Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Minggu, 13 April 2025

Satu Data dari Desa : UIN Siber Cirebon Dukung Legislasi Berbasis Partisipasi Warga

CIREBON, FC – Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, atau yang lebih dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU), kembali menunjukkan peran strategisnya dalam pembangunan berbasis riset dan partisipasi masyarakat. 

Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), UIN Siber Cirebon secara resmi menjalin kerja sama dengan DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Data Desa Presisi.

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung pada Jumat (11/4/2025) di Pendopo Kabupaten Cirebon, disaksikan oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, seperti Dr. Rieke Diah Pitaloka (Anggota Komisi VI DPR RI), Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag. (Rektor UIN SSC), Dr. Sophi Zulfia, S.H., M.H. (Ketua DPRD Kabupaten Cirebon), Drs. H. Imron, M.Ag. (Bupati Cirebon), serta Ono Surono (Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan).

Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Dr. Rieke Diah Pitaloka ke Kampus UIN Siber Cirebon pada hari yang sama, dalam rangka diskusi akademik bertajuk “Satu Data Indonesia”. 

Dalam forum tersebut, Dr. Rieke menegaskan bahwa pembangunan nasional yang adil dan tepat sasaran harus berangkat dari data desa yang akurat dan dikembangkan secara partisipatif.

“Data dari desa harus menjadi pondasi utama dalam proses perumusan kebijakan publik. Karena dari sanalah kita bisa memastikan bahwa kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” ujar Dr. Rieke.

Rektor UIN Siber Cirebon, Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag., menambahkan bahwa kampus telah sejak lama mengembangkan program Riset Desa Digital yang digerakkan oleh LP2M. Riset ini telah mencakup 12 desa di Kabupaten Cirebon, dan berhasil menghasilkan data lengkap berbasis warga di tiga desa: Citemu, Matangaji, dan Dawuan.

Penandatanganan dilakukan oleh Asep Pamungkas, S.P., M.P., Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon, dan Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, M.A., Ketua LP2M sekaligus Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda. Dalam kesepakatan ini, LP2M UIN SSC akan menyelesaikan penyusunan dalam waktu satu bulan, termasuk mendampingi proses pembahasan hingga penetapan di DPRD.

“Ini adalah bukti bahwa perguruan tinggi tidak hanya menjadi menara gading, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari proses perubahan kebijakan secara konkret,” ujar Dr. Faqihuddin.

Dengan pendekatan riset partisipatif dan teknologi digital, UIN Siber Cirebon mengukuhkan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif, berbasis data, dan berkeadilan sosial. (din)

Dr. Rieke Diah Pitaloka Kunjungi UIN Siber Cirebon, Dukung Penguatan Kampus Digital Pertama di Indonesia

CIREBON, FC – Anggota Komisi VI DPR RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Jumat (11/4/2025), dalam rangka memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan perguruan tinggi berbasis digital dalam mendorong transformasi kebijakan berbasis data. 

Universitas Cyber Islamic University (CIU) ini merupakan PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) berbasis digital pertama di Indonesia, sebagaimana ditetapkan melalui KMA No. 860 Tahun 2022 dan diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2024.

Dalam kunjungannya, Dr. Rieke mengapresiasi langkah inovatif UIN Siber Cirebon dalam memelopori pendidikan tinggi digital yang berbasis riset dan partisipasi masyarakat. Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk berdialog langsung dengan sivitas akademika dalam forum diskusi bertajuk “Satu Data Indonesia: Dari Desa untuk Negeri”.

“UIN Siber Cirebon telah memberi contoh nyata bagaimana perguruan tinggi bisa berperan aktif dalam menyusun fondasi data nasional yang akurat, dimulai dari desa. Ini sangat penting dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat,” ujar Dr. Rieke dalam sambutannya.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag., menyampaikan bahwa kampus ini telah mengembangkan berbagai inovasi digital dalam bidang pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Melalui program Riset Desa Digital, UIN SSC berhasil memetakan data sosial dan spasial di berbagai desa, serta menghasilkan model data partisipatif yang bisa dijadikan acuan nasional.

“Sebagai kampus siber keagamaan, kami memadukan tradisi keilmuan Islam dengan teknologi digital. Kami ingin hadir bukan hanya sebagai pusat ilmu, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan,” tegas Prof. Aan.

Kunjungan ini juga menjadi titik awal kerja sama konkret antara UIN SSC dan DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Data Desa Presisi, yang secara resmi ditandatangani pada hari yang sama. Hal ini menunjukkan sinergi nyata antara dunia pendidikan dan pembuat kebijakan dalam membangun tata kelola yang berbasis bukti dan keadilan sosial.

Dengan dukungan regulasi melalui Perpres No. 60 Tahun 2024 tentang penguatan sistem pendidikan tinggi berbasis teknologi dan digitalisasi kampus, UIN Siber Cirebon kini menjadi role model nasional dalam mengintegrasikan kecanggihan digital, nilai-nilai keislaman, dan keberpihakan kepada masyarakat akar rumput. (din)

Ribuan Warga Cirebon Timur Unjukrasa, Tuntut Pemkab Segera Perbaiki Infrastruktur Jalan

Tokoh masyarakat Cirebon Timur, Qorib Syekh Magelung Sakti (QMS) tengah menyuarakan aspirasi warga Cirebon Timur terkait infrastruktur jalan yang rusak parah.


CIREBON, FC – Ribuan warga Cirebon Timur yang tergabung dalam Komite Pemekaran Cirebon Timur (KPCT) menggelar aksi unjukrasa besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap kondisi lingkungan yang kian memprihatinkan, terutama kerusakan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. 

Aksi ini sekaligus menjadi sorotan publik karena dilakukan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten Cirebon.

Dalam aksi yang berlangsung di tengah guyuran hujan dan genangan air, massa dengan penuh semangat meneriakkan tuntutan mereka agar Bupati Cirebon segera membuktikan janji-janji pembangunan yang selama ini digaungkan. 

Para demonstran juga membawa nasi tumpeng sebagai simbol keprihatinan dan kekecewaan terhadap kondisi lingkungan yang rusak, di tengah perayaan hari jadi daerah Kabupaten Cirebon.

Tokoh masyarakat Cirebon Timur, Qorib Magelung Sakti (QMS), menyampaikan kritik pedas terhadap kondisi Kabupaten Cirebon. 

“Siapa yang mengatakan Kabupaten Cirebon itu bagus, itu bohong. Dan siapa bilang Kabupaten Cirebon itu maju, itu juga bohong. Karena pada kenyataannya, Kabupaten Cirebon itu jalannya rusak, becek, dan banjir,” tegas QMS di hadapan massa aksi.

KPCT menilai bahwa kerusakan jalan yang meluas di berbagai titik di wilayah Cirebon Timur bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi dan sosial, tetapi juga mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap pemerataan pembangunan.

Qorib menyatakan bahwa aksi ini bukan sekadar tuntutan teknis perbaikan jalan, tetapi juga bentuk desakan agar wilayah Cirebon Timur mendapatkan perhatian setara dalam perencanaan pembangunan daerah. 

KPCT memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, hal tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan Bupati Cirebon ke depan.

Di tengah guyuran hujan, Qorib juga menyampaikan permintaan kepada Presiden Republik Indonesia serta Gubernur Jawa Barat, KDM, untuk turun ke Cirebon meninjau langsung kondisi infrastruktur di wilayah Cirebon Timur.

KPCT sebagai wadah aspirasi warga Cirebon Timur akan terus mengawal dan menuntut janji-janji pembangunan yang telah lama disuarakan. (din)

Jumat, 11 April 2025

Halalbihalal Jadi Momentum Sinergi Menuju Cirebon Maju dan Sejahtera

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron menyampaikan pesan penuh makna dalam kegiatan Halalbihalal yang digelar oleh Tim Penggerak (TP) PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cirebon.

Acara yang digelar di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (11/4/2025) itu berlangsung dalam suasana kekeluargaan serta penuh kehangatan.

Dalam sambutannya, Bupati Imron mengucapkan selamat Idulfitri kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Ia juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi serta memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah.

“Dalam kesempatan yang mulia ini, masih dalam bulan Syawal 1446 Hijriah, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal yaa kariim, minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin,” ujar Imron.

Lebih lanjut, ia menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan silaturahmi ini yang dinilainya membawa keberkahan dan manfaat bagi kemajuan daerah.

“Saya merasa sangat bersyukur pada kesempatan ini dapat bersilaturahmi dengan para Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cirebon melalui silaturahmi halalbihalal yang Insyaallah dirahmati Allah SWT,” ungkapnya.

Imron juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Ia menyebut, halalbihalal dapat menjadi wadah untuk menyatukan visi dan pemikiran, guna mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Cirebon.

“Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai momentum yang mampu memperkuat serta mempertemukan visi dan pemikiran dari seluruh elemen yang ada,” ucapnya.

“Diharapkan tersinergikan, dalam rangka memecahkan berbagai macam tantangan dan permasalahan yang dihadapi, guna mewujudkan Kabupaten Cirebon yang lebih maju,” tegas Imron.

Melalui kegiatan halalbihalal ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap terjalinnya kolaborasi dan sinergi yang lebih kuat antarorganisasi dan masyarakat untuk membangun daerah yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon Nunung Roosmini Imron, juga memohon maaf lahir dan batin kepada masyarakat serta tamu yang ada di lokasi.

Nunung berterima kasih kepada Bupati Cirebon yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan halalbihalal.

Nunung juga menyampaikan tentang rencana kegiatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK).

“Sebentar lagi akan ada HKG yang ke-53. Tapi sebelum HKG, ada binwil dulu,” kata Nunung. 

Bupati Imron Pastikan Perbaikan Tiga Ruas Jalan di Wilayah Cirebon Timur

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan akan memulai perbaikan infrastruktur tiga ruas jalan utama di wilayah Cirebon Timur pada Agustus 2025.

Kepastian ini disampaikan Bupati Cirebon Imron pada saat menghadiri pertemuan bersama unsur Forkopimda, tokoh masyarakat serta sejumlah kepala perangkat daerah di Cafe Dusun Mahkota, Kecamatan Ciledug, Kamis (10/4/2025).

Pertemuan tersebut membahas kelanjutan pembangunan infrastruktur yang sebelumnya tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran, khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Imron menjelaskan, pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat perihal kondisi anggaran dan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur.

“Pada hari ini, kami bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Cirebon Timur yang mempunyai aspirasi tentang masalah pembangunan, terutama tentang masalah jalan. Maka, kami didampingi oleh Forkopimda dan juga para kepala dinas,” ujar Imron.

Ia mengakui, beberapa program pembangunan mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Namun, hal itu tidak berarti pembangunan akan berhenti.

“Kami tetap akan membangun. Dana dari efisiensi yang lain kami alihkan. Jalan dari Babakan sampai Waled juga kami akan perbaiki,” jelas Imron.

“Dari Karangsembung sampai Karangwareng dan Waled juga akan diperbaiki. Usulan dari masyarakat kami tampung dan bicarakan dengan kepala dinas,” sambungnya.

Menanggapi pertanyaan soal sumber anggaran, Imron menjelaskan, bahwa proyek jalan tersebut tidak menggunakan anggaran perubahan, tetapi menggunakan anggaran murni yang telah diusulkan kembali setelah DAK dicoret.

“Yang tadinya sudah dianggarkan dari DAK itu ternyata terkena efisiensi, maka kami mencari sumber (anggaran) lain,” ungkap Imron.

“Kami sudah membahas dengan DPRD, dan tadi juga sudah diputuskan. Meskipun tidak bisa 100 persen, perbaikannya tetap akan dilaksanakan tahun ini, dimulai bulan Juli atau Agustus,” ujarnya.

Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman, yang akrab disapa Jigus ini menambahkan, bahwa ruas jalan Gebang Ilir-Waled menjadi prioritas dalam proyek perbaikan infrastruktur tahun ini.

“Alhamdulillah, yang pertama kami apresiasi kepada Ibu Kapolres yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Tadi, sudah ada jawaban dari Pak Bupati terkait ruas jalan Gebang Ilir–Waled. Insya Allah akan direalisasikan pada Agustus 2025,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, proyek ini sempat hilang dari dokumen anggaran, karena terkena efisiensi. Namun, kini pemerintah pusat memberikan sinyal positif melalui kebijakan bagi hasil pajak yang memungkinkan pengalokasian kembali.

“Meskipun awalnya muncul di anggaran, tapi karena efisiensi, hilang. Alhamdulillah kita mendapat kabar baik, karena ada instruksi Presiden terkait bagi hasil pajak. Insya Allah bisa direalisasikan tahun ini,” tegasnya.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni, menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat guna menjaga stabilitas wilayah.

“Dari infrastruktur, SDM, hingga situasi kamtibmas, kita semua ingin Kabupaten Cirebon maju dan masyarakatnya sejahtera. Kita ingin situasi yang kondusif,” ujar Sumarni.

Ia menyampaikan kekhawatiran soal selebaran atau flyer yang beredar di media sosial, yang menunjukkan ketidaktahuan masyarakat terhadap rencana pembangunan.

“Flyer-flyer itu saya lihat di media sosial. Mungkin karena kurangnya sosialisasi, jadi masyarakat belum tahu bahwa rencana perbaikannya sudah diagendakan,” ucapnya.

Sumarni berharap, masyarakat bisa tetap menjaga suasana kondusif demi menarik minat investasi ke Kabupaten Cirebon.

“Banyak investor yang sedang menimbang untuk masuk ke sini. Mereka pasti melihat kondisi daerah, apakah kondusif, memudahkan, atau menyulitkan,” jelasnya.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon Iwan Rizki, merinci tiga ruas jalan yang akan dikerjakan, yakni Sindanglaut–Pabuaran, Gebang Ilir–Waled, dan Kalipasung–Serang.

“Tiga ruas jalan ini sudah teralokasikan anggarannya dari hasil rapat TAPD. Untuk Gebang Ilir–Walet Rp10 miliar, Sindanglaut–Pabuaran Rp5 miliar, dan Kalipasung–Serang Rp2,3 miliar,” jelas Iwan.

Ia menyebut, usulan awal ke DAK sebenarnya mencapai Rp27 miliar, namun hanya Rp15 miliar yang kini tersedia. Sebagian besar anggaran infrastruktur lainnya, menurut Iwan, tersebar di luar Dinas PUTR.

“Penanganan jalan tidak bisa 100 persen, karena keterbatasan anggaran. Beberapa kegiatan lain, seperti trotoar akan dikurangi dan dialihkan untuk mendukung proyek ini,” ujarnya.

Perwakilan tokoh masyarakat Cirebon Timur Dade Mustofa menyampaikan, bahwa aksi yang telah direncanakan masyarakat tetap akan dilaksanakan, namun dengan format yang lebih santun.

“Aksi tetap kita lakukan, tapi ada perubahan format. Tidak ada penanaman pohon, karena musim hujan sudah lewat. Kami juga meminta dengan hormat, agar Wakil Bupati Cirebon bisa hadir dalam aksi itu bersama OPD terkait,” ujarnya.

Dade menjelaskan, bahwa masyarakat Cirebon Timur hanya ingin memastikan pembangunan yang dijanjikan benar-benar dilaksanakan, terutama karena tiga ruas jalan itu sangat vital bagi aktivitas warga.

“Jalan Gebang Ilir–Waled, Sindanglaut–Pabuaran, dan Kalipasung–Serang ini dijanjikan tahun lalu. Jalan itu penting karena menuju rumah sakit, pasar, dan area aktivitas warga lainnya,” jelasnya.

Ia menegaskan, bahwa pertemuan ini bukan untuk membatalkan aksi masyarakat, melainkan sebagai bentuk komunikasi awal yang akan terus dikawal hingga pembangunan benar-benar berjalan. (din)