Peringatan HKG PKK ke-53, Pemkot Cirebon Dorong Gerakan PKK sebagai Pilar Ketahanan Sosial

CIREBON - Ketahanan keluarga di era digital menjadi sorotan utama dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tingkat Kota Cirebon yang digelar Jumat (12/12/2025). 

Di tengah perubahan sosial yang sangat cepat, PKK dipandang bukan sekadar pelengkap program pemerintah, melainkan garda terdepan yang memahami denyut permasalahan keluarga dari jarak paling dekat. Karena itu, keterlibatan PKK dalam memperkuat karakter dan ketahanan keluarga menjadi semakin penting.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo, hadir membuka kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi mendalam atas kiprah para kader. 

"TP PKK Kota Cirebon sudah berkolaborasi dengan banyak stakeholder, dan itu luar biasa,” ujar Wali Kota. 

Ia menekankan bahwa semangat kebersamaan dan dorongan untuk terus melakukan yang terbaik bagi masyarakat tidak boleh padam, justru harus semakin menguat dari tahun ke tahun.

Wali Kota juga mengajak seluruh peserta untuk memaknai perayaan HKG sebagai momentum peneguhan kembali komitmen dan sinergi dalam pembangunan, yang menurutnya harus dimulai dari unit paling kecil yaitu keluarga. 

Tema "Bergerak Bersama PKK, Wujudkan Keluarga Hebat, Cirebon Maju” disebutnya sebagai pesan strategis yang perlu diinternalisasi oleh seluruh kader dan masyarakat.

"Gerakan PKK telah membuktikan diri sebagai pilar utama perubahan sosial,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa kekuatan PKK terletak pada kedekatan dengan keluarga, sehingga 10 Program Pokok PKK menjadi panduan praktis dalam menjawab berbagai tantangan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kemandirian ekonomi. 

Pemerintah Kota Cirebon, tegas Wali Kota, sangat bergantung pada kontribusi PKK untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal masa depan kota.

Wali Kota juga menyinggung kolaborasi TP PKK dengan Dinas Kesehatan, termasuk program Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi (GELARI PELANGI) serta penanganan ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK). 

Menurutnya, kesehatan ibu dan anak merupakan fondasi penting dalam menekan angka stunting dan memastikan generasi mendatang tumbuh secara optimal. Ia berharap seluruh program tersebut terus diperkuat dan diperluas jangkauannya.

Pada aspek ketahanan keluarga di era digital, Wali Kota menegaskan perlunya peran PKK sebagai benteng moral. Program PAAREDI disebutnya sangat relevan untuk membimbing anak dan remaja agar mampu menghadapi arus informasi tanpa kehilangan karakter. 

"Kita harus memastikan mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan mampu memanfaatkan teknologi secara positif,” katanya.

Tak hanya itu, kontribusi PKK pada bidang ekonomi dan lingkungan juga menjadi perhatian. Wali Kota mendorong PKK agar terus menjadi motor penggerak ekonomi mikro berbasis keluarga, termasuk melalui pengembangan UMKM dan pemanfaatan potensi lokal. 

Praktik-praktik kreatif seperti lomba daur ulang dinilainya sebagai langkah nyata membangun kesadaran lingkungan demi mewujudkan Kota Cirebon yang bersih, rapi, sehat, dan tertib.

Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo, turut menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kader yang telah bekerja sepenuh hati. Menurutnya, PKK punya peran strategis dalam kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 

"Kami berharap peran ini dapat semakin optimal, dan kader semakin berdaya,” ujarnya. 

Ia menegaskan bahwa peringatan HKG menjadi momen untuk memperkuat komitmen mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas, dan sejahtera. 

“Mari bersama terus bahu membahu,” tambahnya.

Noviyanti mengucapkan terima kasih kepada mitra strategis dan sponsor atas dukungan dalam berbagai kegiatan. Ia menyebut sinergi ini sebagai bukti bahwa semangat gotong royong masih hidup dan menjadi kekuatan besar bagi Kota Cirebon.

Noviyanti mengajak seluruh kader menjadikan HKG PKK ke-53 sebagai titik tolak untuk memperkuat sinergi program, meningkatkan kapasitas kader, dan memantapkan komitmen pelayanan. Ia berharap Gerakan PKK Kota Cirebon terus menjadi pelopor dalam mewujudkan keluarga hebat demi Kota Cirebon maju.

"Kita harus bergerak bersama, bukan hanya bekerja bersama," tuturnya. (din)

Read More

Tax Awards 2025, Apresiasi Pemkot Cirebon untuk Wajib Pajak sebagai Pilar Pembangunan

CIREBON -  Setiap langkah maju yang terlihat di Kota Cirebon lahir dari peran banyak orang, termasuk para wajib pajak yang setia memenuhi kewajibannya. Melalui Tax Awards 2025, Pemkot Cirebon memberikan apresiasi kepada mereka yang telah menjadi pilar penting pembangunan kota. Gelaran Tax Awards Kota Cirebon Tahun 2025 berlangsung di Hotel Prima, Kamis (11/12/2025).

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, hadir didampingi Pj Sekretaris Daerah, Sumanto, serta jajaran perangkat daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa capaian pembangunan Kota Cirebon hanya mungkin terwujud karena komitmen kolektif masyarakat.

"Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian dan seluruh warga Kota Cirebon yang telah menjadi Pahlawan Pembangunan Daerah melalui kepatuhan pembayaran pajak yang luar biasa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setiap perubahan yang hari ini dapat dirasakan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga layanan publik yang semakin cepat, semuanya bertumpu pada penerimaan pajak daerah. 

"Pajak daerah adalah investasi kolektif kita. Ketika wajib pajak memenuhi kewajibannya, mereka sesungguhnya menjadi mitra strategis utama pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bersama,” tuturnya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima Tax Awards yang merupaan beberapa mitra strategis pemerintah. Menurutnya, para wajib pajak adalah pilar ekonomi daerah. 

"Kepatuhan Bapak dan Ibu menunjukkan bahwa kesuksesan usaha dapat berjalan selaras dengan tanggung jawab sosial kepada kota,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kerja keras di tingkat kewilayahan juga menjadi faktor penting menekan angka KTMDU. Menurut Wali Kota, Camat, lurah, koordinator, dan petugas penelusur lapangan adalah ujung tombak yang berjuang langsung di tengah masyarakat. 

"Dedikasi Bapak dan Ibu telah membuat perubahan signifikan,” kata Wali Kota.

Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan pajak, mempermudah akses, dan memastikan transparansi pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Momentum Tax Awards 2025 ini diharapkan menjadi ruang bersama untuk memperkuat kesadaran, meneguhkan kepatuhan, dan memperluas kolaborasi lintas sektor.

Dengan semangat Setara Berkelanjutan,  Pemkot Cirebon optimistis dapat terus bergerak menuju kota yang maju, modern, dan sejahtera, seraya kembali memberikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan. “Teruslah menjadi teladan terbaik bagi kita semua,” tutup Wali Kota.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, Mastara, menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan tata kelola pajak daerah. Mastara menilai, kerja sama Pemkot Cirebon dengan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) memperkuat partisipasi seluruh komponen, terutama wajib pajak. 

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah menciptakan tata kelola pajak yang akuntabel,” jelasnya.

Mastara juga memaparkan bahwa penghargaan tahun ini diberikan kepada beberapa kategori, mulai dari mitra strategis, wajib pajak PBJT dengan kontribusi terbesar, wajib pajak PBB-P2 perorangan dengan pembayaran tercepat, notaris PPAT dengan transaksi terbanyak, kecamatan dengan penurunan KTMDU tertinggi, hingga tokoh dan influencer yang turut mempromosikan Kota Cirebon. Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi. 

“Semoga ini memotivasi peningkatan kepatuhan pajak dan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor P3DW, Endang Sobirin, mengungkapkan bahwa Kota Cirebon masih memiliki ruang untuk meningkatkan penerimaan. “Saat ini capaian Pajak Kendaraan Bermotor sekitar 87 persen. Antusias masyarakat terhadap program pemutihan juga sangat tinggi, dalam satu hari penerimaan bisa mencapai satu miliar rupiah,” ungkapnya.

Endang juga memberikan apresiasi terhadap penurunan KTMDU di Kota Cirebon yang dinilai sangat signifikan. Awalnya, kata Endang, ada sekitar 46 ribu kendaraan yang belum membayar pajak. Sekarang sudah turun menjadi 22 ribu, hampir 50 persen. 

"Ini capaian yang luar biasa dan harapan kita ke depan, hari-hari Kota Cirebon bisa jauh lebih baik,” pungkasnya. (din)

Read More

Bupati Imron Tekankan Transparansi Pengelolaan Bulan Dana PMI Kabupaten Cirebon 2025

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron menegaskan pentingnya transparansi dan peningkatan kinerja Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan kegiatan kemanusiaan, termasuk pengelolaan Bulan Dana PMI 2025.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Imron dalam kegiatan penutupan Bulan Dana PMI yang digelar di Ruang Nyimas Gandasari Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Kamis (11/12/2025).

Imron menyampaikan apresiasi kepada panitia, koordinator, kolektor, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana.

Menurutnya, antusiasme publik menjadi bukti semakin tingginya kepedulian warga terhadap kegiatan kemanusiaan.

“Saya berharap hasil Bulan Dana PMI dimanfaatkan secara transparan dan dipublikasikan dengan baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Imron.

Ia menambahkan, keberhasilan Bulan Dana PMI tidak sekadar diukur dari jumlah dana yang terkumpul, namun juga dari peningkatan kualitas layanan PMI kepada masyarakat.

PMI harus hadir lebih kuat di tengah warga, terutama ketika terjadi bencana.

“Melalui Bulan Dana 2025 ini, saya berharap kinerja dan aktivitas PMI semakin meningkat dan semakin menyatu dengan masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Imron menyoroti kondisi cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon.

Ia menyebut banjir, kekeringan, dan kebakaran sebagai contoh situasi yang membutuhkan kesiapsiagaan tinggi dari PMI.

Ia meminta PMI memperkuat hubungan kerja dengan instansi terkait melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Cirebon agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

Selain itu, ia mengimbau perangkat daerah, camat, dan kuwu untuk terus menyosialisasikan kegiatan PMI kepada masyarakat, termasuk pentingnya peran lembaga kemanusiaan tersebut dalam membantu korban bencana.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala menyatakan, pemerintah daerah mengapresiasi capaian Bulan Dana PMI 2025 yang berjalan lancar.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mendukung peningkatan kapasitas PMI, terutama pada aspek sumber daya manusia dan sarana penanganan bencana.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan PMI perlu terus diperkuat agar pelayanan kemanusiaan semakin optimal,” kata Hendra.

Sementara itu, Kepala Bidang SDM PMI Kabupaten Cirebon, Dodi Kusuma menyampaikan, laporan resmi bahwa total dana yang terkumpul pada Bulan Dana 2025 mencapai Rp988.310.038.

Angka tersebut berasal dari spontanitas peserta serta hasil penggalangan dana dari berbagai sektor.

Dodi menyampaikan, PMI memberikan penghargaan kepada kolektor tercepat dan terbesar setoran sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas lapangan.

Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan motivasi pada pelaksanaan tahun berikutnya.

PMI turut melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggalangan dana, termasuk optimalisasi penggunaan QRIS dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami bersyukur pelaksanaan Bulan Dana berjalan baik berkat dukungan seluruh pihak,” ujar Dodi. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Gelar Rapat Forkopimda Antisipasi Natal 2025 Dan Tahun Baru 2026

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas persiapan menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Nyimas Rarasantang, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Kamis (11/12/2025).

Rapat koordinasi itu dipimpin langsung oleh Bupati Cirebon Imron dan dihadiri unsur pimpinan daerah serta perwakilan instansi terkait.

Pemerintah daerah menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan aktivitas masyarakat menjelang libur panjang Nataru.

Imron menyampaikan, koordinasi lintas sektor diperlukan agar situasi keamanan, kenyamanan, serta kelancaran arus mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun dapat terjaga.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan masyarakat, baik perayaan maupun perjalanan mudik, dapat berjalan aman dan tertib.

Menurut Imron, pemerintah daerah telah membahas sejumlah poin penting, termasuk rekayasa lalu lintas, potensi kemacetan, kesiapan fasilitas kesehatan, serta penempatan petugas di titik-titik rawan.

“Hal ini dilakukan untuk meminimalkan gangguan yang mungkin terjadi saat lonjakan mobilitas masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Imron menyampaikan, masyarakat yang melakukan perjalanan mudik maupun balik harus dapat menikmati perjalanan dengan rasa aman dan nyaman.

Pemerintah daerah, menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran arus kendaraan khususnya di jalur yang melintasi wilayah Cirebon.

Ia menjelaskan sejumlah pos kesehatan dan pos istirahat akan disiapkan untuk para pemudik. Pos tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat jika merasa lelah maupun kurang sehat selama perjalanan melintasi Kabupaten Cirebon.

“Kalau lewat Cirebon dan capek, silakan istirahat. Kalau kurang enak badan, di pos-pos itu tersedia layanan kesehatan dan tempat istirahat,” ujar Imron.

Selain kesiapan transportasi dan layanan publik, pemerintah daerah juga akan melakukan koordinasi dengan para pemuka agama, termasuk pendeta.

Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan kegiatan ibadah Natal dapat berlangsung aman, tenang, dan tertib.

Imron menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh umat Kristiani di Kabupaten Cirebon dapat menjalankan ibadah Natal dengan nyaman.

Oleh karena itu, sejumlah rapat lanjutan akan digelar dengan melibatkan perwakilan gereja.

Terkait potensi cuaca ekstrem pada masa libur tersebut, Imron menyebutkan bahwa hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Forkopimda.

Pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana yang dipicu cuaca buruk.

Ia menambahkan, instansi terkait telah diminta untuk menyiapkan langkah mitigasi. Antisipasi terhadap kondisi angin kencang, hujan intensitas tinggi, hingga potensi banjir menjadi bagian dari skenario penanganan.

Ia berharap seluruh persiapan tersebut dapat memastikan momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berlangsung aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon maupun para pelintas yang melewati daerah tersebut.

“Pemerintah menargetkan pengamanan, pelayanan, dan mitigasi risiko dapat berjalan optimal hingga awal tahun,” pungkasnya. (din)

Read More

Sarasehan Nasional MPR RI, Pemkot Cirebon Siap Ikuti Arah Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur

CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati turut menghadiri Sarasehan Nasional yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Holiday Inn, Pasteur, Kota Bandung, Rabu (10/12/2025). 

Forum tersebut dihadiri para kepala daerah dari seluruh wilayah Jawa Barat dan membahas pemanfaatan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Melalui sarasehan tersebut, MPR RI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap tercipta pemahaman bersama mengenai mekanisme investasi, peluang keuntungan bagi investor, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat luas. 

Sarasehan digelar juga untuk memberikan pemahaman mengenai instrumen obligasi daerah, sekaligus mendorong pemerintah kabupaten/kota mempertimbangkan skema pembiayaan inovatif guna mengatasi keterbatasan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan pembangunan di Jawa Barat, obligasi daerah dipandang sebagai salah satu pilihan strategis untuk mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur vital. Pertemuan ini juga diarahkan untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah serta memetakan potensi dan tantangan di lapangan, sehingga kebijakan pembiayaan dapat diterapkan secara efektif dan tetap akuntabel.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya menjaga ruang terbuka hijau di tengah pembangunan infrastruktur.  Gubernur juga menekankan bahwa program rumah subsidi, termasuk Program Tiga Juta Rumah, tetap harus mengikuti kebijakan moratorium pembangunan horizontal yang telah ditetapkan pemerintah.

Wakil Wali Kota Cirebon menilai sarasehan ini sangat relevan karena mengangkat isu percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Barat. Menurutnya, masih banyak daerah dengan tingkat kemandirian fiskal lemah hingga sedang, sehingga menghadapi kesulitan dalam mempercepat pembangunan.

“Alhamdulillah, kegiatan sarasehan bersama MPR RI ini dihadiri langsung oleh pimpinan MPR, Pak Gubernur, dan seluruh kepala daerah se-Jawa Barat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai obligasi daerah menjadi penting, mengingat sebagian daerah masih terbatas dalam kemampuan pembiayaan infrastruktur. Gubernur pun telah mengarahkan agar belanja infrastruktur menjadi prioritas pada tahun 2026.

Dengan efisiensi anggaran serta keterbatasan transfer dari pemerintah pusat, kepala daerah diharapkan mulai mempertimbangkan opsi pembiayaan lain, seperti obligasi daerah maupun skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) bersama BUMN maupun pihak lainnya.

"Pemkot Cirebon masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai kewenangan pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten. Intinya kami siap karena tujuan terpentingnya adalah percepatan pembangunan,” terangnya. (din)

Read More