CIREBON – Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon memberikan pemandangan umum atas penyampaian Walikota Cirebon tentang Raperda Perubahan APBD tahun 2025. Hal itu disampaikan saat rapat paripurna yang digelar di Griya Sawala, Senin (22/9/2025).
Memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE menjelaskan, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan Perda Perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua September tahun anggaran berkenaan.
Hal itu sesuai dalam peraturan pemerintah nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 177. Selanjutnya sesuai pasal 178 ayat 1, setelah disampaikan pembahasan perda tersebut dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD.
“Pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD, berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA dan PPAS. Sementara persetujuan raperda tersebut paling lambat dilakukan 3 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir,” jelasnya.
Andrie juga menyampaikan, raperda perubahan APBD 2025 selanjutnya dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemda Kota Cirebon.
“Hal ini harus segera dibahas secara komprehensif, mengingat deadline waktu sampai dengan 30 September, harus sudah ditetapkan untuk difasilitasi gubernur,” tambahnya.
Pemandangan umum disampaikan juru bicara masing-masing fraksi. Untuk Fraksi Golkar disampaikan Indra Kusumah Setiawan AMd, Fraksi NasDem Laurentia Mellynda, Fraksi Gerindra Ruri Tri Lesman.
Selanjutnya, Fraksi PDIP oleh Imam Yahya SFil MSi, Fraksi PKS Nurani H Karso SIP, Fraksi Demokrat Pembangunan M Handarujati Kalamullah SSos MAP, Fraksi PAN Aldyan Fauzan Ramadlan Sumarna, dan Fraksi PKB Prisilia.
Juru bicara Fraksi NasDem, Laurentia menekankan bahwa capaian pendapatan yang sesuai target yang ditetapkan sangat penting. Ia juga menyoroti penurunan PAD, menurutnya hal tersebut bukan sekadar koreksi teknis tapi masih lemahnya mencari sektor pendapatan yang potensial.
Ia juga menyebut, sejumlah infrastruktur perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah. Seperti di sektor pendidikan di wilayah pesisir Kota Cirebon.
“Alokasi pendidikan tergolong besar, namun kami menilai porsi itu belum tercermin di lapangan. Seperti di wilayah pesisir, masih ada kerusakan bangunan hingga membuatnya kurangnya fasilitas kelas,” katanya.
Juru bicara Fraksi Demokrat Pembangunan M Handarujati Kalamullah SSos MAP juga menyoroti penurunan PAD sebesar Rp 22,6 miliar, apalagi pemerintah daerah dinilai masih bergantung dari transfer pusat maupun provinsi.
Maka dari itu, ia menyarankan kepada pemda agar membuat kajian PAD agar sejumlah sektor PAD yang potensial dapat terpetakan.
“Kami mendorong pemda untuk terus mencari sektor PAD yang potensial. Inilah pentingnya kajian PAD, supaya dalam proses ke depan, tidak ada lagi debatable, dan punya data yang terukur,” katanya.
Sementara itu, Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi menyampaikan, perubahan APBD tahun anggaran 2025, yaitu pendapatan direncanakan sebesar Rp 1,733 triliun. Sedangkan untuk belanja direncanakan sebesar Rp 1,780 triliun. Dengan demikian, terjadi defisit anggaran sebesar Rp 47 miliar.
Menanggapi pemandangan umum dari masing-masing fraksi, Edo menyampaikan akan terus mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar dialokasikan untuk program yang lebih diprioritaskan.
Sehingga, hal itu dapat menjawab setiap kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Cirebon.
“Kami berharap, sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dapat terus dipekruat. Sehingga, keputusan anggaran yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kota Cirebon,” katanya. (din)
