Pemkab Cirebon Gandeng Kejari Cegah Masalah Hukum di Desa

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk mencegah potensi masalah hukum di desa, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan administrasi pemerintahan.

Upaya ini dituangkan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara kuwu dari lima kecamatan dengan Kejari di Kecamatan Lemahabang, Kamis (14/8/2025).

Kerja sama tersebut melibatkan kuwu dari Kecamatan Lemahabang, Karangwareng, Karangsembung, Susukan Lebak, dan Sedong.

Melalui MoU ini, perangkat desa dapat berkonsultasi langsung dengan jaksa terkait persoalan di bidang perdata dan tata usaha negara sebelum menjadi masalah hukum.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pendampingan Kejaksaan penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai regulasi.

“Dengan adanya sinergi ini, desa bisa tertib administrasi dan kondusif, sehingga aman dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Jigus ini.

Ia menilai, dinamika di lapangan kerap memunculkan persoalan yang membutuhkan pemahaman hukum. Dengan adanya jalur konsultasi ke Kejaksaan, perangkat desa diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Kepala Kejari Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan menyebut, kerja sama ini sejalan dengan arahan Kejaksaan Agung untuk memperkuat aplikasi Jaga Desa.

Aplikasi ini mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.

“Kami siap menerima konsultasi dari kuwu agar persoalan bisa dicegah sejak awal. Kami juga akan membedakan antara kesalahan administrasi dan pelanggaran pidana,” jelasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Herdiawan menambahkan, keberhasilan MoU ini bergantung pada komitmen desa menjaga data Jaga Desa tetap mutakhir.

Data tersebut menjadi acuan pengambilan kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi.

Iwan mengingatkan, desa mengawal program ketahanan pangan serta mempersiapkan diri dalam lomba desa tingkat provinsi bertajuk Anugerah Sri Baduga.

Ia menegaskan, desa yang masuk kategori “terburuk” terancam kehilangan bantuan keuangan dari provinsi.

“Kita harus pastikan tidak ada desa di Kabupaten Cirebon yang mendapatkan predikat desa terburuk. Bahkan kalau bisa, ada yang menjadi juara tingkat provinsi,” tegasnya. (din)

Read More

Kiat Pemkab Cirebon Tekan Kasus DBD Lewat PSN Serentak

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggelar Gebyar Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara serentak pada Kamis (14/8/2025) di seluruh wilayah.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah strategis dalam mencegah sekaligus menekan angka kasus demam berdarah dengue (DBD), yang saat ini berstatus waspada kejadian luar biasa (KLB).

Kegiatan PSN yang dipusatkan di Desa Kertasari, Kecamatan Weru, dipimpin langsung oleh Bupati Cirebon Imron dan diikuti jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes), perangkat desa, kader kesehatan, serta masyarakat setempat.

Bupati Imron menegaskan, bahwa PSN menjadi upaya penting mengingat musim kemarau mulai berlangsung, yang berpotensi meningkatkan populasi nyamuk aedes aegypti.

“Sekarang sudah mulai musim kemarau, nyamuk akan semakin banyak. PSN ini harus kita lakukan bersama agar masyarakat tetap sehat,” ujarnya.

Rangkaian PSN meliputi pemeriksaan tempat penampungan air, pembersihan lingkungan, dan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dari hasil tinjauan, penampungan air warga di Desa Kertasari dalam kondisi bersih, namun tetap diimbau untuk rutin dikuras dan ditutup rapat.

Selain PSN, dilakukan pula pemeriksaan kesehatan bagi siswa SD dan SMP, serta pemberian tablet tambah darah untuk mencegah anemia.

Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesehatan anak sekolah dan mencegah penyakit sejak dini.

Imron mengingatkan, PSN bukanlah kegiatan seremonial semata, melainkan harus menjadi kebiasaan warga di rumah masing-masing.

“Kalau hanya dilakukan saat ada kegiatan, hasilnya tidak maksimal. Kita harus biasakan membersihkan lingkungan setiap minggu,” ucapnya menambahkan.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk aktif melaksanakan 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang, dan mencegah gigitan nyamuk) di rumah masing-masing. Gerakan ini menjadi kunci utama dalam mencegah penyebaran DBD.

Partisipasi masyarakat di setiap desa dan kelurahan menjadi kekuatan terbesar dalam menekan kasus DBD. Kegiatan PSN akan terus digalakkan secara berkala, namun perilaku hidup bersih dan sehat perlu menjadi kebiasaan sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni melaporkan, sejak Januari hingga Agustus 2025 terdapat 789 kasus DBD dengan dua pasien meninggal dunia. Jumlah ini menurun dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 1.833 kasus.

Meski tren menurun, Eni meminta masyarakat agar tidak lengah untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI, Dinkes Kabupaten Cirebon juga mengadakan operasi katarak gratis dengan target sebanyak 43 pasien.

Hingga pekan ini, 30 pasien sudah menjalani operasi dari total 215 penderita katarak yang terdata di Kabupaten Cirebon.

“Harapannya, masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan dapat kembali beraktivitas secara normal setelah operasi,” tutupnya. (din)

Read More

Kopdes Merah Putih, Jembatan Desa Menuju Kemerdekaan Bidang Ekonomi

JAKARTA - Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi pedesaan. Kopdes juga dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

“Kopdes Merah Putih menjadi langkah monumental yang menandai era baru dalam pembangunan nasional berbasis desa. Mewakili kedaulatan rakyat dalam mengelola sumber daya mereka sendiri,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Adita Irawati, Rabu, 13 Agustus 2025.

Pada momen peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia (RI), kata Adita, Kopdes Merah Putih bisa diartikan sebagai sebuah era baru menuju kemerdekaan di bidang ekonomi. Melalui Kopdes Merah Putih, masyarakat desa diharapkan bisa semakin berdaya.

“Kopdes Merah Putih membuat masyarakat desa menikmati kemerdekaan di bidang ekonomi,” kata Adita.

Dia menambahkan, Kopdes Merah Putih juga menjadi jembatan transisi dari ketergantungan bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Saat ini, desa dan kelurahan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Misal, sebanyak 90% hasil tangkapan ikan belum bisa disimpan dengan layak.

Data lain, sebanyak 5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih terjerat rentenir. Lebih dari 50 ribu desa dan kelurahan belum memiliki fasilitas kesehatan. Selain itu, sebanyak 70% desa dan kelurahan belum tersentuh koperasi.

Ada 60% koperasi yang belum memiliki layanan farmasi dan lebih dari 31 ribu koperasi belum ada toko sembako. Serta lebih dari 50% desa belum punya toko sarana produksi untuk mendukung pertanian dan usaha lokal.

Presiden Prabowo Subianto lantas membentuk 80.081 Kopdes Merah Putih pada 21 Juli 2025. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis membangun ekonomi kerakyatan yang berdikari, inklusif, dan adil.

Program ini merupakan pelaksanaan dari Asta Cita ke-3, yang menempatkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa. Tujuannya yakni untuk membuka lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat sentra produksi rakyat secara berkelanjutan.

“Lebih dari 80 ribu koperasi ini adalah upaya konkret untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan penting bagi rakyat. Kita hadirkan sembako, obat, pupuk langsung ke tangan masyarakat. Dengan harga yang terjangkau dan sistem yang adil,” kata Presiden Prabowo.

Ketua Kopdes Merah Putih Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Dedi Nurendi, mengatakan koperasi membantu meringankan beban masyarakat Cileunyi Wetan.

“Kopdes ini menjawab keresahan masyarakat yang harus membeli kebutuhan pokok agak jauh. Masyarakat dalam hal simpan pinjam juga banyak yang terlilit Bank Emok (bank keliling),” kata Dedi.

Dedi mengatakan Kopdes Merah Putih merupakan jawaban atas kebutuhan ekonomi masyarakat. “Mari berkoperasi karena ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Koperasi juga menanamkan gotong-royong,” kata Dedi. (din)

Read More

Pemkot Cirebon Ikuti Tahap Verifikasi Nasional Kota Sehat, Dorong Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

CIREBON -  Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sutikno serta jajaran kepala perangkat daerah, menghadiri kegiatan Verifikasi Lanjutan Penyelenggaraan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rabu (13/8). 

Verifikasi ini merupakan bagian penting dalam rangkaian penilaian menuju Swasti Saba, penghargaan nasional yang diberikan kepada kabupaten/kota yang berhasil mewujudkan ekosistem kesehatan secara terintegrasi, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa keikutsertaan Kota Cirebon dalam program Kabupaten/Kota Sehat bukanlah sekadar mengejar prestasi atau pengakuan.

“Program ini bukan hanya soal penilaian tahunan, melainkan merupakan strategi pembangunan jangka panjang yang menempatkan kesehatan sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kelola kota,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa visi pembangunan daerah yang diusung Kota Cirebon yaitu SETARA BERKELANJUTAN  (Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan), menjadi landasan bagi seluruh sektor untuk mendorong kualitas hidup masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga kesehatan lingkungan, kesetaraan akses, serta keberlanjutan layanan publik.

“Keberhasilan dalam mewujudkan Kota Sehat adalah cerminan dari pembangunan yang inklusif dan berpihak pada masa depan. Ini adalah tugas bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Cirebon telah menunjukkan komitmen konkret. Di antaranya penguatan lintas sektor dalam Forum Kota Sehat dan Tim Pembina, pengembangan tatanan kota yang sehat melalui penataan permukiman, pengelolaan sampah, penyediaan ruang terbuka hijau, dan transportasi berkelanjutan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan preventif, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam gerakan hidup bersih sehat.

Sekda juga menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan seperti urbanisasi, perubahan iklim, dan dinamika sosial. Oleh karena itu, 

Pemkot Cirebon berkomitmen untuk terus mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan serta mendorong keterlibatan aktif dari RT/RW, komunitas warga, sektor swasta, dan penggunaan teknologi digital.

“Penghargaan bukanlah tujuan akhir, tetapi indikator sejauh mana kita sudah berjalan dalam menciptakan kota yang sehat dan layak huni. Kota Sehat adalah kota yang tidak hanya membangun fisiknya, tetapi juga membangun kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan warganya,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Murti Utami, turut memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah mengikuti proses dengan penuh semangat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan daerah atas partisipasi aktifnya dalam mewujudkan kabupaten/kota sehat. Tahun 2025 ini menjadi tahun perayaan atas kerja keras bersama untuk memenuhi seluruh persyaratan Swasti Saba. Verifikasi lanjutan ini bertujuan untuk mendalami kelengkapan dokumen, dan kami berharap semangat ini terus terjaga hingga proses selesai,” ujar Murti.

Kegiatan verifikasi ini diharapkan menjadi forum pertukaran gagasan, pembelajaran antar daerah, serta pemicu peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. 

Pemerintah Kota Cirebon optimis, dengan kerja sama lintas sektor dan dukungan seluruh lapisan masyarakat, tujuan besar menuju Kota Cirebon yang sehat dan berkelanjutan akan dapat diwujudkan. (Nur)

Read More

Wali Kota Cirebon Apresiasi Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Inflasi dan Pengembangan UMKM

CIREBON - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi menghadiri acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon, Rabu (13/8/2025). Serah terima jabatan dilakukan dari pejabat sebelumnya, Anton Pitono, kepada Jajang Hermawan yang akan memimpin Kantor Perwakilan BI Cirebon ke depan.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan capaian positif pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon pada triwulan I tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,89 persen. Dari sisi Lapangan Usaha, tiga sektor utama yang menjadi penopang pertumbuhan yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, serta Industri Pengolahan. 

"Kami optimis keyakinan konsumen di Kota Cirebon masih terjaga, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang berada pada zona optimis sebesar 146,17," ujarnya. 

Wali Kota juga menyoroti tren penurunan angka kemiskinan di Kota Cirebon yang kini berada di angka 9,02 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9,16 persen. 

Penurunan ini disebutnya sebagai hasil konkret dari berbagai program yang dilakukan pemerintah daerah, mulai dari pengendalian inflasi, peningkatan kualitas SDM, hingga penguatan daya saing daerah secara menyeluruh.

Selain itu, sejumlah indikator sosial ekonomi juga menunjukkan perbaikan signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 berada di angka 77,08 atau dalam kategori tinggi. Sementara tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 6,29 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 7,66 persen.

Meski begitu, Wali Kota mengakui bahwa tantangan global dan dampak pasca-pandemi masih terasa. 

“Perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 menjadi perhatian serius kami. Namun kami yakin, dengan sinergi lintas sektor, kita bisa menjaga momentum pemulihan ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi terhadap peran strategis Bank Indonesia, khususnya Kantor Perwakilan Cirebon, dalam mendukung stabilitas ekonomi makro daerah. 

Ia menilai koordinasi kebijakan antara moneter dan fiskal berjalan dengan baik. “Inflasi kita terjaga di rentang target, di mana pada Juli 2025 tercatat 0,53 persen (mtm) dan 2,53 persen (yoy),” jelasnya.

Bank Indonesia Cirebon juga dinilai aktif dalam berbagai inisiatif strategis, seperti program pengendalian inflasi pangan melalui GNPIP, pasar murah, pembentukan Warung Peduli Inflasi (WADULI), hingga percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. 

“Kami mendukung penuh implementasi ETPD dan perluasan kanal pembayaran digital seperti QRIS,” tuturnya.

Tak hanya itu, BI Cirebon juga disebut memberikan kontribusi besar dalam pengembangan UMKM, khususnya sektor kriya dan pariwisata. Program Wira Kriya Wastra menjadi salah satu inovasi unggulan, dengan kolaborasi bersama FSRD ITB. 

“Kami mengapresiasi dukungan BI dalam mendampingi UMKM lokal hingga ke panggung nasional dan internasional,” imbuhnya.

Wali Kota berharap, di bawah kepemimpinan Jajang Hermawan, BI Cirebon dapat terus memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah daerah. 

“Kami berkomitmen untuk terus hadir dalam forum-forum strategis seperti TPID dan TP2DD, serta mendukung penuh program inovatif lainnya yang akan datang,” tandasnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S Budiman, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 tercatat sebesar 5,12 persen secara tahunan. 

Angka ini dinilainya cukup baik di tengah kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian. “Tensi geopolitik di Timur Tengah juga masih memengaruhi pasar keuangan global. Namun, BI tetap berkomitmen menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Aida.

Ia juga menekankan pentingnya peran daerah, khususnya kawasan Ciayumajakuning, sebagai salah satu lumbung pangan nasional. “Kami terus mendorong kolaborasi dengan pimpinan daerah agar perekonomian lokal tumbuh dan berdaya saing,” jelasnya. 

Aida menambahkan bahwa BI terus mengedepankan sistem pembayaran yang Cemumuah (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal)  melalui digitalisasi berbasis QRIS untuk memperluas inklusi keuangan.

"Bank Indonesia akan terus menjadi mitra aktif pemerintah daerah dan senantiasa mendorong pertumbuhan UMKM sebagai motor penggerak kemajuan ekonomi," pungkasnya. (din)

Read More