Fraksi-Fraksi DPRD Sampaikan Pemandangan Umum atas Raperda APBD 2026

CIREBON – Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon menyampaikan pemandangan umum atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna, Senin (17/11/2025) di Griya Sawala.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE. Ia menegaskan, pelaksanaan paripurna sejalan dengan ketentuan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Andrie menjelaskan, sesuai ketentuan tersebut, kepala daerah wajib menyampaikan raperda APBD kepada DPRD lengkap dengan dokumen pendukung paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir.

“Sesuai kedua peraturan itu, Walikota Cirebon harus menyampaikan Raperda APBD 2026 kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama dalam rapat paripurna,” ujarnya.

Andrie juga berharap agar substansi yang tercantum dalam APBD Tahun 2026 benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan Kota Cirebon.

“Harapan kami, apa yang tercantum dalam raperda APBD 2026 dapat mensejahterakan masyarakat dan bermanfaat untuk kemajuan dan pembangunan di Kota Cirebon,” katanya.

Pemandangan umum disampaikan secara berurutan oleh M Fahmi Mirza Ibrahim SE (Fraksi Partai Golkar), Andi Riyanto Lie (Fraksi Partai NasDem), Ruri Tri Lesmana (Fraksi Partai Gerindra), Imam Yahya SFilI MSi (Fraksi PDIP), Leni Rosliani SIP (Fraksi PKS Nurani), Aldyan Fauzan Ramadlan Sumarna (Fraksi PAN), M Handarujati Kalamullah SSos MAP (Fraksi Demokrat Pembangunan), dan Syaifurrohman SE MM (Fraksi PKB).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, M Fahmi Mirza Ibrahim SE menyoroti perlunya penguatan belanja daerah pada sektor-sektor dasar yang langsung dirasakan masyarakat.

“Kami mendesak agar belanja diarahkan pada infrastruktur pelayanan dasar, seperti jalan, drainase hingga air minum. Dukungan untuk sektor pendidikan dan kesehatan juga sangat penting,” tegasnya.

Fraksi Golkar menyetujui agar raperda ini segera dibahas dalam Prolegda serta memberikan apresiasi terhadap upaya pimpinan daerah dalam membangun Kota Cirebon yang SETARA-berkelanjutan.

Di sisi lain, Ketua Fraksi PDIP, Imam Yahya SFilI MSi menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

“Kami mendorong pemkot meningkatkan PAD melalui pemanfaatan aset daerah, penguatan BUMD, dan digitalisasi layanan publik. Upaya meningkatkan PAD tidak hanya lewat kenaikan pajak dan retribusi, tapi harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Imam juga menyoroti perlunya efisiensi belanja pegawai, barang dan jasa, serta penguatan mekanisme audit kinerja.

“Sistem reward and punishment perlu diperkuat agar kualitas pelayanan publik benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi PDIP mendorong adanya penguatan peran kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Penguatan peran kelurahan dalam APBD itu penting, agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” tambahnya.

Sementara itu, mewakili Walikota Cirebon, Wakil Walikota Cirebon, Hj Siti Farida Rosmawati SPdI menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 telah disesuaikan dengan kebutuhan dasar pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Ia menyampaikan postur APBD 2026 yaitu untuk pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,49 triliun, dan untuk belanja diproyeksikan sebesar Rp1,48 triliun. Sehingga, terjadi surplus sebesar Rp9,26 miliar.

Farida juga menyampaikan bahwa seluruh masukan dari fraksi-fraksi akan dibahas lebih mendalam dalam tahap berikutnya.

“Banyak hal yang belum diulas secara rinci dan spesifik. Seluruh catatan fraksi akan menjadi materi utama dalam pembahasan selanjutnya antara Banggar dan TAPD, sehingga persetujuan bersama dapat tercapai tepat waktu demi kelancaran pelayanan publik,” ujarnya. (din)

Read More

Cepat Tanggap, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Syarifudin Tinjau Rumah Lansia Yang Runtuh di Karang Jalak

 

CIREBON, FC – Sikap cepat tanggap ditunjukkan Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Syarifudin, saat meninjau langsung lokasi runtuhnya rumah milik seorang warga lanjut usia, Bp. Dali, di RT 06 RW 07, Karang Jalak Mekar, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Senin (17/11/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Rumah sederhana milik Dali usia 78 tahun  secara tiba-tiba ambruk untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya juga mengalami kerusakan serupa. Kondisi bangunan yang sudah tua dan rapuh membuat peristiwa ini nyaris tak terhindarkan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Saat tiba di lokasi, Syarifudin langsung berinteraksi dengan warga, memastikan kondisi pemilik rumah, serta melihat secara langsung reruntuhan bangunan yang porak-poranda. Kehadirannya menjadi bentuk empati sekaligus upaya menegaskan bahwa setiap musibah yang menimpa masyarakat harus segera ditangani.

Namun hingga sore hari, warga menyampaikan bahwa belum ada bantuan atau respons dari BPBD, Dinas Sosial, maupun Baznas Kota Cirebon. Kondisi ini memunculkan rasa kecewa di tengah masyarakat, yang berharap pemerintah bergerak lebih cepat terutama dalam situasi darurat seperti ini.

“Ini kejadian kedua dan rumahnya benar-benar sudah tidak layak. Warga lansia seperti Bp. Dali seharusnya menjadi prioritas dalam penanganan cepat. Jangan sampai alasan belum ada anggaran terus berulang,” ujar seorang warga dengan nada kesal. “Pie to iki…? Hadehhh masih saja seperti biasanya,” tambahnya.

Melihat kondisi ini, Syarifudin menekankan pentingnya respons cepat dari perangkat pemerintah demi keselamatan dan kelayakan hidup warga, terutama yang rentan.

“Kami akan segera koordinasi dengan pihak terkait. Tidak boleh ada warga yang dibiarkan menunggu tanpa kepastian, apalagi ini sudah kejadian kedua,” tegasnya.

Warga berharap kejadian ini dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Cirebon, agar penanganan bencana rumah warga yang ambruk tidak lagi terhambat oleh alasan teknis atau administrasi, dan bantuan dapat diberikan dengan lebih manusiawi, transparan, serta tepat waktu. (Nur)

Read More

West Java Investment Summit 2025 Jadi Momentum Kota Cirebon Tingkatkan Daya Tarik Investasi

BANDUNG - Pemerintah Kota Cirebon turut berpartisipasi dalam The 7th West Java Investment Summit (WJIS) 2025 yang diselenggarakan di Bandung, Jumat (14/11/2025). 

Forum tahunan tersebut kembali menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah se-Jawa Barat untuk menunjukkan kesiapan dan peluang investasinya kepada calon investor dari dalam maupun luar negeri.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkenalkan 104 proyek investasi senilai total Rp186,29 triliun. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa rangkaian proyek itu terdiri dari 41 proyek yang siap ditawarkan serta 63 proyek yang masuk kategori potensi investasi baru. Ia menegaskan bahwa tingginya minat investor merupakan buah dari komunikasi yang terus dibangun secara intensif oleh Pemprov Jabar.

“Ya hari ini investasi di Jawa Barat relatif tinggi. Itu terjadi karena komunikasi yang baik dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, kepercayaan investor menjadi kunci utama meningkatnya realisasi investasi di Jawa Barat. Ia menyebut salah satu investor asing bahkan membawa 40 calon investor lainnya untuk hadir langsung dalam WJIS 2025. 

“Bagi saya itu hal yang baik, dan itu muncul karena adanya kepercayaan. Kepercayaan itu melahirkan keberanian mereka untuk berusaha,” ucapnya.

Ia menegaskan Pemprov Jabar akan terus memastikan proses investasi berjalan lancar, mulai dari regulasi hingga urusan teknis di lapangan. “Semuanya harus terkoneksi dengan baik. Investasi harus berjalan, alam harus dijaga, dan infrastruktur harus berfungsi,” tegasnya.

Pemerintah Kota Cirebon yang hadir melalui Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting bagi daerah untuk menampilkan potensi investasinya. 

Ia hadir bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon, Icip Suryadi dan jajaran yang memaparkan perkembangan peluang investasi dari Kota Cirebon.

"Kesempatan seperti ini sangat berharga karena memperlihatkan bahwa Kota Cirebon memiliki daya tarik yang kuat,” ujar Wakil Wali Kota. 

Ia juga menambahkan bahwa gubernur menyarankan agar setiap daerah menggali investasi berbasis lingkungan. “Artinya boleh investasi, tetapi jangan sampai mengorbankan kelestarian lingkungan,” tuturnya.

Untuk diketahui,  Kota Cirebon pernah tercatat masuk dalam 10 besar daerah yang menampilkan portofolio investasi pada tahun 2024. Pencapaian tersebut menjadi dorongan bagi daerah untuk terus memaksimalkan potensi ekonomi yang ada secara bertanggung jawab, inovatif, dan berkelanjutan.  Salah satu peluang strategis  yang dipaparkan adalah terkait pengembangan kawasan Stadion Bima. 

"Melalui forum ini, salah satu penyemangat bagi kami untuk memanfaatkan dan menggunakan potensi investasi semaksimal mungkin, tujuannya untuk menarik investor dalam negeri maupun luar negeri, dan tentu harapannya akan mendongkrak pendapatan asli daerah juga," harapnya. (din)

Read More

Wali Kota Dorong TP PKK Hadirkan Inovasi dan Manfaat Nyata untuk Warga

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo hadir sekaligus memberikan arahan pada acara pelantikan dan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu dan Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan. 

Acara ini juga dihadiri oleh jajaran TP PKK, camat, lurah, serta para pengurus posyandu dan PAUD berlangsung di Balai Kota Cirebon, Jumat (14/11/2025).

Dalam arahannya, Wali Kota  mengimbau kepada para pengurus TP PKK harus mampu memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari,  mengayomi, dan dekat dengan masyarakat. 

"Ibu-ibu, karena jabatan ini melengkapi jabatan suaminya. Suami bekerja dengan baik, maka istri juga harus bisa bekerja dengan baik dan bisa mengimbangi. Ayo gaspol bekerja,” ujar Wali Kota.

Ia juga menekankan pentingnya bekerja dengan ikhlas. Meski menghadapi berbagai tantangan, Wali Kota meyakini selalu ada solusi yang bisa ditemukan bersama-sama. 

“Kalau kita bisa bekerja dengan ikhlas, tidak ada yang terasa terbebani, meski sulit, insya Allah ada solusinya,” tambahnya.

Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi, Wali Kota berharap para pengurus TP PKK dapat menjadi teladan bagi masyarakat serta mampu menghadirkan inovasi yang membawa manfaat nyata bagi warga Kota Cirebon.

Pelantikan ini juga menjadi bukti komitmen Pemkot Cirebon dalam memberdayakan ibu-ibu sebagai garda terdepan pembangunan keluarga dan masyarakat, selaras dengan visi misi Kota Cirebon yakni Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman,dan Berkelanjutan Tahun 2029.

"Semoga para pengurus mampu menggerakkan kegiatan posyandu dan PAUD dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi," harapnya.

Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo menilai, momentum ini untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan anak usia dini. 

"Posyandu dan PAUD menjadi ujung tombak pelayanan yang dekat dengan masyarakat, sehingga kontribusi pengurus PKK sangat vital," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Noviyanti mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Sakinah, dari Posyandu Sakura, Kelurahan Panjunan Kota Cirebon yang mendapat peringkat ke-2  Regional 1 sebagai kader berprestasi.  "Semoga ada banyak Ibu Sakinah lainnya yang berprestasi dan mengharumkan nama Kota Cirebon," harapnya.

Ia juga mengajak menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menjalankan program PKK dan kegiatan posyandu.  “Sampaikan ide, kreativitas, dan inovasinya. Ibu-ibu TP PKK luar biasa, bekerjasama, bangun potensi dan prestasi,” ucapnya.

Ia mengungkapkan harapannya agar para pengurus baru dapat melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. “Semoga bisa melaksanakan tugasnya dengan setulus hati dan penuh amanah," pungkasnya. (Nur)

Read More

Kasus Stunting di Kabupaten Cirebon Turun 5 Persen, DPPKBP3A Dorong Komitmen Lintas Sektor

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen mempercepat penurunan angka stunting atau tengkes melalui kolaborasi lintas sektor.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2025 yang digelar di Ruang Suparman, Bapperida Kabupaten Cirebon, Kamis (13/11/2025).

Rapat koordinasi lintas sektor itu dihadiri berbagai perangkat daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, perwakilan camat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD 5A) se-Kabupaten Cirebon.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon Indra Fitriani menyampaikan, selama dua tahun Pemkab Cirebon berhasil menurunkan stunting.

“Selama pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dua tahun terakhir, begitu banyak kemajuan yang sudah tercatatkan,” ujar Fitri–sapaan akrab Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon.

“Prevalensi stunting menurut SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) turun dari 22,9% pada tahun 2023 menjadi 18% pada tahun 2024. Artinya, dalam dua tahun kita bisa menurunkan prevalensi stunting sebesar 5%,” tambahnya.

Ia menegaskan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif dari seluruh lintas sektor yang terlibat.

Meski demikian, Fitri mengingatkan, perjuangan untuk terus menurunkan angka stunting masih belum selesai.

“Kita masih memiliki pekerjaan rumah yang belum selesai, yaitu membebaskan anak Indonesia dari stunting,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program yang telah berjalan dengan komitmen tinggi dan konsistensi antar instansi

Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor di semua tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Fitri juga menitipkan tiga pesan penting untuk memperkuat implementasi program ke depan. Pertama, menjadikan evaluasi program sebelumnya sebagai masukan utama dalam perbaikan kebijakan.

Kedua, memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pembagian peran yang jelas agar program berjalan efektif tanpa tumpang tindih.

Ketiga, meningkatkan diseminasi pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang stunting.

“Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman keliru terkait stunting. Karena itu, diseminasi informasi yang tepat sangat dibutuhkan agar masyarakat memahami bahwa stunting bukan sekadar masalah gizi, tetapi menyangkut masa depan generasi bangsa,” jelasnya.

Program percepatan penurunan stunting, lanjut Fitri, merupakan proyek nasional masif yang melibatkan 20 kementerian dan lembaga, seluruh pemerintah daerah, hingga lembaga nonpemerintah.

Oleh karena itu, keberhasilan program di Kabupaten Cirebon akan sangat menentukan kontribusi terhadap target nasional, yakni Indonesia Bebas Stunting 2045.

Fitri mengatakan, rapat koordinasi merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah dan strategi dalam mewujudkan generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. (dun)

Read More