Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, PPID UIN Siber Cirebon Gelar Rapat Persiapan BIMTEK PPID 2026

CIREBON, FC — Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon menggelar Rapat Persiapan Bimbingan Teknis (BIMTEK) PPID Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam memantapkan pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik di lingkungan kampus. 

Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 4 Februari 2026, bertempat di Auditorium Gedung Rektorat Lantai 3, dan dipandu langsung oleh Koordinator PPID Pelaksana Universitas, Mohamad Arifin.

Rapat dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, kepala biro, pimpinan fakultas, lembaga, UPT, serta perwakilan unit kerja terkait. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam melakukan konsolidasi, koordinasi, dan penyamaan persepsi antarunit kerja demi menyukseskan pelaksanaan BIMTEK PPID 2026.

Dalam arahannya, Kepala Biro Akademik, Keuangan, dan Umum (AKU) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. H. Susari, M.A., selaku Ketua PPID Utama, menegaskan urgensi rapat persiapan ini sebagai fondasi keberhasilan pelaksanaan BIMTEK.

“Rapat persiapan ini sangat penting untuk memastikan seluruh aspek teknis, substansi, dan koordinasi dapat berjalan optimal. BIMTEK PPID merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Atasan PPID, dalam arahannya menegaskan bahwa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon merupakan bagian dari Badan Publik (BP) yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat.

“Sebagai Badan Publik, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tidak hanya dituntut unggul secara akademik, tetapi juga wajib menjunjung tinggi prinsip Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai pilar utama tata kelola institusi yang modern, transparan, dan akuntabel,” tegas Prof. Aan.

Ia menambahkan bahwa Badan Publik merupakan lembaga yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari keuangan negara serta menjalankan fungsi pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan, program, dan aktivitas institusi mengandung hak publik untuk mengetahui, sehingga prinsip KIP menjadi sangat relevan dan strategis.

Lebih lanjut, Prof. Aan menjelaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan konstitusional bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010.

“KIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik, memastikan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta membuka ruang partisipasi publik yang sehat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator PPID Pelaksana Universitas, Mohamad Arifin, menegaskan bahwa rapat persiapan ini menjadi langkah awal konsolidasi dan koordinasi seluruh unit kerja dalam menyamakan persepsi terkait pengelolaan Website PPID UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, sehingga layanan informasi publik dapat disajikan secara terstandar, profesional, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sebagai gambaran awal, Arifin memaparkan secara rinci rencana pelaksanaan BIMTEK PPID UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang dijadwalkan berlangsung pada 10–12 Februari 2026, berpusat di Gedung Siber SBSN Lantai 5. Adapun narasumber yang akan dihadirkan, yakni, Dr. H. Syafrudin, M.Pd. (Praktisi PPID & Informasi Publik) dan Siti Ajijah, S.H., M.H. (Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat).

Rapat berlangsung dinamis dan partisipatif melalui diskusi interaktif yang diikuti seluruh peserta, membahas tantangan, strategi, serta penguatan sistem layanan informasi publik di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Melalui kegiatan ini, PPID UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi Keterbukaan Informasi Publik, meningkatkan kualitas layanan, serta membangun tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing. (dim)

Read More

Wali Kota Ajak SMSI Bangun Narasi Edukatif untuk Kecerdasan Masyarakat

CIREBON – Di tengah gempuran arus informasi digital yang kian tak terbendung, media siber kini memikul tanggung jawab lebih dari sekadar penyampai berita. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menekankan pentingnya peran strategis media dalam membangun narasi yang edukatif. 

Menurutnya, media siber harus bertransformasi menjadi sarana utama untuk mencerdaskan masyarakat, bukan sekadar mengejar kecepatan tayang.

Hal tersebut ditegaskan Effendi Edo saat menghadiri Pelantikan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Cirebon periode 2026-2029 di Balai Kota Cirebon, Rabu (4/2/2026). 

Dalam sambutannya, ia mengajak para pengelola media untuk berani memelopori konten yang memiliki kedalaman substansi dan mampu menjadi pencerah di tengah kesimpangsiuran informasi.

"Saya mengajak SMSI untuk menjadi benteng pertahanan melawan hoaks dan berita bohong yang dapat memecah belah kerukunan warga. Mari kita bangun narasi yang edukatif. Jadikan media siber sebagai sarana untuk mencerdaskan masyarakat," ujar Wali Kota di hadapan para pengurus yang baru dilantik.

Wali Kota juga menyoroti fenomena kecepatan informasi yang seringkali mengabaikan akurasi. Ia mengingatkan bahwa kecepatan tanpa akurasi adalah sebuah kerawanan sosial. 

Baginya, media di Kota Cirebon harus menjadi referensi terpercaya yang mampu mengangkat potensi daerah, mulai dari pariwisata hingga geliat UMKM, sekaligus tetap tajam dalam memberikan koreksi yang membangun bagi jalannya pemerintahan.

“Dengan narasi yang positif dan jangkauan media siber yang luas, saya yakin kemajuan kota ini akan semakin cepat terakselerasi dan dikenal lebih luas di kancah nasional maupun internasional. Selamat bekerja untuk pengurus yang baru, semoga membawa warna baru bagi ekosistem media yang sehat,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua SMSI Jawa Barat, H. Hardiyansyah, menekankan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah adalah kunci untuk mempercepat pembangunan. Ia berharap pengurus yang baru dapat melahirkan ide-ide kreatif yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Cirebon.

Namun, Hardiyansyah juga mengingatkan adanya tantangan internal terkait profesionalisme perusahaan pers. "Tugas di SMSI itu berat. Salah satunya adalah mendata media-media siber yang ada. Banyak media berdiri bertahun-tahun tapi tidak dikelola secara profesional, seperti belum berbadan hukum atau belum terverifikasi," ungkapnya.

Ia meminta SMSI Kota Cirebon aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan. Tujuannya jelas, agar seluruh media yang bernaung di bawah SMSI menjadi entitas yang profesional dan taat aturan. "Sehingga dapat naik kelas ke tahap verifikasi Dewan Pers dan menjalin kerja sama yang lebih solid dengan Pemerintah Kota," tuturnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Kota Cirebon yang baru dilantik, Mastari, menyambut baik tantangan tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa SMSI sebagai mitra strategis pemerintah yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif dalam menyajikan informasi kepada publik.

“Pelantikan ini menjadi semangat bagi kami untuk berkolaborasi. Kita butuh arahan berkaitan dengan pemberitaan yang begitu cepat. Mudah-mudahan SMSI bisa hadir untuk menyehatkan informasi dan edukasi, khususnya di Kota Cirebon,” kata Mastari.

Ia juga berharap adanya bimbingan berkelanjutan dari pemangku kebijakan agar sinergi teknis di lapangan dapat berjalan beriringan. "Kami terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak demi kemajuan ekosistem media di Kota Cirebon," pungkasnya.

Read More

Dari Karangan Bunga ke Tanaman Hidup: Ikhtiar Nyata Mewujudkan Kampus Hijau dan Ekoteologi

 

CIREBON, FC -- Penerbitan Surat Edaran Nomor: B 0806/Un.30/R/PP.00.9/02/2026 tentang Larangan Penggunaan Karangan Bunga dan Penggantian dengan Tanaman Hidup di Lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sebuah ikhtiar strategis dalam membangun peradaban kampus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Selama ini, budaya memberikan karangan bunga dalam berbagai kegiatan seremonial telah menjadi kebiasaan yang seolah tak terpisahkan. Namun, di balik keindahan sesaat tersebut, terdapat persoalan serius: limbah, pemborosan sumber daya, serta dampak lingkungan yang tidak kecil. Karangan bunga yang hanya bertahan satu hingga dua hari seringkali berakhir menjadi sampah, menambah beban pengelolaan limbah, dan tidak memberikan nilai keberlanjutan.

Karena itu, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mengambil langkah progresif dengan mengganti karangan bunga menjadi tanaman hidup. Kebijakan ini kami pandang sebagai transformasi budaya simbolik menuju praktik yang lebih bermakna. Tanaman hidup tidak hanya menghadirkan keindahan visual, tetapi juga memberikan manfaat ekologis, edukatif, dan spiritual. Ia tumbuh, dirawat, dan memberi kehidupan—sebuah simbol keberlanjutan yang sejalan dengan nilai Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Krisis iklim dan kerusakan lingkungan global menuntut setiap institusi, termasuk perguruan tinggi, untuk mengambil peran aktif. Kampus tidak boleh hanya menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga teladan dalam praktik keberlanjutan. Konsep green campus bukan sekadar jargon, melainkan sebuah keniscayaan.

Melalui kebijakan ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ingin menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem kampus yang ramah lingkungan, sehat, dan berkelanjutan. Tanaman hidup yang menggantikan karangan bunga akan memperkaya ruang hijau kampus, meningkatkan kualitas udara, menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus membangun kesadaran ekologis seluruh sivitas akademika.

Langkah ini juga merupakan bentuk dukungan nyata UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terhadap Program Pemerintah Presiden Prabowo Subianto tentang Indonesia Asri, yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan, penataan ruang hijau, dan pembangunan berkelanjutan. Kampus sebagai pusat intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pionir dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik konkret.

Di sisi lain, kebijakan ini sejalan dengan Program Prioritas (Protas) Kementerian Agama RI tentang Ekoteologi, yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kesadaran ekologis. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang berkewajiban menjaga, merawat, dan melestarikan alam. Menanam pohon dan merawat tanaman bukan hanya tindakan ekologis, tetapi juga ibadah sosial yang bernilai pahala.

Dalam perspektif ekoteologi, setiap tanaman yang tumbuh, setiap oksigen yang dihasilkan, dan setiap makhluk yang merasakan manfaatnya, menjadi bagian dari amal jariyah. Dengan demikian, penggantian karangan bunga menjadi tanaman hidup adalah langkah kecil yang berdampak besar, baik secara ekologis maupun spiritual.

Kami menyadari bahwa perubahan budaya tidak selalu mudah. Namun, transformasi harus dimulai dari langkah konkret. Dengan mencantumkan kebijakan ini dalam setiap undangan resmi dan melakukan sosialisasi secara masif, kami berharap seluruh sivitas akademika, mahasiswa, alumni, dan mitra kerja dapat bersama-sama membangun budaya baru: budaya apresiasi yang lebih bermakna, berkelanjutan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak sekadar mematuhi kebijakan ini secara administratif, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari kesadaran kolektif. Sebab, kampus hijau bukan hanya tentang banyaknya pohon yang ditanam, melainkan tentang cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang ramah terhadap alam.

Akhirnya, melalui kebijakan ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pelopor kampus hijau berbasis nilai-nilai Islam, teknologi, dan keberlanjutan, demi terwujudnya generasi unggul yang berilmu, berakhlak, dan peduli lingkungan. (din)

Read More

Wakil Wali Kota dan Wamenperin Bahas Strategi Proteksi Industri Lokal

JAKARTA – Pemerintah Kota Cirebon terus menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan para pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi di tengah perubahan pasar yang sangat dinamis. 

Melalui berbagai program strategis, Pemkot berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif dan manufaktur skala kecil di Kota Wali.

Dalam upaya memperluas jangkauan dukungan tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, melakukan audiensi khusus dengan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, H. Faisol Riza, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (3/2/2026). 

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional guna mengakselerasi potensi industri yang ada di Kota Cirebon.

Berdasarkan data Dashboard Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) tahun 2025, pertumbuhan sektor industri di Kota Cirebon menunjukkan angka yang signifikan. 

Tercatat sebanyak 2.312 unit Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang aktif beroperasi, didukung oleh 35 industri skala menengah dan 17 industri skala besar. Angka ini mencerminkan dominasi sektor IKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di wilayah Cirebon.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai langkah konkret, mulai dari pemutakhiran data, pembinaan berkelanjutan, hingga pengawasan izin usaha. 

Selain itu, peningkatan kompetensi dilakukan melalui penciptaan wirausaha baru lewat program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) serta kolaborasi pelatihan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

"Kami tidak ingin pelaku IKM berjalan sendirian. Pemkot Cirebon hadir melalui penyediaan ruang pamer strategis di Mall UKM untuk memastikan produk unggulan lokal kita bisa naik kelas. Kami juga aktif memfasilitasi promosi melalui kemitraan dan pameran, baik di tingkat lokal maupun nasional, hingga memberikan sosialisasi ekspor melalui skema imbal dagang," ujar Wakil Wali Kota.

Meski demikian, Wakil Wali Kota menekankan bahwa tantangan di era digital memerlukan intervensi yang lebih dalam dari pemerintah pusat. Ia berharap Kementerian Perindustrian dapat membawa program-program fasilitasi langsung ke Kota Cirebon, terutama yang berkaitan dengan aspek legalitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi para perajin dan pengusaha lokal.

"Di era digital yang sangat kompetitif ini, perlindungan merek dan sertifikasi produk adalah harga mati. Kami sangat berharap dukungan Kemenperin melalui Bimtek dan standardisasi produk agar karya asli wong Cirebon tidak mudah diklaim atau dipalsukan oleh kompetitor di pasar e-commerce. Kesadaran akan pentingnya legalitas ini harus kita bangun bersama," tambahnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu pembuka bagi kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan integrasi program yang tepat, industri di Kota Cirebon diproyeksikan akan semakin tangguh, mampu menembus pasar internasional, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas di masa depan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian RI, H. Faisol Riza, menyambut positif inisiatif dan data capaian yang dipaparkan oleh Pemkot Cirebon. Ia menegaskan bahwa kementerian berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus bagi daerah-daerah yang memiliki semangat tinggi dalam membina industri lokalnya.

"Kota Cirebon memiliki potensi industri yang sangat besar dan tertata secara administratif. Sinergi ini penting agar kebijakan yang kami miliki di pusat bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha di daerah," ungkap Faisol Riza. (din).

Read More

Cegah Disinformasi, Menkomdigi Tegaskan Humas Pemerintah Harus Cepat dan Tepat

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik kini menjadi faktor penentu dalam mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital.

Pemerintah, menurutnya, tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan narasi resmi ketika arus informasi bergerak sangat cepat dan masif.

Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 pada Rabu (4/2/2026) di Jakarta Pusat, yang dihadiri para Kepala Biro Humas Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah.

“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan pada akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” tegas Meutya.

Menurut Meutya, tantangan komunikasi publik pemerintah semakin berat seiring masifnya kompetisi konten di media sosial.

Ia menekankan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak diukur dari seberapa rapi atau indahnya pesan yang disusun, melainkan dari apa yang benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat.

“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga salah,” ujarnya.

Meutya juga menegaskan bahwa komunikasi publik bukan lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan bagian integral dari kepemimpinan negara.

Reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional, kata dia, sangat ditentukan oleh konsistensi suara negara di ruang publik, yang dijalankan oleh humas di setiap kementerian dan lembaga.

Selain itu, Meutya Hafid juga menyoroti pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi, termasuk melalui saling berbagi data, saling menguatkan pemberitaan, dan merespons isu secara terkoordinasi lintas sektor.

Ia menilai disinformasi saat ini bekerja secara berjejaring, sehingga tidak bisa dihadapi secara sendiri-sendiri.

“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menekankan pentingnya penguatan data sebagai fondasi komunikasi publik yang cepat dan akurat.

Konsolidasi data di internal kementerian dan lembaga dinilai menjadi prasyarat agar humas dapat bergerak sigap dalam merespons isu strategis.

“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah berkembang di ruang publik,” kata Meutya.

Menutup arahannya, Menkomdigi Meutya mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi internal dan lintas lembaga, serta menyampaikan kebijakan pemerintah dengan gaya yang beragam namun tujuan yang sama.

“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama. Peran humas hari ini sangat strategis dan tidak ringan, namun kita hadapi bersama,” pungkasnya.

Read More