Alun-Alun Kejaksan Jadi Oase Malam Hari bagi Warga Cirebon

CIREBON, FC – Suasana malam di Alun-Alun Kejaksan Kota Cirebon kian nyaman dan menenangkan. Setelah seharian lelah beraktivitas, banyak warga memilih menghabiskan waktu di pusat ruang terbuka ini sebagai tempat untuk melepas penat dan merefleksikan diri.

Beragam permainan anak, deretan jajanan kaki lima, serta suasana yang hangat menjadikan alun-alun sebagai tempat favorit di malam hari. Pencahayaan dari lampu-lampu taman yang tertata rapi juga menambah kesan estetis dan memberikan rasa aman bagi para pengunjung.

Tidak hanya itu, area parkir yang luas di halaman depan Masjid Raya At-Taqwa memudahkan pengunjung yang datang dengan kendaraan pribadi. Kuliner malam pun hadir dengan berbagai pilihan, mulai dari makanan ringan hingga sajian khas Cirebon yang menggugah selera. 

Tak heran bila malam hari di Alun-Alun Kejaksan terasa seperti ruang rekreasi terbuka yang memanjakan semua kalangan.

“Kami senang bisa punya tempat seperti ini. Malam-malam ke sini rasanya tenang, anak-anak bisa main, kita bisa ngobrol sambil makan jajanan,” ujar Ani Nurhasanah.

Namun demikian, beberapa pengunjung berharap adanya penambahan fasilitas seperti wahana permainan anak yang lebih representatif dan gratis, serta kehadiran tim keamanan yang memadai untuk membantu pengawasan, terutama saat anak-anak bermain lepas.

“Kalau bisa sih ada tambahan air mancur atau hiburan interaktif, supaya anak-anak juga makin betah,” kata Asiyah, warga pengunjung asal luar kota yang malam itu datang bersama keluarganya.

Antusiasme warga menunjukkan bahwa Alun-Alun Kejaksan telah bertransformasi menjadi ruang publik yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menyenangkan.

Dengan sedikit tambahan fasilitas dan peningkatan pelayanan, kawasan ini bisa menjadi destinasi wisata malam yang semakin menarik, bukan hanya untuk warga lokal, tapi juga wisatawan dari luar daerah. (Ara)

Read More

12 Ribu PBI-JKN Dinonaktifkan, Komisi III Minta Dinsos Segera Perbarui Data unuk Reaktivasi

CIREBON – Sebanyak 12.000 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Kota Cirebon mengalami penonaktifan oleh Kementerian Sosial. Hal itu merupakan dampak dari integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama menentukan status kepesertaan warga miskin dan rentan.

Merespons hal tersebut, Komisi III menggelar rapat kerja dengan Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Direktur RSD Gunung Jati, BPJS Kesehatan, serta Forum Rukun Warga di Griya Sawala, Kamis (10/7/2025).

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Yusuf MPd menjelaskan, staus nonaktif tersebut diputuskan melalui DTSEN Kemensos dengan klasifikasi kesejahteraan masyarakat dalam desil 1 sampai 10.

Kategori penerima bantuan pemerintah, masuk dalam kategori desil satu sampai lima. Sedangkan desil enam sampai sepuluh dikategorikan sebagai golongan menengah ke atas.

“Penonaktifan ini karena adanya perubahan data di Kemensos melalui DTSEN, di mana DTSEN itu ada klausul desil yang mengklasterisasi kondisi masyarakat berdasarkan tingkat sosial ekonominya,” tutur Yusuf.

Kendati telah dilakukan reaktivasi sebanyak 900 peserta, baru delapan peserta saja yang diaktivasi Kemensos. Sehingga, Komisi III meminta pemerintah daerah segera membentuk satgas untuk pendataan secara berkala terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Cirebon.

“Dengan kondisi seperti ini, Dinsos harus segera melakukan pendataan berkala. Cuma 350 ribu penduduk, masa tidak bisa mendata sosial ekonomi masyarakat,” katanya.

Plt Dinsos Kota Cirebon Agus Syahroni SKM juga menyampaikan adanya penonaktifan ini karena adanya sejumlah penerima yang diduga masuk kategori desil enam sampai sepuluh. Pada desil ini dikategorikan mampu sehingga tidak mendapatkan bantuan apapun, termasuk PBI-JKN.

Ia juga menyebut bahwa penonaktifan tersebut langsung dilakukan oleh Kemensos melalui DTSEN yang merupakan penggabungan tiga data yaitu Regsosek, P3KE dan DTKS.

“Rencana kita approve lagi, karena kemarin sudah kita usulkan reaktivasi sekitar 900 peserta,” tuturnya, singkat

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Cirebon dr Siti Maria Listiawaty MM menyampaikan bahwa jumlah peserta JKN BPJS di Kota Cirebon ada sebanyak 356 ribu orang, dan sebanyak 134 ribu merupakan PBI-JKN dengan 12 ribu diantaranya terkena status penonaktifan oleh Kemensos.

Kendati terjadi penonaktifan sejumlah PBI-JKN, masyarkat yang membutuhkan pelayanan kesehatan akan tetap dilayani, dengan catatan pasien merupakan betul warga Kota Cirebon.

“Sepanjang itu benar warga Kota Cirebon, apabila membutuhkan pelayanan kesehatan, kami bisa menerima dan mengusulkan bahwa ini prioritas dari PBI-JKN,” katanya.

Hadir dalam rapat Sekretaris Komisi I DPRD Aldyan Fauzan Ramadlan Sumarna, Sekretaris Komisi III DPRD R Endah Arisyanasakanti SH, serta anggota Komisi III DPRD. Di antaranya, Indra Kusumah Setiawan Amd, dr Tresnawaty SPb, Hendi Nurhudaya SH, dan Stanis Klau. (Ara)

Read More

Peringati Hari Koperasi ke-78, Sekda Ajak Masyarakat Bangkitkan Semangat Gotong Royong Ekonomi

CIREBON – Pemerintah Daerah Kota Cirebon menggelar Upacara Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 di Halaman Balai Kota Cirebon, Senin (14/7/2025). Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, 

Agus Mulyadi, bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan yang turut dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Cirebon, serta ketua dan pengurus koperasi se-Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa peringatan Hari Koperasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai acara seremonial semata. Menurutnya, ini adalah saat yang tepat untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar koperasi, yakni semangat gotong royong, kesetaraan, dan kemandirian ekonomi.

"Koperasi bukan hanya alat ekonomi, tapi juga wahana membangun solidaritas dan demokrasi ekonomi di tengah masyarakat," ujarnya.

Ia juga membacakan sambutan resmi Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, yang menyoroti pentingnya koperasi dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa koperasi menjadi pondasi utama dalam mewujudkan ekonomi yang adil, inklusif, dan berdaulat. 

“Kita tidak bisa membayangkan Indonesia yang adil tanpa peran koperasi yang kuat,” tutur Sekda mengutip sambutan menteri.

Sekda menambahkan bahwa semangat koperasi adalah semangat “dari kita, oleh kita, dan untuk kita”. Dalam koperasi, semua anggota memiliki hak yang setara, tidak bergantung pada besar kecilnya modal. “Itulah bentuk nyata demokrasi ekonomi yang sebenarnya. Koperasi memberi ruang bagi setiap warga untuk menentukan arah masa depan bersama,” katanya.

Menanggapi arah kebijakan nasional, Sekda menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Inpres dan Kepres Nomor 9 Tahun 2025. Koperasi ini dibentuk langsung oleh masyarakat melalui musyawarah desa atau kelurahan, dengan harapan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal. 

“Lebih dari 80 ribu koperasi desa telah terbentuk. Ini bukan program top-down, melainkan gerakan dari bawah, dari rakyat untuk rakyat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa koperasi desa/kelurahan ini diharapkan mampu mengatasi kendala distribusi barang dan mengurangi biaya ekonomi masyarakat. Selain itu, koperasi juga akan menjadi pusat produksi dan distribusi ekonomi di tingkat lokal. 

“Bayangkan, warga tidak perlu menunggu terlalu lama untuk barang-barang subsidi. Efisiensi bisa tercapai jika pengelolaan dilakukan oleh koperasi milik masyarakat sendiri,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam gerakan koperasi. Menurutnya, koperasi harus mampu menjawab tantangan zaman, dengan tata kelola yang profesional, akuntabel, dan terpercaya. 

“Kita butuh lebih banyak anak muda yang tidak hanya melek teknologi, tapi juga sadar akan pentingnya ekonomi kolektif,” ucapnya.

Ia menilai, koperasi bukan lagi pilihan alternatif, tapi solusi utama untuk ekonomi yang lebih adil. Sekda mengajak seluruh warga Kota Cirebon, terutama generasi muda, untuk membangun koperasi yang sehat dan berkelanjutan.

"Terima kasih kepada para pengurus dan anggota koperasi atas kontribusi mereka dalam membangun ekonomi kerakyatan," tuturnya.

Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 ini ditutup dengan penegasan komitmen Pemda Kota Cirebon untuk terus mendukung pengembangan koperasi. 

“Kita ingin koperasi menjadi pilar ekonomi lokal yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan koperasi, kita bisa wujudkan Indonesia yang adil dan makmur, bukan karena kekuatan segelintir, tapi karena kekuatan rakyat bersama,” pungkas Sekda. (Nur)

Read More

Membangun Generasi Berencana, Wali Kota Lepas Peserta Jambore Remaja dan Kukuhkan Duta GENRE 2025

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi melepas peserta Jambore Remaja dan Pengukuhan Duta Generasi Berencana (GENRE) Kota Cirebon Tahun 2025 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, Senin (14/7). 

Peserta Jambore Remaja Kota Cirebon Tahun 2025 akan menuju lokasi kegiatan di Desa Trijaya, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Effendi Edo menegaskan bahwa Jambore Remaja bukan sekadar ajang pertemuan biasa, melainkan merupakan wadah strategis yang penuh makna untuk menumbuhkan karakter, kreativitas, dan jiwa kepemimpinan para remaja. 

“Di sinilah semangat GENRE kita hidupkan, dengan menanamkan nilai-nilai perencanaan kehidupan yang matang, baik dalam pendidikan, karier, maupun keluarga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan seluruh peserta tentang komitmen Three Zero yang menjadi prinsip utama dalam program GENRE, yakni Zero Pernikahan Dini, Zero Seks Bebas, dan Zero Narkoba. 

“Tiga komitmen ini bukan sekadar slogan, melainkan tonggak kokoh bagi kita dalam menciptakan generasi tangguh yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Melalui Jambore Remaja ini, Wali Kota berharap para peserta dapat memperluas wawasan, saling bertukar pengalaman, serta mengasah keterampilan yang berguna dalam kehidupan. 

“Belajarlah menjadi komunikator yang baik dan bangun jejaring positif antarsesama remaja dari berbagai latar belakang. Ini adalah kesempatan emas untuk berproses menjadi pribadi yang utuh dan bijaksana,” pesannya.

Dalam kesempatan itu pula, Wali Kota memberi pesan khusus kepada para Duta GENRE dan peserta Jambore agar menjadi agen perubahan yang inspiratif.

“Gunakan bahasa dan cara yang sesuai dengan generasi kalian untuk menyampaikan pesan-pesan positif kepada teman sebaya. Jadilah teladan dalam gaya hidup sehat, bertanggung jawab, dan visioner,” imbuhnya.

Pemerintah Kota Cirebon pun menegaskan dukungan penuh terhadap kegiatan positif ini. Diantaranya dengan menyediakan fasilitator yang kompeten, alokasi anggaran memadai, layanan konseling, serta pendampingan berkelanjutan. 

"Investasi terbaik bagi bangsa adalah investasi untuk generasi muda,” lanjut Wali Kota.

Mengakhiri sambutannya, Wali Kota menyampaikan harapan besar agar Jambore Remaja ini menjadi pengalaman berharga yang tidak hanya membangun karakter, tapi juga memberikan manfaat luas bagi lingkungan dan masyarakat. 

"Jaga nama baik Kota Cirebon, dan selamat berproses menjadi generasi terbaik bangsa," pesannya. (Ara)

Read More

Komitmen untuk Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan, 100 Siswa Mulai Belajar di Sekolah Rakyat

CIREBON – Awal tahun ajaran baru 2025/2026 menandai langkah baru bagi dunia pendidikan di Kota Cirebon. Suasana berbeda terasa di Jalan Pronggol No. 19, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, saat derap langkah anak-anak mulai mengisi ruang-ruang belajar Sekolah Rakyat. 

Sekolah ini bukan sekolah biasa, melainkan bagian dari 65 lokasi percontohan program nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Sekolah Rakyat Kota Cirebon berdiri berdampingan dengan SMP Negeri 18 dan kini menjadi rumah bagi 100 siswa SD dan SMP yang mengawali harinya dengan harapan baru. 

Pemerintah Kota Cirebon, melalui berbagai instansi, turut hadir memastikan proses belajar-mengajar berlangsung secara aman dan nyaman.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, yang hadir langsung dalam pembukaan kegiatan belajar mengajar, menyampaikan bahwa Pemkot Cirebon terus mendampingi proses ini. 

“Hari ini, tahun ajaran baru secara serentak dimulai di seluruh jenjang pendidikan, termasuk di Sekolah Rakyat. Kurikulum dari Kemendikbud dan Kemenag telah disiapkan, dan kegiatan diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS),” ujarnya.

Ia menjelaskan, penunjukan Kota Cirebon sebagai salah satu lokasi percontohan merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat yang harus dijaga dengan baik. Evaluasi terhadap kesiapan fisik dan nonfisik telah dilakukan, dan Pemkot siap menindaklanjuti segala kebutuhan yang masih kurang.

“Sudah ada banyak dukungan dari Kementerian, baik dari segi fisik seperti bangunan dan perlengkapan, maupun nonfisik seperti tenaga pengajar dan tenaga pendukung. Namun masih ada beberapa hal teknis yang harus kita benahi bersama,” tuturnya. 

Hari pertama pembelajaran dimulai dengan pemeriksaan kesehatan untuk seluruh siswa, sebagai upaya preventif dalam membangun kebiasaan hidup sehat di lingkungan sekolah. 

Rombongan belajar terdiri dari dua kelas untuk jenjang SD dan dua kelas untuk SMP, dengan pendekatan yang bersifat inklusif dan adaptif terhadap kondisi siswa.

“Besok, mereka akan menjalani tes kebugaran. Hasilnya akan dijadikan dasar oleh Dinas Kesehatan untuk menyesuaikan proses belajar dengan kondisi fisik anak. Ini penting agar pendidikan yang diterima benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan individu,” tambahnya.

Untuk diketahui, saat ini baru tersedia tiga kamar mandi untuk putra dan tiga untuk putri dengan jumlah siswa putra 63 orang dan siswi putri 37 orang. 

“Ini salah satu catatan kami. Pembagian ruang, terutama antara siswa laki-laki dan perempuan, masih harus diperhatikan lebih lanjut. Kami akan sampaikan kepada pihak terkait agar segera dilakukan perbaikan,” tuturnya.

Terkait tenaga pengajar, saat ini terdapat 13 orang yang ditugaskan, termasuk satu guru Pendidikan Agama Islam. Selain itu, telah hadir pula tenaga kependidikan seperti bendahara, tenaga administrasi, operator, juru masak, dan petugas kebersihan yang turut menopang operasional sekolah.

Yang menarik, Sekolah Rakyat tidak menggunakan kurikulum konvensional. Kurikulum yang diterapkan adalah Meme (multi-entry dan multi-exit), suatu pendekatan inovatif yang memungkinkan siswa masuk dan keluar pendidikan tidak secara seragam, melainkan berdasarkan kesiapan dan perkembangan masing-masing.

“Pemerintah Kota siap terus mendukung dan mengawal agar Sekolah Rakyat tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga tumbuh sebagai ruang belajar yang bermartabat. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial untuk memastikan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai,” pungkasnya. (Nur)

Read More