Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Sabtu, 27 April 2024

Maksimalkan Layanan Aminduk, Pemkab Cirebon Luncurkan Program Kelingan

KABUPATEN CIREBON - Dalam rangka memaksimalkan pelayanan, khususnya administrasi kependudukan (adminduk) kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mensosialisasikan program keliling layanan (Kelingan).

Program Kelingan Disdukcapil Kabupaten Cirebon bakal menyisir dan turun langsung ke desa-desa untuk memberikan pelayanan secara langsung bagi warga Kabupaten Cirebon yang belum memiliki administrasi kependudukan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd mengatakan, pihaknya mengapresiasi program Kelingan inisiatif dari Disdukcapil, karena layanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah dalam administrasi kependudukan. Menurutnya, administrasi kependudukan ada tiga hal, sehingga belum berjalan secara maksimal.

Pertama, kata Hilmy, tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan belum tumbuh. Kedua, karena kesibukan dan lain sebagainya menjadi alasan masyarakat enggan menyelesaikan kewajiban kependudukannya. Ketiga, pelayanan yang perlu ada terobosan baru untuk memberikan pelayanan yang mudah.

“Pemerintah memang harus memberikan kemudahan pelayanan tentang kependudukan ini. Layanan kependudukan ini harus dekat dengan masyarakat. Kedepan, layanan kependudukan bisa dilakukan di tingkat desa, kecamatan, bahkan bisa diakses dengan digital,” kata Hilmy.

Tapi, aku Hilmy, dengan kondisi sekarang, dimana kesadaran masyarakat belum tinggi, maka perlu adanya program yang jemput bola.

Menurutnya, program Kelingan ini program jemput bola, karena kesadaran masyarakat yang belum optimal, sehingga melalui program Kelingan ini terjun langsung ke masyarakat.

“Tidak hanya memberikan pelayanan kependudukan, tapi juga memberikan sosialisasi. Memberikan pelayanan sekaligus memberikan pemahaman, bahwa dokumen kependudukan sangat penting, untuk layanan pendidikan, kesehatan, sosial, dan layanan publik lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon, H. Iman Supriadi, S.Sos., M.Si mengatakan, pihaknya menargetkan permasalahan data kependudukan yang valid di Kabupaten Cirebon segera selesai. Salah satunya dengan program Kelingan ini, pihaknya akan turun langsung jemput bola ke lapangan.

“Program Kelingan ini, kita akan turun di beberapa desa dan juga kecamatan. Data-data kependudukan yang tidak valid itu kita akan selesaikan semua,” tukas Iman.

“Mudah-mudahan, mohon doanya juga kepada masyarakat tentunya, masyarakat kabupaten Cirebon agar bisa memanfaatkan safari Kelingan ini agar kita betul-betul memiliki data yang valid,” imbuhnya. (din)

Bupati Imron Membuka Pentas PAI Tingkat SD dan SMP Se Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag membuka Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Cirebon.

Kegiatan dengan tema “Menumbuhkembangkan Minat dan Bakat dalam Bidang Seni dan Kreatifitas Pendidikan Agama Islam” ini berlangsung di SMPN 1 Sumber, Sabtu (27/4/2024).

Bupati Imron sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini, karena pentas semacam ini, agar anak-anak Kabupaten Cirebon dapat berinovasi meningkatkan kreativitas keagamaan supaya menarik.

Masih kata Imron, mempelajari agama bukan hanya memahami dalil-dalilnya saja, namun dengan pentas PAI, anak-anak diharapkan dapat menguasai lebih pendidikan agama Islam.

“Saya mengapresiasi lomba pentas PAI ini, dan berharap terus ditingkatkan lagi. Bila perlu, materinya ditingkatkan. Sehingga, ini menjadi bekal pengetahuan pendidikan agama serta pondasi yang kokoh bagi anak-anak didik kita,” kata Imron.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Ronianto, S.Pd., M.M menambahkan, kegiatan PAI ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan dan memberikan motivasi kepada guru-guru, terutama guru-guru PAI untuk dapat mengembangkan model-model pembelajarannya, sehingga menghasilkan anak-anak yang luar biasa.

“Melalui pentas PAI ini, berharap mendapatkan putra-putri yang terbaik untuk bertanding di tingkat Jawa Barat. Dan berharap, prestasi melebihi dari tahun yang lalu,” ujarnya.

Ia berpesan, kalah dan menang merupakan hal yang biasa, maka anggap saja ini adalah sebagai ajang permainan, sehingga hati tenang dan tidak grogi. (din)

49 Kafilah Kabupaten Cirebon Siap Bertarung di MTQ XXXVIII Tingkat Provinsi Jawa Barat

KABUPATEN CIREBON - Sebanyak 49 kafilah dari Kabupaten Cirebon diberangkatkan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXVIII tingkat Provinsi Jawa Barat, yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bekasi.

Puluhan peserta berangkat dari Hotel Koening, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Jum’at (26/4/2024).

Mewakili Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd melepas langsung puluhan kafilah untuk berlomba dalam ajang tahunan itu.

Menurut Hilmy, MTQ sangat penting, karena tidak hanya sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, melainkan mampu meningkatkan dan mendorong semangat generasi muda dalam memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an.

“MTQ yang diselenggarakan setiap tahun ini, baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, merupakan implementasi dari perwujudan visi misi Kabupaten Cirebon, yakni terwujudnya daerah yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman,” ujarnya.

Selain itu, MTQ pun tidak hanya menjadi sarana untuk mencari peserta terbaik, akan tetapi memiliki dimensi yang luas, utamanya meningkatkan gemar membaca, mempelajari, mendalami dan mengamalkan Al-Qur’an.

“Tunjukkan, kalau kafilah Kabupaten Cirebon mampu bersaing dan berprestasi. Tetaplah bersemangat dan berusaha dengan sebaik mungkin, agar prestasi terbaik dapat kita raih,” tukas Hilmy.

“Semoga apa yang diusahakan ini, dapat berbuah manis, sehingga dapat menorehkan hasil yang maksimal,” harapnya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon, H. Iik Ahmad Rifa’i S.Ag., M.Si, mengatakan, puluhan kafilah akan berlomba mulai tanggal 27 April hingga 4 Mei 2024.

Menurutnya, pembinaan kafilah sudah dilakukan sebanyak tiga tahap, yaitu dimulai tanggal 26-28 Januari, 23-25 Februari, serta tanggal 25-27 April 2024.

“Pembinaan yang dilakukan bukan hanya dilakukan di Hotel Koening saja, mereka juga mengirim perihal progres latihannya kepada pembina yang ahli dibidangnya masing-masing melalui aplikasi media sosial,” jelas Iik.

“Sehingga diharapkan, ada peningkatkan kualitas para peserta. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi upaya kami semua dalam mewujudkan peningkatan prestasi MTQ tingkat provinsi nanti,” tutupnya. (din)

Jumat, 26 April 2024

Hashim Sujono Djojohadikusumo Berharap SMSI Bisa Menjaga Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional.

JAKARTA-Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo berharap agar SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) bisa menjaga Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Apalagi mengingat fungsi wartawan yang salah satunya menjadi pengawal budaya Indonesia. 

“Saya mohon dari SMSI tolong membina anggotanya agar bahasa dijaga sebaik-baiknya,” ujar Hashim saat memberikan sambutan pada acara Dialog Nasional yang bertemakan “Optimisme Kaum Termarjinalkan dan Terpinggirkan Bersama Pemerintah yang Baru” di aula Dewan Pers, Sabtu (26/04). 

Menurut Hashim, media terutama insan pers merupakan pengawal kelestarian Budaya Indonesia. “Wartawan Indonesia adalah custodian, pengawal dari budaya Indonesia termasuk bahasa Indonesia dan itu tanggung jawab, ada hak dan kewajiban berbahasa masing-masing,” ujarnya. 

Hashim mengungkapkan tugas pers dalam menjaga Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional tidaklah ringan. Apalagi, adanya ancaman degradasi bahasa. 

“Bagaimna kita bisa  memelihara bahasa nasional Indonesia, dengan murni, baku, dengan tata bahasa yang begitu bagus. Dan bagaimana kita bisa mencegah degradasi bahasa. Saya sudah ke 45 negara, saya melihat pentingnya bahasa pemersatu bangsa,” katanya, 

Bahasa Indonesia, kata Hashim, merupakan salah satu aset bangsa yang luar bisa nilianya. “Kita bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian bahasa kita, keutuhan bahasa kita, ini adalah aset bangsa.” 

Masalah nasionalisme sebelumnya juga diungkapkan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMS) Firdaus. Dalam sambutannya, Firdaus mengungkapkan latar belakang pendirian SMSI sebagai portal NKRI. 

"Kegelisahan media-media kecil yang ada di seluruh  Indonesia akan masa depan pers Indonesia, kalau tidak asing akan mengusai indonesia hingga ke daerah biarlah mainstream menguasai Jakarta, akhirnya kita membentuk SMSI sebagai portal NKRI,” kata Firdaus. 

Sementara itu, tema yang berisi tentang daerah kepulauan dan daerah terpencil juga dibahas oleh salah satu narasum,  Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabbagalet. Ia memaparkan sejumlah kondisi real para siswa SD hingga SMA di daerah yang dipimpinnnya yang cukup memprihatinkan. 

“Optimisme untuk memperjuangkan daerah yang tertinggal. Karena kita dak sampai ke dewan ke DPRD dak sampai, lewat ini bisa sampai,” katanya Yudas yang menyambut baik adanya Dialog Nasional yang digagas SMSI dan bekerjasama dengan Vox Point. 

Yudas juga ingin mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Pemerintahan Baru nantinya agar kewenangan SMA SMK tidak menjadi tanggung jawap Gubernur tetap cukup Bupati saja. 

“Karena daerah kami daerah kepulauan yang terpencil, jadi untuk koordinasi pihak sekolah dan Gubernur pun bersamalah,” ujarnya. 

Ketua Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati  mengungkapkan pihaknya sengaja mengadakan Dialog bersama SMSI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Vox Point. 

“Kita ingin mengetaui apa masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, ternyata ada banyak hal yang harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya. 

Menurut Handojo, pihaknya akan tetap mengawal program-program pemerintah. Meskipun demikian pihaknya juga tetap akan membuka hati pemerintah tentang kenyataan yang ada di masyarakat Indonesia saat ini. 

“Dengan adanya kader-kader kita di pemerintahan, kita jadi mengetahui apa saja permasalahan yang ada di masyarakat. Kita tetap akan mengawal program pemerintah, tetapi kita juga ingin menunjukkan kenyataan yang ada,” terangnya.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk bisa berbicara. “Masyarakat ayo berbicara. Dan saya berharap agar pemerintah bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarat,” tandasnya. (Farkha)

Pemkab Cirebon Raih Penghargaan Pencapaian Prestasi Leves 3 UKPBJ

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima penghargaan atas pencapaian prestasi level 3 atas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Proaktif tahun 2024 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Barat, Gandjar Yudniarsa dan Plt Deputi Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP RI, Hermawan memberikan Penghargaan Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) di Karawang Jawa Barat pada Jumat (26/4/2024).

Penghargaan tersebut diberikan kepada seluruh UKPBJ Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang telah mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif). Penghargaan berupa Sertifikat dari LKPP RI dan trophy dari Biro PBJ Setda Provinsi Jawa Barat.

“Semoga dengan diberikannya penghargaan tersebut, seluruh UKPBJ Kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat terus meningkatkan pencapaian yang lebih maksimal kedepannya,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemberian penghargaan ini sangat penting, karena pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dalam meningkatkan pelayanan publik, serta berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

“Pencapaian atas prestasi tersebut merupakan kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Pemkab Cirebon, terutama pengelola PBJ, dalam menerjemahkan perintah Bupati, sehingga target yang diinginkan tercapai,” katanya.

Hermawan menyebut, apresiasi ini dapat semakin memacu UKPBJ Pemkab Cirebon untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan terbaik dalam proses PBJ di Kabupaten Cirebon.

“Adapun kriteria penilaian didasarkan pada beberapa faktor, yaitu tingkat kematangan proaktif pada tahun 2024, tingkat keterisian pejabat fungsional PBJ minimal 60 persen, nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik (lebih dari 70 persen), serta pimpinan tertinggi tidak terjerat permasalahan hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelasnya.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, Kabupaten Cirebon mendapatkan penghargaan tingkat kematangan level 3 proaktif, karena telah menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal.

Menurut Imron, terlibatnya UKPBJ sejak identifikasi kebutuhan, perencanaan, penganggaran sampai dengan proses evaluasi merupakan bagian dari penilaian indikator ini.

“Terimakasih atas dukungan dan support dari seluruh stakeholder, sehingga Kabupaten Cirebon dapat mencapai level ini,” ungkap Imron.

Imron mengatakan, target setiap UKPBJ adalah mencapai tingkat kematangan level 3, yaitu Proaktif untuk dapat disebut sebagai UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center of Excellence).

Hal ini juga sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Berupa arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L/Pemda dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

“Salah satu ukuran keberhasilannya adalah tercapainya tingkat kematangan UKPBJ minimal level 3 (Level Proaktif),” ujarnya. (din)