Pemuda Harus Mengambil Peran Dalam Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 di halaman kantor Bupati Cirebon, Senin (28/10/2024). Wahyu Mijaya menyampaikan pesan dan nilai-nilai kepemudaan sesuai dengan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Dalam amanat yang disampaikan, Wahyu bersyukur bisa memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2024. Tepat di hari ini, lanjut dia, Indonesia memperingati peristiwa penting dalam sejarah bangsa, yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928. Peristiwa yang menggambarkan kekuatan dan tekad pemuda untuk bersatu di tengah keragaman demi memerdekakan bangsa Indonesia.

“Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda 1928 ini harus selalu didengungkan berkali-kali di setiap waktu, untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi pelbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat, yang bisa menjadikan kekuatan bangsa terdegradasi hingga melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia. Tentunya, untuk menjaga eksistensi kebangsaan Indonesia secara lestari,” ucap Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan tentang momentum Sumpah Pemuda pada 2024 yang berbarengan dengan masa transisi pemerintah baru. Pemuda tentu harus mengambil peran dalam mewujudkan target pembangunan jangka menengah. Sehingga, menjadi landasan untuk mewujudkan target pembangunan jangka panjang, yakni Indonesia Emas 2045.

“Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik posisi pemuda dalam subjek maupun objek pembangunan,” ucapnya.

Ia lantas menerangkan soal peran pemuda sebagai subjek pembangunan. Di mana sebagian pemuda Indonesia aktif di berbagai sektor pembangunan, salah satunya agenda Sustainable Development Goals (SDGs), yang merupakan agenda Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kemudian, sebagai objek, tentunya pemuda masih membutuhkan layanan pemberdayaan hingga kebijakan yang pro.

“Harapan pada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional adalah tepat adanya. Karena pada hakikatnya, pemuda adalah pemilik masa depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan soal capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Indonesia. Pada tahun ini, IPP mencapai 56,33 persen. Rinciannya, IPP di bidang pendidikan mencapai 70 persen, kesehatan sebesar 65 persen, gender dan diskriminasi sebesar 53,33 persen.

Sementara itu, domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45 persen, partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 persen.

“Capaian IPP perlu ditingkatkan dengan melakukan upaya pengembangan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran dan masif. Seluruh pemangku kepentingan, pemerintahan, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi, dan media harus bergerak secara sinergis terpadu serta holistik, sehingga terbangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif,” tukasnya.

Wahyu juga mengatakan, tema yang diangkat dalam peringatan Sumpah Pemuda tahun ini, yakni ‘Maju Bersama Indonesia Raya’ sangatlah tepat untuk menjawab tantangan pemuda ke depan. Ia menyebut, peran pemerintah daerah sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan.

“Peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik, dan berkesinambungan. Serta diwujudkan dalam bentuk rencana aksi daerah layanan kepemudaan yang berorientasi kepada peningkatan IPP, yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” kata dia.

“Oleh karena itu, setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah patut mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Karena hal ini akan berdampak pada perluasan cakupan dan jangkauan pelayanan kepemudaan semakin luas, sehingga tidak ada satu orang pemuda yang tidak mendapat pelayanan,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan agar pemuda bisa berpartisipasi sesuai dengan kompetensi dan passion (gairah) masing-masing untuk membangun Indonesia. Dan, amanat Menpora yang disampaikan Wahyu itu ditutup dengan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemangku kebijakan yang telah memberikan pelayanan kepemudaan dalam berbagai bidang pembangunan. (din)

Read More

DPW dan TP PKK Kab Cirebon Adakan Kegiatan Bakti Sosial PMT Bagi 12 Anak Stunting

CIREBON, FC- Dalam rangka memperingati HUT ke-25 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Cirebon, DWP bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Cirebon mengadakan kegiatan bakti sosial Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi 12 anak stunting di Puskesmas Ciwaringin.

Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Risfa Eka Putri Wahyu Mijaya, menyampaikan apresiasinya kepada para ibu yang hadir membawa anak-anak mereka dalam upaya memperbaiki kondisi kesehatan dan gizi.

“Kami memberikan semangat kepada ibu-ibu, karena kondisi stunting ini tidak hanya memengaruhi perkembangan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan kemampuan sosial anak,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa dengan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masalah stunting di Kabupaten Cirebon diharapkan dapat ditekan.

Risfa juga mengajak para ibu untuk bersemangat dalam berkonsultasi mengenai kebutuhan gizi anak-anak mereka. “Kader-kader PKK sudah dibekali ilmu tentang gizi dan penanganan anak stunting,” tuturnya.

Senada dengan Risfa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr Hj Neneng Hasanah MM, menegaskan pentingnya penanganan stunting sebagai investasi jangka panjang bagi generasi mendatang.

“Pemerintah menargetkan pada 2045, anak-anak kita sehat dan cerdas, sehingga mampu menjadi calon pemimpin bangsa. Jangan khawatir jika anak stunting, karena masih dapat ditangani sebelum usia dua tahun,” kata Neneng.

Ia juga menyebutkan, bahwa faktor penyakit menular merupakan salah satu penyebab tingginya angka stunting. 

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan di Posyandu guna mencegah dan menurunkan kasus stunting,” tukasnya.

Read More

Datangi Kantor DPRD, Aliansi Mahasiswa Cirebon Tolak Kenaikan Tarif PPN 12 Persen

CIREBON, FC – Aksi unjukrasa mahasiswa di kantor DPRD Kota Cirebon mendapat perhatian khusus dari sejumlah pihak. Aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Cirebon (AMC) ini  mendatangi kantor DPRD Kota Cirebon untuk menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025.

Di gedung DPRD, mahasiswa langsung melakukan orasi dari masing-masing pesrra. Aksi pada pukul 13.00 WIB kemudian dilanjut dengan audiensi bersama pimpinan DPRD Kota Cirebon.

Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani SH menemui langsung massa aksi dan mendengarkan dengan saksama aspirasi yang disampaikan di depan gedung DPRD, Senin (28/10/2024).

Menurut Harry, adanya kenaikan tarif PPN sebesar 12 persen berdasarkan UU Nomor 7/2021 tentang harmonisasi dan peraturan perpajakan (HPP).

Kendati demikian, isu kenaikan tarif PPN merupakan hal yang kompleks, mengingat dampak yang ditimbulkan dari aturan tersebut dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

“Aksi kali ini berkaitan dengan penolakan mahasiswa terhadap PPN sebesar 12 persen. Memang, pertambahan PPN berada pada kondisi yang diyakini mahasiswa dan sebagian masyarakat dapat berimplikasi pada kenaikan berbagai macam barang,” ujarnya.

Harry juga menyampaikan, isu kenaikan tarif PPN sudah menjadi diskusi di DPRD, bahkan sebelum adanya aksi dari para mahasiswa. Karena itu, ia berharap pemerintah dan DPR dapat mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Sehingga, dengan adanya aksi demo mahasiswa semakin menguatkan DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait keberatannya terhadap kenaikan PPN ke DPR RI.

“Kami tentu akan membantu menyalurkan aspirasi aksi massa ke DPR RI yang menyuarakan penolakan kenaikan tarif ppn sebesar 12 persen,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator aksi Gesang Al-Katiri menuturkan, kenaikan tarif PPN sebesar 12 persen diyakini dapat mempengaruhi komoditas barang lain, khususnya bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Menurutnya, masih ada waktu bagi pemerintah dan DPR RI untuk mengubah atau menunda terkait kebijakan tersebut agar tidak merugikan masyarakat.

“Kami hari ini melakukan aksi, menuntut pemerintah lewat DPRD Kota Cirebon menyampaikan aspirasi menolak kenaikan PPN sebesar 12 persen, karena itu jelas memberatkan masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya. (Ara)

Read More

Pj Bupati Cirebon Hadiri Acara Pisah Sambut Kepala ATR/BPN Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menghadiri acara Pisah-Sambut Kepala Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cirebon, Kamis (24/10/2024).

Acara ini menjadi momentum penting untuk mengapresiasi kontribusi Hesekiel Sijabat ST yang telah memimpin Kantor ATR/BPN Kabupaten Cirebon, sekaligus menyambut kehadiran Kepala ATR/BPN Kabupaten Cirebon yang baru, Agha Setia Putra Ekasaptadi SH.

Dalam sambutannya, Wahyu Mijaya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Hesekiel Sijabat atas dedikasinya selama 19 bulan bertugas.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Hesekiel Sijabat atas kepemimpinan dan kontribusinya dalam memajukan Kabupaten Cirebon, terutama dalam sektor pertanahan,” ujarnya.

Selama masa kepemimpinan tersebut, berbagai capaian berhasil diraih, termasuk realisasi penerbitan sertifikat untuk 56 ribu bidang tanah pada tahun lalu.

Wahyu berharap, target tahun depan bisa dicapai atau bahkan melebihinya. Ia juga memberikan selamat kepada Agha Setia Putra Ekasaptadi yang kini resmi menjabat sebagai Kepala ATR/BPN Kabupaten Cirebon.

“Semoga beliau cepat beradaptasi dan kita bersama bisa membawa kemajuan lebih baik untuk Kabupaten Cirebon,” kata Wahyu.

Hesekiel Sijabat, dalam pidato perpisahannya, menyampaikan rasa syukur atas pencapaiannya selama bertugas sejak Maret 2023.

Ia menyoroti pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai target penerbitan puluhan ribu sertifikat tanah, yang menjadi program prioritas di Kabupaten Cirebon.

“Dengan koordinasi dan dukungan bersama, program ini berhasil kami laksanakan,” ucapnya.

Sementara itu, Agha Setia Putra Ekasaptadi, yang baru seminggu bertugas di Cirebon, mengakui tantangan yang dihadapi cukup kompleks.

Menurutnya, kolaborasi dan sinergi antar lembaga sangat penting untuk menghadapi tugas-tugas yang berat di bidang pertanahan.

“Kolaborasi erat antar lembaga menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada,” ujarnya.

Acara pisah-sambut ini diakhiri dengan harapan, agar program strategis di bidang pertanahan dapat terus berjalan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA, Di Ajang Internasional Angkat Kearifan Lokal Cirebon

KUALA LUMPUR, FC - Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA, di ajang internasional dengan menjadi salah satu pemateri pada konferensi besar bertajuk “Global and Local Issues of Islamic Law and Family Law in Southeast Asia.” Konferensi yang digelar dalam kolaborasi antara jurnal Samarah, jurnal El-Usrah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, dan UIN Ar-Raniry ini merupakan agenda ilmiah bergengsi di bidang hukum keluarga Islam dan hukum Islam di Asia Tenggara. Jum’at, (25/10/2024).

Konferensi yang berlangsung dalam dua sesi, yaitu SICOIFL 3 (Third Samarah International Conference on Islamic Family Law and Islamic Law) dan El-USRAH ICON 1 (The First El-Usrah International Conference), diikuti oleh pakar-pakar hukum Islam dan akademisi dari berbagai negara. 

Dalam kesempatan ini, Dr. Edy Setyawan mengangkat tema menarik tentang kearifan lokal di wilayah Cirebon, dengan judul, “Practice of Pre-Death Property Distribution among Muslim Communities in Cirebon from the Perspective of Islamic Law and Legal System” atau “Praktik Pembagian Harta Sebelum Meninggal di Kalangan Komunitas Muslim Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam dan Legal System.”

Dr. Edy membahas bagaimana masyarakat Muslim di Cirebon menerapkan praktik pembagian harta sebelum kematian sebagai bentuk kearifan lokal yang unik. Praktik ini, menurutnya, bukan hanya bertujuan menghindari konflik dalam keluarga setelah pewaris meninggal dunia, tetapi juga memupuk keharmonisan dalam keluarga sesuai ajaran Islam. 

Beliau juga menekankan bagaimana aspek-aspek ini dipandang dari perspektif hukum Islam yang dinamis serta bagaimana hal tersebut selaras dengan hukum positif di Indonesia.

Partisipasi Dr. Edy Setyawan dalam konferensi internasional ini mencerminkan komitmen Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU), dalam mendukung internasionalisasi ilmu dan pengembangan kajian hukum Islam yang kontekstual serta relevan dengan tantangan lokal. 

Turut hadir dalam sesi ini para akademisi dari berbagai negara yang memberikan apresiasi terhadap analisis Dr. Edy, khususnya dalam memperkenalkan dimensi kearifan lokal Cirebon yang jarang diangkat di level internasional.

Konferensi internasional ini diharapkan dapat mempererat kerja sama antar universitas di Asia Tenggara dalam menggali berbagai isu kontemporer hukum Islam yang kaya akan perspektif lokal dan global.

Read More