PTKIN Siber Pertama di Indonesia, Menyemai Masa Depan Pendidikan Islam Global

 

CIREBON, FC - Kehadiran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berbasis siber pertama di Indonesia menjadi penanda transformasi besar pendidikan Islam menuju masa depan yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar inovasi teknologi, PTKIN siber hadir sebagai frontier advokasi gerakan Open Islamic Educational Resources (OIER) di tingkat global. Melalui tata kelola berbasis siber, universitas ini memosisikan diri sebagai pusat pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam yang terbuka, saling terhubung, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.

“PTKIN siber bukan hanya tentang digitalisasi kampus, tetapi tentang membangun peradaban ilmu yang terbuka, berjejaring, dan berkeadilan,” ujar H. Mohammad Arifin, M.Pd.I, saat menyampaikan pandangannya.

Dengan menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dan pendidikan berbasis teknologi (cyber university), PTKIN siber membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi masyarakat lintas wilayah dan latar belakang. Sistem pembelajaran dirancang networked, digital, dan virtual, sehingga mahasiswa dapat belajar secara fleksibel namun tetap berkualitas.

Pendekatan pembelajaran berbasis multimedia digital menjadi kekuatan utama dalam mencetak sumber daya manusia dan lulusan yang kreatif, adaptif, serta profesional. Model ini mendorong mahasiswa tidak hanya menjadi penerima ilmu, tetapi juga pelaku aktif dalam proses penciptaan pengetahuan.

Di tengah cepatnya perubahan dunia, PTKIN siber terus melakukan inovasi pendidikan futuristik dengan mengembangkan berbagai model pembelajaran digital yang interaktif dan kontekstual. Inovasi ini menjadi jawaban atas kebutuhan generasi baru yang tumbuh dalam ekosistem teknologi dan informasi.

Tak hanya pada bidang pendidikan, PTKIN siber juga berkomitmen meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perspektif global. Penelitian diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan layanan publik yang bermutu dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Menurut H. Mohammad Arifin, M.Pd.I, orientasi global ini penting agar perguruan tinggi Islam tidak hanya menjadi pusat kajian keilmuan, tetapi juga motor penggerak perubahan sosial.

“Perguruan tinggi harus hadir sebagai solusi, memberi manfaat, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan umat dan bangsa,” tegasnya.

Dengan semangat keterbukaan, inovasi, dan keberlanjutan, PTKIN siber pertama di Indonesia menegaskan dirinya sebagai simbol transformasi pendidikan Islam—menghubungkan tradisi keilmuan dengan teknologi, serta merajut masa depan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing global.

Read More

Pemkab Cirebon Perkuat Tata Kelola melalui Pelatihan Manajemen Risiko Eksekutif

 

BOGOR — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Inspektorat Kabupaten Cirebon berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Risiko Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dimulai tanggal 26 hingga 28 Januari 2026, bertempat di Pusdiklatwas BPKP Ciawi Bogor.

Pelatihan tersebut diikuti oleh 20 kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pimpinan perangkat daerah dalam mengelola risiko strategis, operasional, dan lintas sektor pemerintahan.

Perlu diketahui, manajemen risiko eksekutif memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Melalui penerapan manajemen risiko yang baik, perangkat daerah diharapkan mampu mengantisipasi potensi hambatan program, meminimalkan kegagalan kebijakan, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja.

Pada hari pertama, peserta menerima materi Pengembangan Kebijakan Manajemen Risiko Sektor Publik dan Manajemen Risiko Sektor Publik bagi Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Widyaiswara Utama BPKP, Danang Wijayanto, menegaskan bahwa proses manajemen risiko harus dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak.

“Proses manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis, iteratif, dan kolaboratif, memanfaatkan pengetahuan dan pandangan para ahli dan pemangku kepentingan,” ujar Danang saat menyampaikan materi.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan risiko tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan komunikasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Mereka yang menilai dan mengelola risiko harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan eksternal dan internal yang sesuai untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan bukti yang faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dipahami, sambil mempertimbangkan kerahasiaan dan integritas informasi ini,” lanjut Danang.

Pada hari kedua, pelatihan dilanjutkan dengan pemaparan materi Manajemen Risiko Sektor Publik untuk Pimpinan, serta pengawalan, pemantauan, dan pengawasan implementasi manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Kegiatan ditutup dengan penelaahan materi pengelolaan risiko strategis dan risiko lintas sektor, sebagai upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan mampu membangun budaya sadar risiko di setiap lini organisasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (din)

Read More

Pemerintah Kota Cirebon Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif pada RKPD 2027

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menyelenggarakan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 (29/1/2026). Forum ini menjadi wadah krusial bagi pemerintah, legislatif, dan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan visi pembangunan demi mewujudkan Kota Cirebon yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, S.A.P., M.Si., dalam sambutannya menekankan bahwa setiap dokumen perencanaan yang disusun tidak boleh hanya menjadi laporan administratif, melainkan harus memiliki dampak nyata dan terukur bagi kesejahteraan warga. 

Walikota menginstruksikan seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk bekerja lebih cermat dan berintegritas, terutama dalam menghadapi situasi efisiensi anggaran yang ketat.

Dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah,” pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu (1) inklusivitas (memastikan pertumbuhan ekonomi menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan penguatan sektor UMKM), (2) keberlanjutan (menjadikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan sebagai syarat mutlak dalam pembangunan jangka Panjang), dan (3) sektor unggulan (mempertegas posisi Kota Cirebon sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pariwisata melalui digitalisasi dan inovasi).

Selain pemenuhan kebutuhan dasar seperti penanggulangan banjir dan perbaikan jalan, Wali Kota juga menyoroti pentingnya penataan estetika kota. Hal ini selaras dengan rencana penataan kabel fiber optik yang semrawut. 

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan "Satu Tiang Bersama" untuk menggantikan belasan tiang dari berbagai provider yang selama ini mengganggu pemandangan dan ketertiban di pemukiman warga.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, S.E., dalam forum tersebut memberikan apresiasi atas capaian birokrasi saat ini, khususnya di bidang kesehatan. Kota Cirebon telah berhasil mencapai cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 103%. 

Di sisi lain, pemerintah juga akan memberikan perhatian khusus pada perbaikan data sosial (desil) agar bantuan pemerintah tepat sasaran, seperti memastikan profesi rentan mendapatkan dukungan yang layak.

Forum ini dihadiri oleh 130 peserta, baik secara luring maupun daring, yang terdiri atas unsur legislatif, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi kepemudaan. 

Partisipasi aktif masyarakat melalui Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD diharapkan dapat menjawab tantangan riil di lapangan, mulai dari masalah pengangguran hingga ketahanan infrastruktur terhadap perubahan iklim.

Wali Kota menutup forum dengan mengajak seluruh sektor swasta untuk bersinergi melalui program CSR yang selaras dengan prioritas daerah, guna mewujudkan visi Cirebon SETARA berkelanjutan. (din)

Read More

Sinergi Pemkot Cirebon dan BBWS: Penataan Sungai Sukalila Menjadi Ikon Baru Wisata Kota

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon memperkuat kolaborasi strategis dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung melalui agenda "Ekspose Rencana Kerja Normalisasi dan Penataan Sungai Sukalila" (29/1/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor BBWS Cimanuk Cisanggarung ini secara khusus membahas desain komprehensif penataan kawasan sungai yang diproyeksikan menjadi ikon baru Kota Cirebon dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2026.

Wali Kota Cirebon menyambut baik konsep penataan yang telah disusun oleh tim BBWS, di mana desain tersebut mengedepankan keterpaduan antara fungsi teknis sungai dan estetika ruang publik. 

Dalam peninjauannya, Wali Kota menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan terobosan penting untuk mengubah wajah Sungai Sukalila menjadi destinasi yang memuaskan masyarakat, baik secara konsep desain maupun hasil fisik bangunannya kelak.

Rencana besar penataan ini mencakup beberapa poin krusial, di antaranya pelaksanaan pekerjaan fisik yang direncanakan rampung secara bertahap pada tahun 2026. 

Dari sisi estetika, Pemerintah Kota berencana menggandeng budayawan lokal untuk menyepakati penamaan kawasan yang ikonik namun tetap mempertahankan akar sejarahnya, dengan beberapa usulan awal seperti "Teras Sukalila" atau "Lebak Sukalila".

Selain mengandalkan anggaran pemerintah, proyek ini juga membuka ruang kontribusi sektor swasta melalui program CSR. Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan fasilitas tambahan yang tidak terakomodasi anggaran utama, seperti pembangunan jembatan penghubung antara kawasan Kalibaru dan Sukalila, serta pemeliharaan rumah ibadah di sekitar aliran sungai. 

Guna mendukung kenyamanan wisatawan, pemerintah juga tengah melakukan peninjauan ulang terhadap arus lalu lintas satu arah dan menyiapkan strategi penyediaan lahan parkir yang representatif di lokasi tersebut.

Menanggapi kendala operasional di lapangan, Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat dukungan teknis, terutama terkait keterbatasan armada pengangkut. 

Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan mengoptimalkan penggunaan dump truck yang ada guna memastikan proses normalisasi berjalan sesuai jadwal.

"Sungai Sukalila memiliki nilai sejarah besar bagi Cirebon. Melalui normalisasi dan penataan ini, kita tidak hanya menjaga keseimbangan alam, tetapi juga menciptakan ruang sosial baru yang penuh kebanggaan bagi warga," pungkas Wali Kota di akhir pertemuan. (Ida)

Read More

Imigrasi Cirebon Peringati Hari Bakti ke-76, Perkuat Pelayanan Humanis untuk Masyarakat

 

CIREBON, FC — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-76 dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan. Peringatan ini berlangsung lancar sesuai arahan Direktorat Jenderal Imigrasi, sekaligus menjadi refleksi perjalanan panjang pengabdian Imigrasi kepada bangsa dan masyarakat.

Rangkaian kegiatan Hari Bakti Imigrasi ke-76 diisi dengan berbagai agenda yang menekankan nilai sosial dan pelayanan publik. Mulai dari bakti sosial, donor darah, silaturahmi dengan para purna bakti Imigrasi, hingga pelaksanaan layanan Paspor Simpatik yang dibuka khusus pada akhir pekan sepanjang Januari 2026. Program ini disambut antusias oleh masyarakat sebagai bentuk kemudahan dan kedekatan layanan keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Komang Trisna Diatmika, menyampaikan bahwa Hari Bakti Imigrasi bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik.

“Peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-76 menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian yang profesional, humanis, dan berintegritas. Di saat yang sama, ini juga menjadi ruang untuk memperkuat kepedulian sosial serta kebersamaan antar insan Imigrasi,” ujar Komang, Senin (26/1/2026).

Sebagai puncak rangkaian kegiatan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon menggelar syukuran Hari Bakti Imigrasi ke-76. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur atas capaian kinerja yang telah diraih, sekaligus mempererat soliditas dan semangat kebersamaan di lingkungan kerja.

Melalui peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-76 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program Direktorat Jenderal Imigrasi serta menghadirkan pelayanan keimigrasian yang prima, ramah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (din)

Read More