Pemkot Cirebon Dukung Pelestarian Budaya Lewat Kirab Haul Pangeran Pulasaren

CIREBON, FC - Pemerintah Kota Cirebon mendukung penuh terhadap pelestarian budaya lokal melalui kegiatan Kirab Seni dan Budaya dalam rangka Haul Pangeran Pulasaren yang dilaksanakan di lingkungan Keraton Kacirebonan, Minggu (15/6).

Kegiatan kirab secara resmi dilepas oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang hadir bersama Sultan Kacirebonan Pangeran Raja Abdul Gani Natadiningrat, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio, Ketua Panitia Hari Jadi Kota Cirebon Iing Daiman, tokoh budaya Jajat Sudrajat, serta jajaran pemerintahan Kecamatan Pekalipan dan Kelurahan Pulasaren.

Dalam sambutannya, Wali Kota Effendi Edo menyampaikan bahwa peringatan Haul Pangeran Pulasaren tahun ini terasa istimewa karena bersamaan dengan rangkaian perayaan Hari Jadi ke-598 Kota Cirebon. Ia menegaskan bahwa momen ini dirancang agar tidak hanya bersifat seremoni pemerintahan semata, melainkan melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga ke tingkat kelurahan.

“Saya telah mengarahkan panitia agar perayaan kali ini bersifat lebih terbuka dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dan hari ini, hal itu mulai tampak nyata, khususnya di Kelurahan Pulasaren,” ucap Wali Kota.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang tetap antusias mengikuti kirab meski cuaca cukup menyengat. Wali Kota berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan ke depannya, bahkan menjadi daya tarik budaya yang lebih luas.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari warga, kelurahan, hingga kecamatan yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Semoga ke depan, kegiatan ini bisa tumbuh lebih besar dan menarik lebih banyak perhatian,” tambahnya.

Sementara itu, Sultan Kacirebonan Pangeran Raja Abdul Gani Natadiningrat menyampaikan bahwa kirab ini merupakan inisiatif positif dalam menjaga kearifan lokal dan memperkuat spiritualitas masyarakat.

“Kirab Haul Pangeran Pulasaren menjadi simbol pelestarian budaya sekaligus potensi daya tarik wisata Cirebon. Kami berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan setiap tahun dan masuk dalam kalender budaya kota,” ungkap Sultan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak keraton, tokoh budaya, dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian budaya sekaligus memperkuat identitas Cirebon di tingkat nasional dan internasional. 

Read More

Wamen P2MI Secara Resmi Luncurkan LPK Berbasis Pesantren Pertama di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Sebuah langkah baru dalam pemberdayaan pesantren dan peningkatan kualitas tenaga kerja migran resmi dimulai di Kabupaten Cirebon.

Launching Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Jepang berbasis pesantren digelar di Pondok Pesantren Gedongan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Minggu (15/6/2025).

LPK ini menjadi yang pertama di Kabupaten Cirebon yang menjalin kerja sama langsung dengan pihak Jepang.

Peresmian LPK tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmadi Tawalla.

Dalam sambutannya, Dzulfikar menekankan pentingnya nilai moral pesantren yang menjadi bekal utama bagi santri yang akan bekerja di luar negeri, terutama di Jepang.

“Pesantren itu punya satu nilai plus, yaitu basis moral yang kuat. Harapan kami, moralitas ini menjadi landasan paling dasar bagi para santri ketika mereka ditempatkan di luar negeri,” ujar Dzulfikar.

Ia menambahkan, para pekerja migran yang berasal dari lingkungan pesantren diharapkan tetap menjaga gaya hidup dan pergaulan yang baik selama berada di negeri orang, serta mampu membawa perubahan positif ketika kembali ke kampung halaman.

Lebih lanjut, Dzulfikar menyampaikan bahwa dengan penempatan kerja di luar negeri, para pekerja bisa meningkatkan keterampilan, menambah jejaring, serta memperluas wawasan.

Hal ini, menurutnya, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan pekerja migran sejak kementeriannya naik kelas dari badan menjadi kementerian.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk kepolisian dan Kemendagri, agar informasi terkait migrasi tenaga kerja dapat tersebar hingga ke tingkat kepala desa,” tuturnya.

Ia juga mendorong agar seluruh akun media sosial Kementerian P2MI aktif 24 jam dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi atau pengaduan.

Menurut Dzulfikar, pendekatan digital ini telah berhasil menjangkau berbagai kasus migran yang sebelumnya menjadi sorotan, seperti kasus pekerja di Kamboja dan Myanmar.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyambut baik hadirnya LPK berbasis pesantren ini.

Pria yang akrab disapa Jigus ini menyampaikan apresiasi dan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pelatihan dan perlindungan bagi warga Kabupaten Cirebon yang ingin bekerja ke luar negeri.

“Alhamdulillah, saya mewakili Pak Bupati hadir langsung di acara launching ini. Pak Bupati sangat mengapresiasi Pesantren Gedongan yang telah membantu pemerintah daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas,” ujar Jigus.

Menurutnya, hadirnya LPK berbasis pesantren yang menjalin kerja sama dengan Jepang merupakan yang pertama di Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri, kata Jigus, terus mendorong peningkatan jumlah pekerja migran yang memiliki skill dan kesiapan moral.

Bahkan, di tahun ini, Pemkab Cirebon telah memberangkatkan sebanyak 130 orang ke Jepang melalui skema yang difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah.

“Kita ingin ke depan, tidak ada lagi persoalan-persoalan hukum ataupun perlindungan terhadap tenaga kerja kita. Karena itu, pelatihan, pendampingan hukum, dan kolaborasi dengan pesantren sangat penting,” tambahnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Gedongan, Kyai Ade, menyampaikan bahwa pihaknya siap menjadi pelopor pesantren, yang tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga mampu bersaing secara global.

“Ponpes Gedongan ini pernah mewakili Jawa Barat dalam lomba sains bidang kimia tingkat nasional. Kami terus bertransformasi menjadi pesantren enterpreneur yang membekali santri dengan skill dunia kerja, termasuk bahasa asing seperti Jepang,” ujarnya.

Ia menyebut, hadirnya LPK berbasis pesantren ini merupakan bagian dari visi besar Pesantren Gedongan untuk mencetak generasi santri yang mandiri, kompeten, dan siap bersaing di kancah internasional. (din)

Read More

Lepas 55 Kafilah Kota Cirebon Menuju MTQH Jabar, Sekda : Lebih dari Lomba, Ini Jalan Dakwah dan Pembinaan Akhlak

CIREBON – Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, secara resmi melepas Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) Kota Cirebon untuk berlaga pada MTQH XXXIX Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Sabtu (14/6/2025). 

Acara pelepasan ini berlangsung khidmat di Masjid Al-Kautsar Setda Kota Cirebon dan turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Sutikno, serta para orang tua peserta dan jajaran pemerintah kota.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh anggota kafilah yang telah menunjukkan dedikasi tinggi selama proses persiapan. 

Ia menyebutkan bahwa keberangkatan mereka bukan sekadar untuk meraih juara, tetapi membawa misi yang lebih besar sebagai duta-duta Qur’ani dari Kota Cirebon.

“Kepada Kafilah Kota Cirebon, kalian berangkat membawa harapan banyak orang. Bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk menunjukkan bahwa Kota Cirebon punya generasi yang memiliki kemampuan, karakter, dan semangat juang yang luar biasa,” ujarnya.

Sekda juga menekankan bahwa MTQH bukanlah ajang perlombaan biasa, melainkan wahana pembinaan akhlak dan spiritualitas. 

“Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis bukan semata lomba. Lebih dari itu, ini adalah wahana bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa kita, selaku umat Islam, terus menjaga dan memuliakan kitab suci sebagai pedoman hidup,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon akan terus mendukung kegiatan keagamaan yang dapat memperkuat fondasi spiritual masyarakat. Lebih lanjut, 

Sekda mengingatkan pentingnya menjaga sikap dan semangat dalam menjalani kompetisi ini. Sebagai duta Qur’ani, kata Sekda, harus bisa menjaga kekompakan, adab, dan tetap rendah hati di manapun berada. 

"Insyaallah dengan usaha dan doa, hasil terbaik akan kita raih. Kami dan seluruh masyarakat Kota Cirebon mendoakan agar keberangkatan kafilah dapat terlaksana dengan baik, diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa pulang dengan membawa kebanggaan untuk kita semua. Selamat jalan, selamat berjuang," tuturnya.

Sementara itu, Aspemkesra Kota Cirebon, Sutikno, menjelaskan bahwa kafilah yang diberangkatkan telah melalui proses seleksi berjenjang, dimulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. 

“Kami telah melakukan pembinaan intensif dan seleksi yang ketat demi menjaga kualitas peserta. Ini bukan proses yang singkat, tetapi rangkaian panjang yang kami awali dari MTQ tingkat kelurahan hingga ke tingkat kota,” jelasnya.

Menurut Sutikno, kafilah Kota Cirebon tahun ini berjumlah 55 orang yang akan berlaga di berbagai cabang lomba, termasuk Tilawah Qur’an, Qira’at Qur’an, Tahfizh Qur’an, Fahmil Qur’an, Syarhil Qur’an, Kaligrafi, Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an, dan Hadist. Mereka akan bertanding di Soreang, Kabupaten Bandung, mulai tanggal 15 hingga 22 Juni 2025.

Sutikno juga mengapresiasi para orang tua yang telah memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka. 

“Kami sampaikan terima kasih kepada para orang tua yang telah mengantarkan dan terus mendampingi putra-putrinya. Dukungan keluarga sangat penting dalam keberhasilan mereka,” tuturnya. (din)

Read More

Menteri Lingkungan Hidup Tinjau TPA Kopiluhur, Dorong Transformasi Sistem Pengelolaan Sampah Kota Cirebon

CIREBON – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopiluhur yang terletak di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, pada Jumat (13/6/2025). 

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong perbaikan tata kelola sampah di daerah, khususnya dalam transformasi sistem dari open dumping menuju sanitary landfill.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon Yuni Darti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam laporannya, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di wilayahnya masih menghadapi beberapa tantangan utama, terutama dalam hal pengangkutan dan ketersediaan alat berat di TPA.

“Terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Sekda Jawa Barat atas perhatian dan dukungannya. Di lapangan, kami masih menemui kendala dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA," ujar Wali Kota.

Tidak hanya itu, lanjut Wali Kota, kondisi armada pengangkut sudah tua dan butuh peremajaan. Begitu juga alat berat di TPA.

"Namun kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar sampah dari TPS dapat terangkut seluruhnya ke TPA,” ungkap Wali Kota.

Ia menambahkan bahwa Pemkot Cirebon rutin melaksanakan kegiatan bebersih lingkungan di tingkat kelurahan dan kecamatan setiap pekan. 

"Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan mulai tumbuh. Ini menjadi modal penting bagi kami untuk mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menekankan pentingnya penguatan pengelolaan sampah di tingkat hulu, seperti pemilahan di TPS 3R, lingkungan sekitar, hingga rumah tangga. Ia berharap upaya ini dapat menekan volume sampah yang berakhir di TPA.

“Kalau hanya mengandalkan pengelolaan di hilir, biayanya akan sangat tinggi. Kota Cirebon harus memaksimalkan pengelolaan di sumbernya. Sampah makanan dari rumah tangga harus ditekan seminimal mungkin," ujar Herman.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq dalam arahannya meminta Pemerintah Kota Cirebon segera menyusun desain perubahan sistem pengelolaan sampah dari open dumping menjadi sanitary landfill. Menurutnya, Kota Cirebon sebagai kota perdagangan dengan karakter masyarakat yang heterogen memerlukan pendekatan khusus dalam pengelolaan sampah.

“Kami sudah meminta Pemkot Cirebon untuk menyusun desain sistem baru dan langsung mengeksekusinya. Kami paham penanganan sampah di setiap daerah berbeda-beda. Karena itu, pendekatan operasional harus disesuaikan dengan karakter masyarakat," tuturnya.

Menteri LH juga menekankan penerapan TPS 3R. Ia mengimbau bahwa jangan sampai seluruh beban sampah hanya dipikul di hilir, karena biayanya sangat tinggi. 

"Penguatan sistem di hulu harus menjadi prioritas,” tegas Hanif.

Ia juga berharap ke depan pengelolaan sampah di Cirebon dapat bertransformasi dari yang sepenuhnya bergantung pada APBD menjadi pola swakelola berbasis masyarakat.

“Pemda harus bijaksana dalam mengelola sampah. Kegotongroyongan, kesiapsiagaan masyarakat, serta intensifikasi penanganan di hulu harus segera dilakukan. Kami beri waktu enam bulan untuk perbaikan di TPA Kopiluhur. Setelah itu, tim pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan evaluasi,” tandas Hanif.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, diharapkan permasalahan sampah di Kota Cirebon dapat ditangani lebih baik, sehingga memberikan dampak positif bagi kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Gandeng Swasta Siapkan 130 Pekerja Magang ke Jepang

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggandeng pihak swasta untuk menyiapkan 130 pencari kerja dalam program pelatihan dan pemagangan ke Jepang.

Program ini menyasar masyarakat tidak mampu namun berprestasi, sebagai upaya nyata menurunkan angka pengangguran.

“Ini tindak lanjut dari program Bupati Cirebon untuk pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran, khususnya yang ingin ke luar negeri,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, usai penandatanganan kerja sama di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (13/6/2025).

Dalam program ini, Pemkab Cirebon bekerja sama dengan Yayasan Dewa Aksara Nusantara, LPK ISO Jepang, dan LPPR Indonesia.

Kolaborasi ini difokuskan pada pelatihan keterampilan, penguatan karakter kerja, hingga penempatan magang di sejumlah perusahaan di Jepang.

Awalnya, kata Novi, hanya 40 orang yang direncanakan mengikuti program. Namun setelah dilakukan kajian mendalam, jumlah peserta yang memenuhi syarat dan layak ikut pelatihan meningkat menjadi 130 orang.

“Karena keterbatasan anggaran, kami hanya menangani aspek pelatihannya. Untuk biaya penempatan ke Jepang, menggunakan skema mandiri, yang pembayarannya baru dilakukan saat peserta sudah bekerja,” jelas Novi.

Ia mengatakan, proses penjaringan peserta sudah dimulai sejak Januari 2025, dengan mekanisme seleksi terbuka dan berbasis minat masyarakat yang cukup tinggi terhadap program kerja luar negeri, khususnya Jepang.

Novi menyebut, skema pembiayaan tanpa uang muka ini menjadi poin penting dalam membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat tidak mampu yang ingin mengubah nasib lewat jalur kerja luar negeri.

Selain menekan pengangguran, lanjut Novi, program ini juga memberi efek domino terhadap daerah lain. “Sudah banyak pemda lain yang mengkaji program serupa, karena dampaknya sangat konkret,” ungkapnya.

Bupati Cirebon, Imron, menyampaikan bahwa pengangguran masih menjadi tantangan besar di wilayahnya.

Karena itu, ia menilai kerja sama lintas sektor ini sangat strategis untuk menyiapkan tenaga kerja berkualitas yang siap bersaing secara global.

“Peluang kerja di Jepang masih sangat terbuka. Maka ini adalah langkah konkret kami memberi pilihan hidup yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.

Ia berharap, pelatihan ini bisa menjadi jembatan perubahan hidup, sekaligus mengangkat citra positif pekerja Indonesia di luar negeri.

Imron menekankan bahwa peserta yang lolos merupakan SDM terpilih, dengan kombinasi potensi dan semangat.

“Tujuan akhirnya bukan hanya menurunkan pengangguran, tetapi membangun generasi pekerja Kabupaten Cirebon yang unggul, mandiri, dan menjadi kebanggaan daerah,” ucapnya menambahkan. (din)

Read More