi non-struktural dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

“Kita sekarang memiliki 12 Kelurahan Tangguh Bencana yang aktif, serta satu satuan pendidikan aman bencana yang menjadi contoh baik di lingkungan sekolah,” ujar Wali Kota. 

Ia juga menambahkan bahwa papan evakuasi dan titik kumpul darurat telah diperluas hingga ke tingkat RW, sebagai bagian dari membangun budaya siaga di semua lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan tiga pokok arah kebijakan dalam penguatan kesiapsiagaan ke depan. Pertama, memperkuat literasi kebencanaan melalui edukasi dan simulasi di sekolah, puskesmas, dan rumah ibadah. Kedua, meningkatkan sistem deteksi dini dan respons cepat dengan penguatan posko siaga bencana di tiap kecamatan. Ketiga, membangun budaya gotong royong sebagai bentuk ketangguhan sosial.

“Kesiapsiagaan bukan sekadar alat atau peralatan. Ini soal komitmen, kecepatan bertindak, dan rasa empati terhadap sesama,” tuturnya.

Wali Kota juga mengapresiasi kerja sama lintas sektor, dari TNI/Polri, perangkat daerah, komunitas, hingga media serta mengucapkan terima kasih kepada BPBD Provinsi Jawa Barat atas pengakuan terhadap kinerja Kota Cirebon sebagai penyelenggara terbaik Posko Kolaborasi Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025 untuk wilayah 3 Ciayumajakuning.

Sementara itu, Tenaga Ahli BNPB Brigjen. Pol. (Purn) Ary Laksmana Widjaja mengapresiasi terhadap langkah strategis yang dilakukan Kota Cirebon. Menurutnya, Kota Cirebon berada pada posisi yang rentan karena dekat dengan laut dan memiliki aliran sungai yang hulunya berada di wilayah lain. 

“Perlu kesiapsiagaan dan antisipasi yang serius. Saya mengapresiasi pendekatan pentahelix yang dilakukan Pemkot Cirebon, melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Ini menunjukkan Kota Cirebon siap menghadapi bencana, baik hidrometeorologi basah maupun kering,” ujarnya.

Apel dan gladi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kewaspadaan bersama. Kota Cirebon ingin menegaskan diri sebagai kota yang tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga tangguh secara sosial dan peduli terhadap keselamatan warganya. (din)



Jadi Percontohan bagi Desa Lain, Bupati Imron Luncurkan Program Desa Sehat di Bakung Lor

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, secara resmi meluncurkan program Desa Sehat di Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Kamis (15/5/2025).

Program ini diharapkan menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam upaya menciptakan lingkungan sehat dan masyarakat yang peduli pada kesehatan.

Bupati Imron menyampaikan apresiasinya kepada warga Desa Bakung Lor yang dinilai memiliki ide-ide kreatif dalam menjaga kesehatan lingkungan.

Ia menilai, meski Bakung Lor merupakan desa di kawasan perkampungan, semangat warganya untuk hidup sehat patut diacungi jempol.

“Saya sangat senang dan bangga dengan Desa Bakung Lor ini. Walaupun berada di perkampungan, tapi ide-idenya soal kesehatan sangat luar biasa,” ujar Imron.

“Contohnya, stunting di sini sudah berhasil ditangani. Yang lama diperbaiki, yang baru tidak ada. Bahkan tadi saya sempat memberikan hadiah kepada anak-anak yang sudah sembuh dari stunting,” ungkapnya.

Program Desa Sehat bukan hanya sekadar acara simbolis. Ia menegaskan, tujuan utama program ini adalah membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Imron berharap, keberhasilan Desa Bakung Lor dalam mengatasi masalah kesehatan bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Cirebon.

“Kami ingin desa-desa lain bisa meniru Bakung Lor. Tidak hanya sekadar nama, tapi betul-betul menjadi desa sehat. Kader-kader di desa juga harus aktif memimpin masyarakat, supaya mereka paham bagaimana hidup sehat. Ini penting sekali agar kualitas hidup warga meningkat,” tegasnya.

Untuk mewujudkan Desa Sehat, Pemerintah Kabupaten Cirebon melibatkan berbagai perangkat daerah terkait. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), hingga Dinas Lingkungan Hidup.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bersih, akses sanitasi yang memadai, dan edukasi kesehatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Semua dinas terkait kami libatkan. Masalah kesehatan itu bukan hanya soal pengobatan, tapi juga soal lingkungan, infrastruktur, dan pola hidup. Jadi harus kerja sama, tidak bisa sendiri-sendiri,” kata Imron.

Selain menangani masalah stunting, program Desa Sehat di Bakung Lor juga memperhatikan kebutuhan anak-anak. Salah satu inovasi di desa ini adalah menyediakan fasilitas bermain dan ruang edukasi bagi anak-anak, agar tumbuh kembang mereka tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga mental dan sosial.

“Anak-anak di sini juga diperhatikan, tidak hanya dibiarkan main di sembarang tempat. Ada fasilitas bermain, ada kegiatan edukasi. Jadi, Desa Sehat ini benar-benar mencakup semuanya,” tuturnya.

Imron berharap, program Desa Sehat tidak berhenti di Bakung Lor saja, tapi bisa berkembang menjadi gerakan bersama di seluruh Kabupaten Cirebon.

Ia mengajak masyarakat dan pemerintah desa lainnya untuk saling belajar dan bekerja sama demi mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkualitas.

“Kalau desa-desa kita sehat, masyarakatnya kuat, otomatis pembangunan juga akan lebih cepat. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakatnya harus aktif,” pungkasnya. (din)