Komisi III DPRD Kota Cirebon Soroti Penyaluran Beasiswa PIP dan Kondisi Perpustakaan Sekolah

 

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon menyoroti pelaksanaan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat dasar dan menengah. Dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Kamis (13/2/2025), DPRD meminta evaluasi menyeluruh terkait proses pendaftaran hingga penyaluran beasiswa agar lebih tepat sasaran.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd, menekankan pentingnya Disdik dalam memperbaiki mekanisme sosialisasi beasiswa PIP ke seluruh satuan pendidikan. Menurutnya, pelaksanaan beasiswa harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketepatan sasaran penerima, jumlah dana yang diterima, waktu penyaluran, serta penggunaan dana yang sesuai peruntukannya.

“Terkait PIP, kami meminta kepada Disdik untuk benar-benar jeli, terutama dari proses pendataan hingga penyaluran agar benar-benar terfokus dan tepat sasaran,” ujar Yusuf.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh satuan pendidikan agar tidak ada pungutan atau pemotongan dana PIP dari pihak mana pun. Hal ini dinilainya sebagai pelanggaran terhadap Persekjen Kemendikbudristek Nomor 19/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP.

Meskipun Disdik Kota Cirebon telah menjalankan program sesuai ketentuan, Komisi III DPRD tetap merekomendasikan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa dana PIP benar-benar tersalurkan dengan baik dan tanpa kendala. “Soal adanya pemotongan, hal itu juga perlu dicermati ulang, apakah ada komunikasi juga dengan orang tua maupun siswa seperti apa, sehingga ini menjadi bahan evaluasi di lapangan,” tambahnya.

Selain membahas beasiswa PIP, Komisi III DPRD juga menyoroti kondisi perpustakaan di sekolah-sekolah dan ruang baca di Kota Cirebon yang dinilai masih memprihatinkan. Padahal, pada tahun 2024, Perpustakaan 400 di bawah Dispusip Kota Cirebon berhasil meraih Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi di Jawa Barat.

“Kota Cirebon sudah memiliki IPLM tinggi, akan lebih hebat lagi jika pojok baca hingga perpustakaan di sekolah-sekolah ditingkatkan lagi kualitasnya,” tambah Yusuf.

Dalam rapat ini, turut hadir Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Sarifudin SH, Sekretaris Komisi III R Endah Arisyanasakanti SH, serta anggota Komisi III lainnya seperti dr Tresnawaty SpB, Stanis Klau, Leni Rosliani SIP, dan Rizki Putri Mentari SH. Mereka sepakat untuk terus mengawal implementasi PIP dan mendorong peningkatan kualitas literasi di sekolah-sekolah Kota Cirebon. (Azis)

Read More

Pj Wali Kota Hadiri Entry Meeting BPKP, Pastikan Perencanaan Penganggaran Efektif dan Efisien

 

CIREBON - Pj Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi dan Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr H Iing Daiman SIP MSi turut hadir dalam kegiatan Entry Meeting Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Barat, Rabu (12/2/2025). 

Acara ini dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai wilayah di Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kesesuaian perencanaan serta penganggaran pemerintah daerah yang disusun untuk tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Inspektur Jawa Barat, Dr Eni Rohayani SH MHum CGAE, yang mewakili Pj Gubernur Jawa Barat. Selain itu, turut hadir para pimpinan daerah kabupaten/kota serta perangkat daerah terkait.

Inspektur Jawa Barat dalam sambutannya mengungkapkan bahwa tahun 2025 merupakan titik awal bagi perencanaan pembangunan jangka panjang yang akan berlangsung hingga 2045. Hal ini merupakan upaya yang dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Barat, untuk menyusun rencana pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

“Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran yang disusun sudah efektif dan efisien, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Salah satu arahan dari Presiden Republik Indonesia adalah untuk mengoptimalkan belanja pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengharuskan penyesuaian perencanaan APBD agar lebih hemat dan fokus pada kebutuhan mendasar,” ujarnya.

Selain itu, Inspektur juga menekankan pentingnya mengurangi pemborosan anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPKP Jabar Adi Gemawan mengatakan, entry meeting ini menandai salah satu langkah besar dalam perencanaan pembangunan baik di kabupaten/kota, provinsi, hingga perencanaan pembangunan nasional.

"Ini adalah tindak lanjut Inpres. Jadi kami akan melihat apakah pos yang dikurangi anggarannya sudah pas atau belum," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Pj Wali Kota Cirebon menyampaikan komitmennya untuk menyelaraskan alokasi anggaran di Kota Cirebon dengan arahan pemerintah pusat. Menurutnya, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien.

“Kita akan terus berupaya agar penganggaran APBD Kota Cirebon dapat lebih tepat sasaran, sesuai dengan prioritas utama pembangunan daerah, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kami akan fokus pada program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup, sambil tetap mengutamakan efisiensi dalam setiap pengeluaran,” ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dapat lebih transparan, efisien, dan berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Jawa Barat, khususnya Kota Cirebon. (Nur)

Read More

Pj Bupati Cirebon Kunjungi Ponpes Al-Jauhariyah, Berikan Motivasi Kepada Para Santri

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, bersama Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, beserta jajaran dari TNI melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Jauhariyah, Balerante, Kecamatan Palimanan, Selasa (12/2/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi dengan para santri, serta memberikan motivasi agar mereka menjadi generasi penerus yang lebih baik di masa depan.

Wahyu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pengasuh ponpes yang telah meluangkan waktu untuk menerima kunjungan tersebut. Ia menekankan pentingnya peran santri dalam membangun masa depan bangsa.

“Hari ini kami bersama-sama di sini di Pondok Pesantren Al-Jauhariyah, Balerante, bersama Bu Kapolresta beserta jajaran, juga dari TNI. Pada prinsipnya, kami di sini untuk bersilaturahmi dengan lingkungan pondok dan para santri,” ujar Wahyu.

“Kami ingin memberikan semangat, karena merekalah generasi penerus yang akan menggantikan kita semua. Mereka harus terus memahami pendidikan, agar menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, menegaskan pentingnya edukasi bagi para santri agar mereka terhindar dari ancaman kejahatan, baik sebagai korban maupun pelaku.

Ia mengajak kepada para santri untuk menjaga diri dan terus mempersiapkan masa depan dengan baik.

“Kami memberikan arahan kamtibmas, agar para santri dan santriwati bisa melindungi diri mereka sendiri. Jangan sampai mereka menjadi korban kejahatan, apalagi terlibat dalam tindakan kriminal,” kata Sumarni.

“Kami juga memotivasi mereka agar siap menghadapi tantangan di masa depan yang semakin kompleks,” sambungnya.

Kunjungan ini mendapat sambutan hangat dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Jauhariyah, K.H. Muhammad Faqih. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah daerah dan kepolisian terhadap dunia pendidikan pesantren.

Ia berharap, para santri bisa menjadi generasi yang membanggakan bagi bangsa dan negara. (di)

Read More

Rapat Pimpinan Bahas Rencana Efisiensi Anggaran dan Pemetaan Program Prioritas

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon menggelar rapat pimpinan yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi, di Ruang Prabayaksa, Gedung Setda Kota Cirebon, Selasa (11/2/2025). 

Rapat ini juga dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr H Iing Daiman SIP MSi, serta para asisten dan kepala perangkat daerah. 

Kehadiran Wali Kota Cirebon terpilih, Effendi Edo SAP MSi dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2030, Siti Farida SPdI, turut menambah dimensi penting dalam rapat ini sebagai bagian dari transisi kepemimpinan.

Rapat tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan jajaran perangkat daerah kepada wali kota dan wakil wali kota terpilih, sekaligus membahas berbagai hal penting terkait kelancaran pemerintahan kota. 

Dalam kesempatan ini, Pj Wali Kota memaparkan beberapa topik yang menjadi fokus utama, termasuk penyesuaian dan efisiensi anggaran, serta rencana pengelolaan anggaran daerah untuk tahun 2025.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih. Salah satu agenda utama kita adalah perkenalan seluruh perangkat daerah beserta tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Pj Wali Kota, usai rapat.

Pj Wali Kota mengungkapkan bahwa pembahasan terkait postur Anggaran dan Belanja Daerah (ABPD) 2025 menjadi topik yang tak kalah penting dalam rapat kali ini. 

"Kami juga membahas perkiraan dampak dari Instruksi Presiden (Impres) No. 1 Tahun 2025, yang akan berpengaruh besar terhadap kebijakan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah," lanjutnya.

Pj Wali Kota menekankan bahwa langkah-langkah efisiensi anggaran ini harus dilakukan secara hati-hati dan terencana, serta memperhatikan prioritas yang benar-benar mendesak bagi pembangunan Kota Cirebon. 

Semua perangkat daerah diminta untuk bekerja sama dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang mengutamakan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.

Menurutnya, upaya efisiensi ini juga membutuhkan koordinasi yang intensif antara seluruh unsur pemerintah daerah. Selain itu, Pj Wali Kota juga menunggu Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan pedoman lebih lanjut mengenai efisiensi anggaran.

"Kami menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mendagri, dan ini akan menjadi bahan acuan dalam merumuskan kebijakan anggaran ke depan," jelasnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota juga menyampaikan bahwa proses pemetaan anggaran dan prioritas program sudah dimulai dan akan terus berproses. Menurutnya, pemetaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digelontorkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan masyarakat dan pembangunan Kota Cirebon. 

“Proses ini tentu akan terus berlanjut, kita akan terus menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas yang telah dipetakan. Ini semua demi terwujudnya Kota Cirebon yang lebih baik,” tegasnya. (Nur)

Read More

Pelepasan KKN Tematik, Pj Wali Kota: Mahasiswa Berkontribusi untuk Pembangunan Berkelanjutan

CIREBON– Pj Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi, turut hadir dalam acara pelepasan dan penerimaan mahasiswa peserta KKN Tematik Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 yang digelar di halaman apel Balai Kota, Selasa (11/2/2025). 

KKN mengusung tema "UGJ Gotong Royong Membangun Desa," yang mencerminkan semangat kolaborasi dalam pembangunan yang berbasis kerja sama antara berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan mahasiswa.

Pj Wali Kota menilai, tema KKN ini sangat relevan dengan upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. 

Ia juga menyampaikan pentingnya kontribusi mahasiswa dalam proses pembangunan daerah. 

"KKN bukan sekadar pengalaman belajar di luar kampus, tetapi juga sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.

Sebanyak 60 mahasiswa dan 4 Dosen Pendamping Lapangan akan terlibat langsung dalam kegiatan KKN di empat kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Cirebon. 

"Kehadiran mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, menggali potensi lokal, dan memperkuat program pembangunan yang sudah ada," lanjut Pj Wali Kota.

Menurut Pj Wali Kota, keberhasilan pembangunan kota tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat. Mahasiswa KKN diharapkan menjadi katalisator bagi pengembangan potensi kelurahan dan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi setiap wilayah. Pj Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama dalam mengembangkan kelurahan. 

"Saya berharap mahasiswa tidak hanya hadir secara fisik di lokasi KKN, tetapi juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tambahnya.

Program KKN Tematik ini juga diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam memahami realitas sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Melalui penelitian yang berbasis data, mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi perumusan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Sebagai contoh, jika terdapat potensi ekonomi berbasis usaha mikro di suatu kelurahan, hasil penelitian mahasiswa dapat menjadi dasar dalam merancang strategi pemberdayaan yang lebih efektif. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan berperan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, dengan membawa ide-ide segar untuk memperbaiki kondisi sosial di tingkat kelurahan.

Sementara itu, Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Prof Dr Ir H Achmad Faqih SP MM IPU juga menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama yang terjalin antara UGJ dan Pemerintah Kota Cirebon. 

"Kami berharap, dengan adanya bimbingan dari pemerintah, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori yang didapatkan di kampus dan memberikan inovasi bagi masyarakat. KKN Tematik ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya.

Lebih lanjut, Prof Faqih menambahkan bahwa KKN Tematik ini juga menjadi ajang simbiosis mutualisme antara universitas dan masyarakat. 

"Melalui kolaborasi ini, mahasiswa tidak hanya belajar, tetapi juga dapat membawa perubahan positif yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar," tandasnya. (Azis)

Read More