PCO: Presiden Ingin Ilmuwan Indonesia Berkolaborasi dengan Saintis Dunia

 

JAKARTA – Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Noudhy Valdryno menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait kiprah ilmuwan di Indonesia. Presiden Prabowo ingin ilmuwan Indonesia banyak berkolaborasi dengan saintis dunia.

“Kolaborasi dengan saintis dunia akan semakin menegaskan jalan terang Indonesia Maju,” kata Ryno di Jakarta, Kamis (7/8).

Ryno juga mengatakan Presiden Prabowo ingin para saintis ini banyak tampil di ruang publik. Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan. Peran saintis diperlukan terutama melalui strategi industrialisasi nasional yang bertumpu pada hilirisasi, penguasaan teknologi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Visi ini sejalan dengan Asta Cita ke-4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas,” ujar Ryno.

Terkait perhatian Prabowo terhadap perkembangan ilmuwan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyelenggarakan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025. Acara diselenggarakan pada 7-9 Agustus 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), ITB, Bandung, Jawa Barat.

PCO mengapresiasi penyelenggaraan KSTI 2025. Konvensi ini bisa menjadi wadah untuk mengumpulkan para saintis.

“Konvensi ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk mempertemukan dan mengumpulkan para peneliti serta guru besar, khususnya bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik atau Engineering, dan Matematika) untuk menyatukan visi berkontribusi memajukan bangsa dan negara,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, saat membuka KSTI 2025.

Mengusung tema “Sains dan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi”, KSTI 2025 menjadi wadah kolaboratif antara dunia akademik, industri, pemerintah, media, dan masyarakat untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menjadi industri bernilai tambah tinggi.

KSTI 2025 mendatangkan lebih dari 2 ribu saintis. Brian mengatakan KSTI merupakan ruang strategis untuk mempertemukan kekuatan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, daya cipta industri, dan juga ketegasan arah kebijakan negara.

“Sebagai wujud tekad kita bersama menjadikan sains dan teknologi sebagai salah satu senjata perjuangan bangsa,” kata dia.

Brian juga mengatakan konvensi ini menjadi spesial. “Pak Rektor melaporkan kepada kami bahwa Prabowo Subianto adalah Presiden aktif menjabat kedua mengunjungi ITB setelah Presiden Soekarno,” kata Brian.

Konvensi akan merumuskan peta jalan riset dan inovasi di delapan sektor strategis yang menjadi fokus utama. Meliputi energi; pertahanan; digitalisasi (kecerdasan buatan dan semikonduktor); hilirisasi dan industrialisasi; kesehatan; pangan; maritim; material dan manufaktur maju.

Pemilihan delapan sektor industri prioritas tersebut didasarkan pada kebutuhan strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi berbasis pengetahuan, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

“Melalui pengembangan sektor-sektor ini, Indonesia tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk mengambil posisi sebagai pemimpin industri di tingkat global,” kata Brian. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Inisiasi Join Program Dengan Mitra Global

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menyalurkan santunan kepada warga terdampak bencana longsor di kawasan Gunung Kuda, yang terjadi pada akhir Mei 2025. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (6/8/2025).

Bupati Cirebon Imron mengatakan, santunan diberikan kepada keluarga korban meninggal dunia, korban luka, serta warga yang kehilangan pekerjaan akibat bencana tersebut.

“Masih ada empat orang yang belum ditemukan. Keluarganya juga menerima santunan,” kata Imron.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Bank BJB, yang ikut menyalurkan bantuan senilai total Rp70 juta untuk para korban.

Menurut Imron, aktivitas di kawasan terdampak longsor masih belum dibuka hingga saat ini, karena berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Di wilayah Gunung Kuda tidak ada aktivitas, karena belum dibuka kembali,” ujarnya.

Bagi warga yang kehilangan mata pencaharian, Imron mengatakan, bahwa pihaknya akan menyiapkan program bantuan melalui Dinas Sosial.

“Kita akan bantu lewat program UMKM atau solusi ekonomi lainnya,” ucapnya menambahkan.

Tidak hanya membantu korban, ia pun mendorong evaluasi aktivitas pertambangan di wilayah rawan.

Ia berharap, ke depan, keselamatan kerja di sektor tambang bisa lebih diperhatikan agar kejadian serupa tidak terulang.

Pemkab Cirebon juga terus membuka jalur komunikasi dengan para keluarga korban untuk pendataan bantuan lanjutan.

“Kami ingin masyarakat yang terdampak, tetap kuat dan tidak merasa sendiri. Pemerintah hadir bersama mereka,” tegasnya.

Selain penyaluran bantuan, pemerintah daerah sedang mengevaluasi program pembangunan dan anggaran untuk tahun berjalan dan tahun 2026.

Imron menegaskan, Pemkab Cirebon akan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti perbaikan jalan, pengembangan UMKM, dan perbaikan infrastruktur desa.

“Program prioritas tetap yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Itu yang akan kita dahulukan,” pungkasnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Tertibkan Pengemis di Kawasan Wisata Religi Sunan Gunung Jati

KABUPATEN CIREBON — Kawasan wisata religi Sunan Gunung Jati di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, kini menjadi fokus penataan serius oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Forkopimda dan Polres Cirebon Kota (Ciko). Rabu (5/8/2025).

Tim gabungan dari Pemkab Cirebon, TNI, Polri, Satpol PP, serta unsur kecamatan melakukan penertiban terhadap aktivitas pengemis dan pengamen liar yang kerap meresahkan para peziarah di kawasan tersebut.

Langkah ini bukan sekadar reaksi sesaat, tetapi menjadi bagian dari strategi penataan kawasan wisata religi yang sudah lama dikeluhkan masyarakat.

Bahkan, Bupati Cirebon Imron, turun langsung ke lokasi bersama pihak terkait untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan berdialog dengan para pedagang.

“Kami kunjungi Gunung Jati ini, karena banyak masukan, bahwa di sini kondisinya kurang kondusif bagi para peziarah. Ada pemaksaan untuk memberikan sedekah,” ujar Imron.

“Kami ingin kawasan ini rapi, agar peziarah merasa nyaman dan tenang. Efeknya nanti juga baik untuk ekonomi para pedagang,” sambung Imron.

Menurutnya, kenyamanan para peziarah merupakan tanggung jawab bersama. Banyak wisatawan, baik wisatawan domestik maupun dari luar Cirebon, yang merasa terganggu dengan adanya pengemis yang sering memaksa serta pengamen liar yang tidak terkendali.

Imron juga mengungkapkan, bahwa langkah penertiban ini bukan sekadar penindakan, tetapi juga diiringi pembinaan dan edukasi kepada masyarakat sekitar.

Koordinasi pun dilakukan dengan pihak Kesultanan Kanoman sebagai pengelola kawasan Sunan Gunung Jati.

“Kami terus lakukan pembinaan dan koordinasi dengan para sultan serta masyarakat. Saat ini sudah terlihat lebih tertib dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Kami akan terus lanjutkan bersama Forkopimda,” tegasnya.

Ketika ditanya asal para pengemis, Imron menyebut sebagian besar berasal dari luar daerah, bahkan diduga ada yang sengaja datang ke kawasan ini setiap momen tertentu.

Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, menegaskan bahwa kegiatan penertiban ini adalah hasil dari koordinasi matang Forkopimda, bukan tindakan spontan.

“Kita sudah beberapa kali rapat koordinasi. Bahkan sudah berkomunikasi dengan pihak Kesultanan Kanoman. Mereka sangat mendukung langkah Forkopimda ini,” ujar Eko.

Langkah jangka pendek yang dilakukan saat ini berupa penjagaan rutin setiap hari. TNI, Polri, dan Satpol PP diturunkan untuk menertibkan para pengemis, pengamen, dan oknum penjaga kotak amal yang sempat viral karena meresahkan.

Tidak hanya penindakan, Forkopimda juga menyiapkan program jangka panjang seperti pembinaan profesi dan etika kepada masyarakat sekitar, terutama mereka yang beraktivitas di area wisata religi tersebut.

Namun, Eko juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan hukum jika ditemukan unsur pidana, khususnya pada pengemis yang melibatkan anak di bawah umur atau yang terindikasi bagian dari sindikat.

Dari hasil pendataan sementara, diperkirakan ada sekitar 300 pengemis di kawasan tersebut. Namun jumlah itu bersifat dinamis, karena banyak pengemis datang dan pergi secara acak, bahkan dari luar daerah.

Untuk memastikan kenyamanan berkelanjutan, setiap hari diturunkan 41 personel gabungan, yakni 6 dari Polri, 5 dari TNI, dan 30 dari Satpol PP. Jumlah ini bisa disesuaikan melihat eskalasi di lapangan.

Eko menutup dengan menekankan bahwa upaya ini murni untuk kebaikan semua pihak.

“Ini warisan leluhur, makam karuhun yang harus kita jaga bersama. Dukungan masyarakat luar biasa, para pedagang mendukung, pihak Kesultanan juga mendukung. Kami yakin, kalau konsisten, kawasan ini akan tertib dan jadi destinasi religi yang membanggakan Cirebon,” pungkasnya. (Nur)

Read More

Koperasi di Kabupaten Cirebon Diarahkan Jadi Kekuatan Ekonomi Terintegrasi

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong koperasi untuk tidak lagi berjalan secara sektoral dan terpisah, melainkan terintegrasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang solid dan kolaboratif.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Kabupaten Cirebon, Alex Suheriyawan, dalam peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 tingkat Kabupaten Cirebon yang digelar di halaman kantor dinas tersebut, Selasa (5/8/2025).

“Kita tidak ingin koperasi terus bergerak sendiri-sendiri. Saatnya menyatukan potensi, membangun ekosistem yang saling menguatkan,” kata Alex.

Menurut dia, selama ini koperasi kerap berjalan secara parsial, terpisah antar sektor dan wilayah, sehingga kurang optimal dalam memberikan dampak ekonomi yang luas.

Melalui momen Harkopnas, pihaknya ingin mendorong sinergi lintas sektor dalam gerakan koperasi.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Cirebon meluncurkan 424 Koperasi Merah Putih. Alex menyebut peluncuran ini sebagai bentuk “proklamasi koperasi”, yaitu titik awal penyatuan visi dan frekuensi dalam pembangunan ekonomi berbasis rakyat.

“Koperasi Merah Putih menjadi simbol gerakan bersama. Kita ingin koperasi menjadi pilar ekonomi yang menyatukan berbagai kekuatan, baik masyarakat, swasta, maupun institusi pemerintah,” tukasnya.

Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penguatan koperasi sebagai payung hukum gerakan tersebut.

Raperda ini akan mengusung pendekatan pentahelix yang melibatkan BUMN, BUMD, akademisi, swasta, dan media massa.

“Persoalan koperasi tidak bisa ditangani satu pihak. Kita butuh kolaborasi semua elemen, agar koperasi bisa menjawab tantangan ekonomi ke depan,” kata Alex.

Dalam sambutan Bupati Cirebon Imron yang dibacakan oleh Plt Sekda, Iyan Ediyana, disebutkan bahwa hingga tahun 2025 tercatat lebih dari 735 koperasi aktif di Kabupaten Cirebon.

Jumlah tersebut menjadi indikasi bahwa koperasi masih menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

“Yang membanggakan, tahun ini kita mencatat lahirnya 424 Koperasi Merah Putih yang menjadi simbol baru semangat nasionalisme ekonomi rakyat,” kata Iyan.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen memperkuat koperasi melalui pelatihan, akses permodalan, pendampingan kelembagaan, dan digitalisasi usaha.

Harapannya, koperasi mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan yang adil dan merata.

“Ekonomi rakyat tidak akan maju tanpa koperasi yang kuat. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk mendukung gerakan ini bersama-sama,” pungkasnya. (din)

Read More

Walikota Cirebon : RPJMD Adalah Kompas Pwmbangunan Daerah

 

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati dan Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka persetujuan/pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029, Senin (4/8/2025) . 

RPJMD Kota Cirebon 2025–2029 disusun melalui proses panjang dan partisipatif. Mulai dari Forum Konsultasi Publik, Musrenbang RPJMD, hingga fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham. Dokumen ini juga telah melalui reviu Inspektorat Daerah, sebagai wujud sinergi lintas sektor.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa pengesahan RPJMD ini bukan sekadar akhir dari proses teknokratis, melainkan awal dari komitmen kolektif antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. 

“Hari ini bukan sekadar menandai tuntasnya sebuah dokumen perencanaan, tetapi merupakan titik temu antara aspirasi, logika perencanaan, dan kesungguhan untuk mewujudkan masa depan Kota Cirebon yang lebih baik,” ujarnya.

Menurut Wali Kota, RPJMD adalah kompas pembangunan daerah, yang memandu langkah dalam menghadapi dinamika zaman, tuntutan masyarakat, serta arah kebijakan nasional dan provinsi. 

"Tahap ini merupakan penjabaran awal dari RPJPD Kota Cirebon 2025–2045, sekaligus pondasi pembangunan kota yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan," lanjutnya.

RPJMD ini memuat visi besar Kota Cirebon yakni “Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman, dan Berkelanjutan Tahun 2029.” Visi tersebut dirangkum dalam frasa  "SETARA BERKELANJUTAN", yang mencerminkan semangat inklusivitas dan tanggung jawab antargenerasi dalam pembangunan kota.

Lebih lanjut, Wali Kota memaparkan lima misi utama pembangunan yang menjadi pilar RPJMD ini, antara lain peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, perbaikan tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan, serta penguatan budaya dan sosial kemasyarakatan. 

“Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang tidak hanya bekerja keras, tapi juga cerdas, bersih, dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Keberhasilan implementasi RPJMD, menurutnya, akan sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah. Untuk itu, seluruh Renstra OPD akan diselaraskan dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD tahunan. “Tidak akan ada program atau kegiatan yang berjalan tanpa pijakan arah pembangunan jangka menengah,” katanya.

Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen untuk menjadikan persetujuan RPJMD ini sebagai momentum moral dan politik pembangunan. “Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Cirebon atas kerja keras dan sinerginya dalam menyepakati dokumen penting ini,” tutupnya.

Dengan disetujuinya RPJMD 2025–2029, Kota Cirebon kini memiliki arah pembangunan yang lebih terukur dan responsif terhadap tantangan masa depan, seperti krisis iklim, disrupsi teknologi, dan tekanan sosial-ekonomi global.

Read More