Komisi III DPRD Menggelar Rapat Kerja Bersama Disdik Kota Cirebon Bahas Pelaksanaan PTM di Sekolah

Rapat Kerja Dinaa Pendidikan bersama Komisi III DPRD Kota Cirebon

FOKUS CIREBON - Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan membahas pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di sekolah, di ruang rapat gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (11/1/2022).

Dalam pembahasannya, Komisi III DPRD meminta agar pelaksanaan PTM 100 persen dikontrol secara ketat agar dapat mengatisipasi jika terjadi potensi  penularan Covid-19.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB menjelaskan, dalam pelaksanaan PTM 100 persen di setiap tingkatan pendidikan, Dinas Pendidikan perlu memiliki indikator capaian keberhasilan.

"Supaya punya alat kontrol untuk evaluasi sebagai bentuk kehati-hatian," ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Tresnawaty dalam rapat kerja.

Tresna juga meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan mengenai kesiapan pelaksanaan PTM 100 persen. 

"Beberapa hari ke depan, kami Komisi III DPRD juga akan mengevaluasi pelaksanaan PTM 100 persen di Kota Cirebon," katanya.

Dijelaskan, evaluasi tersebut meliputi kondisi kesehatan siswa selama melaksanakan PTM di sekolah, selain penerapan protokol kesehatannya. Jika ditemukan adanya kasus penularan Covid-19, maka pelaksanaan PTM 100 persen akan ditinjau kembali.

Tresna juga menyoroti vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 di Kota Cirebon yang belum maksimal. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan di tengah ancaman varian Omicron. 

Kendati belum sampai ke Kota Cirebon, Tresna berharap dalam dua pekan ke depan, vaksinasi kepada anak bisa mencapai target.

Menurutnya, keberhasilan PTM 100 persen ini harus ada indikatornya. Itu harus diukur melalui uji klinis hasil swab. 

"Dengan kondisi hangat-hangatnya Omicron ini, kami berharap pada dua pekan ini vaksinasi kepada anak bisa segera dimaksimalkan,” kata Tresna.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Dr Irawan Wahyono MPd menyampaikan, PTM 100 persen sudah dilaksanakan di semua tingkatan satuan pendidikan yang ada di Kota Cirebon. Menurutnya, pelaksanaan PTM 100 persen dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Irawan juga memastikan, Satgas Covid-19 yang sudah dibentuk di setiap sekolah sudah diberi pelatihan simulasi mitigasi. 

“Satgas di sekolah terus berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kota Cirebon untuk memantau perkembangan kesehatan siswa selama pelaksanaan PTM,” terangnya. (bam)

Read More

PK MATAN IAIN Cirebon Menggelar Reflekasi Sejarah dan Kebudayaan

CIREBON, FC - Refleksi Sejarah dan Kebudayaan, menjadi kajian pada kegiatan yang digelar Pengurus Komisariat (PK) Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (MATAN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Minggu, (9/1/2022).

Kegiatan yang mengambil tema “Menanamkan Spirit Nasionalisme Lewat Budaya Lokal dan Sejarah Keraton Cirebon” dilaksanakan di Keraton Kanoman Kota Cirebon.

Refleksi sejarah dan kebudayaan ini mengundang pemateri sejarawan Cirebon, yakni Farihin yang juga sebagai Pengurus Lesbumi Nahdlatul Ulama Kota Cirebon.

Dalam kesempatan tersebut, Farihin mengulas sejarah dan budaya Keraton Kanoman, Kasepuhan, dan Kacirebonan untuk menjaga budaya lokal yang hampir tergerus peradaban.

“Kita tidak bisa lepas dari budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya saja kesadaran kita dalam berbudaya itu menurun drastis, karena dilalaikan dengan modernisasi, globalisasi, dan sekarang ada revolusi yang memaksa kita harus beradaptasi,” tuturnya.

Farihin menceritakan, transformasi kebudayaan peradaban yang dilakukan wali oleh songo adalah memadukan antara kebudayaan lama dengan kebudayaan baru. Sehingga, kebudayaan lama tidak tergilas kebudayaan baru, melainkan berjalan beriringan.

Hal itu, menurut dia, berbeda dengan hari ini. Yaitu, ketika muncul modernisasi, globalisasi, dan revolusi yang memiliki konsekuensi tergilasnya kebudayaan lama oleh kebudayaan baru.

“Sehingga kalau kita ingin memberikan spirit nasionalisme, kita harus belajar kebudayaan,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat harus kebanggaan terhadap tanah air kita, bangsa, dan ras sendiri. Salah satunya dengan cara berpakaian dan tradisi.

“Itu akan menumbuhkan spirit nasionalisme, spirit patriotisme, dan spirit-spirit itu tidak akan didapat kalau tidak belajar sejarah,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Ketua Pengurus Komisariat MATAN IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Khumaedi NZ menuturkan, adanya kegiatan ini sebagai media pengenalan budaya dan mengingat jasa para ulama terdahulu.

“Nasionalisme tanpa sejarah tentunya akan rapuh. Orang yang kuat dalam dalam nasionalisme adalah orang yang mengenal sejarah dan tidak melupakan sejarah. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini kita senantiasa bisa melestarikan budaya dan memahami sejarah para pendahulu,” tandasnya. (din)

Read More

Sebanyak 395 Orang Dinyatakan Lulus Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

CIREBON, FC - Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menggelar pengukuhan guru profesional program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan, Sabtu (8/1/2022).

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Dr H Farihin MPd menjelaskan, dari 484 peserta yang mengikuti program PPG Dalam Jabatan tahun 2021 di LPTK IAIN Syekh Nurjati cirebon, sebanyak 395 peserta di antaranya dinyatakan lulus.

“Alhamdulillah 395 orang dinyatakan lulus dengan presentase 80,5 persen,” katanya saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

Sementara, lanjut Farihin, sebanyak 94 peserta lainnya dinyatakan belum lulus. “Bukan tidak lulus. Pada saatnya mereka akan lulus, saya yakin itu. Mereka diberi kesempatan untuk mengulang selama 3 tahun,” imbuhnya.

Farihin mengungkapkan, angka kelulusan tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2019, yaitu dengan tingkat kelulusan 78 persen. “Jadi ada kenaikan dua digit dan (tahun depan) sebenarnya kita siap jika ada seribu peserta (PPG Dalam Jabatan),” ujarnya.

Farihin menegaskan, LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki 2 target, yaitu menjadi LPTK dengan tingkat kelulusan tertinggi dan menjadi LPTK dengan sistem terbaik.

“Target kita yaitu menjadi LPTK dengan lulusan tertinggi, targetnya 90 persen. Sekarang sudah 80,5 persen, tinggal 9,5 persen lagi. Sedikit lagi lah,” ucapnya.

Sementara itu, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta Hasyim MAg mengungkapkan, peserta yang mengikuti PPG Dalam Jabatan ini dengan masa pengabdian menjadi guru yang bervariasi, yaitu ada yang sudah mencapai 20 tahun hingga 30 tahun.

“Ini adalah sesuatu keikhlasan yang tidak serta merta tumbuh, tetapi secara gradual dan alamiah untuk memberikan pencerahan intelektual, spiritual, dan emosional kepada anak didik,” tuturnya.

Read More

Pemda Kota Cirebon Mulai Cetak Secara Massal SPPR PBB

FOKUS CIREBON – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mulai mencetak secara massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H. mengatakan, cetak massal SPPT PBB-P2 merupakan bentuk dari kesiapan Pemda Kota Cirebon untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. 

“Sama-sama kita ketahui, salah satu sumber (pembiayaan) untuk membangun kota ini adalah dari sektor pajak,” ungkap Azis saat menghadiri launching cetak massal SPPT PBB-P2 di kantor BPKPD, Jumat (7/1/2022).

“Jadi, cetak massal SPT PBB-P2 ini untuk mempercepat masyarakat tahu, berapa pajak yang harus dibayarkan atas kepemilikan tanah dan bangunan,” tambahnya.

Azis berharap, melalui cetak massal SPPT PBB-P2 yang kemudian dibagikan kepada wajib pajak, dapat mempercepat pembayaran pajak. Tidak harus menunggu masa jatuh tempo.

“PR (pekerjaan rumah, red) kita bagaimana mengedukasi masyarakat Kota Cirebon untuk taat pajak. Dengan begitu, akan membantu pembangunan di Kota Cirebon,” tuturnya.

Setelah dicetak massal, sambung Azis, selanjutnya SPPT PBB-P2 akan didistribusikan melalui kecamatan, kelurahan, termasuk RW. “Sekaligus menginformasikan kepada masyarakat untuk cepat membayar pajak. Jangan ditunda,” kata Azis.

Pemda Kota Cirebon juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak melalui layanan online. “Sekarang cepat, karena semua bisa dilakukan melalui online,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala BPKPD Kota Cirebon, Arif Kurniawan, S.T. menjelaskan, pihaknya pada tahun ini mencetak sebanyak 82 ribu SPPT PBB-P2. “Setelah tercetak semua langsung dibagikan ke wajib pajak,” katanya.

“Target tahun ini Rp.30 miliar. Mudah-mudahan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun ini lebih baik atau lebih tinggi dari tahun lalu,” katanya. (Heri)

Read More

DPRD Kota Cirebon Sarankan Agar Optimalisasi Pengelolaan Air Bersih Non Pipa

CIREBON, FC – Kesulitan akses layanan air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Giri Nata di beberapa wilayah di Kota Cirebon perlu diatasi segera. DPRD Kota Cirebon menyarankan agar optimalisasi pengelolaan air bersih non-pipa.

Seperti disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ahmad Syauqi SSy MH saat mengikuti rapat kerja Komisi II bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Jumat (7/1/2022), di ruang rapat utama Griya Sawala gedung DPRD.

Syauqi mendukung, jika DPUTR menjalankan kewenangan pengelolaan maupun pengawasan terhadap penggunaan air bersih yang bersumber dari sumur artesis.

Sejauh ini, pengelolaan sumur artesis masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Menurut Syauqi, jika DPUTR dapat mengoptimalkan hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan adanya dukungan anggaran dari APBD.

“Kalau itu bisa dikelola DPUTR, bisa lebih maksimal karena bisa dianggarkan APBD untuk perawatan dan pengelolaannya,” kata politisi PKB itu.

Menurutnya, optimalisasi sumur artesis bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat atas kesulitan akses air bersih dari jaringan milik Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.

“Kami berharap dapat dimaksimalkan oleh DPUTR, agar masyarakat bisa merasakan air dari sumber artesis. Karena saat ini operasional masih dikelola warga,” kata Syauqi.

Selain itu, Syauqi juga menyoroti beberapa program kerja DPUTR yang bersinggungan dengan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Ia menyarankan agar kedua dinas tersebut berkoordinasi, sehingga tidak ada tumpang tindih program.

“Ada beberapa anggaran DPRKP yang dinilai secara pekerjaan hampir sama dengan DPUTR. Salah satunya perbaikan jalan dan sarana drainase dikerjakan oleh DPRKP,” terangnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi II juga memberikan masukan dan saran terkait rencana kerja DPUTR pada 2022. Diharapkan, semua program kerja dapat direalisasikan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya.

Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon, Syaroni ATD MT mengatakan, salah satu program prioritas pihaknya pada tahun ini ialah perbaikan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan sistem non-pipa.

Selanjutnya, program kerja lain tak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu, kegiatan perbaikan sarana dan prasarana jalan, penataan lingkungan, saluran, dan program pembangunan infrastruktur lainnya.

“Banyak masukan dan saran yang kami terima. Pada dasarnya komisi II mendukung program kami. Kami berharap di triwulan pertama tahun ini, program kegiatan bisa mulai dikerjakan,” katanya. (Olan)

Read More