Kabupaten Cirebon Masuk Wilayah Bawah, Bupati Cirebon dan BBWSCC Bahas Antisipasi Banjir dan Kekeringan

CIREBON - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menerima kunjungan dari BBWS Cimanuk Cisangarung di Pendopo Bupati Jalan Kartini Kota Cirebon, Kamis (23/9/2021). 

Dalam pertemuan itu banyak hal yang dibicarakan, salah satunya terkait potensi yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Kami membicarakan potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya yang masih ada kaitannya dengan pihak BBWS Cimanuk Cisangarung," kata Bupati Imron 

Imron menjelaskan, wilayah Kabupaten Cirebon merupakan wilayah bawah. Sehingga ketika ada hujan deras di wilayah Kabupaten Cirebon akan berdampak ke Kabupaten Cirebon sendiri. 

"Kalau hujan, Kabupaten Cirebon selalu ada banjir. Karena Cirebon kan di bawah yang di atas ada kuningan, sehingga butuh kerja sama dengan BBWS Cimanuk Cisangarung dan Pemkab Cirebon untuk mengatasinya," katanya. 

Selain itu, lanjut Imron, pertemuan tersebut juga membahas potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon. 

"Kita akan kerja sama untuk menggali potensi sumber daya air. Sebab kita memiliki Setu Patok, Setu Sedong, serta beberapa embung," katanya. 

Namun demikian, sejumlah potensi air tersebut tidaklah cukup untuk mengairi semua sawah yang ada di Kabupaten Cirebon. 

"Kami juga masih mengandalkan Bendungan Jatigede untuk mengairi sawah di wilayah Barat Kabupaten Cirebon. Sehingga, misalkan bendungan tersebut mengalami kekurangan pasokan air itu akan berpengaruh terhadap pertanian di Kabupaten Cirebon wilayah Barat," katanya. 

Sementara itu, Kepala BBWS Cimanuk Cisangarung, Dr. Ismail Widadi, ST, M.Sc mengatakan, kedatangannya ke Rumdin Bupati Cirebon salah satunya untuk menjalin silaturahmi. Sebab, selama ini BBWS Cimanuk Cisangarung merupakan mitra kerja Pemkab Cirebon.

"Dalam pertemuan tersebut, kami membahas sejumlah potensi sumber daya air yang ada di Kabupaten Cirebon," katanya. 

Menurutnya, potensi sumber daya air yang ada di Kabupaten Cirebon bisa dikembangan lebih maju lagi. 

"Pada dasarnya potensi sumber daya air yang menjadi kekayaan Kabupaten Cirebon mempunyai potensi wisata seperti Setu Patok, Setu Sedong itu potensi sunber daya air sangat besar dan juga potensi sumber daya wisatanya," katanya.

Ismail mengungkapkan, selama ini Bendungan Jatigede ikut menyuplai air untuk pertanian di wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Untuk kondisi sekarang, Bendungan Jatigede masih aman, air juga masih normal, tetapi kalau kemarau pasti ada kekurangan pasokan air sehingga bisa berpengaruh kepada lahan pertanian khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon, " katanya. (din)

Read More

KPI IAIN Cirebon Berikan Pelatihan Design Grafis Kepada Siswa Bina Cendekia Utama Cirebon

Ketua Jurusan KPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon tengah membuka dan memberikan materi pada kegiatan pelatihan design graphis kepada siswa MA dan SMK Bina Cendekia Utama Cirebon pada kegiatan Pengabdian Masyarakat Jurusan KPI.

FOKUS CIREBON - Sebagai bentuk pengabdian, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, memberikan pelatihan design grafis kepada siswa MA dan SMK Bina Cendekia Utama Cirebon, Kamis (23/9/2021). 

Dengan tema "Dakwah Millenial Melalui Design Graphis", siswa sangat antusias mengikuti materi hingga selesai. Materi design graphis sendiri termasuk materi yang dapat membantu para siswa dan pelajar lainnya mempercepat proses pekerjaan dengan cara menyajikan suatu pekerjaan dalam bentuk grafis. 

"Ya, untuk mempersiapkan masyarakat (generasi muda, mahasiswa, kaum terpelajar) agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis," terang Ketua Jurusan KPI, Dr H Aan Mohamad Burhanudin M.Ag.

Aan menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan di Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon, Mertapada Wetan, bertujuan untuk berdakwah.

Capaian kegiatannya kata Aan, peserta mampu membuat konten dakwah dengan design grafis dengan baik. Harapannya, para millenial punya kesadaran tinggi untuk berdakwah dengan cara yang persuasif dengan memanfaatkan kelebihan design grafis dari kegiatan pengabdian jurusan KPI.

"Saya melihat langsung begitu antusias dan senangnya para siswa dan  ketika praktek mereka mampu menunjukkan hasil yg baik," kata Aan.

Aan menambahkan, kalangan millenial itu kadang males membaca, namun dengan design grafis cukup membantu mereka untuk aktif berdakwah di medsos, sekaligus punya nilai literasi digital. (din)

Read More

Mudahkan Pedagang Pasar, Penarikan Retribusi Bisa Melalui Aplikasi E-Retribusi

FOKUS CIREBON.- Salah satu upaya Pemkab Cirebon dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan menarik retribusi pasar. Untuk memudahkannya, kini penarikan retribusi dari pedagang pasar bisa dilakukan secara non tunai melalui aplikasi e-retribusi.

"Para pedagang yang akan membayar retribusi cukup memindai kode batang atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran," Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno saat menghadiri launching e-retribusi di Bank BJB Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (22/9/2021).

Menurutnya, hal itu sebagai upaya Pemkab Cirebon untuk mengejar ketertinggalan. Sebab, imbas pandemi Covid-19, PAD jadi menurun cukup drastis. Tentu saja, lanjut dia, adanya upaya penghimpunan retribusi menggunakan non tunai ini supaya lebih efektif dan efesien.

"Penarikan retribusi secara non tunai diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Seluruh prosesnya pun sangat transparansi. Sebab, uang yang dibayarkan langsung para pedagang akan langsung masuk ke kas daerah. Hal tersebut pun bisa mencegah adanya tindak pidana korupsi oleh petugas pemungut retribusi," ungkapnya.

Untuk langkah awal, kata dia, diterapkan di pasar daerah, yakni Pasar Babakan, Pasar Ciledug, Pasar Jamblang, Pasar Palimanan, Pasar Cipejeuh, Pasar Sumber, dan Pasar Batik Plered. 

"Bukan hanya retribusi pasar, retribusi KIR pun akan dicoba dilakukan secara non tunai. Awal 2021, kami sudah terapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) hasil kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) perwakilan Cirebon," tuturnya.

Tujuan dari ETPD antara lain, tambah dia, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran secara digital. "Selain itu, guna membiasakan transaksi digital bagi masyarakat serta ASN. Layanan ETPD yang sudah diluncurkan bisa untuk transaksi penerimaan daerah di beberapa sektor pajak atau retribusi menggunakan QRIS," ulasnya. (din)

Read More

DPRD Setujui Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2022

Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon

CIREBON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menyetujui nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2022.

Persetujuan itu dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Lutfhi dan Bupati Cirebon Imron, dalam rapat paripurna, Rabu (22/9/2021).

Dalam kesempatan itu juga, sekaligus rapat paripurna Hantaran Perubahan KUA/PPAS tahun anggaran 2021.

Adapun rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Cirebon 2022 ini sebelumnya sudah dibahas dalam rapat badan anggaran dengan beberapa perubahan yang disetujui dan disepakati untuk ditetapkan menjadi KUA.

Bupati Cirebon mengatakan, perubahan anggaran yang dilakukan akan merujuk dengan pembangunan tahun selanjutnya.

Sejumlah prioritas pembangunan yakni peningkatan akses kualitas pendidikan, perluasan jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dan kegiatan ekonomi.

Kemudian, pengembangan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, industri perdagangan, dan pariwisata berbasis inovasi. 

"Ada pula penanganan masyarakat miskin, perluasan kesempatan kerja yang berdaya saing, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan yang terakhir, hingga reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima," kata Imron di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

Selain itu, kata Imron, diharapkan penyusunan APBD tahun 2022 bisa berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun 2022.

Dalam surat tersebut disebutkan, kepala daerah dan DPRD harus memperhatikan tepat waktu pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan pelaksanaan untuk penetapan APBD Tahun 2022. 

"Tahun 2022 kami juga tetap berfokus kepada pemulihan ekonomi nasional. Usulan belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp 5,1 triliun lebih," kata Imron. (din)

Read More

Bupati Cirebon : Perlu Reforma Agraria untuk Atasi Sengketa Lahan

KABUPATEN CIREBON.- Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menyebutkan sengketa lahan hingga saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Akibat konflik tersebut, rakyat kecil yang selalu menjadi korban atau pihak dirugikan.

Menurut Imron, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu dilakukan reforma agraria yang merupakan upaya penataan kembali susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil.

Tujuan dari reforma agraria ini, kata Imron, mengubah struktur masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi, susunan masyarakat yang lebih adil dan merata.

"Tujuannya supaya semua rakyat mempunyai aset produksi sehingga lebih produktif, dan pengangguran dapat ditekan. Intinya, masyarakat harus dapat haknya," kata Imron saat membuka rapat gugus tugas reforma agraria di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Selasa (21/9/2021).

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan tahun 2021 bidang tanah di wilayahnya sudah bersertifikat. Pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021.

Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno mengatakan, Program PTSL ini salah satunya untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat berupa bukti kepemilikan tanah (sertifikat).

“Dahulu membuat sertifikat tanah sangatlah susah, tetapi sekarang pemerintah membuat program PTSL, diharapkan semua bidang tanah khususnya di Kabupaten Cirebon sudah bersertifikat kecuali tanah negara,” kata Rahmat.

Menurutnya, pihak ATR/BPN Kabupaten Cirebon mempunyai target untuk ribuan bidang tanah yang sudah terukur pada tahun 2021.

“Target 45 ribu bidang tanah tersertifikat akan tetapi sampai hari ini baru 33.225 ribu yang baru terukur, artinya masih banyak yang belum terukur. Sisanya tahun sekarang selesai pengukuran,” katanya.

Rahmat meminta, semua pihak ikut membantu dalam program PTSL ini. Sebab, dengan adanya PTSL ini diharapkan bisa mengetahui batas-batas wilayah suatu desa.

Selain itu, kata Rahmat, ada dampak positif dengan adanya PTSL. Sebab beberapa desa pasti memiliki kekayaan desa masing-masing.

“Artinya, kami tidak ingin mendengar adanya pergeseran batas desa. Kalau sudah terukur dengan benar kita bisa mengetahui batas wilayah desa dengan desa lainnya,” katanya. (Heri)

Read More