Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Minggu, 18 Mei 2025

Kompetisi Jaka Rara 2025, Panggung Kreativitas Anak Muda Menjaga Budaya dan Tradisi

 

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo dan jajaran perangkat daerah menghadiri malam puncak Grand Final Pemilihan Jaka Rara Kota Cirebon yang digelar di Grage City Mall, Minggu (18/5/2025). 

Acara ini menjadi sorotan masyarakat tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai panggung aktualisasi generasi muda dalam melestarikan budaya dan mempromosikan pariwisata daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan pesan mendalam kepada seluruh finalis. Ia menegaskan bahwa Grand Final Jaka Rara bukan sekadar kompetisi untuk memperebutkan selempang kehormatan, tetapi lebih dari itu, merupakan proses pembelajaran dan pengenalan jati diri. 

“Ini tentang proses mengenal diri, menggali potensi, serta membangun kesadaran bahwa menjadi bagian dari Kota Cirebon berarti ikut menjaga warisan, menyebarkan nilai-nilai baik, dan membawa harum nama Kota Cirebon,” ucapnya.

Ia juga mengapresiasi semangat dan visi para peserta, yang menurutnya telah menunjukkan bahwa generasi muda Kota Cirebon tidak hanya cakap berbicara di atas panggung, tapi juga memiliki komitmen terhadap pengembangan budaya dan pariwisata. 

"Pembangunan tidak bisa hanya diukur dari infrastruktur dan angka statistik. Kita butuh fondasi lain yang lebih halus, tapi justru lebih menentukan, yaitu karakter, identitas, dan rasa memiliki terhadap kota ini,” imbuhnya.

Wali Kota menambahkan bahwa acara ini seharusnya tidak dipandang sebagai seremonial semata. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan ajang seperti Jaka Rara sebagai ruang kolaborasi antar generasi dan elemen masyarakat. 

“Membangun kota tak cukup hanya oleh pemerintah, tapi harus berjalan bersama masyarakat, komunitas, termasuk generasi muda,” lanjutnya.

Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan ruang-ruang kreatif, program pengembangan pemuda, serta dukungan nyata terhadap sektor budaya dan pariwisata. 

Tak lupa, Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, juri, pelatih, mentor, dan semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini. 

"Terima kasih atas dedikasi dan kecintaan terhadap kota ini. Selamat kepada para finalis, semuanya adalah cermin harapan. Jadikan perjalanan ini sebagai pijakan untuk melangkah lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih berarti," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, menyampaikan bahwa gelaran Grand Final ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga tentang kontribusi nyata terhadap sektor ekonomi kreatif. 

“Ini adalah ajang kreativitas di mana kita membutuhkan keterlibatan anak-anak muda untuk menjadi duta budaya dan pariwisata,” ujarnya.

Agus juga menyoroti pentingnya sinergi antara kreativitas dan seni dalam ajang ini. Menurutnya, perpaduan antara seni kolosal dan sentuhan modern menciptakan daya tarik tersendiri. 

Ia optimistis, jika kolaborasi terus berjalan, Kota Cirebon bisa bersaing di level nasional bahkan internasional dalam bidang budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. “Selama kita bisa berkolaborasi, kita bisa mengangkat Cirebon ke level yang lebih tinggi,” pungkasnya. (Ara)



Sabtu, 17 Mei 2025

Kunker Menteri PPMI, Momentum Penguatan Ekosistem Migran di Kabupaten Cirebon

 


KABUPATEN CIREBON — Kabupaten Cirebon terus memperkuat posisinya sebagai salah satu kantong pekerja migran terbesar di Indonesia. Komitmen ini ditegaskan saat kunjungan kerja Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, ke UPTD Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon di Kecamatan Plumbon, Sabtu (17/5/2025).

Didampingi Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, yang akrab disapa Jigus, kunjungan ini menjadi momentum penguatan ekosistem migran yang lebih aman, legal, dan terlatih.

Dalam pertemuan tersebut, Jigus mengungkapkan harapannya, agar ke depan Kabupaten Cirebon tidak hanya menjadi daerah pengirim pekerja migran, tapi juga menjadi pusat pelatihan dan perlindungan pekerja migran yang modern.

“Kita berharap pelatihan kerja di Kabupaten Cirebon bisa diperkuat. Tahun lalu saja ada 11 ribu warga kita yang berangkat ke luar negeri. Dengan potensi remitansi sekitar Rp600 miliar per tahun, ini harus dimanfaatkan untuk kemajuan Kabupaten Cirebon, baik ekonomi maupun sosialnya,” ujar Jigus.

Ia menambahkan, langkah strategis ke depan adalah memperbanyak sosialisasi ke desa-desa, menggandeng tokoh masyarakat, dan melakukan pendataan warga yang ingin bekerja ke luar negeri secara legal.

“Kami ingin masyarakat paham, bahwa berangkat ke luar negeri itu aman asalkan lewat jalur prosedural. Nanti kami libatkan juga kepala desa untuk ikut menyosialisasikan,” katanya.

Jigus menyambut baik semua arahan tersebut. Ia bahkan menyatakan siap menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai percontohan nasional dalam hal migrasi aman dan legal.

“Kita ingin tunjukkan, Kabupaten Cirebon bukan hanya pengirim tenaga kerja, tapi penghasil migran berkualitas yang membawa devisa besar dan mengangkat ekonomi daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Abdul Kadir Karding, menyampaikan pentingnya Kabupaten Cirebon membentuk Migran Center, sebuah pusat vokasi yang khusus menyiapkan pekerja migran, baik dari sisi keterampilan maupun perlindungan hukum.

“Saya sarankan Kabupaten Cirebon bikin Migran Center. Di situ lengkap, ada pelatihan, sertifikasi, bahkan kurikulum yang diambil langsung dari negara tujuan, seperti Korea atau Jepang. Kalau perlu, pelatihnya langsung dari sana. Terutama pelatihan bahasa, ini kunci,” kata Abdul Kadir.

Ia menegaskan, dengan standar UMK Kabupaten Cirebon sebesar Rp2,6 juta, bekerja ke luar negeri bisa meningkatkan penghasilan berkali-kali lipat. Sebagai contoh, di Korea Selatan, gaji seorang welder bisa mencapai Rp15 juta per bulan.

“Bisa dibayangkan, kalau di Kabupaten Cirebon butuh kerja 4-5 bulan untuk dapat penghasilan itu, di Korea cukup satu bulan saja. Tapi syaratnya satu: berangkatnya harus prosedural,” tegas Abdul Kadir.

Ia juga mengingatkan, bahwa 95 persen permasalahan pekerja migran yang terjadi selama ini berasal dari mereka yang berangkat secara ilegal atau non-prosedural.

“Makanya, kita harus perang lawan calo. Jangan kasih celah. Orang-orang ini memanfaatkan ketidaktahuan warga. Ada cerita teman saya dulu, dia calo, ngambil 8 juta dari satu orang. Warga kita sudah miskin, dimintain lagi setoran setelah di luar negeri. Ini kejam,” ungkapnya.

Abdul Kadir menegaskan komitmennya untuk membekukan perusahaan penempatan yang nakal dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas sindikat calo, baik di dalam maupun luar negeri.

Ia juga mengungkapkan maraknya modus pekerja migran ilegal yang diberangkatkan ke Kamboja, Myanmar, lewat Malaysia atau Thailand, menggunakan visa turis.

“Kami tegaskan, pemerintah tidak punya kerja sama penempatan dengan Kamboja atau Myanmar. Jadi, kalau ada yang bilang ada kerja di sana, itu pasti ilegal. Calonya pun orang Indonesia sendiri. Harus kita hentikan,” pungkasnya.

100 Hari Program Kerja Bupati dan Wabup Cirebon, Pemkab Menyelenggarakan Layanan KB Gratis Bagi Masyarakat

KABUPATEN CIREBON — Dalam rangka 100 hari program kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menyelenggarakan layanan Keluarga Berencana (KB) Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) secara gratis bagi masyarakat di Rumah Sakit Pasar Minggu Palimanan, Kabupaten Cirebon, Sabtu (17/5/2025).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara DPPKBP3A Kabupaten Cirebon dengan Rumah Sakit Pasar Minggu Palimanan dan Tim Medis Operasi dari Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Salamun Bandung.

Pelayanan ini diadakan dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, didampingi Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja sama seluruh pihak dalam pelaksanaan layanan KB ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada DPPKBP3A dan tim medis dari RS Pasar Minggu serta RSAU Salamun Bandung. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut bahkan ditingkatkan di masa mendatang,” ujar pria yang akrab disapa Jigus.

Layanan KB MOW dan MOP tersebut diikuti oleh 200 akseptor MOW dan 18 akseptor MOP. Program ini tidak hanya memberikan layanan kesehatan reproduksi, tetapi juga edukasi serta perlindungan bagi pasangan usia subur.

Jigus menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah konkret untuk mendukung program pengendalian penduduk nasional, serta mendorong kesejahteraan keluarga di Kabupaten Cirebon.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam program KB dan mendaftarkan diri melalui kader KB, PKB/PLKB di wilayah masing-masing,” tambahnya.

Dengan keberhasilan pelaksanaan program ini, Pemkab Cirebon optimis bahwa laju pertumbuhan penduduk di daerahnya dapat lebih dikendalikan secara berkelanjutan. (Yuli)

Jumat, 16 Mei 2025

Dede Al Mustaqim Ukir Prestasi Internasional, Publikasikan Tiga Jurnal Bergengsi di Bidang Hukum Islam dan Hukum Positif

CIREBON, FC — Dede Al Mustaqim, alumnus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025, kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. 

Setelah dinyatakan lulus, Dede melanjutkan studinya ke jenjang Pascasarjana dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam melalui Beasiswa Prestasi yang diberikan langsung oleh universitas sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan capaian akademiknya.

Tak butuh waktu lama, Dede kembali menunjukkan kiprahnya di dunia akademik global. Ia berhasil mempublikasikan tiga hasil penelitian luar biasa yang menjadi kontribusi penting bagi pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. Ketiga jurnal tersebut berhasil diterima dan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.

Jurnal pertama yang telah dipublikasikan berjudul "Asset Freezing and Seizure as Instruments of Corruption Law Enforcement from the Perspective of Maqashid Sharia". Artikel ini diterbitkan dalam International Journal of Social, Policy and Law Vol. 6, No. 2 (2025): June 2025. 

Dalam penelitian tersebut, Dede mengemukakan pendekatan inovatif dalam upaya pemberantasan korupsi melalui instrumen hukum perampasan aset yang dikaji dari sudut pandang Maqashid Syariah. 

Kajian ini menjadi sorotan karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Islam dengan mekanisme hukum positif secara proporsional.

Jurnal kedua merupakan hasil kolaborasi internasional dengan para akademisi dari berbagai negara. 

Artikel berjudul "Implementation of Hadhanah by Single Parents as A Result of Divorce in Indonesia: Perspective of Maqashid Shariah and Qira'ah Mubadalah" ini ditulis bersama Afif Muamar (Dosen HES UIN SSC), Muhammad Feby Ridho Pangestu (University of Jordan, Yordania), dan Nazula Alfirahmah (Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir). 

Jurnal ini telah resmi mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) dan akan terbit dalam Vol. 2, No. 1 (June 2025). 

Penelitian ini membahas pelaksanaan hadhanah (pengasuhan anak pasca perceraian) oleh orang tua tunggal dengan pendekatan Maqashid Syariah dan pembacaan tafsir gender adil melalui Qira’ah Mubadalah.

Jurnal ketiga berasal dari pengembangan skripsinya yang mengkaji digitalisasi zakat profesi melalui sistem penggajian. 

Artikel berjudul "Digitizing Professional Zakat Through Payroll Systems: A Maqashid Shariah-Based Approach to Achieving the SDGs" ini ditulis bersama dua dosen pembimbingnya, Toto Suharto, M.Si dan Dr. Afif Muamar, M.HI dan diterima untuk diterbitkan dalam International Journal of Islamic Economics IAIN Metro Lampung. Saat ini, artikel tersebut telah memasuki tahap copyediting dan dijadwalkan tayang pada akhir bulan ini. 

Penelitian ini menghubungkan aspek keuangan Islam, keberlanjutan pembangunan global (SDGs), dan kemajuan teknologi finansial dalam kerangka maqashid syariah.

Capaian ini menjadikan Dede Al Mustaqim sebagai salah satu tokoh muda inspiratif dalam pengembangan Hukum Islam kontemporer di tingkat global.

Komitmennya terhadap integrasi antara nilai-nilai keislaman dan realitas hukum modern diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan peradaban hukum Islam di Indonesia dan dunia. (din)

Kamis, 15 Mei 2025

Layanan Darurat Siaga 112 Diluncurkan, Pemkab Siapkan Tiga Inovasi Layanan Publik

KABUPATEN CIREBON -- Pemerintah Kabupaten Cirebon meresmikan layanan darurat Katon Siaga 112 pada Kamis (15/5/2025) sebagai upaya memperkuat sistem tanggap darurat di daerah. 

Layanan ini memungkinkan masyarakat mengakses bantuan dalam berbagai kondisi kegawatdaruratan melalui satu nomor panggilan, yaitu 112.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, yang akrab disapa Jigus, mengatakan layanan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait kebakaran, kecelakaan, bencana, hingga evakuasi binatang.

“Tujuan utama dari layanan 112 ini adalah mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kedaruratan. Saat ini, sudah ada delapan perangkat daerah yang terlibat, dengan Diskominfo sebagai penggagas utamanya. Setelah ini, akan kami sosialisasikan lebih luas agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” ujar Jigus.

Layanan Siaga Katon 112 merupakan sistem terpadu yang mengintegrasikan berbagai unit layanan kegawatdaruratan dari perangkat daerah dan instansi terkait, termasuk Disdamkarmat, BPBD, Dinsos, Dinkes, Satpol PP, Dishub, serta DPPKBP3A.

Layanan ini direncanakan ke depan aktif selama 24 jam penuh dan dapat diakses tanpa pulsa, bahkan tanpa kartu SIM.

Menurutnya, jenis layanan yang ditangani antara lain kegawatdaruratan medis, kebakaran, kecelakaan, bencana alam, gangguan keamanan, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jigus mengatakan, pelaksanaan teknis layanan Siaga Katon 112 dikoordinasikan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon, yang bertugas menjamin kelancaran jaringan, mengoordinasikan antarinstansi, serta menyediakan petugas call taker selama 24 jam. 

“Setiap panggilan akan diteruskan ke instansi yang relevan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Dengan hadirnya layanan ini, Wabup Jigus berharap, respons pemerintah terhadap berbagai kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Fasilitasi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Agung Setio Utomo, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengadopsi sistem ini. 

Ia menekankan pentingnya pelibatan unsur pemerintahan hingga tingkat desa untuk keberhasilan layanan.

“Cukup menghapal satu nomor, yaitu 112, masyarakat bisa melaporkan berbagai kondisi darurat. Kami sarankan agar sosialisasi melibatkan kepala desa, camat, hingga instansi vertikal seperti Polres dan Kodim. Ini wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat,” kata Agung.

Agung juga menyebut, layanan 112 merupakan standar internasional untuk panggilan darurat. “Tanpa pulsa pun bisa, bahkan beberapa ponsel tanpa kartu SIM juga bisa mengakses layanan ini,” tambahnya.

“Di luar negeri seperti Amerika, ada 911. Indonesia sedang menuju ke arah single number emergency, dan Kabupaten Cirebon kini menjadi kabupaten ke-164 yang menjalankannya,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, menyebut bahwa terdapat dua inovasi lainnya disamping Siaga Katon 112 yang diluncurkan. Meski berbeda, Bambang menegaskan inovasi tersebut sejalan dengan Siaga Katon 112. 

"Kita ada inovasi juga namanya Socakaton dan Simpelpas. Sedikit dijelaskan, Socakaton itu adalah sistem monitoring CCTV aktif mobile Kabupaten Cirebon. Masyarakat nantinya bisa ikut memantau kondisi wilayah Kabupaten Cirebon yang bisa terpantau di 40 titik lokasi strategis," jelas Bambang.

"Sedangkan Simpelpas adalah aplikasi berbasis website sebagai sistem pelayanan pemerlu atensi sosial yang dapat diajukan secara online dan realtime," ucapnya menambahkan.

Di akhir, Bambang berharap, seluruh masyarakat bisa memanfaatkan semua layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

"Pemkab Cirebon tentunya terus berkomitmen untuk dapat memberikan layanan maksimal bagi masyarakat dengan berbagai inovasi yang diluncurkan," tutupnya. (din)