UIN Siber Cirebon Masuk Jajaran 13 PTKIN Mitra Strategis Kementerian ATR/BPN

 

PEKALONGAN – Momentum bersejarah tercipta di Gedung Student Center Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pekalongan, Senin (13/10/2025), saat 500 mahasiswa resmi diterjunkan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke-63 bertema Ekoteologi dan Pertanahan. 

Kegiatan ini menjadi tonggak baru kolaborasi strategis antara Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan 13 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., bersama tim humas, Mohamad Arifin dan Atmaja. Kehadiran mereka menandai komitmen penuh UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terhadap sinergi lintas kementerian yang menguatkan peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program konkret.

Dalam pernyataannya, Prof Aan menyampaikan apresiasi atas inisiatif strategis ini. Ia menyebut kolaborasi ini sebagai bentuk nyata peran PTKIN dalam pembangunan nasional berbasis nilai keislaman, keberlanjutan lingkungan, dan penataan pertanahan.

“Kami sangat mengapresiasi Kementerian Agama, Kementerian ATR/BPN, dan tentu UIN Gus Dur sebagai tuan rumah yang telah menjadi fasilitator hingga pertemuan bersejarah ini dapat terjadi. Ini bukan sekadar penerjunan KKN, ini adalah awal dari sinergi besar yang akan mempengaruhi program nasional,” ujar Prof Aan.

Diskusi Strategis dan Konsolidasi Nasional

Setelah sesi launching, kegiatan dilanjutkan dengan dengar pendapat, koordinasi, dan konsolidasi program KKN dari 13 PTKIN mitra Kementerian ATR/BPN. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Dr. Andi Tenri Abeng, A.Ptnh., M.H., yang menegaskan dua poin penting:

Urgensi kolaborasi antara kementerian dan PTKIN untuk mendukung percepatan sertifikasi wakaf serta edukasi pertanahan berbasis nilai-nilai agama dan ekologi.

Pengumpulan praktik baik dari masing-masing PTKIN untuk dijadikan referensi program kerja tahun 2026, yang akan dirumuskan bersama dalam kerangka kerja sama lintas kementerian.

Turut hadir dalam konsolidasi nasional ini: Subdit Pengabdian kepada Masyarakat Diktis Kemenag, para Kepala Kanwil Kemenag se-Jawa dan DIY, Kepala KUA se-Kota/Kabupaten Pekalongan, serta Kepala Kantor BPN Kota dan Kabupaten.

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tampilkan KKN Tematik Unggulan

Dalam forum tersebut, Prof. Aan Jaelani secara khusus mempresentasikan program KKN Tematik UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang selama ini telah berkolaborasi dengan berbagai mitra strategis:

Tema Literasi: Bekerja sama dengan program INOVASI (kemitraan Indonesia-Australia di bidang pendidikan dasar).

Tema Moderasi Beragama: Berkolaborasi dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Tema lainnya juga mencakup pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi, penguatan kelembagaan desa, serta pengelolaan wakaf dan zakat.

Prof Aan juga menambahkan bahwa pembiayaan KKN tidak hanya bersumber dari dana internal kampus, tetapi juga dukungan aktif dari para mitra melalui pelatihan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), materi pembekalan, dan pendampingan teknis lainnya.

Informasi lengkap tentang program KKN UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tahun 2025 dapat diakses melalui laman resmi: kkn-uinssc.info/2025.

Kolaborasi yang Menuju Transformasi Nasional

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rutinitas akademik, tetapi juga menandai dimulainya transformasi besar dalam pengelolaan wakaf, pertanahan, dan pendidikan berbasis masyarakat. Sinergi tiga elemen—Kementerian Agama, Kementerian ATR/BPN, dan PTKIN—diharapkan mampu melahirkan program-program unggulan yang aplikatif dan berdampak luas di tengah masyarakat.

Dengan terbangunnya jaringan kerja sama ini, Pekalongan menjadi saksi awal lahirnya kolaborasi nasional berbasis nilai dan visi jangka panjang, yang akan terus berlanjut dan diperkuat dalam rencana strategis tahun-tahun mendatang.

Read More

Komisi II Bahas Keseriusan Penanganan Banjir, PKL dan Situs Gunungsari

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP), Satpol PP, Camat Kesambi, Lurah Pekiringan, serta pengurus RW 07 Pekiringan.

Pertemuan berlangsung di ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Kamis (9/10/2025). RDP membahas tiga persoalan utama, yakni penanganan banjir, penataan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Tentara Pelajar, serta penyelamatan Situs Gunungsari.

Tekankan Skala Prioritas Penanganan Banjir

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP menegaskan, pentingnya penyusunan skala prioritas oleh pemerintah kelurahan hingga kecamatan dalam mengatasi banjir di wilayah.

“Pemkot Cirebon juga mesti lebih tanggap terhadap persoalan di tingkat RW mengingat ada 249 RW di Kota Cirebon. Semuanya memiliki permasalahan yang berbeda, sedangkan ketersediaan anggaran pemda terbatas,” terangnya.

Ketua RW 07 Bedeng Gunungsari, Ilapi mengungkapkan, banjir terjadi setiap turun hujan, meski intensitasnya rendah. Kondisi drainase dan sungai yang tidak berfungsi menjadi penyebab utama.

“Banjir tersebut dikarenakan drainase di wilayah Tentara Pelajar dan sungai di wilayah kami tidak berfungsi dengan baik. Kami ingin Pemkot Cirebon fungsikan kembali agar tidak lagi banjir,” ujarnya.

Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, Iing Daiman SIP MSi menyatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada PKL dan pelaku usaha agar tertib.

“Kami tidak melarang mereka untuk mencari nafkah, kami hanya meminta agar mereka tidak melanggar aturan. Tapi tetap saja banyak yang melanggar aturan,” ucapnya.

Penyelamatan Situs Gunungsari Perlu Kepastian Status

Isu terakhir yang dibahas dalam RDP adalah penyelamatan Situs Gunungsari. Andru meminta kejelasan dari Disbudpar terkait status situs tersebut sebagai cagar budaya.

Ilapi menyebut situs itu belum pernah mendapat perhatian atau bantuan dari Pemkot Cirebon. “Kami harap keterwakilan kami di DPRD bisa meminta Pemkot Cirebon untuk segera mengurus sebelum semakin hilang,” ujarnya.

Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Drs Agus Sukamnjaya, mengaku telah melakukan penelitian awal bersama sejarawan, budayawan, dan masyarakat.

“Kami sudah melakukan penelitian, selanjutkan kami akan melakukan penelusuran kembali, untuk memastikan situs tersebut benar karena banyak informasi yang berbeda,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Cirebon akan membagi tugas berdasarkan mitra kerja komisi dan perangkat daerah untuk mempercepat penyelesaian masalah banjir, penataan PKL, dan pelestarian situs budaya.

RDP ini dihadiri anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Anton Octavianto, M Noupel, H Karso, dan Wahid Wadinih. Turut hadir pula anggota Komisi III, Stanis Klau dan Sarifudin Lik. (dim)

Read More

UIN Siber Cirebon Cetak 24 Asesor Kompetensi Bersertifikat BNSP dalam 8 Skema Sertifikasi

 

CIREBON — Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon mencetak sejarah baru dalam penguatan mutu sumber daya manusia melalui keberhasilan 24 peserta yang dinyatakan kompeten sebagai Asesor Kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Pengumuman hasil ini disampaikan secara resmi pada Jumat, 10 Oktober 2025, setelah peserta menjalani Ujian Sertifikasi Asesor Kompetensi, puncak dari rangkaian pelatihan intensif yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan BNSP.

Ujian sertifikasi ini dipandu langsung oleh dua Master Asesor BNSP, yaitu Mulyo Budi Setiawan dan Didiek Susilo Tamtomo, yang memberikan penilaian komprehensif terhadap kemampuan peserta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mendokumentasikan asesmen kompetensi.

“Seluruh peserta menunjukkan penguasaan yang baik terhadap unit-unit kompetensi Asesor Kompetensi (KKNI Level 4). Mereka mampu menyusun perangkat asesmen, melaksanakan asesmen sesuai prinsip asesmen, dan mendokumentasikan hasil dengan benar. Kami nyatakan: KOMPETEN,”ujar Mulyo Budi Setiawan saat membacakan hasil evaluasi.

Keberhasilan ini menandai tonggak penting bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, karena kini secara resmi memiliki 24 Asesor Kompetensi bersertifikat BNSP yang siap berperan aktif dalam pelaksanaan sertifikasi di lingkungan kampus maupun masyarakat. 

Para asesor ini tersebar dalam 8 skema sertifikasi berbeda, meliputi berbagai bidang keilmuan dan keahlian strategis yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan nasional.

Dalam konteks sistem sertifikasi nasional, asesor kompetensi yang dinyatakan kompeten memiliki kewenangan untuk melaksanakan asesmen sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional, maupun standar khusus di bawah lisensi LSP.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., yang juga dinyatakan kompeten sebagai Asesor Penyelia Halal, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi atas capaian bersejarah ini.

“Saya sangat bangga dan bahagia. Keberhasilan ini bukan hanya milik peserta, tapi kemenangan seluruh institusi. Kita membuktikan bahwa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon siap menghadapi masa depan dengan SDM profesional, berstandar nasional, dan berdaya saing tinggi,”ujar Prof. Aan penuh semangat.

Sementara itu, Kepala LSP UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indra Gunawan, M.Pd., menyampaikan bahwa capaian ini merupakan awal dari langkah panjang menuju penguatan kelembagaan sertifikasi profesi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

“Tahapan selanjutnya adalah melakukan asesmen penuh di bawah pengawasan BNSP dalam proses Witnes. Ini penting untuk memastikan bahwa seluruh asesor menjalankan tugas asesmennya sesuai prinsip validitas, reliabilitas, dan fairness. Kami siap menjalankan proses ini demi memperkuat kredibilitas LSP,” jelasnya.

Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tidak hanya adaptif tetapi juga progresif dalam membangun sistem penjaminan mutu berbasis kompetensi di era transformasi digital.

“Dengan 24 asesor kompeten dan dukungan penuh institusi, LSP UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon kini memiliki pondasi kuat untuk menjadi LSP P1 yang aktif, mandiri, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kami siap menjadi bagian dari ekosistem sertifikasi nasional, memperluas skema, memperkuat tata kelola, dan menjamin kualitas asesmen bagi mahasiswa serta masyarakat luas,” pungkasnya.

Capaian ini menegaskan posisi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai perguruan tinggi berbasis siber yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global, dengan komitmen nyata dalam melahirkan SDM kompeten, profesional, dan tersertifikasi nasional. (din)

Read More

Pemerintah Kota Cirebon Dukung Reaktivasi Jalur Kereta dan Optimalisasi Bandara Kertajati

BANDUNG – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, hadir dalam penandatanganan Nota Kesepakatan Pengembangan Transportasi di Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (10/10/2025). Pemerintah Kota Cirebon menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini, yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah.

Selain itu, menurut Wali Kota Cirebon, langkah ini akan memperkuat konektivitas wilayah, mendorong pariwisata, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. 

"Pemkot Cirebon mendukung penuh inisiatif ini karena akan memperluas peluang ekonomi dan wisata di kota kami,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang secara resmi menandatangani nota kesepakatan tersebut. Menhub Dudy menyampaikan bahwa nota kesepakatan menjadi langkah strategis memperkuat kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan PT Kereta Api Indonesia. 

Menhub Dudy mengapresiasi partisipasi semua pihak dan berharap nota kesepakatan ini menjadi tonggak penting menuju sistem transportasi Jawa Barat yang maju, andal, dan berdaya saing.

“Kami ingin mempercepat pengembangan sistem perkeretaapian yang efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat,” ucapnya

Beberapa jalur kereta yang menjadi prioritas reaktivasi antara lain Padalarang–Cicalengka dan Cianjur–Sukabumi–Bogor. Jalur Padalarang–Cicalengka akan dielektrifikasi agar operasionalnya lebih ramah lingkungan. Menhub menargetkan proyek reaktivasi rampung paling lambat awal tahun 2027. 

“Kesepakatan ini diharapkan memperkuat konektivitas, meningkatkan layanan transportasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” tambah Menhub.

Selain perkeretaapian, Menhub Dudy membahas optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati untuk penerbangan haji dan umrah, serta berdialog dengan pelaku usaha dan penyelenggara travel haji dan umrah se-Jawa Barat. 

“Bandara akan berfungsi optimal jika pergerakan penerbangan teratur dan ada dukungan semua pihak. Dengan sinergi yang baik, BIJB Kertajati dapat menjadi pintu gerbang bagi masyarakat Jawa Barat yang berangkat ke tanah suci,” jelas Menhub.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan sistem transportasi, termasuk reaktivasi jalur kereta dan optimalisasi BIJB Kertajati, agar semua moda transportasi dapat terkoneksi. 

“Pengembangan jalur transportasi darat akan mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang industri, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. BIJB Kertajati juga diharapkan menjadi pusat penerbangan haji dan umrah,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Barat, Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, serta perwakilan BUMN dan BUMD. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Cirebon Hadiri Rakornas TPAKD 2025, Dorong Percepatan Akses Keuangan Daerah

JAKARTA - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bersama Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rakornas TPAKD 2025 mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Wakil Wali Kota Siti Farida menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat inklusi keuangan.

“Saya mengikuti Rakornas TPAKD yang dipimpin langsung oleh Bapak Airlangga Hartarto bersama Ketua OJK dan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Kegiatan ini sangat penting karena percepatan akses keuangan daerah harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa percepatan akses keuangan merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. 

Rakornas ini bertujuan memperkecil kesenjangan akses keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen mendukung program nasional tersebut dengan memperkuat peran TPAKD daerah. Berbagai langkah strategis telah disiapkan, mulai dari peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kerja sama dengan lembaga keuangan, hingga percepatan digitalisasi ekonomi lokal. 

Percepatan akses keuangan diharapkan memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat kemandirian daerah, dan menjadi fondasi penting menuju ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.

Melalui partisipasi dalam Rakornas TPAKD 2025, Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri, terus mendorong percepatan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendukung program prioritas Pemerintah sesuai Asta Cita.

Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan pentingnya TPAKD sebagai indikator kunci stabilitas ekonomi makro. Inklusi keuangan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Inklusi keuangan menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Financial Inclusion Committee yang dipimpin Ratu Maxima. Presiden Prabowo Subianto baru saja kembali dari Belanda, dan dalam pembicaraan tersebut isu inklusi keuangan turut dibahas,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, Presiden mengapresiasi capaian Dewan Nasional Keuangan Inklusif, yang sejalan dengan program Asta Cita. 

"Ke depan, TPAKD diharapkan turut membuka akses untuk agenda prioritas Presiden, antara lain program makanan bergizi gratis, penguatan sumber daya manusia sejak dini, serta pengembangan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih yang akan diperluas pada tahun mendatang," tuturnya. (din)

Read More