Naiknya Sejumlah Bahan Pokok, Pemda Bantu Masyarakat Lewat Gelar Bazar Murah

KABUPATEN CIREBON - Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon terus berupaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sejumlah bahan pokok sehari-hari. Mengingat, akhir-akhir ini sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 

Oleh karena itu, Pemda Cirebon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan  (Disperdagin) menggelar Bazar Murah di Halaman GOR Ranggajati Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, Selasa (16/11/2021). 

Kegiatan Bazar murah tersebut dibuka Wakil Bupati Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si dan dihadiri Sekda Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si, perwakilan Forkopimda dan OPD, serta para camat. 

Dalam sambutannya, Wabup Ayu sapaan akrabnya mengatakan, kegiatan Bazar Murah ini merupakan wujud dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk memberikan  harga kebutuhan pokok kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Sebab, selama ini ada sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. 

"Kami berupaya agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Sehingga melalui penyediaan, pemenuhan dan pengaturan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat hingga di tangan konsumen dengan harga yang terjangkau," kata Wabup Ayu. 

Ayu mengungkapkan, pihaknya merasa bangga karena selama kegiatan bazar ini selalu mendapatkan perhatian dan respon begitu besar dari masyarakat. 

"Ini dibuktikan dengan jumlah pengunjung dan peserta bazar yang terus mengalami peningkatan. Karena kegiatan Bazar Murah dinanti nanti oleh pelaku usaha dan masyarakat. Sebab, di masa pandemi Covid-19 yang sudah hampir dua tahun, bukan saja berdampak pada Indonesia tetapi juga dunia, maka kegiatan bazar tidak bisa dilaksanakan saat itu. Sehingga, pada bazar sekarang antusiasme warga sangat tinggi," katanya. 

Ayu menjelaskan, selama ini ada sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Sehingga, apabila dibiarkan dalam jangka waktu panjang maka akan memicu terjadinya inflasi. 

"Tugas pemerintah sekarang adalah menjaga agar kenaikan tersebut secara wajar sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat dan tidak merugikan para konsumen serta para pelaku pasar lainnya," ucapnya. 

Ayu berharap, dengan adanya Bazar Murah bisa membangun masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra mengatakan, Bazar Murah ini merupakan rangkaian Peringatan HUT-50 Korpri tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2021. 

"Jumlah peserta Bazar Murah ini mencapai 100 persen. Ini hanya 50 persennya saja karena mengingat masih pandemi Covid-19," katanya. 

Dadang menjelaskan, tujuan diadakannya acara Bazar Murah ini untuk meningkatkan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat pada momentum naiknya harga kebutuhan pokok. 

"Dalam kegiatan ini kami menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih murah dan terjangkau dari harga pasar pada umumnya," katanya. 

Selain itu, Bazar Murah ini juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbelanja barang-barang kebutuhan dengan harga yang terjangkau. 

"Bazar ini dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 16 sampai 17 November 2021 dengan berbagai kebutuhan pokok, sandang dan sebagainya dengan harga yang tejangkau," kata Dadang. 

Dadang menjelaskan, program Bazar Murah ini bisanya dilakukan dua kali dalam satu tahun. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 semuanya tidak bisa dilaksanakan. 

"Selama dua tahun lebih, baru sekarang Bazar Murah kembali dibuka ini juga bertepatan HUT ke-50 Korpri tingkat Kabupaten Cirebon sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat," katanya. (Bam)

Read More

Pemkab Cirebon Terus Tekan Ledakan Penduduk Melalui Program KB

KABUPATEN CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), berupaya terus menekan ledakan penduduk dengan program keluarga berencana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno mengatakan, ledakan penduduk berkaitan erat dengan peningkatan jumlah kemiskinan, pengangguran, dan berbagai permasalahan lainnya.

Ledakan jumlah penduduk, kata Rahmat, bakal menyebabkan kurang optimalnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Saya minta dinas terkait untuk mampu mengendalikan supaya pertumbuhan masih dalam batas normal," kata Rahmat saat rapat bersama DPPKBP3A di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Senin (15/11/2021).

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni mengatakan, pihaknya mendorong 12 rumah sakit di kabupaten tersebut untuk turut andil dalam menyukseskan program keluarga berencana.

Pihak unit layanan kesehatan yang sudah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), baru Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC).

"Selanjutnya, Rumah Sakit Paru Sidawangi dan Rumah Sakit Sumber Waras yang siap untuk bekerja sama dengan kami. Kami harapkan 12 rumah sakit bisa kerjasama juga," katanya.

Eni mengatakan, hadirnya rumah sakit dalam program keluarga berencana ini, diharapkan masyarakat yang ingin mengatahui program tersebut atau yang membutuhkan alat kontrasepsi akan lebih mudah.

"Saya khawatir kalau pemahaman masyarakat kurang soal keluarga berencana, 5 sampai 10 tahun mendatang akan terjadi ledakan penduduk," kata Eni.

Dalam rapat tersebut, hadir pula Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dr. Bambang Sumardi dan inspektur dari Inspektorat Iyan Ediyana. (din)

Read More

Penanganan Kemiskinan Butuh Kerjasama Semua Pihak

KABUPATEN CIREBON.- Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon tidak bisa dilakukan sendiri. Tetapi dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam menanganinya. 

Hal tersebut disampaikan Sekda Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si saat acara Bimbingan Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kawasan Gronggong Kecamatan Beber, Senin (15/11/2021). 

Rahmat mengajak semua pihak untuk ikut serta dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Sebab, dengan jumlah 2,2 juta lebih penduduk Kabupaten Cirebon, sekitar 1,9 jutanya masuk kategori kemiskinan berdasarkan data dari Kementerian Sosial. 

Namun, setelah didata ulang ternyata ada 1,7 juta warga Kabupaten Cirebon yang miskin. 

"Dari 1,7 juta tersebut setelah dicek rupanya ada warga yang seharusnya tidak masuk kategori miskin tetapi tercatat di DTKS, sehingga angka tersebut menjadi fokus kita bersama," kata Rahmat. 

Rahmat menjelaskan, Kementerian Sosial mempunyai indikator untuk kategori kemiskinan. Bahkan, itu merupakan landasan untuk mengetahui masyarakat yang mana kategori miskin maupun yang rentan miskin. 

"Para kuwu dan lurah harus bisa menerapkan indikator dari Kementerian Sosial, sehingga bisa melihat warga mana yang memang masuk kategori miskin dan yang rentan miskin. Nanti datanya akan menjadi valid," ujarnya. 

Ia mengungkapkan, di wilayah timur Kabupaten Cirebon sekarang sedang banyak pembangunan industri. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dibutuhkan banyak pekerjaan. 

"Infonya ada 50 ribu lowongan pekerjaan di sana. Kalau DTKS ini selesai di desa, keluarga yang tidak mampu yang perlu pekerjaan bisa  disalurkan ke industri yang membutuhan. Minimal, satu keluarga satu orang yang bekerja sehingga mendapatkan UMR. Dan ke depan akan meningkatkan daya beli dan mempunyai kesejahteraan bagi warga miskin itu sendiri," kata Rahmat. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar mengatakan, SLRT merupakan sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu. 

"Selain itu, SLRT melaksanakan rujukan kepada pengelola program fakir miskin dan orang tidak mampu baik di pusat maupun daerah. SLRT juga membantu keluhan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin," kata Iis. 

Dalam acara Bimtek tersebut dihadiri para kuwu dan lurah se-Kabupaten Cirebon. (Nur)

Read More

Gusmen: Pramuka Kader Perubahan Masa Depan Indonesia

Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas saat membuka secara resmi Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan XV, Jakabaring Sport City Palembang.

PALEMBANG, FC – Ditandai dengan menyalakan api unggun virtual, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas secara resmi membuka Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan (PWN-PTK) XV Tahun 2021 di Jakabaring Sport City Palembang.

 
Dalam sambutannya, Gus Men menyampaikan Pramuka adalah sarana pembinaan generasi muda, “Gerakan Pramuka sudah mengakar secara Historis di seluruh Nusantara sebagai Wadah pembinaan generasi muda, Paramuka menciptakan Kader perubahan” paparnya

Menteri juga mengatakan, bahwa “Pramuka Masa depan Indonesia,Indonesia Masa Depan Pramuka, Pramuka harus menjadi rumah bersama bagi sekumpulan generasi muda yang ingin Berkembang berkarya dan menempa diri” terangnya

Ia juga berharap nilai-nilai pramuka bisa ditransformasikan kepada mahasiswa dan juga memiliki pemahaman keagamaan yang Rahmatan Lil Alamin. 

“Nilai-Nilai kepramukaan; Kemandirian gotong royong perjuangan hidup keberanian dan kepekaan sosial harus bisa mampu ditrasformasikan kepada Mahasiswa,” tegasnya.

“PTK harus menyiapkan dan mencetak generasi muda Indonesia yang memiliki pemahaman dan kapasitas keagamaan yang Rahmatan Lil Alamin pemahaman keagamaan yang inklusif toleran dan damai menjadi keniscayaan ditengah-tengah plural  kebangsaan,” harapnya.

Sebelumnya Ketua Panitia Dirjen Pendis Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan bahwa kegiatan PWN-PTK XV  tahun 2021 ini berlangsung mulai dari 9 hingga 14 Nopember 2021 di area Jakabaring Sport City Palembang dan diikuti 1176 orang peserta secara  daring dan luring dari 58 PTK, dengan tema “Konsistensi dalam Moderasi Beragama, Berkarya untuk Bangsa”

Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya menyambut baik kegiatan PWN-PTK XV ini. Dalam sambutannya beliau memberikan apresiasi yang tinggi untuk Kementerian Agama atas dipilihnya Sumatera Selatan/UIN Raden Fatah Palembang menjadi Tuan Rumah.

Sedangkan menurut Rektor IAIN Padangsidimpuan Ibrahim Siregar Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan PWN-PTK XV Tahun 2021 dengan tema “Konsistensi dalam Moderasi Beragama, Berkarya untuk Bangsa” menyampaikan kepada Humas IAIN Padangsidimpuan. 

“Nilai-nilai yang termuat dalam tema tersebut tentu merupakan sesuatu yang sangat amat penting sekali untuk di internalisasi oleh seluruh peserta pramuka sebagai generasi bangsa dan bernegara NKRI yang tercinta dengan keragaman dalam banyak aspek seperti agama, suku, bahasa, daerah dan lainnya”.tuturnya

“Keragaman tersebut dapat eksis dalam satu napas kebangsaan yang solid dan kesatuan bernegara Republik Indonesia. Untuk kontinuitas dan sustainabilitas Kondisi kebangsaan dan kenegaraan yang unsur-unsurnya sangat beragam tersebut niscaya semua individu dan elemen masyarakat harus menghayati nilai Unity in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika”. pungkasnya lagi. (din)

Read More

Raperda Penyertaan Modal BJB Finalisasi, Menunggu Rapat Paripurna DPRD

CIREBON – Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) sudah tahap finalisasi pembahasan. Artinya, raperda tersebut tinggal mendapat kesepakatan pimpinan dan mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Kota Cirebon.

Ketua Pansus Raperda Penyertaan Modal BJB, Dani Mardani SH MH mengatakan, pembahasan di internal pansus maupun dengan Tim Asistensi Pemda Kota Cirebon sudah selesai. Termasuk sudah difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Raperda Penyertaan Modal BJB sudah rampung. Ini adalah final. Pansus dan Tim Asistensi setuju hasil rapat finalisasi dibawa ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan,” ujarnya saat rapat berlangsung di ruang rapat gedung DPRD, Jumat (12/11/2021).

Dani menjelaskan, setelah mendapat arahan dari pimpinan, baru kemudian menentukan tanggal persetujuan agenda rapat paripurna. Pansus sendiri mengusulkan rapat paripurna dilaksanakan pada Senin (15/11/2021).

Mengingat, sesuai Permendagri Nomor 80/2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, berkaitan dengan penyertaan modal harus sudah ditetapkan sebelum persetujuan APBD tahun berikutnya.

Penyertaan modal kepada BJB pada tahun 2022, Pemda Kota Cirebon memberikan sebesar sekitar Rp 1,6 miliar. Sementara pada tahun 2023, Pemda Kota Cirebon juga akan menyertakan modal sekitar Rp 4 miliar. Sehingga, total yang diberikan oleh Pemkot Cirebon yaitu Rp 5,7 miliar kepada BJB.

“Direncanakan, dari 2006 hingga 2023 nanti, pemerintah daerah akan menargetkan penyertaan modal kepada BJB sebesar Rp 11,5 miliar lebih. Urgensi dari penyertaan modal ini adalah mempertahankan kepemilikan nilai saham Pemda Kota Cirebon yang lebih kuat,” terang Dani.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Cirebon, Drs Sutisna M.Si mengatakan, penambahan modal kepada BJB tersebut sebagai upaya penyesuaian berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) Permendagri Nomor 13/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal itu dilakukan agar dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada BUMD.

“Penyertaan kepada BJB ini untuk mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya. (din)

Read More